Lingkungan Hidup
( 5781 )PTFI Mampu Hasilkan 32 Ton Emas Tahun Ini
Fasilitas pemurnian logam mulia (Precious Metal Refinery/PMR) PT Freeport Indonesia (PTFI) mampu menghasilkan 32 ton emas pada tahun ini. Produksi logam mulia itu akan mencapai kapasitas penuh sebesar 50 ton pada 2026 seiring dengan beroperasinya smelter Manyar, fasilitas pemurnian konsentrat tembaga kedua milik PTFI. Adapun total investasi membangun PMR dengan kapasitas 6 ribu lumpur anoda per tahun ini mencapai US$ 630 juta. Lumpur anoda merupakan produk samping dari smelter tembaga. Pada tahun ini pasokan lumpur anoda berasal dari PT Smelting, smelter tembaga pertama PTFI. Pasalnya, smelter Manyar masih dalam proses reparasi akibat insiden kebakaran pada fasilitas asam sulfat pada Oktober 2024 lalu.
Smelter manyar ditargetkan beroperasi maksimum pada akhir tahun ini. PMR PTFI yang berada dalam satu kawasan dengan smelter Manyar itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025. fasilitas yang berada di Gresik, Jawa Timur ini merupakan pemurnian emas modern terbesar di dunia yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Emas yang dihasilkan PMR diserap oleh PT Antam Tbk. Kerja sama ini diikat dalam perjanjian jual beli emas yang menyatakan bahwa Antam akan menyerap produk PMR selama lima tahun dengan target 30 ton per tahun. Durasi dan volume penyerapan itu pun bersifat fleksibel. Kontrak keduanya bisa diperpanjang dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam negeri. PTFI menegaskan komitmennya untuk selalu memprioritaskan Antam dalam penyaluran produk emasnya. (Yetede)
Menlu Menegaskan bahwa Evakuasi Warga Gaza Bukan Relokasi Permanen
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa rencana Indonesia menerima sekitar 1.000 pengungsi Palestina dari Jalur Gaza hanya dalam rangka evakuasi sementara dan bukan merupakan upaya relokasi secara permanen. Indonesia senantiasa menolak segala upaya yang akan memindahkan secara permanen warga Palestina dari tanah airnya karena segala upaya pengubahan demografi Jalur Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional. "Keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 'memindahkan' warga Palestina tersebut dari tanah airnya," ucap Sugiono.
Warga Palestina yang akan di evakuasi ke Indonesia tersebut adalah korban perang yang akan menerima perawatan dan pengobatan medis serta anak-anak yatim piatu yang perlu menjalani pemulihan atas trauma yang mereka alami, kata Menlu. Sugiono mengatakan bahwa rencana tersebut mengikuti inisiatif sejumlah negara Arab lain seperti Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Turki, yang juga menerima warga palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Lebih lanjut, Menlu menegaskan bahwa warga Palestina tersebut baru akan dikirim dan diterima oleh Indonesia apabila semua pihak menghendaki dan menyetujui rencana tersebut. (Yetede)
Menjaga Ambisi Swasembada Energi Nasional
Upaya menjaga ketahanan energi nasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan tercapainya swasembada energi, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah terus mendorong perbaikan strategi di sektor hulu migas guna menahan laju penurunan lifting (produksi terangkut) yang telah berlangsung sejak 2014. Target ambisius berupa produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 juta kaki kubik gas per hari pada 2030 pun dipatok, meski realisasi terkini menunjukkan capaian lifting yang masih jauh dari harapan.
Presiden Prabowo telah mengarahkan peningkatan lifting minyak nasional menjadi 900.000–1 juta barel per hari pada 2028–2029, sebagai respons terhadap kondisi global, termasuk konflik geopolitik dan kebijakan tarif energi dari Presiden AS saat itu, Donald Trump. Namun, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa sepanjang 2024, lifting migas nasional hanya mencapai 1.606,4 Mboepd, lebih rendah dari target 1.668 Mboepd dalam APBN.
Kondisi ini menyebabkan Indonesia masih mengimpor sekitar 40% minyak mentah, terutama dari Arab Saudi, Afrika, dan negara Timur Tengah, serta BBM dari Singapura, India, dan Malaysia. PT Pertamina tetap melakukan importasi demi menjaga pasokan energi domestik.
