Lingkungan Hidup
( 5781 )Harga Gula Dunia dan Indonesia kembali melonjak
Harga gula di pasar internasional kembali melonjak setelah turun sepanjang tiga bulan beruntun. Kekhawatiran terhadap mengetatnya pasokan gula dunia, terutama dari India dan Brasil, menjadi pemicunya. Di Indonesia, harga gula juga tinggi di atas harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan sebesar Rp 17.500 per kg, akibat lonjakan permintaan selama Ramadhan 2025 di tengah belum mulainya musim giling tebu. Pada Jumat (7/3) di Roma, Italia, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) merilis, indeks harga pangan dunia pada Februari 2025 sebesar 126,1 atau naik 1,6 % secara bulanan, didorong lonjakan harga gula, minyak nabati, dan susu dunia. Indeks harga gula dunia pada Februari 2025 sebesar 118,5. Naik 6,6 % secara bulanan setelah sepanjang tiga bulan berturut-turut turun. Namun, angka itu lebih rendah 15,8 % dibanding indeks Februari 2024.
Merujuk Data Harga Komoditas (The Pink Sheet) Bank Dunia, harga rerata gula dunia pada Februari 2025 sebesar 0,41 USD per kg atau Rp 6.682 per kg, hampir mendekati rerata harga gula pada 2024, di 0,45 USD per kg, tetapi belum setinggi rerata harga 2023 yang mencapai 0,54 USD per kg. ”Kenaikan harga gula didorong kekhawatiran pelaku pasar atas pasokan gula global yang lebih ketat pada musim 2024-2025, terutama dari India dan Brasil. Dampak perubahan cuaca dan pengalihan penggunaan tebu untuk bioetanol menjadi pemicunya,” sebut FAO. Organisasi Gula Internasional (ISO) memperkirakan produksi gula dunia pada 2024/2025 turun 1,1 % menjadi 179,29 juta ton. ISO juga menyebutkan, penurunan produksi gula dunia disebabkan penurunan produksi gula di India dan Brasil. Brasil dan India merupakan negara produsen gula terbesar pertama dan kedua dunia. (Yoga)
Emiten Batu Bara siap Membagikan Dividen
Beberapa emiten batu bara yang masuk konstituen IDX High Dividend 20 mulai mengirimkan tanda-tanda pembagian dividen tahun buku 2024. Tak ketinggalan, emiten small cap juga menyebut sudah menyiapkan dana bila pemegang saham merestui pembagian dividen. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dan PT United Tractors Tbk (UNTR) serta PT Bukit Asam Thk (PTBA) adalah tiga diantara IDXHIDIV20 yang sudah bicara perihal dividen. Direktur Indo Tambangraya Megah, Yulius Kurniawan Gozali menyampaikan bahwa performa ITMG pada semester Il-2024 tercatat dua kali lipat lebih baik dari semester pertama. Mestinya, hal ini bisa dibaca secara jeli oleh para pelaku pasar. Di sisi lain, BNI Sekuritas dalam risetnya yang dipublikasi memperkirakan, ITMG bakalmengucurkan dividen final sebesar Rp 293 persaham dengan rasio dan yield 60% dan 12.5%.
Adapun, UNTR diprediksi membagi dividen interim sebesar Rp 729 per saham dan final Rp1.456 per saham, sehingga totalnya Rp 2.184 per saham. Total rasio dan yield dividen UNTR masing-masing 43% dan 8,8%. Merujuk laporan keuangan konsolidasian. ITMG membukukan laba bersih pada full year2024 sebesar USS 374 juta. Jika dikomparasikanberdasarkan semester, laba ITMG pada semester II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar US$ 245 juta, daripada laba semester l-2024 sebesar US$ 129 juta. "Mudah-mudahan dividen yang diumumkan ITMG nanti cukup atraktif bagi para pemegang saham. Rencananya, kami akan menggelar RUPS pertengahan April," ujar Yulius. Besaran rasio pembayaran dividennya (dividend payout ratio/DPR) diestimasikan berada di level 60-70%. (Yetede)
Kejagung Dalami Kasus, 2 Eks Dirjen Migas Diperiksa
Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina-KKKS untuk periode 2018—2023 dengan memeriksa empat saksi, dua di antaranya adalah mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji dan Ego Syahrial. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara terhadap tersangka Yoki Firnandi Cs. Selain kedua mantan pejabat tersebut, dua saksi lainnya adalah CJ, Analyst Light Distillato Trading di PT Pertamina, dan AYM, Koordinator Pengawasan BBM BPH Migas. Kasus ini melibatkan kerjasama antara penyelenggara negara dan broker dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun.
Emiten Unggas Tetap Optimis di Tengah Ketidakpastian
Aliran dana Rp 193,7 Triliun Kasus Impor BBM
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan Jampidsusu segera menyelesaikan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina tahun 2018-2023. Dalam jumpa pers, Kamis (6/3) Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan, hingga saat ini tidak ada hal baru dalam penyidikan kasus tersebut ataupun tersangka baru. Sebaliknya, Burhanuddin telah memerintahkan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah untuk segera merampungkan penyidikan perkara itu. ”Sehingga masyarakat lebih tenang lagi. Apalagi, menghadapi hari-hari raya, begitu,” kata Burhanuddin. Untuk itu, ia juga memerintahkan Jampidsus untuk segera menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara, dibantu BPK. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, jumlah kerugian keuangan negara Rp 193,7 triliun yang sudah pernah dirilis sebelumnya merupakan penghitungan sementara penyidik.
