PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) menargetkan penjualan sebanyak 500 kg emas perbulan atau 6 ton per tahun dari program Bullion Bank atau Bank Emas yang baru saja diluncurkan Pemerintah Indonesia pada 26 Februari 2025. Saat ini, perseroan telah bermitra dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan PT Pegadaian untuk memasok emas batangan ke dua institusi tersebut. "Sebagai pemain di industri emas, kami siap mendukung program Bullion Bank yang diluncurkan Pemerintah. Kami targetkan kontribusi sebanyak 500 kg per bulan dari bisnis Bullion Bank ini ke penjualan Hartadinata,"kata Direktur Investor Relation PT Hartadinata, Thendra Crisnanda di Jakarta, Rabu Malam (12/3/2025).

Thendra mengatakan, produk emas yang akan dipasok ke BSI dan Pegadaian merupakan emas batangan dengan merek EmasKu yang memiliki kadar 99,99%. Pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan BSI dan Pegadaian untuk memastikan kelancaraan pengadaan produk emas dalam program BuIlion Bank. Thendra mengungkapkan, penjualan emas dari Bullion Bank tersebut diharapkan dapat mengontribusi peningkatan pendapatan Hartadinata. Dimana saat ini, produk emas batangan masih menjadi kontributor terbesar penjualan Hartadinata. (Yetede)

Perum Bulog berhasil mencapai angka serapan gabah/beras dari petani dalam negeri sebesar 300 ribu ton setara beras menjelang puncak musim panen raya yang diperkirakam berlangung April tahun ini. Capaian tersebut menunjukkan BUMN itu siap menghadapi panen raya 2025 dan bentuk komitmen Bulog dalam mendukung program swasembada pangan yang tencantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Ketua Dewan Pengawas Perum Bulo,g Sudaryono mengungkapkan, surplus produkai beras diperkirakan mencapai 2,8-3,5 juta ton hingga April 2025. Dengan surplus tersebut para petani diharapkan dapat menanam 2-3 kali dalam setahun, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan.

"Senelah panen kali ini, saya harap para petani bisa kembali menanam lagi. Jadi, dalam setahun bisa menanam hingga 2-3 kali," kata Sudaryono yang juga Wamentan, di Istana Kepresidenan, beberapa hari lalu. Bullog selaku BUMN yang diamanatkan melakukan penyerapan gabuh/beras dari petani dalam negeri sebagai cadangan pangan pemerintah (CPP) memakin gencar melakukan penyerapan darl petani. Sebagai bugian dari upaya tersebut, Bulog bekersa sama dengan berbagai pihak termasuk Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, kelompok tani, dan penggilingan padi untuk memastikan proses penyerapan dapat berjalan dengan baik. Bulog juga terus memastikan pasokan pangan dalam negeri tetap stabil dan mencukupi kebutahan masyarakat, terutama dalam menghadapi panen raya yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi petan.  (Yetede)

Rencana pemerintah membangun sejumlah kilang minyak dengan total kapasitas hingga 1 juta barel per hari diharapkan dapat membantu memasok kebutuhan bahan baku nafta bagi industri petrokimia dan sektor lainnya. Dengan hadirnya kilang minyak baru, produksi nafta dapat dioptimalkan agar Indonesia tak lagi bergantung pada impor. Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pembangunan kilang minyak berkapasitas besar ini akan berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan industri, khususnya sektor petrokimia.

Selama ini, industri petrokimia memiliki peran krusial dalam memasok bahan baku bagi berbagai sektor industri lainnya. ”Kami sangat mendukung pembangunan refinery (kilang minyak) ini guna memperkuat sektor hulu petrokimia dalam upaya substitusi impor. Langkah ini dapat memberikan dampak positif, mulai dari peningkatan nilai tambah dan investasi hingga penciptaan lapangan kerja,” ujarnya, Kamis (13/3). Menurut Agus, pembangunan kilang minyak ini akan mengoptimalkan produksi nafta yang menjadi bahan baku penting bagi sejumlah sektor industri.

