Lingkungan Hidup
( 5820 )Tegakkan Aturan Perlintasan Bidang
Pemerintah harus mempertegas aturan perlintasan sebidang antara jalur jalan dan jalur kereta yang menjadi penyebab kecelakaan fatal kereta dan kendaraan. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan kecelakaan antara truk muatan kayu dan Kereta Api Commuter Line (CL) Jenggala relasi Indra - Sidoarjo di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 11 pada Selasa (8/4) lalu menjadi alasan perlunya penegasan aturan. "Terutama pada pedoman teknis perlintasan sebidang, seperti tata cara berlalu lintas di perlintasan sedibang. Ini sepele tapi fatal jika tidak disosialisasi dan dikampanyekan dengan masif," ungkapnya.
Djoko menjelaskan bahwa perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, pengemudi kendaraan wajib mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama pada kendaraan yang lebih dulu melintasi rel. "Tidak mendahului ketika sudah ada kendaraan pertama yang melintasi perlintasan sebidang," katanya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api disebutkan setiap pengemudi kendaran bermotor dan tidak bermotor yang melintasi perlintasan sebidang kereta wajib mengurangi kecepatan kendaraan sewaktu melihat rambu peringatan adanya perlintasan. (Yetede)
Belum Optimalnya Pemanfaatan Pangan Lokal
Indonesia mempunyai keberagaman pangan lokal melimpah, namun belum dimanfaatkan optimal. Alhasil, ketergantungan terhadap bahan pangan impor membuat ketahanan pangan negara ini kian rapuh. Pola konsumsi pangan di Tanah Air semakin seragam, yaitu beras dan terigu. Padahal, sumber pangan lokal yang beragam sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Gerakan kembali ke pangan lokal tak cukup hanya sebatas jargon atau kampanye, tetapi mesti didukung kebijakan yang konkret untuk mewujudkannya. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal mengatakan, pangan lokal semestinya menjadi basis pemenuhan kebutuhan makanan.
Sumber makanan lain tidak dilarang, tetapi jangan mendominasi. Hal ini diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sebab, pangan lokal berasal dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar sehingga mudah diperoleh dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. ”Kekayaan pangan Nusantara memang belum optimal dimanfaatkan. Tantangannya banyak sekali, yang pertama soal mindset (pola pikir),” ujarnya dalam diskusi ”Dialog Kebijakan Percepatan Penganeka ragaman Pangan: Kolaborasi Program untuk Penguatan Sistem Pangan Nasional Berbasis Pangan dan Kearifan Lokal” yang digelar Koalisi Pangan BAIK, di Jakarta, Rabu (16/4).
Banyak yang menganggap belum makan jika belum mengonsumsi nasi. Selain itu, sebagian orang di desa sungkan menyajikan pangan lokal, seperti singkong dan pisang, kepada tamu. Tidak sedikit yang justru menawarkan makanan ultra-olahan, salah satunya biskuit. Pola pikir ini mesti diubah. Sebab, pangan lokal bukan sekadar makanan, melainkan warisan leluhur yang sarat nilai-nilai sejarah dan budaya. Menurut Rinna, dibutuhkan berbagai strategi untuk menciptakan pasar pangan lokal. Tanpa ada kepastian hasil panen diserap pasar, masyarakat akan ragu untuk menanam dan membudidayakannya. (Yoga)
Ikhtiar Malang Meretas Mimpi Swasembada Garam dengan Teknologi ”Tunnel”
Menambang garam melalui lorong-lorong plastik dengan bahan baku air dari Samudra Indonesia dapat juga menghasilkan garam dengan kualitas bagus. Di sisi timur Pantai Modangan, Kabupaten Malang, Jatim, bangunan berbentuk setengah silinder memanjang berwarna putih, berderet di sisi barat perbukitan. Bangunan-bangunan dari bahan plastik dengan rangka paralon itu merupakan tempat pembuatan garam dengan metode greenhouse salt tunnel (GST) atau lorong/terowongan. Air dari pantai berombak tinggi itu disedot melalui pipa ke tandon sebelum akhirnya dialirkan ke terowongan-terowongan yang ada. Total ada 30 terowongan dengan dua ukuran berbeda di tempat itu. Masing-masing berukuran 15 x 4 meter sebanyak 20 buah dan 21 x 4 meter sebanyak 10 buah. Sebagian terowongan telah terisi kristal garam setengah jadi hingga siap panen.