Menurut analisis media, meskipun impor diperlukan saat ini, ketergantungan terhadap impor energi seharusnya dapat dikurangi. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong sektor hulu migas agar lebih agresif dalam peningkatan produksi, baik secara teknis maupun non-teknis, sembari memastikan transparansi dalam proses importasi. Tujuan akhirnya adalah mencapai kemandirian energi, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada minyak mentah luar negeri dan benar-benar mampu mewujudkan swasembada energi.
Dengan dukungan kebijakan strategis dan arahan langsung dari Presiden Prabowo, serta kerja sama antara pemerintah dan sektor migas nasional, peluang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia tetap terbuka, meskipun penuh tantangan.
Petani Dirugikan akibat Penghapusan Kuota Impor
Pemerintah berencana membuka impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk siapa pun dan bahkan tanpa kuota impor. Jika benar-benar dilakukan, kebijakan itu bakal memicu banjir impor pangan, merugikan petani dan peternak, serta menghambat program swasembada pangan. Dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta pada 8 April 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada Mentan dan Mendag menghapus kuota impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Impor komoditas itu juga harus lebih terbuka untuk dilakukan siapa saja yang mampu mengimpornya.
”Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai, kok. Bikin kuota-kuota, habis itu hanya perusahaan-perusahaan itu saja yang ditunjuk boleh impor, enak saja,” katanya. Hal itu merupakan salah satu rencana kebijakan Pemerintah RI untuk merespons pengenaan tarif resiprokal AS sebesar 32 %. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, Rabu (9/4) mengatakan, selama ini, Indonesia telah memberikan bea masuk impor yang cukup ringan untuk 12 komoditas pangan utama, yakni 0-10 % untuk beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombay, dan susu.
Dengan tarif ringan tersebut, impor 12 komoditas pangan utama dalam 10 tahun terakhir sudah melonjak 11,79 juta ton. Volume impor ke-12 komoditas itu pada 2014 sebanyak 22,56 juta ton, kemudian pada 2024 sudah mencapai 34,35 juta ton. ”Jika impor dibebaskan untuk siapa pun dan kuota impor dihapus, banjir impor pangan akan semakin besar. Ujung-ujungnya, petanilah yang bakal dirugikan,” ujarnya. Jika pemerintah berupa pembukaan keran impor secara masif dan bahkan tanpa kuota, semangat petani meningkatkan produksi pasti semakin pudar sehingga program swasembada pangan bakal terhambat. (Yoga)
Royalti Minerba Tetap Naik April 2025
Revisi aturan teknis mengenai kenaikan royalti mineral dan batubara (minerba) segera berlaku, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pembagian keuntungan pelaku usaha tambang minerba ke negara. Ketentuan baru royalti minerba itu diatur dalam PP No 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, PP tersebut sudah rampung dan segera diimplementasikan. Aturan baru itu merevisi tarif tunggal royalty menjadi tarif progresif untuk beberapa komoditas, seperti nikel, tembaga, emas, timah, dan batubara.
”PP-nya sudah diselesaikan dan dalam waktu dekat sudah berlaku efektif. Bulan ini, mungkin minggu kedua,” ucap Bahlil selepas acara halalbihalal di lingkungan Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (9/4). Bahlil mengatakan, aturan itu sudah melalui tahap sosialisasi kepada pelaku usaha. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, juga sudah menerima semua masukan dari pelaku usaha, termasuk reaksi pengusaha yang mengkritisi kebijakan tersebut. Menurut Bahlil, arah kebijakan baru itu akan memihak pada kepentingan bangsa yang menurut dia lebih besar, sembari tetap memberikan keadilan bagi pengusaha, yang dijaga melalui penerapan pembedaan tarif sesuai perbedaan harga setiap komoditas.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, meski mereka dilibatkan pada proses pembahasan revisi, banyak asosiasi masih menolak substansi revisi aturan tersebut. ”Sebaiknya pemerintah menunda revisi tersebut dan mengkaji kembali dengan mengajak pelaku usaha untuk berdiskusi secara komprehensif,” ucap Hendra. Perubahan tarif akan berdampak luas dari hulu ke hilir. Beban royalti akan menghambat investasi untuk eksplorasi yang penting dalam mendukung ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Operasionalisasi perusahaan juga berpotensi terdampak karena beban perusahaan semakin bertambah. (Yoga)
Jangan Ceroboh untuk Relaksasi Import
Relaksasi kebijakan impor sebagai bahan negosiasi tarif dengan AS jangan sampai merugikan industri dalam negeri yang masih membutuhkan proteksi. Apalagi, ada rencana untuk menghapus kuota impor dalam rangka negosiasi tarif. Pada prinsipnya, kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk semua komoditas karena harga disesuaikan kondisi dalam negeri. Impor yang serampangan akan memukul industri nasional, yang akan berujung pada penurunan PHK. Atas dasar itu, pemerintah perlu hati-hati dan jangan gegabah dalam menerapkan relaksasi impor.
