Masalah geopolitik membuat Indonesia berdebar memantau harga bahan bakar fosil. Padahal, Indonesia punya sumber daya energi terbarukan yang lengkap. Indonesia dan Singapura meluncurkan kerja sama di bidang energi berkelanjutan. Presiden Prabowo dan PM Singapura, Lawrence Wong menghadiri Renewable Energy Interconnectors Milestone Ceremony di Singapura, Senin (16/6). Pekan lalu, Indonesia dan Singapura menyepakati nota kesepahaman perdagangan energi bersih lintas negara, penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas, serta pembangunan kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepri, senilai 10 miliar USD. Indonesia akan mengirimkan pasokan listrik bersih ke Singapura. Sebaliknya, Singapura akan mengirim tangkapan karbon hasil industri ke Indonesia (Kompas.id, 15/6/2025). Kerja sama energi terbarukan ini memperkuat kerjasama Indonesia-Singapura di bidang ekonomi, juga menarik investasi jangka panjang dan menciptakan lapangan kerja.

Mengutip laman Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Singapura adalah PMA terbesar di Indonesia, yakni 4,6 miliar USD pada triwulan I-2025. Sementara, dalam perdagangan komoditas (kode Harmonized System 2) ekspor Indonesia ke Singapura pada Januari-Maret 2025 senilai 2,958 miliar USD. Impor Indonesia dari Singapura pada periode yang sama 4,588 miliar USD. Komoditas utama yang diperdagangkan antara lain bahanbakar mineral dan mutiara alam atau budidaya. Pengembangan energi terbarukan merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan kedua negara di tengah gencarnya pengembangan ekonomi hijau dunia. Energi terbarukan, dari sumber yang dapat diperbarui, berkaitan erat dengan ekonomi hijau. Kerja sama dengan Singapura membuka jalan pemanfaatan energi terbarukan kian masif di Indonesia. Lantas, membuka peluang kerja sama lebih luas dengan Singapura dan negara-negara di Asia Tenggara demi mendukung terwujudnya ekonomi hijau (Yoga)

Pemerintah memantau dampak eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel terhadap perekonomian nasional. Ketegangan geopolitik di kawasan produsen minyak itu berpotensi memicu lonjakan harga energi global yang dapat mengganggu stabilitas fiskal. ”Kami terus memantau pergerakan harga minyak, seperti yang disampaikan Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto),” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi di Jakarta, Senin (16/6). Dalam acara Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA yang digelar di Jakarta, Jumat pekan lalu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah mencermati dampak transmisi konflik Iran-Israel terhadap perekonomian domestik. Tapi, ia menilai dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dalam jangka pendek belum signifikan.

Tapi, konflik itu bisa memengaruhi sentimen pasar, terutama kekhawatiran ketersediaan pasokan minyak global. Dikutip dari Trading Economics, harga minyak dunia, Senin (16/6) hampir menyentuh harga 75 USD per barel, tertinggi dalam enam bulan terakhir, naik 7 % pada penutupan perdagangan, Jumat (13/6). Asumsi dasar makroekonomi APBN 2025 menetapkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price) sebesar 82 USD per barel. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran, Achmad Nur Hidayat mengatakan, jika kon-flik Iran-Israel berlanjut, tidak tertutup kemungkinan, harga minyak dunia melonjak melampaui 100 USD per barel. Kenaikan harga minyak, akan menambah beban subsidi energi dalam APBN, memperlebar defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan, serta mendorong inflasi. ”Pemerintah menghadapi pilihan sulit, menaikkan harga BBM atau menanggung ledakan subsidi energi yang menggerogoti anggaran pembangunan,” ujarnya. (Yoga)

Iran-Israel fokus menyerang infrastruktur ekonomi masing-masing. Rudal-rudal Iran dilaporkan menyasar sejumlah infrastruktur energi Israel di Haifa danTamra. Analis menyebut serangan itu pembalasan Iran karena militer Israel mengincar infrastruktur energi Iran. Depo Shahran dekat ibu kota Iran, Teheran, membara pada Minggu (15/6). Depo itu tulang punggung utama pasokan energi Teheran dan kota sekitarnya. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan Iran memutuskan menghentikan sebagian produksi energinya di Ladang South Pars. Ladang gas terbesar Iran ini berada di Provinsi Bushehr, yang juga diserang Israel. Konflik terbuka Iran-Israel menyebabkan kekhawatiran terhadap perekonomian global. Harga minyak naik 9 % pada perdagangan Jumat (13/6) dan berpotensi terus meroket. Potensi guncangan ini kembali muncul setelah militer Iran menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dari dan keluar Teluk Persia.

