Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan MinyaKita. Dia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para produsen agar mengemas MinyaKita sesuai dengan takaran,yakni 1 liter/kemasan. “Kami minta pelaku usaha untuk menaati peraturan yang ada dan mengikuti peraturan yang berlaku Jangan sampai merugikan masyarakat,"kata dia, Selasa (11/3/2025). Kemendag juga terus melakukan operasi pasar dan diharapkan permasalahan tersebut dapat selesai dalam waktu dekat. Bahkan.sejauh ini langkah penyegelan sudah dilakukan di sejumlah tempat produksi MinyaKita yang bermasalah.

“Kami sudah melakukan pertama itu di Tangerang pada tanggal 24 Januari, kami sudah melakukan penyitaan. Kemudian tanggal 7 (Februari) kami mendatangi PT NNI dan melakukan penyegelan di Karawang. Kami terus melakukan operasi," kata Mendag. Hal tersebut berlaku sama untuk produsen yang kedapatan mengemas MinyaKita palsu untuk kemudian dipasarkan ke masyarakat. “Nanti kita cek, kita tutup apalagi yang palsu,"katanya. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan MinyaKita, karena pasokan akan lancar dan sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Pihaknya mengingatkan kembali kepada para pelaku usaha agar tidak melakukan kecurangan sehingga merugikan masyarakat. Kita harus mematuhi aturan yang berlaku, karena pemerintah akan bersikap tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan,"kata Budi. (Yetede)

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik penipuan terkait produk MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran yang tercantum pada kemasannya. Brigjen Pol Helfi Assegaf, sebagai Kepala Dittipideksus Bareskrim, menjelaskan bahwa modus yang digunakan oleh tersangka AWI adalah membeli minyak curah dari PT ISJ di Bekasi dengan harga Rp18.100 per kilogram, kemudian mengemasnya dengan menggunakan mesin, namun takarannya tidak sesuai. Botol atau pouch yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya terisi sekitar 850 ml hingga 920 ml.

Praktik ini berlangsung sejak Februari 2025 dan dijalankan oleh tersangka yang ditunjuk oleh PT Aya Rasa Nabati (ARN) dan PT MSI. Kapasitas produksi gudang minyak tersebut mencapai 400-800 karton minyak kemasan botol atau pouch. Tindakan ini menyalahi aturan dan dapat merugikan konsumen yang membeli produk dengan harapan takaran sesuai label.

Kementerian ESDM merilis regulasi baru tentang pedoman perjanjian jual beli tenaga listrik dari sumber energi terbarukan. Perangkat kebijakan baru ini diharapkan mampu mengatasi hambatan investasi pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). Aturan itu tertuang dalam Permen ESDM No 5 Tahun 2025 yang dirilis 5 Maret 2025. Permen ini adalah turunan dari Perpres No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan EBT untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Sepekan setelah diterbitkan, Kementerian ESDM menyosialisasikan aturan baru tersebut kepada pemangku kepentingan, mulai dari industri kelistrikan, asosiasi, hingga lembaga keuangan, di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/3).

Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, permen itu menjadi satu dari tiga aturan terkait EBT yang dirilis awal tahun ini. Adanya aturan baru itu bukan untuk memperlambat implementasi EBT di dalam negeri. Menurut dia, regulasi baru, seperti Permen ESDM No 5/2025, bertujuan untuk meningkatkan nilai keekonomian dari pengembangan pembangkit EBT dari sumber yang melimpah di dalam negeri, sesuai arahan Presiden Prabowo terkait program ketahanan energi di Astacita. Dirjen EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menjelaskan, aturan baru pedoman jual beli listrik terbarukan itu, menjawab isu seputar tidak adanya kesepakatan aturan transaksi, yang kerap membuat pelaksanaan proyek EBT selama ini terkendala dan memakan waktu lama. (Yoga)

Pemerintah meyakini Indonesia mampu tidak impor beras hingga tahun depan. Syaratnya, produktivitas tanaman padi terjaga dan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog memadai. Karena itu, pemerintah mendorong dua hal agar syarat itu terpenuhi, yakni pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu serta Bulog dapat menyerap minimal 2 juta ton dari potensi surplus 3,59 juta ton setara beras di Januari-April 2025. Menurut Menko Pangan Zullkifli Hasan, merujuk proyeksi BPS, produksi beras nasional Januari-April 2025 mencapai 13,95 juta ton, rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Janruari-April 2019. Sementara, konsumsi beras sekitar 2,6 juta ton per bulan atau 10,4 juta ton di Januari-April 2025. Artinya, Indonesia akan surplus 3 juta ton setara beras di Januari-April 2025.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menyebut, angka surplus beras di Januari-April tahun ini akan mencapai 3,59 juta ton. "Ini kabar gembira. Kalau tahun ini Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton setara beras itu enggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan stok beras kita aman. Kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,"ungkap Menko Zulkifli. Salah satu pendukung terwujudnya surplus beras itu adalah pupuk bersubsidi yang terdistribusi dengan baik. Tersedianya pupuk sebelum waktu tanam akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Karena itu, selain mendorong Bulog menyerap minimal 2 juta ton surplus beras di Januari-April2025, pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi agar RI benar-benar tidak impor beras lagi hingga 2026. (Yetede)