Sementara itu, perang dagang diprediksi menjadi pukulan keras bagi ekonomi internasional. Sebab, hal itu membahayakan kinerja ekspor Indonesia, mengingat kontribusi pengapalan barang ke Paman Sam mencapai 10%. Perang dagang juga merontokkan harga komoditas andalan, mulai dari sawit, batu bara yang dibarengi penurunan tajam harga ritel akibat perlambatan ekonomi China. Berdasarkan data Trading Ekonomics, harga minyak WTI melorot 19% dari US$ 71,8 per barel menjadi US$ 57,9 per barel sejak Presiden AS Donald Trump menyulut perang dagang pada 2 April 2025. Harga batu bara juga tergelincir menjadi dibawah US$ 100 per ton, tepatnya US$ 98 per ton. Harga sawit mentah merosot 6% dari 4.520 ringgit per ton menjadi 4.244 ringgit per ton. Adapun harga nikel terjun bebas 1,8% dari US$ 16.115 per ton menjadi US$ 14.200 per ton. (Yetede)
Kondisi Inflasi hingga Maret 2025 Masih Terkendali Sebesar 1,03%
Kondisi inflasi hingga Maret 2025 masih terkendali sebesar 1,03% secara year on year (yoy), setelah bulan sebelumnya mencatatkan deflasi. Pemerintah optimistis inflasi pada tahun ini berada di kisaran 2,5%, kurang lebih 1% dengan terus menjaga stabilitas harga bahan pangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, inflasi Maret 2025 terus dijaga agar terkendali, khususnya untuk harga pangan agar tetap stabil di masa Ramadan dan Idul Fitri. Langkah pemerintah menjalankan paket kebijakan pada Ramadan turut berkontribusi untuk menjaga stabilitas inflasi.
"Berbagai insentif yang diberikan seperti diskon tarif tol dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah DTP tiket pesawat di masa HBKN Ramadan dan Idul Fitri berkontribusi menahan kenaikan inflasi, sehingga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025," ucap Febrio. Berdasarkan komponen, inflasi inti tercatat pada level 2,48% (yoy). Sebagian besar kelompok pengeluaran meningkat, terutama kelompok pakaian dan alas kaki seiring meningkatnya permintaan jelang Idul Fitri. Komponen inflasi pangan bergejolak tercatat sebesar 0,37% yang didorong oleh penurunan harga beras dan produk unggas. Meskipun demikian, beberapa komoditas pangan tercatat meningkat secara bulan ke bulan karena peningkatan permintaan menjelang Idul Fitri. (Yetede)
Maksimalkan Serapan Gabah dan Beras Petani
Pemberi Andil pada Inflasi
Tarif listrik merupakan komoditas utama yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi bulanan pada Maret 2025 dengan kontribusi sebesar 1,18%. Sementara itu, untuk mengantisipasi inflasi pada kuartal tahun kedua pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pangan, terutama ketika musim kemarau sudah tiba. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 sebesar 1,03% year on year (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahunan pada Maret 2024 yang mencapai 3,05% (yoy). Namun, tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 masih lebih tinggi daripada Februari 2025 yang tercatat mengalami deflasi hingga 0,09% (yoy).
Setelah langkah pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% selama bulan Januari-Februari 2025 mendorong terjadinya deflasi pada Januari 2025. Tarif listrik mengalami deflasi 32,03% dan memberikan sumbangan ke deflasi sebesar 1,47%. Adapun diskon tarif listrik memberikan andil deflasi pada Februari 2025 sebesar 0,67%. Adapun program pemerintah tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, pada Maret 2025 terjadi inflasi secara bulanan sebesar 1,65 month-to-month (mtm), dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,48 pada Februari 2025 menjadi 107,22 pada maret 2025. Pihaknya mencatat bahwa kelompok pengeuaran yang terbesar adalahan perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 8,45% (mtm). (Yetede)
Chandra Asri Group Raksasa Energi dan Kimia Asia Tenggara
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