”Arab Saudi, Kuwait, Irak dan Iran sepenuhnya terkunci dalam satu jalur kecil untuk ekspor,” kata Rabobank dalam catatannya. Iran memproduksi 3,3 juta barel per hari minyak dan produk lain. Hingga 2,2 juta barel produk migas Iran diekspor setiap hari. Produksi Iran menyumbang 20 % dari 19 juta barel minyak, kondensat dan bahan bakar yang dikirim ke pasar internasional melalui Selat Hormuz, setara 20 % total konsumsi dunia. Penutupan Selat Hormuz akan mendorong harga minyak lebih tinggi, berkisar 90-100 USD per barel. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) kenaikan harga minyak 10 % akan meningkatkan inflasi 0,4 %. Dampak serangan Israel ke Iran telah dirasakan Mesir, yang terpaksa menghentikan operasionalisasi pabrik pupuk karena menurunnya pasokan gas alam dari Israel. Bahkan, pembangkit listrik dibatasi pasokan gasnya. Pembangkit diminta memakai minyak saja. (Yoga)

Indonesia menjajaki peluang pengembangan energi terbarukan dengan Singa-pura, melalui kerja sama perdagangan listrik lintas batas. Strategi ini tidak semata mencari keuntungan ekonomi, tapi juga meningkatkan pembangunan energi terbarukan yang esensial bagi transisi energi. Pemerintah Indonesia dan Singapura baru saja menandatangani memorandum of understanding/MoU terkait pengembangan energi ramah lingkungan, yang dilakukan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Singapura, Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (13/6). Tiga MoU disepakati, yakni perdagangan listrik energi yang bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS) lintas batas dan pembangunan kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepri.

Nilai investasi awal untuk tiga kerjasama itu diperkirakan di atas 10 miliar USD atau Rp 163 triliun (kurs Rp 16.300). ”Saudara-saudara kita di Singapura akan kita kirim energi terbarukan. Karena esensi kekeluargaan, kita membuka diri untuk menerima program dan kerja sama CCS. Di dunia, saat ini, mustahil suatu produk industri bisa bersaing dengan produk lain jika tidak menggunakan energi terbarukan atau prosesnya tidak mendekati industri hijau yang baik,” tutur Bahlil. Kerja sama ini dilatarbelakangi keinginan Singapura untuk mendapat pasokan listrik bersih dari Indonesia, yang akan mendukung industri hijau di kedua negara dan secara signifikan menurunkan emisi karbon. Keinginan ini sebelumnya ditunjukkan lewat penandatanganan MoU yang dilakukan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, dengan Tan See Leng pada 8 September 2023. (Yoga)

Pemerintah menghapus kuota impor sapi hidup demi memacu produksi susu dan daging. Indonesia saat ini masih defisit susu hingga 79% dan daging sapi 52% dari total kebutuhan masing-masing komoditas tersebut. Produksi daging dan susu yang melimpah diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tidak lagi memberlakukan batasan atau kuota impor sapi hidup guna menjamin ketersediaan pasokan susu hingga daging serta memperkuat pertahanan pangan nasional. Pengimpor atau importir dapat melaukan pemasukan sapi hidup tanpa batasan untuk berbagai tujuan, mulai dari pengemukakan, pemotongan, hingga produksi susu untuk mendukung susu untuk mendukung industri peternakan dan kebutuhan konsumsi masyarakat. "Tidak ada lagi batasan kuota impor sapi hidup. Ya, sekarang kita buka lebar. Impor sapi hidup, baik untuk potong, penggemukan, maupun susu, kita bebaskan," jelas Menko Pangan. Menko pangan menjelaskan, kebijakan impor tanpa kuota  itu juga memberikan peluang bagi industri pengolahan susu (IPS) nasional untuk meningkatkan volume produksi dan kualitas pasokan sekaligus memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir. (Yetede)

JAKARTA – Program minyak goreng bersubsidi Minyakita, yang dicanangkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau bagi masyarakat, kini dinodai oleh berbagai praktik kecurangan yang sistematis. Berbagai modus pelanggaran, mulai dari penimbunan, penyimpangan distribusi, hingga pemalsuan produk, telah menyebabkan tujuan mulia program ini tidak tercapai secara optimal, merugikan konsumen dan berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Minyakita diluncurkan sebagai respons atas lonjakan harga minyak goreng yang sempat menyentuh Rp20.000 per liter. Dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14.000 per liter, program ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang harga di pasar. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya penyalahgunaan yang signifikan di berbagai tingkatan rantai pasok.

