;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Pembudidaya Kerang Dara di Muara Badak Gagal Panen

10 Jun 2025

Memasuki panen raya pada Desember 2024, sebanyak 299 nelayan pembudidaya kerang dara (Anadara sp) di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kaltim, malah gagal panen. Hal itu dialami serentak warga di enam desa. ”Total kerugian Rp 69 miliar,” ujar M Yusuf (28) salah satu pembudidaya kerang dara di Muara Badak, Kamis (5/6). Kondisi ini telah diadukan warga ke pemerintah setempat. Warga menduga kematian massal kerang dara atau kerang darah ini dipicu aktivitas pengeboran minyak PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS). Perusahaan itu satu-satunya yang masih beroperasi di sekitar tambak warga.

Lantaran dalam sejumlah diskusi antara pemerintah, warga, dan PT PHSS tak menemui titik temu, warga yang tergabung dalam Koalisi Peduli Nelayan Kerang Dara Muara Badak melaporkan PHSS ke Polda Kaltim pada 5 Juni 2025. Nurhani (43) pembudidaya kerang dara, mengatakan, ia dan sejumlah warga memulai usaha ini pada 2017. Semula, mereka hanya memenuhi pasar lokal di Kaltim. Lalu, mereka meluaskan pasar sampai ekspor ke Thailand dan Singapura. Pesisir Muara Badak cocok untuk pertumbuhan kerang dara karena tutupan mangrove yang baik dan menguntungkan secara ekonomi. Budidaya kerang dara tak perlu pakan. Kerang dara mencari pakan secara mandiri dengan memakan plankton yang terseret arus air.

Untuk itu, kualitas lingkungan tempat budidaya sangat berpengaruh. Di sisi lain, margin antara modal dan keuntungan tinggi. ”Bibit isinya 1.300 kerang per kg. Ketika panen, hasilnya 80 biji kerang per kg. Satu ton bibit bisa menghasilkan 5 ton kerang siap jual. Kalau sedang bagus, hasilnya bisa sampai 7 ton,” ujar Nurhani. Sebelum gagal panen, Nurhani bermodal Rp 300 juta untuk modal bibit yang disebar ke tujuh petak tambak. Ia pernah panen dengan omzet Rp 2 miliar. Dengan adanya gagal panen massal, ia merugi sampai Rp 2 miliar. Sebab, ia juga berperan sebagai pengepul. Kerang dari nelayan harus dibayar, sedang ketika diekspor, pembeli tak mau membayar. ”Karena kerangnya mati, tidak segar. Bau juga,” katanya. (Yoga)


Harga BBM Subsidi Perlu Kajian Ulang

10 Jun 2025
Meskipun harga minyak mentah dunia saat ini berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah belum menurunkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Padahal, penurunan harga ini dinilai memungkinkan oleh beberapa pengamat, meski juga ada alasan teknis dan fiskal yang menjadi pertimbangan pemerintah.

Saleh Abdurrahman, anggota Komite BPH Migas, menegaskan bahwa Pertalite adalah BBM penugasan sehingga penetapan harganya merupakan wewenang pemerintah. Ia menyebut harga jual saat ini masih di bawah keekonomian RON90. Hadi Ismoyo, praktisi migas, menjelaskan bahwa penentuan harga Pertalite sangat kompleks karena mempertimbangkan banyak variabel, seperti rendemen produksi, harga minyak mentah, kurs rupiah, dan biaya logistik. Berdasarkan hitungan kasarnya, bahkan dengan harga minyak saat ini, keekonomian Pertalite masih sekitar Rp 11.000 per liter, sedangkan harga jualnya Rp 10.000, sehingga pemerintah masih menanggung selisih.

Namun, Bhima Yudhistira dari Celios menilai seharusnya harga Pertalite bisa mulai diturunkan karena harga minyak global sudah jatuh ke kisaran US$ 60–64 per barel, jauh lebih rendah dari asumsi APBN sebesar US$ 82 per barel. Ia mengkritik ketimpangan, karena BBM nonsubsidi seperti Pertamax sudah turun harganya, sementara Pertalite tetap, yang dirasa tidak adil bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Fahmy Radhi, pengamat energi dari UGM, menyatakan bahwa harga Pertalite tidak hanya bergantung pada harga minyak global, tetapi juga kurs rupiah dan volume konsumsi yang diperkirakan meningkat. Pelemahan nilai tukar juga bisa menjadi alasan pemerintah menahan harga Pertalite.

