Indonesia mengalami deflasi ketiga pada Mei lalu sebesar 0,37%, setelah deflasi secara beruntun pada  dua bulan pertama di awal tahun ini. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah agar segera memompa daya beli masyarakat. BPS melaporkan, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya atau secara yoy, pada bulan Mei lalu terjadi inflasi 1,6% dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 1,19%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan deflasi sebesar 0,37% secara bulanan pada Mei 2025 mencerminkan tekanan harga yang cenderung menurun dalam jangka pendek, terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan makanan, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan ikan segar. Menurut Josua dari kondisi yang terjadi pada Mei 2025 menunjukkan bahwa meskipun kondisi harga terlihat stabil, risiko laten dari lemahnya permintaan dan potensi stagnasi daya beli tidak bisa dabaikan. Pemerintah perlu melakukan pemantauan yang leih rinci terhadap indikator mikro termasuk konsumsi rumah tangga, utilisasi industri makanan-minuman. dan aktivitas perdagangan ritel untuk memastikan bahwa deflasi ini bukan awal dari spiral penurunan harga dan permintaan yang lebih kejam. "langkah korektif yang proaktif akan menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada semester II-2025," kata Josua. (Yetede)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor  pertambangan mineral dan batu bara  mencapai Rp53,39 triliun hingga akhir Mei 2025. Merujuk pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), capaian tersebut sekitar 43,82% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp124,71 trliun. Adapun penerimaan negara ini mengacu pada pergerakan harga batu bara acuan (HBS) dan tingkat produksi batu bara nasional. Pasalnya, batu bara merupakan kontributor terbesar dalam pundi-pundi pemasukan negara Dalam lima tahun terakhir, PNBP pertambangan melampaui target lantaran harga emas hitam dan produksi batu bara melonjak. Penetapan HBA diumumkan Kementerian ESDM sebanyak dua kali dalam setahun. Formula teranyar ini berlaku  sejak 1 Maret 2025. Berdasarkan catatan Investor Daily, sejak Maret tersebut, fluktuasi terjadi sejak kalori tinggi. Sedangkan kalori sedang hingga rendah relatif stabil. Sebagai gambaran, pada awal Maret HBA kalori tinggi di  posisi US$ 128,24 per per ton. Namun, pada 15 Maret 2025, HBA melemah ke level US$ 117,76 per ton. Pada 1 April 2025, HBA menguat dibandingkan periode kedua Maret 2025 di level US$ 123,32 per ton. Hanya saja lonjakan ini belum melampaui level HBA kedua April di posisi US$ 121,15 per ton. Kondisi ini tidak bertahan lantaran dua pekan kemudian anjlok ke level US$ 110.38 terus melemah ke posisi US$100,97 per ton. (Yetede)

Pemerintah melalui regulator transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyiapkan bus cadangan ketika melakukan pemeriksaan kendaraan bus atau rampchek. Direktur Sarana dan Keselamatan Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub, Yusuf Nugroho mengatakan, rampchek kendaraan bus akan diantisipasii dengan cadangan angkutan dari Ditjen Hubdat ketika terdapat angkutan bus yang tidak terpenuhi persyaratan. "Jadi kami siapkan bus cadangan yang tidak memenuhi persyaratan kelaikan rampchek," ujarnya. Pemeriksaan rampchek akan berkala dilakukan dan intens  di lapangan menjelang hari libur. Langkah tersebut diambil untuk memastikan setiap angkutan orang yang beroperasi selama libur panjang memenuhi persyaratan teknis laik jalan. "Setiap angkutan orang, setiap bus yang beroperasi wajib memenuhi standar keselamatan dan kelaikan demi melindungi penumpang dan pengguna jalan lainnya," ungkap Yusuf. Pada kegiatan rampchek yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kabupaten Bogor di rest area Tol Jagorawi KM 45 selama dua hari menjelang libur 30 Mei 2025, Ditjen Hubdat telah menyiapkan tiga bus pengganti untuk bus yang dinyatakan tidak laik saat pemeriksaan. (Yetede)