Ragam Modus Pelanggaran Distribusi

Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah penjualan Minyakita di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah. Praktik ini sering kali didahului oleh aksi spekulasi oleh distributor dan agen yang sengaja menahan stok untuk menciptakan kelangkaan buatan, sehingga dapat menjual dengan harga lebih tinggi. Kasus seperti ini disinyalir terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana pasokan ditahan untuk mendongkrak harga.

Pelanggaran lainnya adalah penyaluran yang tidak tepat sasaran. Minyakita yang seharusnya diprioritaskan untuk pasar rakyat dan konsumen rumah tangga, justru dialihkan ke sektor industri atau usaha besar yang bersedia membeli dengan harga lebih tinggi.

Praktik monopoli juga menjadi sorotan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan telah menetapkan tujuh perusahaan terbukti secara sah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik monopoli minyak goreng. Perusahaan-perusahaan tersebut mencakup PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Sinar Alam Permai.

Pemalsuan Produk dan Penipuan Konsumen

Kecurangan tidak hanya terjadi pada alur distribusi, tetapi juga pada fisik produk yang diterima konsumen. Kementerian Perdagangan menemukan adanya produsen dan pengemas ulang (repacker) yang mengurangi takaran atau volume minyak goreng.

Beberapa temuan signifikan antara lain:

·         Pengurangan Volume: Sejumlah produsen, termasuk PT Artha Eka Global Asia, diduga mengurangi isi kemasan dari seharusnya 1 liter menjadi hanya 800 ml, meskipun label tetap mencantumkan volume 1 liter.

·         Pemalsuan Merek: Di Tangerang, CV Rabbani Bersaudara terindikasi memproduksi dan mengemas ulang minyak goreng merek lain menggunakan kemasan Minyakita tanpa izin resmi.

·         Pelanggaran Izin Edar: Gudang PT Navyta Nabati Indonesia disegel karena ditemukan mengemas ulang Minyakita dengan volume tidak sesuai, serta diketahui Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI-nya telah habis masa berlaku. Perusahaan ini juga tidak memiliki izin edar dari BPOM dan bahkan diduga memalsukan surat rekomendasi izin edar.

Pengawasan Pemerintah dan Dampak Pelanggaran

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan berbagai langkah pengawasan. Sejak November 2024 hingga 12 Maret 2025, Kemendag telah mengawasi 316 pelaku usaha di 23 provinsi dan menjatuhkan sanksi kepada 66 pelaku usaha yang terbukti melanggar. Sanksi yang diberikan bersifat administratif, mulai dari teguran tertulis hingga rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.

Meskipun demikian, sanksi yang ada dinilai belum memberikan efek jera yang maksimal. Beberapa pelaku usaha yang terbukti melanggar hanya dikenai sanksi ringan, sehingga risiko hukum dianggap lebih rendah dibandingkan keuntungan yang didapat dari praktik curang.

Dampak dari serangkaian pelanggaran ini sangat dirasakan masyarakat, yang kesulitan mendapatkan minyak goreng bersubsidi sesuai harga yang ditetapkan. Di sisi lain, transaksi ilegal dan tidak tercatat ini berpotensi besar menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Fenomena ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dan transparan, salah satunya melalui digitalisasi sistem distribusi, untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar sampai kepada yang berhak.

Bayangkan jika semua orang di Indonesia tiba-tiba menjadi kolektor emas. Terdengar menguntungkan? Pikirkan lagi.

Indonesia sedang mengalami fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya: rush investasi emas yang massif. Data menunjukkan penjualan emas di Galeri24 melonjat tiga kali lipat menjadi 65 kilogram per hari, sementara Tabungan Emas Pegadaian mencatat transaksi yang meningkat hingga 4 kali lipat dari Rp380 miliar menjadi Rp1,5 triliun. Angka yang fantastis, bukan?