Saat ini hal itu masih diperiksa oleh auditor dari BPK dan akan diumumkan secara resmi nanti. Febrie tidak membenarkan kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara tersebut. Saat ini total terdapat sembilan tersangka, yakni enam orang dari anak perusahaan Pertamina dan tiga orang dari swasta. Padahal, proses hukum kasus belum sepenuhnya jelas. Di antaranya mengenai sosok sesungguhnya di balik pemufakatan jahat yang melibatkan jajaran direksi anak perusahaan Pertamina dan pihak swasta serta kemana aliran uang Rp 193,7 triliun yang disebut sebagai kerugian keuangan negara. Kerugian negara diperkirakan Rp 193,7 triliun yang terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker Rp 2,7 triliun, kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sebesar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi pada 2023 sebesar Rp 21 triliun. (Yoga)
Pemerintah Memberikan Izin Ekspor 6 Bulan Bisa Diperpanjang 3 Bulan
RAJA Segera Menuntaskan Akusisi Dua Perusahaan Sekaligus
Sinyal Bahaya Hilirisasi Nikel, Apa Tantangannya?
Pemerintah Indonesia untuk melakukan penghiliran nikel menghadapi sejumlah tantangan yang cukup besar. Salah satu masalah yang muncul adalah kesulitan yang dihadapi oleh Jiangsu Delong Nickel Industry Co., induk perusahaan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), yang terjerat utang dan menghadapi masalah hukum, mengingat sebagian besar smelter di Indonesia beroperasi melalui kerja sama dengan perusahaan China. GNI, yang mengolah 20 juta ton bijih nikel per tahun, adalah salah satu smelter terbesar di Indonesia, namun masalah cadangan dan pasokan bijih nikel menjadi kendala. Impor bijih nikel, khususnya dari Filipina, juga mengalami peningkatan yang signifikan pada 2024, karena adanya perbedaan spesifikasi bijih nikel.
Selain itu, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan produksi nikel dan pengelolaan cadangan mineral turut menambah ketidakpastian di kalangan pelaku industri smelter, yang khawatir akan mempengaruhi pasokan dan operasional mereka. Bisman Bachtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, mengkritik kurangnya perencanaan yang matang dalam industri smelter nikel nasional, yang mengakibatkan tumbuhnya banyak smelter tanpa persiapan yang memadai, sehingga menyebabkan ketidaksehatan industri.
Untuk menghadapi masalah ini, beberapa tokoh, seperti Bisman Bachtiar dan Bhima Yudhistira, menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan smelter untuk mengevaluasi kesiapan pasokan mineral dan mengelola potensi pasokan dan harga secara lebih selektif. Meskipun demikian, pemerintah melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa moratorium pembangunan smelter nikel berbasis teknologi rotary kiln-electric furnace (RKEF) belum direncanakan. Pemerintah akan tetap mendorong penghiliran nikel dan memaksimalkan pemanfaatan produk turunan, sambil mengevaluasi kapasitas smelter yang berlebih.
Dorong Transisi Energi Hijau, Strategi Kian Matang
Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk mengantarkan Indonesia mencapai net zero emission sebelum 2050, yang disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada November 2024. Visi ini mencakup transisi energi hijau melalui berbagai program, termasuk peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah Indonesia berencana untuk pensiun sejumlah PLTU fosil dalam 15 tahun mendatang dan menggantinya dengan pembangkit listrik berbasis energi hijau dengan kapasitas lebih dari 75 gigawatt.
Namun, upaya untuk mencapai transisi energi ramah lingkungan ini menghadapi tantangan besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa produksi batu bara Indonesia pada 2024 mencapai angka yang melampaui target, dengan sebagian besar batu bara diekspor. Fakta ini menunjukkan bahwa banyak negara, termasuk di Eropa, lebih memprioritaskan keamanan pasokan energi dibandingkan dengan upaya mengatasi perubahan iklim, bahkan mengaktifkan kembali PLTU batu bara akibat lonjakan harga energi.
Untuk memuluskan transisi energi, pemerintah Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada batu bara dengan menjadikannya cadangan energi strategis. Langkah ini dianggap tepat, dengan tujuan memastikan ketahanan energi nasional sambil tetap berfokus pada pengembangan energi hijau. Ke depan, keseimbangan antara menjaga kesehatan bumi dan menjamin kebutuhan energi nasional harus menjadi prioritas utama, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh dunia.
Evaluasi Operasi Pangan Ramadan: Catatan dan Tantangan
Pemerintah Indonesia menggelar operasi pasar pangan murah serentak selama Ramadan 2025 untuk menstabilkan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN, perusahaan swasta, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait, yang menjual enam komoditas pangan penting di bawah harga acuan atau Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, terdapat beberapa catatan penting terkait kebijakan ini:
-
Pengakuan Pemerintah atas Ketidakmampuan Pengendalian Harga: Pemerintah mengakui bahwa pengendalian harga pangan selama ini belum efektif, mengingat fluktuasi harga yang tinggi pada beberapa komoditas pangan.
-
Masalah Efektivitas Subsidi: Operasi pasar dengan harga yang lebih murah pada dasarnya berfungsi sebagai subsidi, tetapi distribusinya tidak dibatasi, sehingga tidak hanya warga miskin yang bisa mendapatkannya, namun juga warga kaya dan pedagang. Hal ini mengurangi efektivitas subsidi dalam membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.
-
Keterbatasan Akses: Walaupun titik operasi pasar tersebar luas, tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya, terutama mereka yang tinggal jauh dari titik tersebut. Hal ini membuat distribusi tidak merata dan dapat mempengaruhi dampak dari kebijakan tersebut.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