Di sudut-sudut etalase swalayan, di pencarian lokapasar daring, hingga iklan yang bertebaran di medsos, terpampang beragam produk kecantikan, untuk kaum adam. Tak sedikit pria yang familiar dengan produk kecantikan. Deni Ghifari (28) pekerja swasta di Jakarta, Jumat (30/5) rutin menggunakan produk kecantikan (skin-care) sejak 2023. Sejak per-tama kali menggunakan berbagai produk kecantikan, ia mengaku telah merasakan manfaatnya sehingga terus memakainya hingga kini. Ada empat produk kecantikan yang rutin melumuri wajahnya saban hari, yakni sabun pencuci muka (facial wash), pelembab kulit (moisturizer), tabir surya (sunscreen), serta obat jerawat. Ia biasa menggunakan keempat produk itu setiap malam sebelum istirahat. Produk tersebut dipakainya hingga habis dalam kurun waktu tiga bulan. Sekali berbelanja, Deni rela merogoh kocek Rp 100.000 hinggaRp 150.000 per bulan.

Deonisius Aprisa (28), mahasiswa doktoral asal Indonesia di Norwegia, juga rutin menggunakan beragam produk kecantikan. Ia mulai akrab menggunakan produk kecantikan sejak 2020 dan rutin memoles wajahnya sejak 2022. Baginya, kesehatan kulit perlu dijaga, terutama dari paparan ultraviolet (UV) yang bisa menyebabkan penuaan. Selain itu, produk kecantikan juga merupakan kebutuhan lantaran wajah merupakan salah satu representasi personal. ”Ketika kita ketemu orang, ngobrol sama orang, yang paling utama dilihat muka, yang diingat dari orang tentang fisik seseorang juga utamanya muka,” ujarnya. Deonisius rutin menggunakan paket produk kecantikan seperti sabun pencuci muka, pelembap kulit, serta tabir surya. Ada pula krim jerawat, serum, pembersih wajah (micellar water), pelembap kulit tubuh (body lotion), serta exfoliating toner.

Bila dirata-rata dalam sebulan, pengeluaran untuk membeliproduk kecantikan tersebut mencapai Rp 250.000 hingga Rp 350.000. Secara umum, kaum hawa memang masih mendominasisebagai pengguna produk kecantikan. Namun, cerita Deni dan Deonisius menjadi potret lain atas tumbuhnya kesadaran kaum adam untuk menggunakan produk kecantikan. Survei dari Statista menunjukkan, baik perempuan maupun lelaki kebanyakan menggunakan produk kecantikan secara berkala sebanyak 1-3 kali sebulan. Mengutip data Statista, pendapatan di pasar produk kecantikan secara umum diperkirakan akan mencapai 1,18 miliar USD pada 2025. Dengan rerata pertumbuhan per tahunnya (CAGR) sebesar 6,97 % dalam lima tahun ke depan, volume pasar produk kecantikan di Indonesia diproyeksikan mencapai 1,54 miliar USD pada 2029. (Yoga)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN kembali melanjutkan tradisi pembiayaan dividen jumbo, dengan menetapkan  dividen tahun buku 2024 sebesar US$ 271,5 juta atau setara Rp4,44 triliun. Dividen yang mencapai 80% dari perolehan laba bersih 2024 ynag senilai US$ kepada seluruh 339,4 juta tersebut, akan didistribusikan kepada seluruh pemegang 24,24 miliar saham PGN. Secara historis, anak usaha PT Pertamina ini konsisten membagikan dividen dalam jumlah besar. Tahun ini, emiten gas ini membagikan dividen tahun buku 2023 sebesar US$ 222,43 juta atau 80% dari perolehan laba bersih yang mencapai US$ 278,09 juta. Setahun sebelumnya, PGN juga membagikan dividen jumbo sebesar US$ 228,36 juta atau 70% dari laba bersih 2022 yang senilai US$ 326,2 juta. Dan pada 2022, perseroan membagikan dividen tahun buku 2021 sebesar US$ 205,95 juta atau 67,8% dari laba bersih US$ 303,82 juta. Saat ini, sebanyak 13,81 miliar saham atau 59,96% saham PGAS dikuasai oleh PT Pertamina dan sisanya 10,43 miliar saham atau 43,04% dimiliki publik. Sementara ini, di lantai bursa, saham PGAS telah menguat Rp4,3% dalam satu pekan terakhir ke level Rp 1.820. Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman mengatakan, rencana pembagian dividen tahun buku 2024 telah disetujui dalam RUPST perseroan pada rabu, (28/05/2025). (Yetede)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, harga sejumlah komoditas seperti minyak, gas alam, dan emas mengalami kenaikan, meskipun permintaan global justru sedang melemah. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor geopolitik, ketegangan pasokan, serta fluktuasi nilai tukar dolar AS.

Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk menopang daya beli masyarakat mulai 5 Juni 2025. Bantuan beras itu diyakini tak akan menekan harga gabah petani. Dalam rakor terbatas di tingkat Kemenko Bidang Perekonomian pada 23 Mei 2025, pemerintah memutuskan menggulirkan program Stimulus Ekonomi Triwulan II-2025. Salah satunya berupa bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan bagi keluarga berpenghasilan rendah pada Juni dan Juli 2025. Pemerintah juga menambah jumlah penerima bantuan beras dari 16,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 18,3 juta KPM. Mereka juga akan mendapatkan tambahan Kartu Sembako senilai Rp 200.000 per bulan selama Juni dan Juli 2025.

Anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Jabar, Masroni, Selasa (27/5), menyambut baik rencana pemerintah menggelontorkan bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah, yang setidaknya akan menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah timur Indonesia. Kebijakan itu juga tak akan menekan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani, mengingat masa panen padi hasil musim tanam (MT) I, terutama di Jabar, mulai berakhir. ”Saat ini, harga GKP terendah di tingkat petani di Jabar Rp 6.900 per kg, sedangkan tertingginya tembus Rp7.500 per kg. Sebagian besar sawah juga tengah dipersiapkan untuk MT II,” ujarnya. Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, per 27 Mei 2025, harga rata-rata GKP ditingkat petani tercatat Rp 6.670 per kg, di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500. Harga tertinggi ada di Aceh (Rp7.058), sedangkan terendah di Sumsel (Rp 6.400) dan NTT (Rp 6.422). (Yoga)

Rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang sempat digagas pada era Presiden Joko Widodo masih belum terwujud dalam RUPTL PLN 2025–2034. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah bersedia menghentikan operasional PLTU, namun realisasinya sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang hingga kini belum tersedia, terutama dari lembaga keuangan dengan bunga rendah. Tanpa pendanaan tersebut, penghentian PLTU justru bisa menjadi beban bagi negara dan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah masih merencanakan pembangunan PLTU baru sebesar 6,3 GW, meski sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 tentang peta jalan transisi energi menuju net-zero emission pada 2060. Pensiun dini PLTU hanya dapat dilakukan jika didahului dengan kajian teknis, hukum, dan komersial oleh PLN atas penugasan Menteri.

Anggota DPR Ramson Siagian menilai pemerintah kemungkinan hanya akan melakukan phase down PLTU secara bertahap demi menjaga ketahanan energi. Sedangkan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengkritik pemerintah karena tetap membiarkan PLTU yang merugikan negara beroperasi dan lebih fokus pada solusi semu seperti co-firing.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengingatkan Menteri Bahlil untuk memastikan kelanjutan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), menjaga komitmen internasional, dan mempercepat transisi energi dengan menyiapkan proyek energi terbarukan yang layak didanai.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan dana dan kebijakan yang belum konsisten menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU, meskipun komitmen transisi energi terus digaungkan.

Menjalani hidup sebagai penulis sastra di Indonesia tak mudah. Royalti yang mereka terima relatif kecil. Itu pun masih dikejar pajak. Di sisi lain, karya-karya mereka terus dibajak di tengah banyaknya penerbit yang tutup. Penulis novel Maman Suherman (59) mengatakan, royalti 10 % saat ini belum ideal. Namun, kecilnya royalti bukan satu-satunya sumber persoalan yang dihadapi penulis di Tanah Air. Ekosistem perbukuan sedang tak baik-baik saja. Biaya produksi tinggi, sementara penjualan buku menurun. Banyak penerbit tutup. Ujungnya berdampak pada nasib penulis. ”Negara harus hadir dengan memberi subsidi untuk buku,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/5/2025). Subsidi bahan baku, seperti kertas dan tinta, bisa mengurangi biaya produksi dan menurunkan harga buku. Harapannya, penjualan meningkat. Dengan begitu, royalti yang diperoleh penulis pun bertambah. Pemerintah dapat membeli buku sastra untuk siswa dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga meningkatkan serapan buku.

