Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) hingga Juni 2025 berhasil menguasai kembali 1 juta hektare (ha) lahan di kawasan hutan seluas 1 juta ha tersebut tersebar di 64 kabupaten dan diambil alih dari 406 perusahaan di Tanah Air. "Total lahan yang telah dikuasai kembali adalah 1.019.611,31 ha," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar. Kapuspen menyebutkan, dalam rincian berdasarkan provinsi, dari total 1.019.611,31 ha tersebut, dalam rincian berdasarkan provinsi, dari total 1.019.611,31 ha tersebut, Satgas PKH berhasil menguasai 400.819,53 ha lahan kawasan hutan di Kalimantan Tengah, lalu 331.838,67 ha di Riau, kemudian 153.359,44 ha di Kalimantan Barat, selanjutnya 22.559,47 ha di Sumatra Utara, dan 26.185,84 ha di Kalimantan Timur. Di sisi lain, sekitar 30.516,21 ha lahan kawasan hutan di Kalimantan Selatan, seluas 25.601,12 ha di Sumatera Selatan, lalu 3.897,44 ha di Sumatera Selatan, seluas 25.601,12 ha di Sumatera Selatan, lalu 3.89,44 ha di Sumatra Barat, dan 14.836,59 ha di Jambi. Adapaun dari lahan-lahan yang telah dikuasai kembali itu, lahan 717.703,33 ha telah diserahkan dan siap diserahkan ke BUMN yang mengelola sawit, yaitu PT Agrinas Palma Nusantara (APN). (Yetede)

Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Keempat perusahaan terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Adapun PT Gag Nikel, tetap beroperasi karena tidak melanggar dan berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat. Keputusan mencabut IUP diambil saat rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jabar, Senin (9/6). ”Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut IUP empat perusahaan di Raja Ampat,” ujar Mensesneg, Prasetyo Hadi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat lima perizinan yang sudah terbit di Kabupaten Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel yang berlokasi di luar kawasan Geopark Raja Ampat, yakni berjarak 40 km dari Piaynemo. PT Gag Nikel mendapat izin kontrak karya operasi produksi. Sementara empat IUP lain berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat dan mendapat izin IUP operasi produksi. Izin dari kelima perusahaan tersebut diberikan sebelum Indonesia menetapkan Geopark Raja Ampat pada 2017. Kawasan kepulauan karst di Papua Barat Daya itu diakui UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark pada Mei 2023. PT Gag Nikel diberi izin yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sementara IUP empat perusahaan yang dicabut izinnya diterbitkan pemda pada 2004 dan 2006 ketika kewenangan perizinan tambang ada di pemda. (Yoga)

Perusahaan migas multi nasional, Bp Indonesia akan menyerap 5.000 tenaga kerja untuk membangun proyek Tangguh Ubadari, Carbon Capture, Utilization and Storage/CCUS dan Compression (UCC) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah banyak demi mendukung pengerjaan proyek penangkapan dan injeksi karbon skala besar dan terbesar pertama di Indonesia. ”Di proyek itu akan ada 5.000 (tenaga kerja) pada puncaknya,” kata Head of Country Bp Indonesia, Hardi Hanafiah kepada wartawan di lokasi Bp Tangguh, Bintuni, Selasa (10/6). Total kebutuhan tenaga kerja itu lima kali lipat jumlah pekerja operasional yang bertugas di proyek Tangguh, yang juga menjadi lokasi pengolahan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Tenaga kerja konstruksi ini direncanakan mulai mengerjakan proyek pada Desember2025. Mereka akan ditampung di tempat tinggal yang masih dibangun dalam tahap awal (early works) proyek.

”Habis early works baru mulai sekarang ada dua pengerjaan, yaitu offshore atau platformnya dan onshore yang terkait fasilitas. Target kita selesai pada kuartal pertama 2028,” ujar Hardi. Proyek UCC ini memiliki tiga tujuan, yakni membangun sistem penangkapan karbon atau CCUS, aplikasi EGR (enhanced gas recovery) untuk menginjeksi gas CO2 yang didapat dari pabrik pengolahan atau kilang LNG Tangguh dan memastikan peningkatan kapasitas produksi LNG. Proyek yang keputusan investasi akhirnya selesai November 2024 dengan nilai investasi 7 miliar USD atau Rp 111,3 triliun ini akan memiliki kapasitas penyimpanan CO2, 1,8 gigaton. Pada fase awal akan menginjeksikan 15 juta ton CO2 dari emisi fasilitas operasi Tangguh LNG. Pengoperasian proyek ini ditargetkan Bp Indonesia menambah 3 triliun kaki kubik (trillion cubicfeet/TFC) LNG dalam produksi mereka. (Yoga)