Sementara itu, Yayan Satyakti dari Universitas Padjadjaran mengaitkan keputusan ini dengan rencana Presiden Prabowo yang akan meluncurkan berbagai program insentif, termasuk subsidi BBM yang bersifat universal. Program ini membutuhkan dana besar, sekitar Rp 20–30 triliun, sehingga penurunan harga BBM saat ini bisa mengganggu kebijakan fiskal tersebut.

Meski ada ruang dari sisi harga minyak global untuk menurunkan harga Pertalite, sejumlah faktor teknis dan pertimbangan fiskal-politik membuat pemerintah memilih menahan harga. Tokoh-tokoh seperti Bhima Yudhistira, Fahmy Radhi, dan Yayan Satyakti menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam kebijakan harga BBM bagi masyarakat.

Bauran Energi Harus Mencapai 34% pada 2034

10 Jun 2025

Bauran energi harus mencapai 34% pada 2034 guna mengejar karbon netral pada 2060. Target bauran energi ini sudah ditetapkan dalam Rancangan Usaha Penyedia  Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Porsi bauran energi ini lebih tinggi dari target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sebesar 29% pada 2034. Dalam RUPTL teranyar target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76% kapasitas akan berasal dari energi  baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped  storage.

Pada lima tahun pertama, akan dibangun  pembangkit sebesar 27,9 GW yang terdiri dari 9,2 GW berbasis gas, 12,2 GW dari EBT, 3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batu bara yang sudah dalam  tahap penyelesaian konstruksi. Memasuki lima tahun kedua, fokus bergeser ke pengembangan EBT dan penyimpanan energi 37,7 GW atau 90% dari total kapasitas yang direncanakan. Sisanya sebesar 3,9 GW masih berasal dari pembangkit berbasis fosil seperti batu bara dan gas. Jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan yaitu tenaga  surya (17,1 GW). Angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW, dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, energi baru seperti nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua unit reaktor di Sumatera dan  Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW. (Yetede)

Tekanan Global Berimbas pada Nikel Indonesia

09 Jun 2025

Industri nikel Tanah Air, beberapa tahun terakhir berusaha unjuk diri sebagai pemain global dalam proyek hilirisasi produk tambang dan upaya transisi energi. Namun, kegiatan untuk industri komoditas strategis ini terus menghadapi isu keberlanjutan dan masalah lingkungan. Penguasaan produksi tambang membuat Indonesia bisa mengontrol perdagangan dunia, termasuk harga nikel. Sayangnya, produksi nikel yang melimpah sejak beberapa tahun terakhir tak diimbangi peningkatan permintaan. Tren penurunan harga nikel dunia terus terjadi. Bank Dunia melaporkan, rata-rata harga nikel yang pada 2022 senilai 25.834 USD per ton, perlahan turun menjadi rata-rata 21.521 USD pada 2023, lalu merosot menjadi 16.814 USD pada 2024. Mengutip Trading Economics, pada 8 Juni 2025, harga nikel diperdagangkan di level 15.490 USD per ton. Penurunan harga terjadi karena kekhawatiran kelebihan pasokan yang terus berlanjut dari Indonesia.

”Industri nikel menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan dan geopolitik global, akibat langkah perang dagang yang dimotori AS sehingga memengaruhi harga komoditas kecuali emas,” kata Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia Rizal Kasli, Minggu (8/6). Ada dampak negatif yang dialami pelaku industri nikel dalam negeri, misalnya, keputusan raksasa baja nirkarat dunia, Tsingshan Holding Group, yang dilaporkan menghentikan sementara produksi smelter nikelnya di Indonesia pada Mei 2025. Langkah Tsingshan bisa diartikan sebagai tanggapan internal menanggapi tekanan harga global dan faktor geopolitik serta kondisi internal perusahaan. Hal lain juga bisa disebabkan oleh faktor pasokan bijih nikel dalam negeri yang sengaja dibatasi pemerintah guna mengontrol harga agar tidak terlalu merosot. Kementerian ESDM pada awal tahun ini telah memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 220 juta ton sepanjang 2025, turun dari 2024, di 240 juta ton. (Yoga)