”Masalahnya, ada yang belum tahu kalau dana BOS bisa dipakai untuk membeli buku fiksi,” ujarnya. Menurut Maman, Indonesia punya potensi pembaca buku, termasuk karya sastra, yang sangat besar. Terdapat 53 juta siswa di Indonesia, jika setiap siswa diwajibkan membaca tiga buku sastra dalam setahun, lebih dari 150 juta buku yang akan terserap. Penulis novel Re: itu juga menilai penerapan harga eceran tertinggi (HET) pembelian buku menggunakan dana BOS terlalu kecil, yaitu Rp 16.000-Rp 45.000. ”Kalau harganya segitu, mau dapat buku apa? Penulis yang dapat royalti 10 % juga enggak akan hidup,” ujarnya. Sejumlah penulis juga dikejar-kejar petugas pajak. Maman juga pernah mengalaminya. Masalah lain adalah pembajakan. Buku bajakan dijual bebas di toko-toko fisik dan lokapasar atau marketplace, yang merugikan banyak pihak, mulai dari penulis, penerbit, hingga negara. Buku orisinal sulit bersaing dengan bajakan yang jelas lebih murah. (Yoga)

Harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani bakal kembali dilengkapi syarat kualitas gabah. Selain itu, harga pembelian beras di gudang Perum Bulog dan harga eceran tertinggi (HET) beras akan disesuaikan. Kanal penyaluran cadangan beras pemerintah juga diperluas. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, Senin (26/5) mengatakan, pemerintah telah memutuskan sejumlah kebijakan terkait gabah dan beras dalam rakor tingkat Kemenko Bidang Pangan pada 20 Mei 2025. Pertama, pemerintah akan kembali melengkapi HPP gabah kering panen (GKP) dengan syarat kualitas gabah untuk mengurangi penurunan kualitas beras. ”Kebijakan HPP GKP dengan syarat kualitas gabah akan digulirkan setelah masa berlaku Inpres No 6 Ta-hun 2025 selesai,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta.

Inpres No 6/2025 mengatur Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Poin dari regulasi itu adalah kewajiban pembelian GKP dengan any quality atau segala kualitas minimal sesuai HPP Rp 6.500 per kg. Dalam penerapan kebijakan itu, gabah yang diserap Bulog dan mitra Bulog ada yang kurang berkualitas. Di Cirebon, Jabar, misalnya, terdapat gabah belum siap panen dan gabah dengan kadar air yang tinggi. Di Indramayu, Jabar, terdapat gabah hampa atau kopong dan gabah belum siap panen. Bahkan, ditemukan pula batu, potongan besi, piring plastik dan ember adukan dalam karung berisi gabah (Kompas, 26/5/2025). Kedua, pemerintah sedang mematangkan harga pembelian beras di Bulog. Pemerintah juga akan menyesuaikan HET beras sesuai masukan dan saran berbagai pemangku kepentingan terkait. Rakor di Kemenko Pangan memutuskan CBP di Bulog yang mencapai 4 juta ton perlu disalurkan minimal 2,7 juta ton sampai Desember 2025, melalui sejumlah program.

Pertama, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara gradual, termasuk di zona 3 yang mencakup wilayah Indonesia bagian timur. Untuk itu, setiap bulan Bulog harus menyalurkan beras 370.000-385.000 ton. Kedua, bantuan pangan berupa beras yang dihentikan sejak Januari 2025 akan digulirkan kembali. Bantuan pangan itu akan diperluas menjadi tujuh sasaran penyaluran sesuai amanat Diktum Keempat Inpres No 6/2025. Dimana, penyaluran CBP pemerintah tak terbatas untuk program SPHP, bantuan pangan dan tanggap darurat bencana. CBP juga dapat disalurkan untuk ASN, TNI, Polri, program Makan Bergizi Gratis, cadangan beras pemda, kerjasama internasional dan bantuan pangan luar negeri. Saat ini, harga beras medium di wilayah timur, terutama Papua, masih tinggi, diatas HET Rp 13.500 per kg. Per 23 Mei 2025, harga beras medium di Kabupaten Jayawijaya Rp 25.000 per kg, di Manokwari dan Mimika masing-masing Rp 17.000 per kg. (Yoga)