Keputusan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dinilai sebagai keputusan yang tepat. Sikap tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menjaga keberlangsungan industri pertambangan berbasis nikel, melainkan juga menjamin keberlanjutan lingkungan yang dalam kasus ini adalah Geopark Raja Ampat. Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut tersebut adalah PT Anugrah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran, PT Kawaei Sejahtera Mining di Pulai Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulai Batang Pele di Manyaifun, serta PT Nurham yang berlokasi di wilayah Weigo Timur. Lokasi tambang keempat perusahaan ini semuanya berada di dalam kawasan Global Geopark Raja Ampat. Sedangkan PT Gag Nikel tidak dicabut IUP-nya, karena perusahaan ini dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak dampak lingkungan (amdal). Selain itu, lokasi tambang PT Gag Nikel tidak berada di kawasan Geopark Raja Ampat dan secara geografis lebih dekat ke wilayah Maluku Utara. Karena itu, aktivitas perusahaan tersebut  tidak termasuk dalam zona konservasi yang dilindungi. (Yetede)

PT Gag Nikel bersiap memasok lagi bijih nikel ke Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Pengiriman bijih nikel ini sempat mandek sejak 5 Juli 2025 seiring keputusan Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) yang menghentikan sementara operasional tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Gag Nikel yang berada di Pulau Gag masuk dalam admisnitrasi Kabupaten Raja Ampat. Konsesi ini berjarak sekirar 90 mil dari kota Sorong. Bila menggunakan kapal cepat bisa ditempuh sekitar 3 jam. Pulau Gag ini lebih dekat ke Halmahera, maluku Utara  yang dijangkau sekitar 45 menit. Direktur keuangan, manajeman Risiko, dan Sumber Daya Manusia Gag Nikel Aji Priyo Anggoro mengatakan bijih nikel dikirim menggunakan kapal tongkang dengan volume mencapai 10 ribu ton. Sebanyak 28-32 tongkang berlayar ke Weda Bay setiap bulannya. Ia menuturkan butuh waktu untuk bisa segera mengirimkan bijih nikel tersebut setelah pemerintah menerbitkan izin operasional. "Bila hari ini terbit, tentunya kita akan koordinasi dulu dengan pihak terkait, dengan pembeli, dengan kontraktor, dan dengan Syahbandar, serta instansi lainnya. Untuk mengurus surat izin berlayar dan administrasi lainnya yang dibutuhkan," kata Aji. (Yetede)

Saham emiten nikel berguguran di tengah sorotan publik terhadap operasi sejumlah tambang logam dasar tersebut di kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meski emiten nikel tak semuanya beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, isu keberlanjutan di wilayah Surga Bawah laut Dunia itu telah berimbas pada saham-saham nikel seperti PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)  atau Harita Nickel, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Tanpa kecuali, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) alias Antam. Akibat isu panas ini, deretan emiten nikel berkapasitas kakap itu terperosok top losers pada perdagangan Selasa (10/6/2025).

Tercatat, saham NKCL gugur sebanyak 15 poin (-2,08%) ke posisi (-8%) ke level Rp414 ambruk sebanyak 190 poin (-5,51%) ke area Rp3.260, dan INCO terpangkas 210 poin (-5,66%) hingga membawanya parkir di harga Rp3.500. Menariknya, penurunan kinerja saham emiten tambang nikel tersebut tidak lantas memengaruhi performa indeks sektor energi yang justru terapresiasi 2,18% ke level 2.881, sehingga IHSG  tetap mampu melanjutkan tren reli ke posisi 7.230, setelah naik 1,65%. Di antara saham-saham emiten nikel yang berguguran, Antam dan Vale merupakan dua emiten tambang BUMN yang menjadi pemain kunci dalam ekosistem baterai kendaraan listrik nasional. Antam bahkan menjadi bulan-bulanan di tengah badai isu keberlanjutan di Raja Antam ini. (Yetede)

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tengah menyusun berbagai strategi untuk memperkuat kinerjanya, dengan menargetkan sektor hilir dan pasar kendaraan listrik (EV) sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Salah satu langkah strategis yang sudah dimulai adalah penjualan bijih nikel, yang berhasil menyumbang pendapatan US$ 2,54 juta pada kuartal I-2025 dan mendorong lonjakan laba sebesar 252% yoy menjadi US$ 21,79 juta.

Penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian meluas. Selain warga, elemen masyarakat dan pegiat pariwisata turut menyatakan keprihatinan terkait dugaan pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat pertambangan nikel. Kristian Sauyai (41) warga asli sekaligus pegiat pariwisata Raja Ampat, mengungkapkan keprihatinan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Pemerintah harus melihat secara menyeluruh potensi dampak dari aktivitas pertambangan, sebab ekosistem pulau-pulau kecil yang mengitari Raja Ampat merupakan kesatuan yang saling terkait. Kekayaan bahari Raja Ampat sudah sejak lama menjadi penopang perekonomian warga asli setempat. Selain memanfaatkan geliat pariwisata, masyarakat juga menggantungkan nasib pada hasil laut Raja Ampat yang masih terjaga. Namun, munculnya aktivitas pertambangan di Raja Ampat, merusak keindahan alam dan ekosistem yang selama ini menjadi kebanggaan.

Sementara kesadaran masyarakat setempat untuk melindungi lingkungan masih terbatas. ”Kami belum pastikan yang kemarin bersuara (mendukung tambang) warga asli atau bukan. Namun, kalau bekerja di tambang, pasti mereka menolak tambang ditutup. Di sisi lain, masyarakat harus sadar dampak yang lebih besar nanti,” ucap Kristian, Senin (9/6). Ronisel Mambrasar (33), tokoh pemuda yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (Aljara) berharap, masyarakat sadar bahwa kehadiran tambang lebih banyak mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Dampak lingkungan dan kesehatan yang buruk akibat aktivitas pertambangan di daerah lain dapat menjadi pelajaran di Raja Ampat. ”Perlu kita suarakan bersama bahwa ada dampak yang besar di masa depan berkepanjangan. Dari berbagai penelitian ebih banyak dampak buruknya,” ujar Ronisel. (Yoga)

Produksi beras dunia tahun 2025/2026 diperkirakan meningkat. Namun, saat pasokan berlimpah, harga beras dunia justru kembali naik pada Mei 2025. Tren penurunan harga beras dunia sejak awal Januari 2025 pun terhenti. Tarif resiprokal AS dan krisis beras di Jepang menjadi biang keladinya. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan produksi beras dunia pada 2025/2026 akan menyentuh 551,5 juta ton, naik 4,9 juta ton dari produksi 2024/2025 yang sebesar 546,6 juta ton. Kendati produksi beras berlimpah, harga beras dunia justru kembali naik, terkonfirmasi dari harga sejumlah beras dalam Data Harga Komoditas (The Pink Sheet) Bank Dunia yang dirilis 3 Juni 2025. Harga beras Thailand dengan kadar pecah 5 %, misalnya, mencapai 431 USD per ton pada Mei 2025, lebih tinggi disbanding April 2025, di 415 USD per ton, tapi masih lebih rendah dari Mei 2024, di 628 USD per ton.

Merujuk data Pemutakhiran Harga Beras FAO yang dirilis pada 6 Juni 2025, Indeks Harga Beras Dunia pada Mei 2025 sebesar 106,3. Walau lebih rendah 22,6 % secara tahunan, indeks tersebut naik 1,4 % secara bulanan. FAO menyebut, peningkatan harga beras dunia didominasi kenaikan harga beras aromatik sebesar 4,6 % secara bulanan. Kenaikan harga beras aromatik dipicu peningkatan beras basmati menjelang Idul Adha dan permintaan AS terhadap beras hommali Thailand. Permintaan beras hommali Thailand dari AS meningkat lantaran importir AS memanfaatkan jeda 90 hari penerapan tarif resiprokal. Adapun beamasuk impor tambahan yang dikenakan AS terhadap Thailand pada 2 April 2025 sebesar36 %. Selain itu, kenaikan harga beras dunia juga disebabkan kenaikan harga beras japonica sebesar 1 % secara bulanan. Krisis beras dan tingginya harga beras di Jepang jadi pemicuya. (Yoga)