;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5816 )

Sumber Energi di Wilayah Terpencil dengan PLTN Terapung

29 Jun 2025

Pada Rabu (25/6) pagi, di tengah musim panas suhu udara yang beku, Pevek, kota di ujung utara Rusia, yang sangat terpencil, 9 jam penerbangan dari Moskow ibukota Rusia dengan transit di Yakutsk, berdenyut berkat kehadiran pembangkit listrik tenaga nuklir terapung (FNPP), satu-satunya di dunia, yang mengalirkan listrik dan kehangatan yang sangat diperlukan penduduk di kawasan nan dingin tersebut., Rosatom, BUMN nuklir milik Pemerintah Rusia, mengundang para jurnalis mengunjungi FNPP Akademik Lomonosov. Keberadaan FNPP membuat Pevek menyandang sebutan kota nuklir. Itu sebabnya, perlu izin khusus dari Pemerintah Rusia dengan aneka persyaratan yang harus dipatuhi untuk berkunjung. Selain harus mendaftarkan seluruh perlengkapan liputan, jurnalis harus mendapat ”kartu kerja” yang menandakan ia berada di kota itu untuk meliput. Pengunjung hanya boleh berjalan didampingi petugas FNPP.

”Hati-hati ketika berada di dekat berbagai peralatan. Harap membaca papan penanda. Kapal sangat berisik, jadi harap benar-benar memperhatikan sekitar Anda,” kata petugas keamanan yang memberi pengaran singkat. FNPP berada di sebuah kapal sepanjang 144 meter, lebar 30 meter dan bobot 21.500 ton. Pembangkit ini mengalirkan listrik dan panas secara penuh pada 2020. Hingga Januari 2025, FNPP sudah menghasilkan 1 miliar kilowatt energi untuk Kawasan Otonomi Chukotka. FNPP didirikan, untuk menggantikan kapastas PLTN lain dikawasan Chukotka. FNPP menyuplai energi bersih bagi konsumen, mengurangi jejak karbon dan menciptakan potensi pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada Jalur Suplai Utara. Konsumen energi itu, adalah perusahaan tambang, juga warga yang tinggal di Pevek. Ada 5.000 penduduk Pevek. ”Sebelum ada FNPP, penduduk menderita karena dingin berkepanjangan,” kata Andrey Zaslavsky, Direktur FNPP.

Pembangkit tenaga nuklir terapung mudah digerakkan ke tempat yang memerlukan. Pulau-pulau terpencil bisa memanfaatkan teknologi FNPP untuk mandiri dalam hal energi. Semua kegiatan terkait nuklir berada dalam kapal. Sistem pengolahan hingga pembuangan dibuat sedemikian rupa dengan hati-hati sehingga tidak memengaruhi lingkungan sekitarnya, termasuk risiko kebocoran radioaktif yang menjadi momok keberadaan PLTN. Kirill Klimenko, Kepala Operasi Perlengkapan Reaktor-Turbin FNPP, mengatakan, terdapat dua reaktor jenis KLT-40S berdaya 70 megawatt dan ruang operasional untuk memastikan aliran listrik dan panas sampai ke konsumen. Menurut Viktor Chorny, wakil kepala teknisi,”FNPP didesain secara spesifik untuk area terpencil, tahan gempa, iklim dingin, banjir, kebakaran.” Masih banyak tempat didunia yang kekurangan suplai listrik, seperti tempat-tempat terpencil atau tempat beriklim ekstrem. Pilihan yang masuk akal adalah membangun reaktor modular kecil (SMR), semacam FNPP. (Yoga)


