Syarat Kualitas Kembali Dipakai dalam Pembelian Gabah
Harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani bakal kembali dilengkapi syarat kualitas gabah. Selain itu, harga pembelian beras di gudang Perum Bulog dan harga eceran tertinggi (HET) beras akan disesuaikan. Kanal penyaluran cadangan beras pemerintah juga diperluas. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, Senin (26/5) mengatakan, pemerintah telah memutuskan sejumlah kebijakan terkait gabah dan beras dalam rakor tingkat Kemenko Bidang Pangan pada 20 Mei 2025. Pertama, pemerintah akan kembali melengkapi HPP gabah kering panen (GKP) dengan syarat kualitas gabah untuk mengurangi penurunan kualitas beras. ”Kebijakan HPP GKP dengan syarat kualitas gabah akan digulirkan setelah masa berlaku Inpres No 6 Ta-hun 2025 selesai,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta.
Inpres No 6/2025 mengatur Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Poin dari regulasi itu adalah kewajiban pembelian GKP dengan any quality atau segala kualitas minimal sesuai HPP Rp 6.500 per kg. Dalam penerapan kebijakan itu, gabah yang diserap Bulog dan mitra Bulog ada yang kurang berkualitas. Di Cirebon, Jabar, misalnya, terdapat gabah belum siap panen dan gabah dengan kadar air yang tinggi. Di Indramayu, Jabar, terdapat gabah hampa atau kopong dan gabah belum siap panen. Bahkan, ditemukan pula batu, potongan besi, piring plastik dan ember adukan dalam karung berisi gabah (Kompas, 26/5/2025). Kedua, pemerintah sedang mematangkan harga pembelian beras di Bulog. Pemerintah juga akan menyesuaikan HET beras sesuai masukan dan saran berbagai pemangku kepentingan terkait. Rakor di Kemenko Pangan memutuskan CBP di Bulog yang mencapai 4 juta ton perlu disalurkan minimal 2,7 juta ton sampai Desember 2025, melalui sejumlah program.
Pertama, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara gradual, termasuk di zona 3 yang mencakup wilayah Indonesia bagian timur. Untuk itu, setiap bulan Bulog harus menyalurkan beras 370.000-385.000 ton. Kedua, bantuan pangan berupa beras yang dihentikan sejak Januari 2025 akan digulirkan kembali. Bantuan pangan itu akan diperluas menjadi tujuh sasaran penyaluran sesuai amanat Diktum Keempat Inpres No 6/2025. Dimana, penyaluran CBP pemerintah tak terbatas untuk program SPHP, bantuan pangan dan tanggap darurat bencana. CBP juga dapat disalurkan untuk ASN, TNI, Polri, program Makan Bergizi Gratis, cadangan beras pemda, kerjasama internasional dan bantuan pangan luar negeri. Saat ini, harga beras medium di wilayah timur, terutama Papua, masih tinggi, diatas HET Rp 13.500 per kg. Per 23 Mei 2025, harga beras medium di Kabupaten Jayawijaya Rp 25.000 per kg, di Manokwari dan Mimika masing-masing Rp 17.000 per kg. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023