Harga Beras di Jatim Malah Naik saat Panen Melimpah

09 Jun 2025

Dalam kondisi panen melimpah, harga beras di sejumlah daerah di Jatim justru malah naik. Kondisi ini membuat masyarakat terbebani. Ironisnya, petani tak ikut menikmati kenaikan harga beras, karena umumnya telah menjual stok gabah untuk menyiapkan produksi musim tanam padi saat ini. Petani berharap agar pemerintah tak lantas tergoda untuk mengekspor beras. Walakin, pemerintah mengklaim Perum Bulog memiliki cadangan beras hingga 3,7 juta ton. Petani lebih berharap, pemerintah dapat menstabilkan harga beras terlebih dahulu. Sebab, seperti masyarakat umumnya, kini petani juga ikut membeli beras karena stok gabah yang dimiliki telah dijual pada musim panen lalu. Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemprov Jatim per Minggu (8/6) menunjukkan, harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten/kota mencapai Rp 12.566 per kg.

Untuk beras premium, rata-rata harga Rp 14.667 per kg. Padahal, pertengahan Mei lalu, harga beras medium masih tercatat Rp 12.448 per kg dan beras premium Rp 14.483 per kg. Kenaikan paling tajam terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Selama empat hari terakhir, beras kelas medium naik dari Rp13.250 menjadi Rp 13.500 per kg. Sementara, harga beras premium naik Rp 1.000 per kg dari Rp 15.250 menjadi Rp 16.250 per kg. Padahal, jumlah produksi gabah kering panen (GKP) di Jatim pada Januari-Juni 2025, meningkat dari 6.684.299 ton menjadi 7.529.028 ton atau naik 12,64 %. Produksi gabah kering giling (GKG) pun naik dari 5.559.415 ton menjadi 6.261.989 ton. Adapun produksi beras meningkat dari 3.210.118 ton menjadi 3.615.707 ton dalam periode yang sama. (Yoga)


Sengkarut Tambang Nikel Menuju Solusi

09 Jun 2025

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, merespons dengan cepat isu pertambangan nikel di Kepulauan Raja Ampat yang sempat viral dan menuai perhatian publik luas. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, langsung mengambil tindakan tegas berupa pembekuan sementara izin usaha pertambangan (IUP) dan penyegelan aktivitas tambang, sambil melakukan investigasi menyeluruh terhadap lima perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut.

Langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, terutama di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis tinggi. Beberapa pelanggaran serius ditemukan, seperti kegiatan penambangan tanpa dokumen lingkungan, sedimentasi akibat manajemen limbah yang buruk, dan aktivitas di luar izin yang berlaku.

Meskipun demikian, Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba Tri Winarno menyampaikan bahwa sebagian operasi tambang, seperti milik PT GAG Nikel, secara umum masih dalam kondisi baik dan sesuai regulasi, termasuk telah melakukan reklamasi dan tidak berada di kawasan konservasi. Di sisi lain, masyarakat lokal juga menyuarakan aspirasi agar operasi tambang dibuka kembali karena berdampak langsung terhadap ekonomi mereka.

Plt Direktur Utama PT GAG Nikel, Arya Arditya, menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dalam proses verifikasi dan menegaskan bahwa operasional perusahaannya berjalan sesuai prinsip good mining practices dan berada di wilayah yang telah ditetapkan dalam tata ruang daerah.

Dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan, langkah cepat dan transparan ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Prabowo berupaya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan dan perlindungan kawasan strategis nasional adalah prioritas utama dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.


Minyak Dunia Melemah, APBN Dapat Angin Segar

09 Jun 2025

Penurunan harga minyak mentah global yang menjauh dari asumsi APBN 2025 (US$ 82 per barel) menciptakan dampak campuran bagi fiskal Indonesia. Per 6 Juni 2025, harga Indonesia Crude Price (ICP) hanya mencapai US$ 65,29 per barel, berpotensi melemahkan penerimaan negara dari sektor migas.

Menurut Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, tidak hanya minyak, harga komoditas lain seperti batu bara juga ikut terdampak, sehingga memperbesar risiko penurunan pendapatan negara secara keseluruhan.

M Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, menambahkan bahwa penurunan ICP dapat menurunkan PNBP dan PPh Migas sebesar Rp 20–30 triliun. Selain itu, margin perusahaan hulu migas menyusut, mengurangi basis pajak dan menimbulkan risiko tidak tercapainya target defisit fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Namun dari sisi belanja negara, harga minyak yang rendah membuka ruang fiskal. Menurut Rizal, biaya subsidi energi dan kompensasi untuk BUMN energi seperti Pertamina dan PLN akan lebih ringan, karena harga keekonomian BBM dan LPG turun. Bahkan, setiap penurunan ICP sebesar US$ 1 per barel menciptakan surplus fiskal sebesar Rp 6,9 triliun, karena belanja turun lebih besar dibanding penurunan pendapatan.

Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia, menyarankan agar ruang fiskal ini digunakan untuk memperkuat investasi publik, memperluas program bantuan sosial (bansos), serta mendukung transisi energi. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tetap disiplin dan waspada karena harga komoditas sangat fluktuatif.

Meski penurunan harga minyak mentah berisiko menggerus pendapatan negara, hal ini juga membuka peluang penghematan subsidi dan penciptaan ruang fiskal. Tokoh-tokoh kunci seperti Myrdal Gunarto, Rizal Taufikurahman, dan Yusuf Rendy Manilet menyoroti pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan disiplin untuk menjaga stabilitas anggaran negara di tengah volatilitas harga komoditas.

Mata yang Akhirnya Terbuka terhadap Nasib Raja Ampat

07 Jun 2025

Eksplorasi nikel di Pulau Gag di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, belakangan memantik perhatian. Publik berharap pengelolaan sumber daya alam di pulau itu sesuai ketentuan. Sejak lama kawasan Raja Ampat terkenal akan keanekaragaman hayati. Untuk mencapai pulau seluas 6.060 hektar itu, tim Kompas harus menghadapi angin yang sangat kencang dan bisa menegakkan gelombang hingga 5 meter. Tapi, saat tiba di pesisir, anggota tim justru jauh dari tenang, karena khawatir pada masa depan alam sekitar Raja Ampat. Air di pesisir keruh, permukaannya berlumpur. Berbeda dengan pesisir pulau-pulau lain di Raja Ampat dimana karang dan ikan bisa dilihat dengan mata telanjang dari atas permukaan air. Berada dalam wilayah Raja Ampat, yang dijuluki ”Surga Terumbu Karang Dunia”, pesisir Pulau Gag menampilkan wajah yang kontras. Eksploitasi nikel diduga menjadi penyebab.

Pada Juni 2025, penambangan nikel yang dikelola PT Gag Nikel di Pulau Gag ramai dibicarakan. Publik menyoroti dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem Raja Ampat. Plt Presdir PT Gag Nikel, Arya Arditya menyatakan akan menghentikan sementara kegiatan penambangan, sesuai perintah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Akan dilakukan verifikasi lapangan terkait kegiatan usaha pertambangan (Kompas.id, 5/6/2025). Izin eksplorasi nikel di Pulau Gag turun pada 1998. Perusahaan baru mendapat izin produksi pada 2017 dan berproduksi setahun kemudian. Target produksinya 1,8 juta ton per tahun. Arya mengatakan, pihaknya memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. ”Khususnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi pada Kementerian ESDM,” ujar Arya, Kamis (5/6).

PT Gag Nikel telah melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai, reklamasi area tambang, program konservasi terumbu karang dan pemantauan kualitas lingkungan.”Gag Nikel berkoordinasi intensif dengan KLH dan Kemenhut untuk mengawasi dan memonitor operasionalisasi tambang,” lanjutnya. Empat tahun silam, guru besar logam berat Universitas Pattimura, Ambon, Yusthinus T Male, sudah memprediksi risiko penambangan nikel di Pulau Gag yang bisa merusak ekosistem Raja Ampat. ”Akhirnya mata semua orang terbuka melihat dampak nikel,” ujar Yusthinus, Jumat (6/6). Ia mengatakan, sedimen yang mengandung logam berat, khususnya nikel (Ni), sangat berbahaya bagi terumbukarang. Nikel sangat beracun bagi anemon laut, bahkan lebih beracun dari logam tembaga (Cu) karena mematikan larva karang. Banyak lokasi tambang di daerah tropis yang berada di pulau-pulau kecil tercemar limbah tambang, seperti nikel. Padahal, penduduk setempat menjadikan laut sebagai sumber utama protein. (Yoga)

Kebun Bakal Terbengkalai akibat anjloknya Harga Karet

07 Jun 2025

Harga karet di tingkat petani anjlok dari Rp13.500 menjadi Rp 10.500 per kg dalam dua bulanterakhir, dipicu gejolak pasar dunia. Agar penurunan harga tidak terus berlanjut, pemerintah diminta segera mengantisipasi keadaan ini. ”Dua bulan ini harga karet turun terus. Petanik hawatir jika harga karet semakin anjlok hingga dibawah Rp 10.000 per kg,” kata Sungkunen Tarigan, Ketua Kelompok Tani Mbuah Page, di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (6/6). Petani sebenarnya sedang bergairah dalam setahun terakhir setelah harga karet naik hingga Rp14.500 per kg. Merespons kenaikan harga, para petani bahkan menyadap kembali kebun karet yang sudah lama terbengkalai. Sebelumnya, Kelompok Tani Mbuah Page hanya bisa mengumpulkan 15 ton karet per dua minggu. Dengan harga karet yang sempat naik, mereka bisa menghasilkan 30 ton karet, meningkat dua kali lipat ketimbang sebelumnya.