Titik Balik Lifting Minyak Bumi

28 Jun 2025
Titik balik lifiting minyak mentah terjadi pada tahun ini, lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada 2026. Tingkat produksi minyak mentah 2025 pun bakal melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 605 ribu barel per hari (bps). Meningkatnya volume lifting minyak bumi dalam negeri seiring dengan beroperasinya proyek Forel dan Terbukti yang telah onstream bulan lalu. Lapangan migas lepas pantai Natuna itu memberikan potensi tambahan produksi hingga 20.000 bps. Pertumbuhan produksi minyak teranyar datang dari lapangan Banyu Urip dengan tambahan produksi mencapai 30.000 bph. Lonjakan lifting blok migas yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring (online) dari Bali pada Kamis (26/06/2025). Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan, lifting Blok Cepu semula sebesar 150 ribu bph. Dengan tambahan produksi teranyar ini maka total kontribusi Blok Cepu menjadi 150ribu bph atau setara dengan 25% litfing nasional. "Ini kerja delapan bulan dan maju lebih cepat 10 bulan dari perencanaan. Ini kita lakukan sejak enam hari presiden dilantik," kata Bahlil. (Yetede)

Upaya PT Timah Perbesar Keuntungan Dengan Menjalin Kemitraan

28 Jun 2025
PT Timah Tbk (TINS) berupaya memperbesar keuntungan dengan menjalin kemitraan strategis bersama timah asal China, Yunnan Tin  Company Ltd, untuk memengaruhi harga timah global. Perseroan juga melanjutkan optimalisasi atas sumber daya dan cadangan serta penambangan. Sebagai satu-satunya pemain timah terbesar di Tanah Air dengan sumber daya mineral sebanyak 672 ribu batang atau unit timah ingot (Sn) dan cadangan mineral timah sebesar 350 ribu ton, PT Timah memegang sekitar 13-15% pasar timah dunia. Sedangkan, Yunnan Tin menguasai hampir 50% dari pasar timah dunia. Tak berlebihan, kerja sama TINS dan Yunnan Tin pun diekspektasikan bakal turut mengendalikan pergerakan harga timah di pasar internasional. Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu, perseroan telah menerima kunjungan dari CEO Yunann Tin. Sebagai balasan, PT Timah akan mengirimkan tim untuk berkunjung ke\e Yunnan Tin untuk mempelajari tata kelola bijih timah di China. "Kami mengakui, Yunnan Tin berada dua atau tiga langkah di depan kami. Jadi kami masih harus belajar bagaimana mengelola timah mulai dari bijih timah sampai menjualnya ke pasar internasional," jelas Restu.  (Yetede)

PT Medco Energi Internasional Akusisi Blok Corridor Milik Repsol

28 Jun 2025
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDCO) resmi mengakuisisi saham Fortuna International (Barbados), Inc dari Repsol E&P, S.a.r..1 senilai US$ 245 juta atau setara dengan Rp 6,88 triliun. Fortuna International merupakan entitas yang memegang hal partisipasi tidak langsung sebesar 24% di Production Sharing Contract (PSC) Corridor. PSC Corridor merupakan wilayah kerja migas yang terdiri atas tujuh lapangan produksi  gas dan satu lapangan minyak, seluruhnya berlokasi di daratan  Sumatra Selatan. Seluruh produksi gas dari blok ini telah terikat kontrak jangka panjang dengan pembeli domestik dan Singapura yang bereputasi tinggi. Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro mengungkapkan bahwa akuisisi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perseroan. "Aksi korporasi ini sejalan dengan  fokus kami dalam mengelolas aset berkualitas  tinggi yang mampu menghasilkan arus kas kuat dan berkelanjutan. Di saat yang sama, ini menunjukkan, komitmen kami terhadap pembangunan nasional dan transisi menuju energi rendah karbon, dengan gas alam sebagai tahapan penting dalam proses tersebut," ujar dia. (Yetede)

Bullion Bank Beroperasi, Pemerintah Didorong Optimalkan Potensi Pajak dan Pengawasan Keuangan

27 Jun 2025

Pemerintah meresmikan dua bullion bank pertama di Indonesia, yakni Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI), pada Februari 2025. Kehadiran bank emas ini digadang-gadang mampu memanfaatkan potensi cadangan emas nasional yang besar serta memperkuat ekosistem keuangan berbasis logam mulia.

