Di tengah ketidakpastian ekonomi global, harga sejumlah komoditas seperti minyak, gas alam, dan emas mengalami kenaikan, meskipun permintaan global justru sedang melemah. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor geopolitik, ketegangan pasokan, serta fluktuasi nilai tukar dolar AS.

Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk menopang daya beli masyarakat mulai 5 Juni 2025. Bantuan beras itu diyakini tak akan menekan harga gabah petani. Dalam rakor terbatas di tingkat Kemenko Bidang Perekonomian pada 23 Mei 2025, pemerintah memutuskan menggulirkan program Stimulus Ekonomi Triwulan II-2025. Salah satunya berupa bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan bagi keluarga berpenghasilan rendah pada Juni dan Juli 2025. Pemerintah juga menambah jumlah penerima bantuan beras dari 16,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 18,3 juta KPM. Mereka juga akan mendapatkan tambahan Kartu Sembako senilai Rp 200.000 per bulan selama Juni dan Juli 2025.

Anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Jabar, Masroni, Selasa (27/5), menyambut baik rencana pemerintah menggelontorkan bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah, yang setidaknya akan menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah timur Indonesia. Kebijakan itu juga tak akan menekan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani, mengingat masa panen padi hasil musim tanam (MT) I, terutama di Jabar, mulai berakhir. ”Saat ini, harga GKP terendah di tingkat petani di Jabar Rp 6.900 per kg, sedangkan tertingginya tembus Rp7.500 per kg. Sebagian besar sawah juga tengah dipersiapkan untuk MT II,” ujarnya. Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, per 27 Mei 2025, harga rata-rata GKP ditingkat petani tercatat Rp 6.670 per kg, di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500. Harga tertinggi ada di Aceh (Rp7.058), sedangkan terendah di Sumsel (Rp 6.400) dan NTT (Rp 6.422). (Yoga)

Rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang sempat digagas pada era Presiden Joko Widodo masih belum terwujud dalam RUPTL PLN 2025–2034. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah bersedia menghentikan operasional PLTU, namun realisasinya sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang hingga kini belum tersedia, terutama dari lembaga keuangan dengan bunga rendah. Tanpa pendanaan tersebut, penghentian PLTU justru bisa menjadi beban bagi negara dan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah masih merencanakan pembangunan PLTU baru sebesar 6,3 GW, meski sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 tentang peta jalan transisi energi menuju net-zero emission pada 2060. Pensiun dini PLTU hanya dapat dilakukan jika didahului dengan kajian teknis, hukum, dan komersial oleh PLN atas penugasan Menteri.

Anggota DPR Ramson Siagian menilai pemerintah kemungkinan hanya akan melakukan phase down PLTU secara bertahap demi menjaga ketahanan energi. Sedangkan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengkritik pemerintah karena tetap membiarkan PLTU yang merugikan negara beroperasi dan lebih fokus pada solusi semu seperti co-firing.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengingatkan Menteri Bahlil untuk memastikan kelanjutan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), menjaga komitmen internasional, dan mempercepat transisi energi dengan menyiapkan proyek energi terbarukan yang layak didanai.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan dana dan kebijakan yang belum konsisten menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU, meskipun komitmen transisi energi terus digaungkan.

Menjalani hidup sebagai penulis sastra di Indonesia tak mudah. Royalti yang mereka terima relatif kecil. Itu pun masih dikejar pajak. Di sisi lain, karya-karya mereka terus dibajak di tengah banyaknya penerbit yang tutup. Penulis novel Maman Suherman (59) mengatakan, royalti 10 % saat ini belum ideal. Namun, kecilnya royalti bukan satu-satunya sumber persoalan yang dihadapi penulis di Tanah Air. Ekosistem perbukuan sedang tak baik-baik saja. Biaya produksi tinggi, sementara penjualan buku menurun. Banyak penerbit tutup. Ujungnya berdampak pada nasib penulis. ”Negara harus hadir dengan memberi subsidi untuk buku,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/5/2025). Subsidi bahan baku, seperti kertas dan tinta, bisa mengurangi biaya produksi dan menurunkan harga buku. Harapannya, penjualan meningkat. Dengan begitu, royalti yang diperoleh penulis pun bertambah. Pemerintah dapat membeli buku sastra untuk siswa dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga meningkatkan serapan buku.