Nafta merupakan salah satu fraksi atau hasil olahan minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan baku bensin maupun petrokimia. Fraksi ini dihasilkan terutama melalui proses distilasi minyak mentah di crude distillation unit (CDU), yaitu unit pemrosesan awal di kilang minyak yang berfungsi memisahkan minyak mentah menjadi berbagai fraksi, seperti nafta, kerosin, dan gas oil, berdasarkan titik didihnya. Untuk memproduksi 1 juta ton nafta per tahun, dibutuhkan sekitar 3,03 juta ton minyak mentah. (Yoga)

Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya hampir saban tahun menunjukkan kegagalan pemerintah mengatasi akar masalah bencana ini. Tak sungguh-sungguh belajar dari peristiwa sebelumnya, pemerintah cenderung sporadis dan berpikir jangka pendek dalam menanganinya. Setelah air surut, masalah dianggap selesai sampai banjir datang lagi. Air besar yang merendam Jakarta, Bekasi, dan kawasan sekitarnya kemarin makin menunjukkan bahwa ulah manusia berperan besar bagi terjadinya banjir. Pelanggaran tata ruang di hulu hingga hilir menjadi biang kerok bencana ini.

Alam memang menurunkan hujan, tapi hujan tak akan menjelma menjadi air bah jika hulu sungai berfungsi sebagai daerah resapan. Di hilir, banjir tak akan terjadi jika manusia tak menyerobot daerah aliran sungai (DAS). Sudah semestinya pemerintah menata ulang kawasan hulu sungai di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kawasan hutan yang menjadi hulu DAS Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane itu telah beralih menjadi tempat wisata, perumahan, dan perkebunan. Sepanjang 2017-2023, deforestasi ataupun kerusakan hutan alam di ketiga daerah aliran sungai itu mencapai 2.300 hektare.

Akibat sebagian besar kawasan sudah tertutupi bangunan atau beralih fungsi, wilayah ini gagal menjadi daerah resapan air. Menurut data Kementerian Kehutanan pada 2022, luas DAS Kali Bekasi yang telah tertutupi bangunan, mencapai 42 persen. Lahan hutan di DAS Kali Bekasi hanya tersisa 1.700 hektare, kurang dari 2 persen dari total luas wilayah DAS yang sekitar 147 ribu hektare. Idealnya, luas wilayah hutan sekurang-kurangnya 30 persen dari luas DAS. Bukannya mempertahankan luas minimal tersebut, pemerintah justru mencabut ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja. (Yetede)

Kasus kelangkaan dan kenaikan harga MinyaKita kembali mencuat pada awal 2025. Setelah berbagai video yang mengungkap praktik kecurangan pengemasan Minyakita muncul di media sosial, sejumlah kementerian dan lembaga menyelidiki dugaan kecurangan oleh produsen serta distributor. Alih-alih menjadi alternatif minyak goreng kemasan yang terjangkau, MinyaKita justru dijual tak sesuai aturan Kementerian Perdagangan. Pada Sabtu, 8 Maret 2025, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menginspeksi Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Ia menemukan MinyaKita kemasan 1 liter yang hanya berisi 750-800 mililiter. Pemerintah menemukan kasus pengurangan volume dalam kemasan MinyaKita oleh sejumlah perusahaan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman tak menampik pemerintah kecolongan dalam mengawasi produk MinyaKita di pasaran. Ekonom menyarankan perbaikan tata kelola MinyaKita dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat, transparansi harga, dan subsidi, serta verifikasi kualitas dan kuantitas produk. (Yetede)

Kemendag menarik peredaran MinyaKita dari pasar setelah menemukan penyelewengan isi minyak goreng bersubsidi tersebut. Kementerian dan polisi menemukan MinyaKita ukuran 1 liter hanya berisi 750-800 mililiter. Mendag Budi Santoso mengatakan kementeriannya tengah memburu pelaku penyunatan volume MinyaKita. Salah satunya perusahaan pengemas yang berlokasi di Karawang, Jabar. Kemarin, 13 Maret 2025, pemerintah menyegel perusahaan tersebut. Pada Januari 2025, pemerintah menemukan modus yang sama. Pelakunya beroperasi di Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten. Pemerintah telah menyegel pabrik perusahaan tersebut. "Perusahaan sudah kami tutup, sudah tidak beroperasi, dan sekarang dalam proses di Kepolisian RI," ujar Budi kemarin.