Namun demikian, di balik peluang ekonomi tersebut, muncul sorotan terhadap aspek perpajakan dan keamanan finansial. Saat ini, regulasi perpajakan yang berlaku, seperti PMK No.48/PMK.03/2023, hanya mengatur pajak penghasilan atas penjualan emas batangan. Sementara itu, skema imbal hasil dari simpanan, pembiayaan, dan penitipan emas di bullion bank belum sepenuhnya tercakup dalam ketentuan pemotongan pajak (withholding tax).

Ketiadaan kewajiban pelaporan rekening bullion kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dinilai menjadi celah penghindaran pajak. Laporan transaksi bullion baru diwajibkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara akses DJP masih terbatas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan rekening bullion untuk menyamarkan dana dari tindak pidana perpajakan atau pencucian uang.

Pakar kebijakan fiskal mendorong pemerintah untuk segera memperbarui regulasi akses data keuangan dan objek sita dalam pemulihan kerugian negara, serta menyusun aturan perpajakan yang relevan dengan kegiatan usaha bullion. Jika dikelola dengan pengawasan yang tepat, bullion bank diyakini dapat menjadi sumber penerimaan negara sekaligus memperkuat stabilitas keuangan nasional.

Dampak Dinamika Geopolitik Timur Tengah terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia

26 Jun 2025

Beberapa waktu terakhir, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, kembali menjadi sorotan utama. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa gejolak di kawasan yang begitu jauh tidak akan berdampak signifikan bagi Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa dinamika di Timur Tengah memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas perekonomian global, termasuk Indonesia. Artikel ini akan menguraikan bagaimana konflik tersebut memengaruhi kita dan langkah-langkah antisipasi yang ditempuh pemerintah.

Latar Belakang Konflik dan Implikasinya

Pada pertengahan tahun 2025, dunia menyaksikan eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Iran selama 12 hari, yang berpusat pada isu program nuklir Iran yang belum terselesaikan. Meskipun gencatan senjata berhasil dicapai pada 25 Juni 2025 melalui mediasi Presiden AS Donald Trump, situasi tetap rentan. Pelanggaran singkat oleh Israel dan bantahan Iran terkait serangan rudal mengindikasikan bahwa ancaman perang lanjutan masih tinggi jika upaya diplomasi gagal.

Tekanan Ekonomi Akibat Kenaikan Harga Minyak Global

Salah satu dampak paling signifikan dari konflik ini adalah lonjakan harga minyak global. Timur Tengah, khususnya wilayah Teluk Persia, merupakan jantung pasar energi dunia. Oleh karena itu, setiap instabilitas di kawasan ini akan memicu guncangan hebat yang merambat ke seluruh penjuru dunia melalui berbagai jalur transmisi ekonomi dan keuangan.

Sebagai negara net-importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas ini. Data menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah US$1 per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp7,35 triliun. Konflik 12 hari antara Israel dan Iran memang menunjukkan dampak yang berbeda dari ekspektasi awal. Alih-alih mendapatkan windfall dari komoditas, Indonesia justru menghadapi beban fiskal bersih. Simulasi mengindikasikan potensi beban bersih negatif terhadap fiskal sebesar Rp11,8 triliun, bahkan dapat mencapai Rp177 triliun dalam skenario ekstrem, meskipun harga batu bara sempat mencapai rekor tertinggi.

Ancaman penutupan Selat Hormuz juga menjadi kekhawatiran utama. Selat ini merupakan jalur perdagangan vital yang dilalui sekitar 20% konsumsi minyak global dan gas alam cair (LNG). Jika blokade berlangsung lama, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memprediksi harga minyak dunia dapat melonjak hingga US$145 per barel. Impor minyak mentah Indonesia yang melewati Selat Hormuz bahkan mencapai 22,8 juta barel.

