Harge pembelian beras di Perum Bulog ideainya diesuaikan menjadi Rp 13.000 per kg dari saat ini Rp 12.000 per kg untuk menarik minat para pelaku usaha penggilingan padi menjual beras yang diolahnya kepada Bulog. Dengan begitu, Bulog bisa mengejar target serapan 3 juta ton setara beras. Menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, sampai 1 Maret 2025, penyerapan domestic Bulog mencapai 473.000 ton setara beras, sekitar 80% berbentuk gabah, hal ini tidak pernah terjadi sejak Bulog berdiri pada 1967. Selama ini, penyerapan Bulog 80% berbentuk beras dan 20% sisanya berwujud gabah. Itupun bukan gabah kering panen (GKP) tetapi gabah kering gilng (GKG) yang sudah siap giling dan tak perlu dikeringkan. Masalahnya, harga pembelian beras di Bulog Rp 12.000 per kg tidak menarik bagi penggilingan.

"Menjual beras dengan harga sebesar itu dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kg dan rendemen sekitar 50% hampir dipastikan merugi."ungkap Khudori, Minggu (23/03/2025). Hal itulah yang menjadi alasan mengapa pengadaan Bulog berbentuk beras saat ini rendah, mayonitas berwujud gabah Mengingat, BUMN itu tidak memiliki jejaring hingga kepetani di berbagai daerah, penyerapan gabah dilakukan melalui mitra penggilingan padi dengan sistem maklon atau jual jasa."Karenanya, agar situasi tidak semakin memburuk seiring puncak panen padi, perlu segera langkah koreksi perberasan. Pembelian gabah dengan HPP barus kembali dilengkapi syarat kualitas, juga ada rafaksi harga gabah. Harga pembelian beras di Bulog, harus disesuaikan, menjadi Rp13 ribu per kg. Dengan cara ini harapannya Bulog bisa memenuhi target pesyerapan setidaknya setengah dari target 3 juta ton beras,"papar Khudori. (Yetede)

PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menorehkan kinerja impresif sepanjang tahun buku 2024 dengan meraup pendapatan konsolidasi yang solid dan laba bersih yang bertumbuh. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasi, Jumat (21/3/2025), emiten energi terbarukan Prajogo Pangestu itu berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar US$ 597 juta, naik tipis dari tahun sebelumnya US$ 594 juta. Energi angin berkontribusi 4% terhadap total pendapatan konsolidasi. Kenaikan pendapatan tersebut didorong kontribusi kuat segmen energi angin yang tetap beroperasi optimal dan memberi pendapatan stabil. Padahal, pada kuartal III-2024, emiten berkode saham BREN tersebut sempat terdampak kegiatan pemeliharaan tak terencana di segmen panas bumi terutama pada unit 2 Drajat yang menyebabkan produksi menurun sementara.

BREN juga berhasil mencatatkan EBITDA tumbuh 86,3% menjadi US$515 juta berkat implementasi inisiatif efisiensi biaya yang disiplin, sehingga mendorong ekspansi marjin EBITDA menjadi 86.3%. EBITDA yang lebih tinggi ini mendorong laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 122 juta atau Rp 2 triliun, naik dari sebelumnya US$ 107 juta. CEO Barito Renewables, Hendra Soetjipto Tan tak memungkiri bahwa sepanjang tahun buku 2024, BREN menghadapi tantangan dari sisi operasional. Namun, perseroan tetap berkomitmen pada efisiensi dan keberlanjutan. "Meski, terdapat hambatan sementara dalam produksi panas bumi, portofoio energi terbarukan kami yang ekstensif berkontribusi pada pendapatan yang stabil dan peningkatan profitabilitas," jelas Hendra, Jumat (21/3/2025). (Yetede)

