Banjir bandang merusak jantung pariwisata Danau Toba di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumut. Sudah lima hari aktivitas pariwisata lumpuh. Bencana ekologis itu disebabkan kerusakan hutan di hulu Danau Toba. Banjir bandang menghantam destinasi wisata, hotel, restoran, rumah sakit, permukiman warga, dan sempat membuat jalan nasional lumpuh total. Hingga Kamis (20/3) kawasan pariwisata Parapat masih lumpuh. Rumah makan, restoran dan hotel belum beoperasi. Masyarakat masih sibuk membersihkan material lumpur di dalam rumah. Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu) menelusuri penyebab banjir bandang. Jamsu, antara lain, terdiri dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Auriga Nusantara.

”Hasil penelusuran kami, banjir bandang disebabkan hilangnya 6.148 hektar hutan alam di hulu Parapat,” kata Direktur Eksekutif KSPPM, Rocky Pasaribu. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan pariwisata Parapat, Minggu (16/3) malam. Rocky menyebut, banjir bandang yang menghantam jantung pariwisata Danau Toba merupakan alarm darurat yang memperingatkan kerusakan lingkungan hidup yang masif.  Berdasarkan analisis spasial dan penelitian di lapangan, kata Rocky, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi pembukaan hutan yang signifikan di lima kecamatan sekitar Parapat, yang merupakan lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolon Simalungun.

 ”Jika diakumulasi sejak 2000 hingga 2023, kawasan ini telah kehilangan hutan alam seluas 6.148 hektar. Perubahan ini sangat berpengaruh terhadap daya tampung air hujan dan stabilitas tanah yang akhirnya menyebabkan bencana ekologis banjir bandang,” ungkap Rocky. Koordinator Jamsu, Juniati Aritonang menyebut, pemerintah harus melakukan mitigasi bencana ekologis dalam jangka pendek dan panjang. Hal yang mendesak dilakukan adalah evaluasi tata ruang kawasan Danau Toba, terutama di wilayah rawan bencana. (Yoga)

Perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi memengaruhi berbagai aspek penting kehidupan, termasuk pangan. Hasil penelitian terbaru menemukan, produksi tanaman pangan global berpotensi turun tajam jika suhu bumi meningkat hingga lebih dari 1,5 derajat celsius. Perubahan iklim, terutama fenomena El Nino, juga berdampak signifikan pada produksi beras di Indonesia. Perubahan iklim menyebabkan kemunduran musim tanam, kekeringan, dan potensi gagal panen. Sebagai negara yang masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok, kondisi ini akan mengancam ketahanan pangan di Indonesia.

Kondisi serupa tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga negara lain meskipun makanan pokok mereka bukanlah beras. Sebab, dampak dari perubahan iklim dan kenaikan suhu juga mengancam sejumlah tanaman pangan yang menjadi makanan pokok dari negara tersebut. Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Nature Food pada 4 Maret 2025 ini disebutkan, setengah dari produksi tanaman di wilayah lintang rendah (dekat khatulistiwa / beriklim tropis) akan terancam karena kondisi iklim yang berubah. wilayah itu juga akan mengalami penurunan besar dalam keanekaragaman tanaman pangan.

Sara Heikonen, peneliti yang memimpin studi itu, menyampaikan, hilangnya keanekaragaman membuat jenis tanaman pangan yang dibudidayakan dapat berkurang secara signifikan di daerah tertentu. Kondisi ini akan berdampak terhadap ketahanan pangan dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh sumber kalori dan protein. Peneliti memetakan, pemanasan global akan sangat mengurangi jumlah lahan pertanian global untuk tanaman pokok seperti beras, jagung, gandum, kentang, dan kedelai. Lima tanaman itu menyumbang lebih dari dua pertiga asupan energi pangan dunia. (Yoga)

Pemerintah menyasar tambahan penerimaan negara melalui rencana peningkatan tarif royalti tambang mineral dan batubara. Upaya tersebut dinilai mendadak dan waktunya tidak tepat. Para pelaku usaha pertambangan ramai-ramai meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Usulan penyesuaian tarif royalti muncul dari rencana revisi PP No 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM. Selain itu, aturan dalam PP No 15/2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara juga diusulkan direvisi. Pada komoditas bijih nikel, misalnya, berdasarkan usulan revisi, akan berubah dari sebelumnya single tarif 10 % menjadi tarif progresif 14-19 % menyesuaikan harga mineral acuan (HMA). Sementara pada feronikel, dari single tarif 2 % diusulkan menjadi tarif progresif 5-7 %, menyesuaikan HMA.