Namun, di balik kilau emas yang mempesona ini, tersembunyi bahaya ekonomi yang jarang disadari masyarakat. Seperti obat yang overdosis, investasi emas berlebihan justru dapat meracuni perekonomian kita sendiri.

Ketika "Aman" Justru Berbahaya

Ironi terbesar dari demam emas ini adalah: semakin banyak orang yang mencari "keamanan" finansial melalui emas, semakin tidak aman masa depan ekonomi Indonesia. Mengapa? Karena emas, meskipun berkilau, adalah aset yang tidak produktif. Emas tidak menciptakan lapangan kerja, tidak membangun pabrik, tidak menghasilkan inovasi, dan tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi riil.

Bayangkan jika Rp1,5 triliun yang mengalir ke emas dialihkan untuk membangun pabrik-pabrik baru, mengembangkan startup teknologi, atau memodernisasi industri manufaktur. Berapa banyak lapangan kerja yang bisa tercipta? Berapa banyak produk ekspor bernilai tambah tinggi yang bisa dihasilkan?

Efek Domino yang Menakutkan

Data penelitian menunjukkan bahwa ketika rupiah melemah 1%, return pasar saham Indonesia turun 0,91%. Ketika semua orang berlari ke emas, terjadi "crowding out effect" – dana yang seharusnya masuk ke sektor produktif malah terjebak dalam aset yang hanya "berkilau" tanpa menghasilkan apa-apa.

Yang lebih mengkhawatirkan, 71% pinjaman bank mengalir ke korporasi, dan 45% utang korporat berdenominasi mata uang asing. Ketika bank-bank mulai memberikan kredit untuk pembelian emas atau menerima emas sebagai jaminan, risiko sistemik menjadi berlipat ganda. Fenomena serupa sudah terjadi di India dengan pertumbuhan gold-backed loans 74,4% dalam setahun.

Indonesia: Negara Kolektor atau Negara Produktif?

Saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam sedang menarik investasi asing untuk membangun industri manufaktur yang kompetitif. Mereka fokus pada penciptaan nilai tambah dan peningkatan daya saing ekspor.

Sementara itu, Indonesia sibuk mengoleksi emas. Ini seperti seorang petani yang lebih suka menyimpan beras daripada menanam padi baru. Dalam jangka pendek mungkin merasa aman, tapi dalam jangka panjang akan kehabisan makanan.

Data menunjukkan bahwa Indonesia perlu mendiversifikasi ekspornya dari komoditas primer ke manufaktur. Namun, bagaimana bisa mencapai transformasi struktural ini jika modal terus mengalir ke aset non-produktif seperti emas?

Solusi: Bukan Melarang, Tapi Mengarahkan

Solusinya bukan melarang investasi emas – itu adalah hak setiap individu. Yang dibutuhkan adalah strategi cerdas untuk mengarahkan investasi ke instrumen yang lebih produktif namun tetap memberikan perlindungan.

Pemerintah bisa mengembangkan sukuk infrastruktur, Real Estate Investment Trusts (REITs), atau obligasi korporasi dengan underlying aset riil yang produktif. Bank Indonesia dan OJK harus berkolaborasi menciptakan produk keuangan yang bisa "berkompetisi" dengan daya tarik emas sebagai inflation hedge.

Yang paling penting adalah edukasi. Masyarakat perlu memahami bahwa diversifikasi portofolio bukan hanya untuk keamanan individual, tapi juga untuk kesehatan ekonomi nasional.

Penutup: Memilih Masa Depan

Demam emas Indonesia 2025 adalah cerminan dari ketidakpercayaan terhadap instrumen investasi domestik dan kekhawatiran akan stabilitas ekonomi. Namun, paradoksnya adalah: semakin kita berlari ke emas untuk menghindari ketidakstabilan, semakin kita menciptakan ketidakstabilan itu sendiri.

Saatnya Indonesia memilih: menjadi negara kolektor emas yang berkilau tapi tidak produktif, atau menjadi negara yang membangun masa depan melalui investasi produktif yang berkelanjutan. Pilihan ada di tangan kita semua.

Karena sejatinya, emas yang paling berharga bukanlah yang kita simpan di brankas, tapi yang kita investasikan untuk membangun peradaban.

Dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada Jumat (13/06/2025) menyusul para investor yang berbondong-bondong beralih ke aset-aset safe haven, pascarentetan serangan udara Israel ke Iran. Pada saat yang sama, harga minyak melonjak bersamaan dengan emas, yang diburu investor demi mengamankan aset. Jumat malam (13/06/2025), harga emas di pasar spot naik 1,46% menjadi US$ 3.433 per oz, sedangkan harga emas kontrak berjangka di Comex naik 1,58% menjadi US$ 3.456 per oz. Besarnya skala serangan di wilayah tersebut mengejutkan pasar sehingga mendorong harga dolar dan aset-aset lain, yang dianggap menawarkan perlindungan pada saat volatilitas meningkat. Indeks dolar terakhir terlihat naik 0,5% pada Jumat pagi menjadi 98,41. Peran dolar AS sebagai aset safe haven ditegaskan kembali oleh kenaikannya terhadap mata uang franc Swiss dan  yen Jepang. Masing-masing 0,33% dan 05,% pada Jumat pagi menjadi 98,41. Peran dolar AS sebagai aset safe haven ditegaskan kembali oleh kenaikannya terhadap mata uang franc swiss dan yen Jepang.  Para investor dikabarkan beralih ke aset-aset safe haven selama masa ketidakpastian demi melindungi uang mereka dari volatilitas dan mengupayakan stabilitas di saat aset-aset berisiko jatuh. (Yetede)                                                                                                

Optimisme baru tengah menguat di sektor industri minyak dan gas (migas) Indonesia, menyusul kemajuan sejumlah proyek strategis nasional yang berpotensi mengangkat kinerja lifting minyak dan gas secara signifikan pada tahun 2025. Proyek-proyek seperti Lapangan Asap, Kido, dan Merah di Blok Kasuri yang dikelola oleh Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. serta proyek Tangguh Ubadari, CCUS, Compression (UCC) milik BP di Papua Barat, menandai kebangkitan produksi gas dalam negeri. Ditargetkan, proyek-proyek tersebut akan menyumbang ratusan juta hingga triliunan kaki kubik gas dalam beberapa tahun ke depan.

Kabar baik juga datang dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil, dengan tambahan lifting minyak sebesar 30.000 barel per hari, yang memungkinkan pencapaian target nasional lifting minyak 605.000 barel per hari. Padahal sebelumnya, pencapaian lifting baru mencapai sekitar 587.084 barel per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan keyakinannya bahwa dengan tren positif ini, target lifting migas dalam APBN 2025 bisa tercapai. Lebih lanjut, peningkatan produksi gas domestik juga menjadi langkah penting dalam mengantisipasi potensi defisit pasokan gas di masa mendatang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Selama ini, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dari Arab Saudi, Afrika, dan negara Timur Tengah, serta BBM dari Singapura, India, dan Malaysia, dengan total impor mencapai sekitar 40% kebutuhan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam mengawal proyek migas agar onstream tepat waktu dinilai sangat strategis untuk mengurangi beban impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, cita-cita swasembada energi bukanlah hal mustahil. Upaya kolektif ini mencerminkan langkah nyata untuk menjadikan sektor energi sebagai fondasi kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan.

PT Pertamina (Persero) akan fokus meningkatkan produksi gas yang bisa diolah menjadi elpiji untuk mengurangi impor elpiji yang signifikan. Dari total kebutuhan elpiji dalam negeri sebanyak 8 juta ton per tahun, 80 % diimpor sebab produksi dalam negeri tak mencukupi. Pengembangan dimetil eter sebagai pengganti elpiji akan dilanjutkan. ”Masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menaikkan produksi elpiji nasional dari 1,6 juta ton per tahun menjadi 2,6 juta ton per tahun. Kami berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menaikkan potensi produksi tersebut sehingga porsi impor elpiji bisa berkurang,” ujar Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6).

Selain mengoptimalkan potensi yang ada, pihaknya akan mendorong pengembangan dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji. Infrastruktur jaringan gas rumah tangga juga perlu dioptimalkan untuk utilisasi gas alam yang berfungsi layaknya elpiji. ”Dari target 200.000 jaringan gas rumah tangga, realisasinya baru 60.000 jaringan. Masih jadi PR kami ke depan. Dengan dukungan pemerintah, kami terus meningkatkan infrastruktur gas ini agar semakin maksimal,” katanya. Pertamina juga akan meningkatkan kemitraan dengan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) global dan domestik dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. (Yoga)