PT Fore Kopi Indonesta Tbk (FORE) atau Peyre Coffee bersiap memperluas jaringan outlet di berbogai wilayah Indonesia. Aksi ekspansif tersebut akan dieksekusi berbekal dana segar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). CEO Fore Cotfee, Vico Lomar menyampaikan, IPO merupakan langkah strategis memperkuat posisi perseroan di industri kopi premium Indonesia. "Kami melihat, peluang besar di pasar kopi premium Indonesia dan IPO ini akan memberikan karni sumber daya yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang itu,"ujar Vico dalarn konferensi pers Investor Gathering di Jakarta, Jumat (21/3/2025). Fore Coffee akan melepas sebanyak 1,88 miliar saham atau 21,08% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Dalam masa penawaran awal (book building) yang berlangsung pada 19-21 Maret 2025, harga saham ditetapkan dalam rentang Rp 160-Rp 202 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi memperoleh dana segar hingga Rp 379,8 míliar. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 26 Maret hingga 9 April 2025, sementara pencatatan saham di BEl direncanakan pada 11 April 2025Vico menjelaskan, sebanyak 76 % dana hasil IPO akan dialokasikan untuk ekspansi outlet di berbagai kota di Indonesia guna memperkuat posisi Fore Coffee sebagai pemimpin pasar kopi premium. "Kami menargetkan, segmen pasar yang mengutamakan pengalaman menikmati kopi dalam suasana modern dan nyaman. Fore Coffee berencana mengoperasikan hingga 600 outiet secara bertahap dalam empat tahun ke depan," kata Vico. (Yetede)

Penjualan emas pada periode Ramadan mengalami peningkatan. Meski kenaikan harga emas terus melambung, ini mencerminkan minat masyarakat berinvestasi terhadap aset safe haven. Dua bank emas mencatat lonjakan pembelian emas saat ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan terbaik dan produk yang memberi manfaat bagi nasabah, salah satu-nya BSI Gold. Investani emas dinilai merupakan langkah tepat seiring tren kenaikan harga emas.

Direktur Sales & Distri-bution BSI, Anton Sukarna mengatakan, emas tetap menjadi pilihan utama investor sebagai pelindung terhadap ketidakpastian. BSI mencoba memberi solusi investasi syariah yang aman, tahan terhadap inflasi, mudah dan memberi kepastian untuk jangka menengah dan panjang. “Kami selalu berkomitmen menghadirkan layanan terbaik dan produk yang akan memberi manfaat positif untuk nasabah. Salah satunya BSI Gold yang merupakan produk dan Layanan bank emas atau bullion bank BSI. Apalagi bila melihat tren harga emas dunia yang cenderung meningkat. Investasi emas merupakan langkah yang tepat" ujar Anton. (Yetede)

Gerak cepat pemerintah mengoptimalkan penyerapan gabah menunjukkan hasil yang baik. Serapan gabah petani di Januari-Maret 2025 tercatat 390.000 ton atau naik pesat dari periode sama 2024 yang hanya 30 ribu ton. Pemerintah bersama Perum Bulog serta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) akan terus mengejar targer penyerapan 3 juta ton setara beras hingga April 2025 sebagai komitmen mencapai swasembada pangan. Menurut Mentan, Andi Amran Sulaiman, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mencapai swasembada pangan dengan menargetkan penyerapan 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Untuk itu,Bulog diminta segera menyerap gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) demi menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Melalui kerja sama berbagai pihak, target ambisius itu diharapkan dapat tercapai, membawa Indonesia lebih dekat pada kemandirian pangar berkelanjutan. "Di Januari, Februari, Maret tahun lalu, per hari ini serapannya hanya 30 ribu ton, sekarang 390.000 ton, naik pesat. Ini sudah bagus," kata Mentan Amran usai rakor luas tambah tanam di Palangka Raya, Kalteng, pada 19 Maret 2025. Pembelian gabah dengan HPP Rp 6.500 per kg yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan bisa memacu kesejahteraan petani di Tanah Air, "Itu gagasan besar Presiden Prabowo yang memerintahkan kita semua bergerak dan tak boleh berpangku tangan. Kita tetapkan HPP Rp 6.500 per kg,” ujar Mentan. Mentan mengingatkan adanya sanksi kepada pihak yang membeli gabah di bawah HPP. Salah satunya, Pemimpin Wilayah (Pimwil) Perum Bulog Kanwil Kalsel dicopot dari jabatannya usai Mentan mendengar langsung keluhan petani. (Yetede)

