Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat peningkatan populasi hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan tata ruang dan alih fungsi lahan hijau dari hutan dan pepohonan menjadi bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini juga berpotensi mendatangkan bencana lebih besar di masa mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.

”Mohon jangan abaikan tata ruang yang memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama, jangan sampai ada lagi alih fungsi lahan yang bisa mendatangkan bencana lebih parah” kata Dwikorita dalam webinar bertema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3). Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. ”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek. Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada wilayah lain,” ujar Dwikorita. Ia pun khawatir bahwa kondisi DAS Ciliwung dan faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun. (Yoga)

Satgas Pangan Polri telah menetapkan 13 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita. Kemendag juga telah memberi sanksi administratif kepada 106 pelaku usaha yang melanggar tata niaga Minyakita. Namun, kendati tindakan hukum dan administratif telah dilakukan, hargaMinyakita masih tetap tinggi. Karenanya, pengawasan peredaran Minyakita perlu diperketat, pasokannya juga perlu ditingkatkan guna mengantisipasi potensi penurunan jumlah Minyakita di pasar akibat penarikan Minyakita tak sesuai takaran. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Djoko Prihadi, Senin (24/3) mengatakan, polisi bersama kementerian / lembaga terkait mengawasi perdagangan Minyakita selama Ramadhan-Lebaran 2025, dan mendapatkan informasi dan temuan terkait penyalahgunaan Minyakita. Pelakunya adalah industri minyak goreng ilegal. Modusnya juga beragam, mulai dari pemalsuan merek Minyakita, penggunaan lisensi Minyakita industri minyak goreng resmi, dan mengurangi isi atau volume Minyakita.

”Terkait kasus Minyakita tak sesuai takaran, kami telah menetapkan 13 tersangka. Upaya penegakan hukum itu merupakan hasil tindak lanjut dari sembilan informasitentang Minyakita tak sesuai takaran yang kemudian kami kembangkan menjadi 15 kasus,” kata Djoko dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. Satgas Pangan Polri mencatat, per 24 Maret 2025, Bareskrim Polri telah menangani 2 kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita dengan satu tersangka, Polda Jabar 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Banten 1 kasus dengan 2 tersangka. Polda Gorontalo menangani 2 kasus dengan 4 tersangka, Polda Jatim 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Metro Jaya 3 kasus dengan 2 tersangka. (Yoga)

Bagi Sari Indrayati (39) orangtua remaja berusia 16 tahun di Tangsel, Banten, menabung emas adalah prioritas bulanan yang tak bisa ditinggal. Sari bukanlah pegawai swasta atau ASN yang setiap bulan mendapat kepastian gaji, bonus, dan THR menjelang Idul Fitri. Ia sehari-hari menerima pesanan katering sembari membuka kios kecil di depan rumahnya yang menjual seblak dan bakso aci. Sari juga menerima panggilan untuk sejumlah layanan kesehatan tradisional berbasis keterampilan, seperti akupunktur, refleksi, dan bekam. ”Penghasilan saya pas-pasan, apalagi harga kebutuhan pokok terus naik. Tapi, saya tetap menyisihkan sedikit untuk membeli emas tiap bulan walau 0,5 gram atau 0,1 gram,” ujar Sari, (22/3). Meski penghasilannya tak menentu, Sari rutin menabung emas sejak tujuh tahun lalu. Bagi banyak keluarga kelas menengah, emas adalah tabungan yang mudah dicairkan saat dibutuhkan.