”Masalahnya, ada yang belum tahu kalau dana BOS bisa dipakai untuk membeli buku fiksi,” ujarnya. Menurut Maman, Indonesia punya potensi pembaca buku, termasuk karya sastra, yang sangat besar. Terdapat 53 juta siswa di Indonesia, jika setiap siswa diwajibkan membaca tiga buku sastra dalam setahun, lebih dari 150 juta buku yang akan terserap. Penulis novel Re: itu juga menilai penerapan harga eceran tertinggi (HET) pembelian buku menggunakan dana BOS terlalu kecil, yaitu Rp 16.000-Rp 45.000. ”Kalau harganya segitu, mau dapat buku apa? Penulis yang dapat royalti 10 % juga enggak akan hidup,” ujarnya. Sejumlah penulis juga dikejar-kejar petugas pajak. Maman juga pernah mengalaminya. Masalah lain adalah pembajakan. Buku bajakan dijual bebas di toko-toko fisik dan lokapasar atau marketplace, yang merugikan banyak pihak, mulai dari penulis, penerbit, hingga negara. Buku orisinal sulit bersaing dengan bajakan yang jelas lebih murah. (Yoga)

Harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani bakal kembali dilengkapi syarat kualitas gabah. Selain itu, harga pembelian beras di gudang Perum Bulog dan harga eceran tertinggi (HET) beras akan disesuaikan. Kanal penyaluran cadangan beras pemerintah juga diperluas. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, Senin (26/5) mengatakan, pemerintah telah memutuskan sejumlah kebijakan terkait gabah dan beras dalam rakor tingkat Kemenko Bidang Pangan pada 20 Mei 2025. Pertama, pemerintah akan kembali melengkapi HPP gabah kering panen (GKP) dengan syarat kualitas gabah untuk mengurangi penurunan kualitas beras. ”Kebijakan HPP GKP dengan syarat kualitas gabah akan digulirkan setelah masa berlaku Inpres No 6 Ta-hun 2025 selesai,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta.

Inpres No 6/2025 mengatur Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Poin dari regulasi itu adalah kewajiban pembelian GKP dengan any quality atau segala kualitas minimal sesuai HPP Rp 6.500 per kg. Dalam penerapan kebijakan itu, gabah yang diserap Bulog dan mitra Bulog ada yang kurang berkualitas. Di Cirebon, Jabar, misalnya, terdapat gabah belum siap panen dan gabah dengan kadar air yang tinggi. Di Indramayu, Jabar, terdapat gabah hampa atau kopong dan gabah belum siap panen. Bahkan, ditemukan pula batu, potongan besi, piring plastik dan ember adukan dalam karung berisi gabah (Kompas, 26/5/2025). Kedua, pemerintah sedang mematangkan harga pembelian beras di Bulog. Pemerintah juga akan menyesuaikan HET beras sesuai masukan dan saran berbagai pemangku kepentingan terkait. Rakor di Kemenko Pangan memutuskan CBP di Bulog yang mencapai 4 juta ton perlu disalurkan minimal 2,7 juta ton sampai Desember 2025, melalui sejumlah program.

Pertama, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara gradual, termasuk di zona 3 yang mencakup wilayah Indonesia bagian timur. Untuk itu, setiap bulan Bulog harus menyalurkan beras 370.000-385.000 ton. Kedua, bantuan pangan berupa beras yang dihentikan sejak Januari 2025 akan digulirkan kembali. Bantuan pangan itu akan diperluas menjadi tujuh sasaran penyaluran sesuai amanat Diktum Keempat Inpres No 6/2025. Dimana, penyaluran CBP pemerintah tak terbatas untuk program SPHP, bantuan pangan dan tanggap darurat bencana. CBP juga dapat disalurkan untuk ASN, TNI, Polri, program Makan Bergizi Gratis, cadangan beras pemda, kerjasama internasional dan bantuan pangan luar negeri. Saat ini, harga beras medium di wilayah timur, terutama Papua, masih tinggi, diatas HET Rp 13.500 per kg. Per 23 Mei 2025, harga beras medium di Kabupaten Jayawijaya Rp 25.000 per kg, di Manokwari dan Mimika masing-masing Rp 17.000 per kg. (Yoga)