Pada 2024, produksi kelapa di empat negara produsen kelapa terbesar dunia, yakni Indonesia, Filipina, India, dan Sri Lanka, turun akibat dampak ElNino yang terjadi pada semester II-2023 hingga triwulan I-2024. Kelangkaan bahan baku kelapa industri pengolahan kelapa belum terpecahkan. Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia atau HIPKI khawatir ekspor kelapa bulat justru akan menguntungkan negara-negara lain. Hal itu mengingat produksi kelapa di sejumlah negara penghasil utama kelapa, termasuk Indonesia, turun. Di sisi lain, dalam dua bulan terakhir ini, ekspor kelapa bulat atau butiran Indonesia ke sejumlah negara meningkat. Ketua Bidang Industri Aneka Produk Kelapa HIPKI, Dippos Naloanro Simanjuntak, Jumat (21/3) mengatakan, hingga kini belum ada solusi terhadap kelangkaan bahan baku kelapa untuk industri.

Ekspor kelapa bulat masih terus berjalan kendati HIPKI telah meminta penghentian ekspor sementara selama enam bulan. Padahal, produksi kelapa di Indonesia pada 2024 turun. Produksi kelapa di negara-negara produsen kelapa terbesar dunia lainnya juga anjlok. India dan Sri Lanka bahkan dikabarkan telah membuka keran impor kelapa dari Indonesia. Pada 2023, kedua negara tersebut merupakan penghasil kelapa terbesar ketiga dan keenam dunia. ”Kami khawatir ekspor kelapa bulat justru akan menguntungkan industri kelapa negara-negara lain. Sementara industri dalam negeri justru mengurangi kapasitas produksi, bahkan tutup,” ujarnya. Kementan mencatat produksi kelapa pada 2024 turun 0,5 % secara tahunan atau sebanyak 70,55 juta butir menjadi 14,11 miliar butir. (Yoga)

Pengusaha tambang mineral dan batubara meminta pemerintah menunda rencana kenaikan tarif royalty yang diatur dalam peraturan pemerintah. Rencana penyesuaian tarif dinilai akan semakin membebani industri yang kini tengah dihajar penurunan harga komoditas dan pungutan biaya lain dari negara. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, meski mereka dilibatkan pada proses pembahasan revisi, kesempatan yang diberikan sangat terbatas. Contohnya, dalam konsultasi publik yang diselenggarakan awal Maret, pelaku usaha hanya diundang ke pertemuan daring selama 1,5 jam dengan peserta ratusan orang. ”Ini sama sekali tidak memadai. Harusnya diskusinya lebih intens karena dampaknya sangat signifikan,” ujarnya, Jumat (21/3).

Selain IMA, banyak asosiasi juga menolak substansi revisi PP yang dianggap memberatkan, terutama terkait perubahan tarif produksi dari sistem tunggal menjadi progresif, dengan kenaikan persentase pada produk batubara dan mineral, seperti nikel, tembaga, emas, dan timah. Komoditas bijih nikel, misalnya, yang sebelumnya berlaku tarif tunggal 10 % menjadi tarif progresif 14-19 %, menyesuaikan harga mineral acuan (HMA). Sementara pada feronikel, dari tarif tunggal 2 % diusulkan menjadi tarif progresif 5-7 %, menyesuaikan HMA. Untuk komoditas batubara, tarif yang berlaku saat ini bersifat progresif dan menyesuaikan harga batubara acuan (HBA) dengan tarif PNBP untuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berkisar 14-28 %.

Dalam usulan revisi, tarif royalti akan naik 1 % untuk HBA yang lebih besar atau sama dengan 90 USD per ton, hingga mencapai tarif maksimum 13,5 %. Dampak perubahan tarif tersebut, akan meluas dari hulu ke hilir. Beban royalti akan menghambat investasi untuk eksplorasi yang penting untuk mendukung ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Operasional perusahaan juga berpotensi terdampak karena beban perusahaan semakin bertambah. Sementara, industri mineral dan batubara sudah dibebani biaya lain dari pemerintah. Sejak Januari 2025, mereka terdampak kenaikan biaya energi karena penggunaan Biosolar B40, aturan devisa hasil ekspor 100 %, kenaikan PPN 12 %, hingga upah minimum provinsi yang naik ke 6,5 %. ”Jadi, sebaiknya pemerintah menunda revisi tersebut dan mengkaji kembali dengan mengajak pelaku usaha untuk berdiskusi secara komprehensif,” kata Hendra. (Yoga)

Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen nikel global, dengan cadangan nikel yang mencapai 72 juta ton atau 52% dari total cadangan nikel dunia. Nikel memiliki peran penting dalam industri baja tahan karat (stainless steel) dan pembuatan baterai, terutama untuk mobil listrik dan perangkat elektronik. Permintaan global terhadap nikel diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri baterai yang mencapai sekitar 600.000 ton per tahun.