Dian Lestari (34) pegawai administrasi perusahaan swasta di Bekasi, Jabar, mengatakan rutin membeli emas setiap beberapa bulan sebagai bentuk investasi jangka panjang. ”Dulu saya membeli emas hanya untuk dipakai, tapi sekarang juga investasi. Jika butuh dana mendadak, emas lebih mudah dijual ketimbang aset lain,” ujarnya. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah lembaga publikasi riset Next Indonesia Center menunjukkan, pada 2023, warga kelas menengah berpenghasilan Rp 1,9 juta hingga Rp 9,4 juta per kapita per bulan menjadi kelompok yang paling banyak menyimpan emas, minimal 10 gram. Dari 15,19 juta rumah tangga kelas menengah di Indonesia, 6,16 juta rumah tangga atau 41 % menyimpan emas minimal 10 gram. Dari 439.620 rumah tangga kelas atas di Indonesia, 316.417 rumah tangga atau 71 % menyimpan minimal 10 gram emas.

Berdasarkan survei yang sama, emas bukan komoditas eksklusif bagi kelompok rumah tangga menengah dan kaya. Semua lapisan ekonomi di Indonesia, hingga yang berstatus rentan dan miskin, menyimpan emas minimal 10 gram. Dari total 36,83 juta rumah tangga calon kelas menengah, 6 juta rumah tangga atau 16,3 % menyimpan 10 gram emas. Sebanyak 1 juta rumah tangga atau 7 % dari total 15 juta rumah tangga rentan menyimpan emas. Adapun 217.789 kelompok rumah tangga atau 3,9 % dari 5,5 juta rumah tangga miskin juga memiliki 10 gram emas. Direktur Eksekutif Next Indonesia Center Christiantoko menjelaskan, kelas menengah menjadi kelompok terbanyak yang menyimpan emas. Dalam kondisi ekonomi melemah, konsumsi menurun, sebagian pendapatan dialihkan ke aset seperti emas, karena dianggap aman, mudah diakses, dan likuid ketimbang instrumen lain, seperti saham atau obligasi. (Yoga)

PHK dan bencana alam membayangi pemudik Lebaran kali ini. Pemerintah diharapkan ikut bertanggung jawab mengatasinya. Menjelang Ramadhan dan Lebaran, sejumlah perusahaan pailit dan memutuskan hubungan kerja karyawannya. Kasus PHK terbesar terjadi di perusahaan tekstil PT Sritex di Sukoharjo, Jateng. Sebanyak 12.000 karyawannya di-PHK. Selain di industri tekstil, PHK juga terjadi di pabrik bulu mata, perusahaan elektronik, perusahaan alat musik, hingga perusahaan makanan dan minuman (Kompas, 5/3/2025). Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, penutupan pabrik dan PHK disebabkan berbagai alasan. Sebagian besar penutupan pabrik disebabkan penurunan permintaan domestik karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. PHK juga didorong oleh pelemahan belanja dalam negeri dan kelangkaan bahan baku.

Selain PHK yang memberatkan ekonomi keluarga, pada awal Ramadhan, bencana banjir juga terjadi di sejumlah wilayah rawan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian warga yang terdampak banjir tersebut hendak mudik. Hingga beberapa hari menjelang Lebaran, warga di daerah yang terdampak paling parah masih berupaya membersihkan rumahnya. Dua faktor ini memerlukan campur tangan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya. Terhadap PHK, pemerintah telah berupaya membantu mencarikan pekerjaan bagi karyawan PT Sritex yang di-PHK. Solusi serupa juga perlu diambil untuk korban PHK perusahaan lainnya. Bagi korban bencana banjir, bantuan pemerintah diharapkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena banjir. Korban banjir juga memerlukan ketenangan pikiran dari kekhawatiran banjir datang lagi menjelang Lebaran. (Yoga)

Harge pembelian beras di Perum Bulog ideainya diesuaikan menjadi Rp 13.000 per kg dari saat ini Rp 12.000 per kg untuk menarik minat para pelaku usaha penggilingan padi menjual beras yang diolahnya kepada Bulog. Dengan begitu, Bulog bisa mengejar target serapan 3 juta ton setara beras. Menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, sampai 1 Maret 2025, penyerapan domestic Bulog mencapai 473.000 ton setara beras, sekitar 80% berbentuk gabah, hal ini tidak pernah terjadi sejak Bulog berdiri pada 1967. Selama ini, penyerapan Bulog 80% berbentuk beras dan 20% sisanya berwujud gabah. Itupun bukan gabah kering panen (GKP) tetapi gabah kering gilng (GKG) yang sudah siap giling dan tak perlu dikeringkan. Masalahnya, harga pembelian beras di Bulog Rp 12.000 per kg tidak menarik bagi penggilingan.