Berbeda dengan pembuatan garam umumnya, di sini tak mengenal musim. Saat puncak musim hujan pun, aktivitas kristalisasi garam tetap berlangsung. ”Ombak di sini besar. Air laut dari bawah tebing (sisi timur Pantai Modangan) sejauh 500 meter dialirkan menggunakan pompa. Airnya bersih, tidak bercampur pasir,” ujar Ketua Kelompok Usaha Garam Sumberoto Makmur Sejahtera, Edi Santoso (51), Selasa (15/4). Bersama nelayan lain, setengah tahun terakhir ini Edi mengelola GST itu. Tak ada perbedaan kandungan garam di Samudra Indonesia antara musim kemarau dan musim hujan. Rata-rata kadar salinitasnya 3-4 %. Produksi garam di tempat itu ditargetkan di atas 60 ton setahun. Di Kabupaten Malang, pembuatan garam dengan sistem terowongan tak hanya ada di Modangan. Ada pula di Pantai Bajulmati, Desa Gajahrejo, dan Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, serta pantai perawan di Desa Sidoasri.
Lokasi pembuatan garam di Bajulmati menjadi pionir metode ini di Malang. Ada 12 terowongan yang dibangun di tempat itu pada 2021 dengan ukuran masing-masing 21 x 4 m. Pada 2022 jumlah produksi garam dari Bajulmati mencapai 2,8 ton dan naik menjadi 10 ton pada 2023. Pada 2024, produksinya turun lantaran terkendala jarak antara lokasi terowongan dan air laut cukup jauh. Sayangnya, produksi garam yang dihasilkan di Malang masih menyasar pasar lokal. Pemkab Malang berharap ada perlindungan dari pemerintah bagi pelaku usaha garam pemula yang memproduksi barang dengan kualitas baik, misalnya dengan mencarikan pasar khusus. Selama ini regulasi yang mengatur hal itu belum ada. ”Pernah laku Rp 5.000 per kg, pernah dibeli Rp 2.500 per kg juga yang hasil dari Bajulmati karena pangsa pasarnya bukan pangsa pasar mencari garam yang berkualitas,” kata Kadis Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring. (Yoga)
Harga Emas Cetak Rekor Baru
Kenaikan Royalti Minerba Jadi Dilema
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tetap melanjutkan kebijakan menaikkan tarif royalti mineral dan batu bara melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025, meskipun menghadapi keluhan dari para pelaku industri pertambangan. Kebijakan ini tidak hanya menaikkan tarif royalti, tetapi juga memperkenalkan sistem tarif progresif, yang akan berlaku efektif pada 26 April 2025.
Meidy Katrin, Sekretaris Jenderal APNI, mengkritik kebijakan ini karena dikhawatirkan mengurangi investasi dan daya saing industri nikel nasional, serta memicu PHK massal di sektor hilir. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif IMA, menambahkan bahwa kenaikan ini akan mendorong efisiensi biaya yang ketat dan perhitungan ulang biaya operasional oleh perusahaan tambang. Ryan Davies, analis Citigroup, menilai bahwa dominasi Indonesia dalam industri penghiliran bisa terancam akibat kebijakan ini.
Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap masukan selama masa transisi hingga kebijakan ini diberlakukan. Tri Winarno, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, menyatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan PNBP yang ditargetkan sebesar Rp124,5 triliun tahun ini. Fajry Akbar dari Center for Indonesia Taxation Analysis menilai bahwa kenaikan royalti adalah opsi yang paling minim dampak sosial dibandingkan kebijakan fiskal lainnya.
Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menambal kekurangan penerimaan negara, meskipun berisiko menekan industri minerba dalam jangka menengah hingga panjang.
Target Produksi Turun, Royalti Malah Naik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini memiliki amunisi baru untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui implementasi tarif royalti baru di sektor mineral dan batu bara (minerba), menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini menggantikan PP No. 26 Tahun 2022, dan mulai berlaku efektif pada 26 April 2025. Tarif royalti kini ditetapkan berdasarkan jenis, kadar, serta lokasi penambangan, dengan besaran bervariasi antara 1,5% hingga 19%, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara serta mendorong pengusaha untuk lebih fokus pada hilirisasi dan pasar domestik. Namun, kalangan industri minerba menilai tarif ini berpotensi menekan ekspor di tengah tren penurunan harga komoditas global. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, dituntut untuk mensosialisasikan kebijakan ini secara terukur, mengingat target PNBP sektor minerba 2025 dipatok sebesar Rp87,48 triliun—lebih rendah dari capaian dua tahun sebelumnya.