Dampak Lanjutan pada Inflasi dan Stabilitas Keuangan

Kenaikan harga energi dan biaya logistik secara otomatis akan memicu tekanan inflasi yang meluas, menggerus daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan menyebabkan volatilitas ekstrem di pasar keuangan. Fenomena

flight to safety, di mana investor menarik modal dari aset berisiko (seperti saham dan obligasi di pasar negara berkembang) untuk dialihkan ke aset yang dianggap aman (seperti emas, obligasi pemerintah AS, dan Dolar AS), dapat menyebabkan arus modal keluar yang deras. Hal ini menekan nilai tukar Rupiah dan menyebabkan koreksi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Respons Kebijakan Kementerian Keuangan

Menghadapi kompleksitas dampak ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memegang peran sentral dalam merumuskan dan mengeksekusi respons kebijakan fiskal yang proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah spesifik meliputi:

  1. Manajemen Fiskal Kontra-Siklus: Melakukan realokasi anggaran darurat dengan memangkas belanja non-esensial dan mengalihkannya untuk memperkuat jaring pengaman sosial, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan, guna melindungi daya beli kelompok rentan.

  2. Manajemen Subsidi Energi Adaptif: Mempertimbangkan mekanisme penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara berkala dalam batas tertentu untuk mengurangi tekanan mendadak pada APBN. Selain itu, mempercepat implementasi reformasi subsidi tepat sasaran agar dialihkan dari komoditas ke individu yang membutuhkan.

  3. Optimalisasi Penerimaan Negara: Mengkaji pemberlakuan tarif ekspor yang bersifat progresif atau menyesuaikan formula Harga Batubara Acuan (HBA) dan royalti, meskipun potensi windfall terbatas, untuk menangkap sebagian keuntungan tak terduga yang mungkin timbul dari fluktuasi harga komoditas ekspor. Pendapatan tambahan ini diprioritaskan untuk menambal defisit subsidi energi atau diinvestasikan pada energi terbarukan.

  4. Manajemen Utang Prudent dan Komunikasi Proaktif: Menjaga kepercayaan investor dengan komunikasi transparan mengenai kondisi fiskal dan langkah mitigasi. Mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik dan menjaga hubungan baik dengan lembaga multilateral untuk memastikan ketersediaan jalur pembiayaan siaga.

Akselerasi Transisi Energi: Imperatif Keamanan Nasional

Secara fundamental, kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga minyak hanya dapat diatasi dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan investasi masif pada Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta mendorong kebijakan efisiensi energi di berbagai sektor. Langkah ini bukan hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga merupakan imperatif keamanan ekonomi nasional.

Dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi dan cepat, Kementerian Keuangan bersama otoritas terkait dapat berfungsi sebagai jangkar stabilitas, memitigasi dampak terburuk dari krisis geopolitik, dan melindungi perekonomian serta masyarakat Indonesia dari gejolak eksternal.


Potensi Tekanan Tambahan pada Target Pajak

26 Jun 2025
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Israel–Iran, diperkirakan memberi tekanan tambahan pada kinerja penerimaan pajak Indonesia yang sudah melemah. Per akhir Mei 2025, realisasi penerimaan pajak baru Rp 683,26 triliun atau 31,2% dari target, bahkan turun 10,13% dibanding tahun lalu.

Yusuf Rendy Manilet, ekonom Center of Reform on Economics (Core), menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak akibat konflik bisa meningkatkan biaya logistik dan produksi dalam negeri, memicu inflasi, dan menggerus daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga berpotensi bergeser ke kebutuhan pokok yang bebas PPN, sehingga setoran PPN menurun meski harga naik. Selain itu, ketidakpastian global bisa menekan ekspor komoditas unggulan Indonesia dan memangkas profitabilitas perusahaan, yang pada akhirnya menyusutkan basis PPh Badan. Meski begitu, Yusuf juga mencatat ada peluang windfall profit untuk sektor energi seperti batubara atau sawit jika harga komoditas melonjak, walau sifatnya sektoral dan sementara.

Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), menilai konflik Israel–Iran meningkatkan risiko naiknya harga minyak global. Hal ini memang bisa mendongkrak penerimaan pajak sektor migas lewat PPh badan. Namun di sisi lain, beban impor minyak mentah juga naik dan bisa mengganggu keseimbangan fiskal jika asumsi makro dalam APBN 2025 lebih rendah dari realisasi. Menurut Prianto, pemerintah masih punya waktu lebih dari enam bulan untuk mengejar target penerimaan pajak, sehingga perlu upaya serius menambah penerimaan agar tekanan fiskal mereda.

Konflik geopolitik menambah ketidakpastian penerimaan pajak Indonesia yang sudah melambat. Dampaknya bervariasi: dari potensi kenaikan inflasi yang menekan PPN hingga risiko menurunnya profitabilitas perusahaan yang memukul PPh. Namun peluang dari sektor migas dan komoditas tetap ada, meski tidak merata. Pemerintah perlu memanfaatkan waktu yang ada untuk mengoptimalkan penerimaan dan menjaga keseimbangan fiskal.

Produk Unggulan ke Depan Harus Menyasar Komoditas Pertanian

26 Jun 2025
Pengembangan produk unggulan ke depan  harus menyasar komoditas pertanian yang hanya ada di Indonesia dan mampu menghasilkan pendapatan setinggi-tingginya, yakni kopi, cokelat, dan rempah. Di masa lalu, ketiga komoditas ini berjaya dan  menjadikan Indonesia produsen nomor satu dunia. Melalui pembenahan lembaga penelitian, termasuk mengembalikan fungsi penelitian pertanian yang kini di badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke Kementerian Pertanian, maka kopi, cokelat, dan rempah akan berkibar lagi serta berkontribusi besar ke pendapatan negara. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pambangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, sejak menjadi NKRI, luas lahan Indonesia tidak bertambah hanya sekitar 191 juta hektare (ha), bahkan mungkin sekarang telah berkurang karena sebagian tenggelam. Dengan lahan di nomor 16 dunia, namun penduduk Indonesia saat ini justru di peringkat empat global sekitar 280 juta orang. Karenanya, ketersedian lahan per kapita RI di Asean kini tercatat masuk salah satu yang terendah. (Yetede)

Geopolitik Memanas, Bisnis Bank Emas Mengkilap

26 Jun 2025
Di tengah riuhnya ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik yang masih memanas, minat masyarakat untuk berinvestasi pada intrusmen emas masih tinggi. Peningkatan  minat tersebut yang memberikan angin segar bagi lembaga keuangan yang memiliki layanan bank emas (bullion bank). Bisnis bank emas dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Penggadaian terus mencatatkan kinerja yang menyilaukan. Ke depan, meskipun kondisi geopolitik akan mereda, diperkirakan bisnis emas masih akan mengkilap, karena masyarakat semakin teredukasi mengenai berbagai instrumen investasi,  termasuk emas sebagai safe haven. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pembiayaan BSI per Mei 2025 tumbuh 14,97% secara (yoy) menjadi Rp292 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kredit industri peranakan yang hanya naik 8,8% (yoy) Menurut Anton, pertumbuhan tersebut menunjukkan bank syariah masih memiliki potensi untuk tumbuh di tahun ini.  "Terbesar di segmen konsumer dengan pertumbuhan 16,67% dengan kontributor utama dari produk  cicilan emas yang tumbuh 175%," ucap Anton. (Yetede)

Kuota Impor Sapi Dibebaskan Pemerintah

26 Jun 2025

Pedagang daging sapi terlihat sedang menunggu datangnya pembeli di Pasar Jatinegara, Jakarta, pada Hari Rabu (25/6/2025). Pemerintah kini membebaskan kuota impor sapi hidup. Hal ini bertujuan menjamin pasokan daging dan mendukung industri peternakan. Menurut Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, keputusan ini bakal menyejahterakan peternak di dalam negeri. “Orang bisa menggemukkan sapi, perah susu sehingga bisa dijual, dan mendapat nilai tambah,” kata dia di Graha Mandiri, pada Hari Kamis, 26 Juni 2025. (Yoga)