"Menjual beras dengan harga sebesar itu dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kg dan rendemen sekitar 50% hampir dipastikan merugi."ungkap Khudori, Minggu (23/03/2025). Hal itulah yang menjadi alasan mengapa pengadaan Bulog berbentuk beras saat ini rendah, mayonitas berwujud gabah Mengingat, BUMN itu tidak memiliki jejaring hingga kepetani di berbagai daerah, penyerapan gabah dilakukan melalui mitra penggilingan padi dengan sistem maklon atau jual jasa."Karenanya, agar situasi tidak semakin memburuk seiring puncak panen padi, perlu segera langkah koreksi perberasan. Pembelian gabah dengan HPP barus kembali dilengkapi syarat kualitas, juga ada rafaksi harga gabah. Harga pembelian beras di Bulog, harus disesuaikan, menjadi Rp13 ribu per kg. Dengan cara ini harapannya Bulog bisa memenuhi target pesyerapan setidaknya setengah dari target 3 juta ton beras,"papar Khudori. (Yetede)

PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menorehkan kinerja impresif sepanjang tahun buku 2024 dengan meraup pendapatan konsolidasi yang solid dan laba bersih yang bertumbuh. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasi, Jumat (21/3/2025), emiten energi terbarukan Prajogo Pangestu itu berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar US$ 597 juta, naik tipis dari tahun sebelumnya US$ 594 juta. Energi angin berkontribusi 4% terhadap total pendapatan konsolidasi. Kenaikan pendapatan tersebut didorong kontribusi kuat segmen energi angin yang tetap beroperasi optimal dan memberi pendapatan stabil. Padahal, pada kuartal III-2024, emiten berkode saham BREN tersebut sempat terdampak kegiatan pemeliharaan tak terencana di segmen panas bumi terutama pada unit 2 Drajat yang menyebabkan produksi menurun sementara.

BREN juga berhasil mencatatkan EBITDA tumbuh 86,3% menjadi US$515 juta berkat implementasi inisiatif efisiensi biaya yang disiplin, sehingga mendorong ekspansi marjin EBITDA menjadi 86.3%. EBITDA yang lebih tinggi ini mendorong laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 122 juta atau Rp 2 triliun, naik dari sebelumnya US$ 107 juta. CEO Barito Renewables, Hendra Soetjipto Tan tak memungkiri bahwa sepanjang tahun buku 2024, BREN menghadapi tantangan dari sisi operasional. Namun, perseroan tetap berkomitmen pada efisiensi dan keberlanjutan. "Meski, terdapat hambatan sementara dalam produksi panas bumi, portofoio energi terbarukan kami yang ekstensif berkontribusi pada pendapatan yang stabil dan peningkatan profitabilitas," jelas Hendra, Jumat (21/3/2025). (Yetede)