PT PLN Masdar Kembangkan PLTS Terapung di RI
Perjuangan Mendongkrak Kinerja Masih Berat
Kinerja PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) pada tahun 2025 diperkirakan akan menghadapi tekanan dari penurunan harga batubara global dan kenaikan biaya operasional, khususnya akibat kebijakan B40 dan pencabutan subsidi bahan bakar. Hasan Barakwan, analis Maybank Sekuritas, memproyeksikan ASP ITMG turun 8% menjadi US$ 84 per ton, sementara biaya tunai naik 4,8% menjadi US$ 66 per ton. Imbasnya, pendapatan dan laba bersih ITMG diprediksi melemah tajam.
Ahmad Iqbal Suyudi dari Edvisor Profina Visindo menilai ITMG mencoba mengimbangi tekanan tersebut dengan menaikkan produksi batubara sekitar 5%. Namun, ketidakpastian global, termasuk perang dagang yang dipicu Presiden AS Donald Trump, menjadi faktor risiko besar, terutama bagi permintaan dari China dan India sebagai pasar utama.
Di sisi lain, tim riset Ajaib Sekuritas menilai ITMG masih dapat mempertahankan profitabilitas berkat efisiensi biaya dan struktur permodalan yang sehat (DER hanya 0,15 kali). Capex 2025 naik menjadi US$ 63 juta, menunjukkan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan.
Meski menghadapi tantangan, dividen jumbo senilai US$ 243 juta (DPR 65%) memberi daya tarik tersendiri bagi investor. Harga saham ITMG naik 7,24% dalam sebulan terakhir. Namun, Iqbal mengingatkan potensi "dividend trap" karena harga sudah priced-in. Hasan tetap merekomendasikan “hold” dengan target harga Rp 21.000, sementara Erinda Krisnawan dari BRI Danareksa Sekuritas justru menyarankan “beli” dengan target harga optimis Rp 27.300 per saham.
Apakah Investasi Emas Menarik
Komoditas emas saat ini tengah jadi primadona. Banyak warga berburu emas di tengah harganya yang melambung. Pendapat warga beragam mengenai berinvestasi emas di situasi sekarang ini. “Saya memilih berinvestasi emas karena nilainya stabil, cenderung naik, dan tahan terhadap inflasi ataupun gejolak global. Selisih harga jualnya juga menguntungkan, terutama emas batangan yang bebas potongan. Dibanding deposito, emas memberi imbal hasil lebih tinggi. Kini sebagian deposito saya alihkan ke emas karena kenaikannya signifikan. Strategi saya: beli segera dan tahan untuk jangka panjang,” ujar Ari Puji Astuti (35) Karyawan swasta di Surabaya
“Saya memilih menabung emas digital karena praktis, mudah diakses, dan imbal hasilnya stabil. Awalnya karena saran orangtua agar punya tabungan jangka panjang yang tidak mudah tergoda untuk dipakai. Hingga kini saya belum tertarik berinvestasi di saham. Menurut saya, risikonya tinggi dan butuh keahlian khusus, sedangkan emas lebih aman dan hasilnya sudah terbukti,” ujar Agustinus Tri Budi Sunarko (24), Pekerja swasta di Jakarta. “Saya belum berpengalaman berinvestasi di saham. Menurut saya, emas bisa menjaga nilai tabungan agar tidak tergerus inflasi. Saya bisa membelinya sedikit demi sedikit, tanpa harus menunggu cukup uang untuk 1 gram. Jika sewaktu-waktu perlu dicairkan, proses penjualannya juga sangat mudah dan cepat,” ujar Margaretha Nainggolan (30), Warga Batam, Kepri. (Yoga)
Hambatan Menuju Swasembada Energi
Pemeriksaan terhadap sembilan saksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina–KKKS periode 2018–2023 terus berjalan. Para saksi tersebut berasal dari Pertamina dan Kementerian ESDM, di antaranya DS, WKS, DDKW, VBADH, HR, DDH, MR, AN, dan EED, sebagaimana disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar.
Sementara itu, dari sisi energi nasional, Indonesia masih mengandalkan produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan LNG tanpa rencana impor dari Amerika Serikat (AS). Kepala SKK Migas, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa kebutuhan LNG domestik telah tercukupi dalam tiga bulan terakhir. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan AS, Indonesia akan meningkatkan impor LPG dan LNG dari AS melalui realokasi, bukan menambah volume impor secara keseluruhan.
Djoko Siswanto dari SKK Migas juga mengungkapkan langkah pemerintah dalam mengurangi ekspor gas ke Singapura dan mengalihkan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT PLN (Persero). Selain itu, proyek LNG besar di Lapangan Abadi Masela yang dikelola Inpex Corp. menunjukkan kemajuan dengan dimulainya fase desain rekayasa awal (FEED).
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