Harga karet yang kembali anjlok membuat para petani mengeluh. Jika harga turun hingga di bawah Rp 10.000 per kg, para petani sudah siap-siap meninggalkan kebun karet dan beralih ke tanaman lain atau pekerjaan lain. Harga dibawah Rp 10.000 per kg tidak menguntungkan bagi petani dan buruh tani yang bekerja sebagai penyadap karet. Dengan harga di bawah Rp 10.000 per kg, penyadap karet lebih memilih menjadi buruh bangunan atau pekerjaan lainnya. Hal itu pernah dialami petani karet beberapa tahun lalu sehingga banyak kebun terbengkalai. ”Kami berharap harga karet bisa naik lagi,” kata Sungkunen. Penurunan harga karet pun berpengaruh pada volume ekspor karet Sumut, yang turun 4 % dari 21.666 ton pada Maret menjadi 20.799 ton pada April 2025. (Yoga)

Uang Pensiunan Diincar Jaringan ”Scammer”

07 Jun 2025

Penipuan daring terus berlanjut. Korbannya adalah orang yang gagap teknologi. Edukasi diharapkan dapat menjadi senjata untuk menangkal penipuan sejenis. Tipu muslihat scammer internasional sangat terorganisasi. Mereka memperdaya warga terutama kaum lanjut usia dengan berbagai kecanggihan seakan mereka benar-benar berasal dari suatu institusi resmi. Tak ayal, korban pun merugi hingga ratusan juta rupiah. Ini tergambar dari komplotan scammer internasional jaringan Kamboja yang memperdaya nasabah PT Taspen (persero). Dua tersangka kasus ini ditangkap polisi di Tanjung Priok, Jakut, yakni EC (28) seorang mahasiswa; dan IP (35), ibu rumah tangga. Pelaku utama, yakni AM (29) masih diburu karena sedang berada di Kamboja. Kasus ini terungkap ketika Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menerima laporan dari pensiunan berinisial RY, yang kehilangan uang Rp 304 juta.

”Kami menangkap dua tersangka dan satu orang masih diburu di Kamboja,” kata Kasubdit IV Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon, Kamis (5/6). Pelaku menelpon dan menyebut nama korban, dimana ia merupakan petugas PT Taspen (Persero). Pelaku bilang ingin mengkroscek apakah data korban sudah diperbarui agar pencairan tunjangan korban tidak bermasalah di kemudian hari dan menanyakan apakah nomor korban sudah terhubung dengan Whatsapp. Pelaku lalu mengirimkan data PDF yang isinya identitas korban dan dilampirkan link yang akan diarahkan untuk mengunduh aplikasi Taspen      palsu yang digunakan pelaku. Setelah PDF tersebut diunduh oleh korban, pelaku meminta untuk video call dengan tujuan melakukan verifikasi wajah, lalu mengarahkan korban untuk mengunduh aplikasi Taspen palsu.

Pelaku mengarahkan agar masuk pengaturan handphone untuk mengizinkan aplikasi Taspen imitasi itu mengakses semua fitur di dalam handphone, lalu mengarahkan korban agar membuat username dan kata sandi dari aplikasi tersebut menggunakan user name dan kata sandi yang biasanya sering korban buat supaya tidak lupa. ”Di situlah biasanya korban dengan spontan membuat username dan kata sandi yang biasa digunakan karena korban mayoritas adalah pensiunan yang umurnya sudah tua,” kata Herman. Korban juga diminta untuk menyematkan sidikjari, foto, dan video diri. Setelah korban mengklik menu di dalam aplikasi tersebut, pelaku sudah bisa mengakses semua fitur yang ada di dalam telepon seluler milik korban. Dengan semua data yang pelaku miliki, mereka menguras uang yang ada di dalam rekening milik korban. (Yoga)