Harga Beras Membuat Pemerintah Jepang Pening
Harga beras di Jepang melonjak dan membuat rakyat marah. Pada saat yang sama, masyarakat enggan mengonsumsi beras impor. Krisis ini menjadi ujian bagi PM Shigeru Ishiba dan memicu ketidakpuasan rakyat Jepang. Melansir kantor berita Kyodo, Senin (19/5) sembilan dari sepuluh warga Jepang kecewa dengan kinerja pemerintahan Ishiba. Jajak pendapat mengungkap, dukungan terhadap pemerintah kini hanya 27,4 %. Pada April 2025, dukungan publik masih di angka 32,6 %. Penyebab utama ketidakpuasan rakyat ini adalah cara pemerintah menangani krisis beras. Harga beras kini mencapai 4.214 yen per 5 kg, naik 50 % dibanding tahun 2024.
”Beberapa penyebab adalah perubahan cuaca drastis yang merusak panen sejak 2023, penumpukan beras oleh masyarakat, dan membeludaknya wisatawan,” kata ahli agroekonomi, Masayuki Ogawa dari Universitas Utsunomiya, kepada South China Morning Post (SCMP). Ia menjelaskan, masyarakat menumpuk beras sejak tahun 2023 ketika keluar laporan mengenai risiko gempa megathrust di sepanjang Sesar Nankai. Ini membuat beras tiba-tiba menghilang dari pasaran. Para pembuat produk olahan beras akhirnya kekurangan bahan. Mereka pun membeli jatah beras yang semestinya dikonsumsi oleh rumah tangga.
Selain menjadi makanan pokok, di Jepang beras juga memiliki produk turunan yang dikonsumsi sehari-hari, antara lain sake, shochu, dan kerupuk senbei. Adapun beras impor masih susah masuk ke dalam rumah tangga Jepang. Kalangan generasi tua tidak mau mengonsumsi beras selain produk lokal. Sentimen ini serupa dengan krisis beras 1993 ketika beras Thailand tidak digubris warga Jepang. Konsumen utama beras impor adalah dunia usaha. Para pembuat produk turunan beras kini menggunakan beras impor. Demikian pula dengan waralaba rumah makan cepat saji Yoshinoya dan Matsuya. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023