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan mengembalikan kejayaan sektor minyak dan gas (migas) yang pernah dialihkan oleh Indonesia di era 1990-an. Untuk itu, lifting minyak bumi nasional dalam lima tahun ke depan ditargetkan bisa mencapai sebanyak satu juta barel per hari (bph) atau menjadi hampir dua kali dari realisasi lifting hingga akhir 2024 yang hanya sekitar 580 ribu bph. Sejumlah langkah dan strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan target tersebut, diantaranya penataan kelonggaran bagi Pertamina dalam menggarap lapangan migas. Regulasi terbaru kembali memberi peluang kepada BUMN migas itu untuk menggandeng mitra melalui kerangka kerja sama operasi (KSO). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia menyebut, perubahan regulasi dari KSO menjadi kontrak bagi hasil gross split telah memacu kemerosotan lifting minyak bumi oleh Pertamina. Oleh karena itu, selanjutnya tidak ada lagi keharusan bagi Pertamina untuk menggunakan kontrak bagi hasil gross split ketika menggandeng mitra untuk menggarap lapangan. (Yetede)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). RUPTL PLN 2025-2034 juga menjadi fondasi penting dalam upaya Indonesia mencapai  target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. "Komitmen Paris Agreement terkait transisi  energi tidak lagi menjadi komitmen bersama dan beberapa  negara keluar dari komitmen awal, namun kita konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan kita dan tingkat ketersediaan energi dan keekonomian," ujar Bahlil. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76% kapasitas akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage. Pada lima tahun pertama akan dibangun pembangkit sebesar 27,9 GW berbasis gas, 12,2 GQ dari EBT,3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batubara yang sudah dalam tahap penyelesaian konstruksi. (Yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi sebagai  kunci dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang adaptif, berkelanjutan, serta tangguh terhadap tantangan perubahan iklim dan bencana alam. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti  mengatakan, dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan tercipta keberlanjutan infrastruktur perkotaan yang inklusif. Ia menuturkan, bahwa pembangunan infrastruktur   perkotaan tidak cukup  dengan keandalan fisik, namun jua mampu beradaptasi. "Pembangunan infrastruktur perkotaan tidak cukup hanya kuat dan andal, tetapi juga harus mampu beradaptasi terhadap dinamika zaman, perubahan iklim, serta tantangan bencana. Semua itu harus dilakukan secara kolaboratif  dan inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor," kata Wamen Diana. Wamen Diana menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon yang ditargetkan sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional  pada tahun 2030. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, sektor konstruksi    dan bangunan yang menyumbang emisi sekitar CO2 global juga harus bertransformasi menunu pembangunan rendah karbon. (Yedete)                 

Kemajuan ekonomi China berdampak pada pola konsumsi masyarakatnya. Berbagai barang konsumsi diimpor China dari ASEAN dan Indonesia. Beberapa tahun terakhir, impor durian dari Malaysia dan Thailand membanjiri pasar China. Sejak Presiden Prabowo mengizinkan ekspor kelapa ke China, harga kelapa di pasar Indonesia melonjak. Masyarakat China terbiasa mengonsumsi air kelapa. Bahkan, air santan dalam kemasan yang biasa untuk memasak dikonsumsi seperti minuman biasa. Dampaknya di Indonesia, harga santan kemasan di tingkat eceran naik dari Rp 8.000 menjadi Rp 19.000 untuk ukuran 200 mililiter. Harga sebutir kelapa kini dikisaran Rp 25.000-Rp 30.000 dari semula maksimal Rp 10.000 hingga belasan ribu rupiah per butir.

Bandung Geo Politic Studies (GPS) di Bandung, Jabar, menjelaskan, para pengusaha muda antusias mencari pasar di China untuk berbagai komoditas buah. Mereka berhasil mengekspor beberapa jenis buah khas Indonesia. Namun, semuanya adalah ekspor barang komoditas, bukan ekspor produk hilirisasi yang menambah nilai ekonomi bagi Indonesia. Presiden Prabowo sudah menegaskan, yang terpenting dari pembangunan ekonomi saat ini adalah hilirisasi dan tidak semata-mata mengandalkan ekspor komoditas. Sebab, itu tidak akan mampu menutup defisit dari importasi produk jadi untuk kebutuhan dalam negeri Indonesia. Langkah hilirisasi adalah keharusan jika ingin memanfaatkan peluang menangguk devisa. (Yoga)