Untuk mengoptimalkan potensi cadangan nikel tersebut, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pihak asing sangat diperlukan. Eramet, salah satu entitas bisnis global, telah memulai kolaborasi dengan Indonesia sejak 2006, dengan tetap mematuhi standar global dalam hal tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola. Praktik bisnis yang mengarah pada "smart mining" dan keberlanjutan (sustainability) serta pengelolaan emisi karbon menjadi bagian penting dalam operasional mereka.

Selain itu, potensi cadangan nikel yang belum dieksplorasi di daerah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua perlu dikelola dengan hati-hati dan melibatkan studi yang kredibel dari berbagai lembaga, termasuk institusi pendidikan dan penelitian. Dengan kesadaran akan tanggung jawab lingkungan dan sosial serta kolaborasi yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin pasar global dalam industri nikel. Pemerintah, dalam hal ini, memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri nikel secara berkelanjutan.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengingatkan Perum Bulog untuk memenuhi target penyerapan 2 juta ton beras dalam negeri hingga April 2025 guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di Indonesia. Maret tinggal 10 hari, sehingga setidaknya penyerapan beras hingga akhir bulan ini harus 750-800 ribu ton. Bila serapan beras petani oleh Bulog hingga April tembus 1-2 juta ton, tidak perlu lagi impor.

"Target Bulog harus serap beras sampai akhir April kira-kira 2 juta ton, sekarang baru 450 (ribu ton). Ini sudah 20 Maret. 10 hari lagi Maret selesai. Maret ini kalau tidak dapat 700-800 ribu (ton), awas hati-hati. Maret ini harus 750-800 ribu (ton). Baru April bisa mengejar," kata Menko Pangan usai meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Kantor Kecamatan Mijen, Semarang, Jateng, Kamis (20/03/2025).

Menko Pangan juga mengingatkan, pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen (GKP) yang harus diterima Bulog Rp 6.500 per kg guna mendukung petani dan menjaga keseimbangan pasar beras di dalam negeri. "Kalau ada yang beli di bawah Rp 6.500 per kg bisa dipenalti. Jadi, rata-rata Rp 6.500 per kg, sehingga kami harap petani-petani kita bisa lebih makmur dan sejahtera," kata dia. Alhamdulillah, harga beras kita stabil," ujar dia. (Yetede)

Indonesia tengah berupaya memperluas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh dialih fungsikan. Namun, lebih dari 60 % luas lahan pertanian tengah ”sakit”. Regulasi terkait lahan itu pun tak benar-benar mampu melindungi keabadiannya, seakan hanya mimpi, Pada 18 Maret 2025, pemerintah memutuskan 87 % lahan baku sawah (LBS) di Indonesia menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialih fungsikan. Hal itu merupakan salah satu keputusan rakor Kemenko Bidang Pangan berdasarkan usulan Bappenas.

BPS serta Kementerian ATR/BPN menunjukkan, luas LBS yang pernah mencapai 8,1 juta-8,2 juta hektar pada 2015-2017 justru susut menjadi 7,1 juta hektar pada 2018. Kemudian, pada 2019, luas LBS itu sedikit bertambah menjadi 7,46 juta hektar. Namun, pada 2024, luas lahan yang dijadikan dasar kerangka sampel area padi tersebut justru berkurang menjadi 7,38 juta hektar. Dengan luasan LBS itu dan kebijakan 87 % LBS menjadi LP2B, Indonesia bakal memiliki 6,42 juta hektar LP2B ke depan. Mimpi memiliki LP2B yang benar-benar abadi dan berkelanjutan itu bisa tercapai, asal ada kemauan politik yang kuat untuk menyejahterakan bangsa dengan ketahanan pangan. (Yoga)