Pada komoditas batubara, tarif yang berlaku saat ini ialah progresif menyesuaikan harga batubara acuan (HBA) tarif PNBP Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 14-28 %. Pada usulan revisi, terbagi dua. Pertama, tariff royalti naik 1 % untuk HBA lebih besar atau sama dengan 90 USD per ton sampai tarif maksimum 13,5 %. Lalu, tarif IUPK 14-28 % dengan perubahan rentang tarif (revisi PP No 15/2022). Usulan itu mendapat tentangan dari para pelaku usaha pertambangan, termasuk dari nikel dan batubara. Selama ini, pertambangan menjadi salah satu kontributor terbesar PNBP. Namun, kali ini industri pertambangan relatif sedang menantang. Mulai dari harga komoditas yang cenderung turun akibat kelebihan pasokan hingga kebijakan penahanan devisa hasil ekspor (DHE) 100 % dengan jangka waktu minimal satu tahun. (Yoga)

Mentan, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Perum Bulog wajib aktif menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kg untuk semua kualitas (any quality) atau tanpa kecuali. Bulog juga diminta terjun langsung menyerap gabah petani, bukan hanya menerima di gudang. “Semua sektor harus bergerak cepat, enggak ada alasan, Bulog wajib serap gabah any quality. Petani menunggu kepastian harga di sawah, Bulog malah menunggu di gudang, ini enggak bisa dibiarkan,” ungkap Mentan dalam keterangan yang. Selasa (18/03/2025).

Mentan menyampaikan itu usai mendengar keluhan petani di Kabupaten Tanah Laut yang mengutarakan Bulog di wilayah itu jarang turun kelapangan padahal mayoritas petani tengah memasuki musim panen. Mentan menegaskan, Kalsel, khususnya Tanah Laut, punya potensi pertanian sangat besar. Untuk itu, Mentan meminta jajaran TNI, Polri, dan pemda bersinergi menjaga dan mengembangkan sektor pertanian di wilayah itu. “Saya titip Pak Dandim, Pak Wakapolda, kita jaga bersama daerah ini. Potensinya luar biasa, jangan sampai ada yang main-main,” ujar dia. Mentan juga menekankan, bantuan pertanian harus diberikan ke daerah yang benar-benar serius memacu produksi pangan dan harus tepat sasaran. (Yetede)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan mineral dan batu bara mencapai Rp 24,89 triliun pada awal Maret 2025. Merujuk data Kementerian ESDM per tanggal 17 Maret 2025, perolehan PNBP itu 19,96% dari target tahun ini sebesar Rp 124,71 triliun. PNBP 2025 lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 113,54 triliun. Realisasi PNBP minerba 2024 sebanyak Rp 142,88 triliun. Namun raihan tahun lalu itu lebih rendah dibanding PNBP 2023 sebesar Rp 172,96 triliun. Melemahnya harga batu bara menjadi faktor berkurangnya pundi-pundi pada tahun lalu. Pada 1 Maret kemarin, pemerintah menetapkan aturan yang mewajibkan transaksi ekspor merujuk pada Harga Batu Bara Acuan (HBA). Dengan kebijakan ini maka pemerintah merilis HBA dua kali sebulan. Berbeda dengan sebelumnya yang diumumkan sebulan sekali.

Formula HBA masih mengikuti pola lama yakni merujuk pada nilai transaksi hingga dua bulan sebelumnya. HBA ditetapkan pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan HBA pada 15 Maret 2025 sudah semakin mendekati harga index. Namun, pihaknya masih menanti seperti apa pergerakan HBA beberapa bulan ke depan. "Kita lihat sudah ada improvement. Memang masih perlu dilihat selama beberapa bulan konsistensinya," kata Gita di Jakarta, Selasa(18/3/2025). Gita menerangkan HBA ekspormerupakan instrumen yang dipakai pemerintah dalam setoran pajakmaupun royalti pertambangan. Artinya, pelaku tambang akan menanggung selisih bila transaksi dengan pembeli di bawah HBA. (Yetede)

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan bahwa harga kebutuhan pangan pokok di pasar tetap terjangkau menjelang Lebaran. Menurutnya, meskipun ada fluktuasi harga, terutama untuk cabai rawit yang mencapai harga tinggi, pemerintah terus melakukan pemantauan dan bekerja sama dengan Satgas Pangan serta pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga. Dalam kunjungannya ke Pasar Senen, Jakarta, Budi mencatat bahwa harga daging sapi, ayam, telur, beras, dan minyak goreng masih sesuai dengan harga acuan nasional.

Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, seperti cabai rawit yang disebabkan oleh faktor cuaca. Meski demikian, Budi optimis harga cabai akan turun seiring dengan distribusi dari sentra pemasok di Kediri, Jawa Timur. Dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Lebaran, pemerintah juga melaksanakan operasi pasar subsidi (Opadi) di Jawa Barat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, berharap bahwa Opadi ini dapat meredam lonjakan harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan rendah.

Keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan yang ketat dan berbagai kebijakan intervensi pasar, guna memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjelang Lebaran.

Presiden Prabowo meresmikan pabrik pemurnian logam mulia atau precious metal refinery PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jatim, Senin (17/3). Kehadiran pabrik dengan kapasitas produksi 50 ton emas per tahun ini diharapkan menghasilkan devisa besar dan menciptakan lapangan kerja. Pabrik ini terletak di kompleks smelter tembaga PTFI di Gresik. Dalam prosesnya, lumpur anoda, salah satu produk sampingan dari pengolahan konsentrat tembaga, dimurnikan menjadi emas, perak batangan, dan sejumlah logam dalam kelompok platinum (platinum group metals). Smelter yang diresmikan pada 2024 itu menghasilkan 6.000 ton lumpur anoda per tahun.

Dari total kapasitas produksi 50 ton emas per tahun pada 2025, pabrik dengan nilai investasi sebesar 630 juta USD itu diperkirakan baru akan menghasilkan 32 ton emas karena smelter tengah dalam perbaikan. Kontrak sudah dilakukan PTFI dengan PT Antam Tbk yang bakal menyerap 30 ton emas pada tahun ini. Prabowo mengatakan, Indonesia ialah negara yang memiliki cadangan emas terbesar keenam di dunia. Karena itu, berbagai penyimpangan, termasuk penambangan ilegal dan penyelundupan emas ke luar negeri, terus diberantas. Sebaliknya, produksi emas yang dihasilkan dengan proses yang benar terus didorong.

Pertambangan menjadi salah satu sektor strategis yang diperkuat dalam hilirisasi, di samping sektor-sektor lain. ”Sektor-sektor penting ini menghasilkan devisa yang besar dan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Sumber daya mesti dikelola dengan baik, tertib, good governance, transparansi, serta akuntabilitas,” kata Prabowo. Melalui hilirisasi, termasuk di sektor pertambangan, Indonesia menjadi negara yang tidak menjual bahan baku ke negara lain, tetapi barang jadi. Artinya, produk akhir yang dihasilkan memiliki nilai tambah besar. Industri-industri turunan pun diharapkan tumbuh sehingga semakin banyak tercipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi meningkat. (Yoga)

Penjualan produk dalam kemasan menjelang hari raya Idul Fitri meningkat 20-30 %. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum penjual parsel dengan menggunakan produk yang sudah mendekati atau bahkan melewati tanggal kedaluwarsa. Intensifikasi dalam pengawasan pun diperkuat dan masyarakat diminta untuk lebih waspada. Demikian disampaikan Kepala BPOM, Taruna Ikrar yang ditemui seusai sidak di salah satu gudang penyimpanan e-dagang (e-commerce) di Jaktim, Senin (17/3). Inspeksi ini dilakukan sebagai rangkaian intensifikasi pengawasan produk pangan selama masa Ramadhan dan Idul Fitri. Ia menuturkan, pengawasan pada produk pangan dilakukan pada pangan siap saji yang biasanya dijual sebagai jajanan takjil serta pangan dalam kemasan yang dijual ditoko ritel ataupun supermarket.

Untuk pengawasan di supermarket, ujar Taruna, fokus yang dilakukan BPOM lebih ke produk yang dijual dalam parsel. Ini terkait pada aturan KLIK, yakni kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa yang sesuai. ”Khusus mengenai kedaluwarsa ini sangat penting karena biasanya menjelang hari raya ada kenaikan penjualan 20-30 %. Nah, kekhawatiran kami, ada produk-produk yang sudah expired (kedaluwarsa) dan karena cuci gudang, dia (penjual) mau jual semuanya,” katanya. Karena itu, Taruna mengimbau agar para pelaku usaha dan pedagang parsel memastikan produk-produk yang dikemas dalam parsel tetap memenuhi syarat keamanan dan kesehatan pangan.

Pastikan produk yang dijual memiliki kemasan yang tidak rusak atau cacat. Selain itu, label yang tertera wajib mencantumkan informasi yang benar dan jelas. Produk yang dijual juga harus memiliki nomor izin edar yang sesuai. Pastikan pula produk pangan tidak melewati tanggal kedaluwarsa. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa perlu ditulis secara jelas. Jika pelanggaran ditemukan, BPOM akan menindaknya sesuai dengan aturan. Masyarakat dihimbau agar lebih selektif dalam memilih produk parsel yang akan dikirim ataupun diterima. Pastikan produk sesuai dengan aturan. Pilih pula produk yang masih jauh dari tanggal kedaluwarsa. Bahkan, sebaiknya tidak membeli produk yang hampir mendekati tanggal kedaluwarsa. (Yoga)