PT Fore Kopi Indonesta Tbk (FORE) atau Peyre Coffee bersiap memperluas jaringan outlet di berbogai wilayah Indonesia. Aksi ekspansif tersebut akan dieksekusi berbekal dana segar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). CEO Fore Cotfee, Vico Lomar menyampaikan, IPO merupakan langkah strategis memperkuat posisi perseroan di industri kopi premium Indonesia. "Kami melihat, peluang besar di pasar kopi premium Indonesia dan IPO ini akan memberikan karni sumber daya yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang itu,"ujar Vico dalarn konferensi pers Investor Gathering di Jakarta, Jumat (21/3/2025). Fore Coffee akan melepas sebanyak 1,88 miliar saham atau 21,08% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Dalam masa penawaran awal (book building) yang berlangsung pada 19-21 Maret 2025, harga saham ditetapkan dalam rentang Rp 160-Rp 202 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi memperoleh dana segar hingga Rp 379,8 míliar. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 26 Maret hingga 9 April 2025, sementara pencatatan saham di BEl direncanakan pada 11 April 2025Vico menjelaskan, sebanyak 76 % dana hasil IPO akan dialokasikan untuk ekspansi outlet di berbagai kota di Indonesia guna memperkuat posisi Fore Coffee sebagai pemimpin pasar kopi premium. "Kami menargetkan, segmen pasar yang mengutamakan pengalaman menikmati kopi dalam suasana modern dan nyaman. Fore Coffee berencana mengoperasikan hingga 600 outiet secara bertahap dalam empat tahun ke depan," kata Vico. (Yetede)

Penjualan emas pada periode Ramadan mengalami peningkatan. Meski kenaikan harga emas terus melambung, ini mencerminkan minat masyarakat berinvestasi terhadap aset safe haven. Dua bank emas mencatat lonjakan pembelian emas saat ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan terbaik dan produk yang memberi manfaat bagi nasabah, salah satu-nya BSI Gold. Investani emas dinilai merupakan langkah tepat seiring tren kenaikan harga emas.

Direktur Sales & Distri-bution BSI, Anton Sukarna mengatakan, emas tetap menjadi pilihan utama investor sebagai pelindung terhadap ketidakpastian. BSI mencoba memberi solusi investasi syariah yang aman, tahan terhadap inflasi, mudah dan memberi kepastian untuk jangka menengah dan panjang. “Kami selalu berkomitmen menghadirkan layanan terbaik dan produk yang akan memberi manfaat positif untuk nasabah. Salah satunya BSI Gold yang merupakan produk dan Layanan bank emas atau bullion bank BSI. Apalagi bila melihat tren harga emas dunia yang cenderung meningkat. Investasi emas merupakan langkah yang tepat" ujar Anton. (Yetede)

Gerak cepat pemerintah mengoptimalkan penyerapan gabah menunjukkan hasil yang baik. Serapan gabah petani di Januari-Maret 2025 tercatat 390.000 ton atau naik pesat dari periode sama 2024 yang hanya 30 ribu ton. Pemerintah bersama Perum Bulog serta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) akan terus mengejar targer penyerapan 3 juta ton setara beras hingga April 2025 sebagai komitmen mencapai swasembada pangan. Menurut Mentan, Andi Amran Sulaiman, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mencapai swasembada pangan dengan menargetkan penyerapan 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Untuk itu,Bulog diminta segera menyerap gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) demi menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Melalui kerja sama berbagai pihak, target ambisius itu diharapkan dapat tercapai, membawa Indonesia lebih dekat pada kemandirian pangar berkelanjutan. "Di Januari, Februari, Maret tahun lalu, per hari ini serapannya hanya 30 ribu ton, sekarang 390.000 ton, naik pesat. Ini sudah bagus," kata Mentan Amran usai rakor luas tambah tanam di Palangka Raya, Kalteng, pada 19 Maret 2025. Pembelian gabah dengan HPP Rp 6.500 per kg yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan bisa memacu kesejahteraan petani di Tanah Air, "Itu gagasan besar Presiden Prabowo yang memerintahkan kita semua bergerak dan tak boleh berpangku tangan. Kita tetapkan HPP Rp 6.500 per kg,” ujar Mentan. Mentan mengingatkan adanya sanksi kepada pihak yang membeli gabah di bawah HPP. Salah satunya, Pemimpin Wilayah (Pimwil) Perum Bulog Kanwil Kalsel dicopot dari jabatannya usai Mentan mendengar langsung keluhan petani. (Yetede)