Problem ”Obesitas” Beras Bulog Mulai Diurai Pemerintah
Pemerintah berencana menyalurkan kembali bantuan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP bagi keluarga berpenghasilan rendah. Selain untuk meredam kenaikan harga beras, langkah itu juga mengurai problem ”obesitas” beras Perum Bulog. Pemerintah menghentikan sementara penyaluran bantuan beras SPHP bagi keluarga berpenghasilan rendah pada 7 Februari 2025 hingga akhir April 2025, untuk melindungi harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani selama panen raya padi pada Maret-April 2025. Namun, hingga 19 Mei, pemerintah tak kunjung mencabut kebijakan itu. Di sisi lain, harga beras mulai naik. Bulog juga telah menyewa tambahan gudang untuk menyimpan beras cadangan pemerintah yang per 18 Mei 2025 telah mencapai 3,75 juta ton.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, Senin (19/5) mengatakan, saat ini harga rerata nasional GKP di tingkat petani sudah mencapai Rp 6.500 per kilogram. Harga GKP itu diperkirakan bakal tembus Rp 7.000 per kg secara nasional dalam waktu dekat. Karena itu, pemerintah segera menyalurkan kembali beras SPHP untuk mengintervensi harga beras, terutama di wilayah timur Indonesia. Pemerintah juga berupaya melonggarkan gudang-gudang Bulog yang penuh dengan beras. ”Saat ini stok beras Bulog mencapai 3,75 juta ton. Selain masih harus menyerap gabah, Bulog juga harus menyerap jagung petani. Jadi, SPHP perlu segera disalurkan,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023