Kemendag dan Satgas Pangan Polri mulai menyelidiki kasus Minyakita tak sesuai takaran, yang melibatkan tiga perusahaan pengemasan Minyakita di Depok, Kudus, dan Tangerang. Kasus itu bermula dari video Minyakita berkapasitas 750 mililiter yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Pada Sabtu (8/3) Mentan, Andi Amran Sulaiman menemukan kemasan 1 liter Minyakita yang hanya berisi 750-800 mililiter minyak goreng saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya, Lenteng Agung, Jaksel. Minyakita tak sesuai takaran dijual di pasaran Rp 18.000 per liter. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita kemasan 1 liter Rp 15.700. Berdasarkan laporan Kementan dan Satgas Pangan, Minyakita tersebut diedarkan tiga perusahaan, yaitu PT Artha Eka Global Asia di Depok, Jabar; Koperasi Terpadu Nusantara di Kudus, Jateng; dan PT Tunas Agro Indolestari di Tangerang, Banten.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan, ketiga perusahaan itu bergerak di bidang pengemasan ulang (repacking) minyak goreng. Sebenarnya Kemendag sedang mengawasi salah satu perusahaan yang berada di Tangerang. Kemendag juga telah memulai penyelidikan atas ketiga perusahaan tersebut, mulai dari kelengkapan dokumen, pengumpulan barang bukti, hingga mengecek pusat produksinya. ”Saat ini, proses pendalaman penyelidikan tengah berjalan. Jika terbukti melanggar Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, kami akan menindaknya sesuai ketentuan,” ujar Moga, Senin (10/3). (Yoga)

Proyek gasifikasi batu bara yang lama tak terdengar kembali mencuat. Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal mendorong pengolahan batu bara menjadi gas dimethyl ether (DME) berlanjut. Cara yang akan dipakai Bahlil adalah mendukung pendanaan proyek konversi benda padat batu bara menjadi gas. "Salah satu pemodalnya adalah Danantara," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025. Menurut Bahlil, konversi batu bara menjadi gas itu merupakan salah satu bentuk penghiliran sumber daya alam. Kali ini, ia mengklaim, akan memakai pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.

Bahlil menyebutkan proyek DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa mengatakan produksi DME dengan bahan baku batu bara tidak layak secara ekonomi. Pada studi kelayakan pengelolaan batu bara menjadi DME yang dirancang PT Bukit Asam Tbk bersama perusahaan AS, Air Products and Chemicals, Inc. yang memulai kerja sama sejak 2019 itu menargetkan produksi DME sebanyak 1,4 juta ton, yang hasilnya bakal diserap PT Pertamina untuk mengganti sebagian kebutuhan elpiji domestik.  

Ongkos produksi mengubah batu bara menjadi gas terlalu tinggi sehingga harganya mahal. Saat itu perusahaan menargetkan bisa menghasilkan DME dengan harga US$ 400 per ton, lebih rendah dari elpiji yang harganya berada di kisaran US$ 500 per ton. Untuk membuat DME yang harganya bersaing dengan elpiji, perusahaan harus bisa mendapatkan harga batu bara di US$ 15-20 per ton. Sementara, rata-rata biaya produksi batu bara Bukit Asam, US$ 45 per ton. Ditambah estimasi margin sebesar 15%, ongkos bahan bakunya saja sudah US$ 55 per ton, hampir tiga kali lipat dari angka ideal. (Yetede)

Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat sebanyak 27 persen desa di Indonesia menghadapi masalah lingkungan yang serius. Hal itu disebabkan oleh praktik ekonomi dan bisnis yang kerap kali mengekploitasi alam dan mengabaikan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. "23 ribuan desa itu mengalami masalah yang serius, dalam hal keterkaitannya dengan ekonomi dan kegiatan bisnis," kata Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, saat merilis hasil penelitian Membangun Ekonomi Restoratif Di Desa di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2025. Media menjelaskan, 14,88 persen wilayah di Indonesia berbatasan dengan laut, dan lebih dari 24,11 persen berada di kawasan hutan.

Semua mengalami kerusakkan yang parah akibat kegiatan bisnis yang tidak memperhatikan alam. Bahkan, 56 persen dari total desa yang ada di Indonesia tidak meiliki sumber mata air yang layak dan terjadi kekeringan. "Masyarakat terancam kehidupannya dalam beberapa tahun yang akan datang," kata Media, seandainya kondisi tersebut tidak segera diatasi. Padahal, lanjut Media, lebih dari 23 ribu desa memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ekonomi restoratif. Ekonomi restoratif merupakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya memikirkan bagaimana caranya menghasilkan sesuatu dari alam, tetapi juga memulihkan kerusakan ekosistem yang ditimbulkan. (Yetede)