Selain mengurangi volume minyak, ada banyak kecurangan dalam proses produksi hingga distribusi MinyaKita. Menteri Budi menyebutkan setidaknya ada 66 perusahaan yang terindikasi mencuangi kemasan dan harga jual minyak ini. Modusnya antara lain menjual MinyaKita secara paketan dengan produk lain. Penjualan paket menyalahi Surat Edaran No 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat Selain itu, ada perusahaan yang tak memiliki perizinan lengkap serta menjual MinyaKita lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET). Budi memastikan kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi dan tak terpengaruh penarikan MinyaKita. "Masyarakat tidak perlu panik," kata dia.  (Yetede)

Jepang tumbuh dari masyarakat pertanian. Jepang, terutama wilayah utara di Hokkaido hingga wilayah selatan Ryukyu atau Okinawa, adalah produsen beras. Tahun ini, Jepang menargetkan peningkatan ekspor berasnya hampir delapan kali lipat pada 2030. ”Kami berencana menetapkan target 350.000 ton pada 2030, tujuan yang kemungkinan akan disetujui kabinet bulan ini,” kata Masakazu Kawaguchi, pejabat di Kementerian Pertanian Jepang yang bertanggung jawab atas perdagangan beras, Kamis (13/3) di Tokyo. Nilai yang ditargetkan mencapai lebih dari 92,2 miliar yen.

Target tersebut disampaikan dalam rapat partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), dan diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi padi untuk menutup kebutuhan domestik. Jepang adalah salah satu negara produsen beras terpenting di dunia. Jepang berada di peringkat 10 besar. Sehubungan dengan rencana strategis jangka panjang, Pemerintah Jepang mencanangkan hasil produksi domestik memenuhi 45 % kalori dari kebutuhan asupan harian hingga tahun 2030. Angka tersebut naik dari besaran 38 % kalori asupan dipasok produk dalam negeri pada tahun fiskal 2022.

Rencana kerja Pemerintah Jepang soal produksi beras direvisi tiap lima tahun dengan menyoroti perlunya meningkatkan produktivitas dan menambah jumlah ekspor. Dipertimbangkan pula situasi geopolitik dan menurunnya produksi di dalam negeri dapat mengganggu produksi pangan dan pasokan di Jepang. Pemerintah Jepang mengincar peningkatan nilai ekspor produk agrikultur dan olahan pangan dari 1,5 triliun yen pada 2024 menjadi 5 triliun yen pada 2030. Pemerintah juga mendorong bertambahnya belanja kuliner wisatawan dalam negeri dari 1,6 triliun yen menjadi 4,5 triliun yen pada kurun waktu sama. (Yoga)

Kemendag mengungkap modus kecurangan Minyakita, yakni penyalahgunaan lisensi merek Minyakita, yang ditransaksikan Rp 12 juta per bulan. Kemendag menyebutkan modus penyalahgunaan lisensi itu dilakukan PT Artha Eka Global Asia (AEGA). Kemendag dan Polri telah mengawasi perusahaan itu sejak awal Maret 2025, waktu tim menemukan Minyakita tak sesuai takaran beredar di wilayah Jabodetabek. Saat Kemendag dan Polri mengecek pabrik PT AEGA di Depok, Jabar, pada 7 Maret 2025, pabrik tersebut telah tutup dan pindah ke Karawang, Jabar. Pada 8 Maret 2025, Mentan, Andi Amran Sulaiman menemukan Minyakita tak sesuai takaran saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jaksel.

Salah satu Minyakita yang tak sesuai takaran itu merupakan produk PT AEGA yang dijual Rp 18.000 per liter atau di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp 15.700 per liter. PT AEGA juga memberikan lisensi merek Minyakita miliknya kepada dua perusahaan pengepakan minyak goreng lain di Rajeg dan Pasar Kemis, Tangerang. Mendag, Budi Santoso, Kamis (13/3) mengatakan, pihaknya telah menyegel pabrik PT AEGA di Karawang. Barang bukti itu berupa 32.384 botol kosong berbagai ukuran untuk mengemas minyak goreng dan 30 unit tangki pengisian minyak goring berkapasitas 1 ton telah diamankan.

Perusahaan pengepakan minyak goreng itu mengurangi takaran Minyakita dari 1 liter (1.000 mililiter) menjadi 750-800 mililiter. Selain itu, PT AEGA juga memberikan lisensi merek Minyakita miliknya kepada dua perusahaan pengepakan minyak goreng lain, yang berlokasi di Rajeg dan Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Kemendag juga mendapati kedua perusahaan itu tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) dan izin edar BPOM. ”Dari penyalahgunaan surat persetujuan penggunaan merek Minyakita itu, PT AEGA mendapatkan imbal balik pembayaran kompensasi kedua perusahaan itu, Rp 12 juta per bulan,” ujarnya. (Yoga)