Pemerintah meyakini Indonesia mampu tidak impor beras hingga tahun depan. Syaratnya, produktivitas tanaman padi terjaga dan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog memadai. Karena itu, pemerintah mendorong dua hal agar syarat itu terpenuhi, yakni pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu serta Bulog dapat menyerap minimal 2 juta ton dari potensi surplus 3,59 juta ton setara beras di Januari-April 2025. Menurut Menko Pangan Zullkifli Hasan, merujuk proyeksi BPS, produksi beras nasional Januari-April 2025 mencapai 13,95 juta ton, rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Janruari-April 2019. Sementara, konsumsi beras sekitar 2,6 juta ton per bulan atau 10,4 juta ton di Januari-April 2025. Artinya, Indonesia akan surplus 3 juta ton setara beras di Januari-April 2025.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menyebut, angka surplus beras di Januari-April tahun ini akan mencapai 3,59 juta ton. "Ini kabar gembira. Kalau tahun ini Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton setara beras itu enggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan stok beras kita aman. Kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,"ungkap Menko Zulkifli. Salah satu pendukung terwujudnya surplus beras itu adalah pupuk bersubsidi yang terdistribusi dengan baik. Tersedianya pupuk sebelum waktu tanam akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Karena itu, selain mendorong Bulog menyerap minimal 2 juta ton surplus beras di Januari-April2025, pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi agar RI benar-benar tidak impor beras lagi hingga 2026. (Yetede)

Kemendag dan Satgas Pangan Polri mulai menyelidiki kasus Minyakita tak sesuai takaran, yang melibatkan tiga perusahaan pengemasan Minyakita di Depok, Kudus, dan Tangerang. Kasus itu bermula dari video Minyakita berkapasitas 750 mililiter yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Pada Sabtu (8/3) Mentan, Andi Amran Sulaiman menemukan kemasan 1 liter Minyakita yang hanya berisi 750-800 mililiter minyak goreng saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya, Lenteng Agung, Jaksel. Minyakita tak sesuai takaran dijual di pasaran Rp 18.000 per liter. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita kemasan 1 liter Rp 15.700. Berdasarkan laporan Kementan dan Satgas Pangan, Minyakita tersebut diedarkan tiga perusahaan, yaitu PT Artha Eka Global Asia di Depok, Jabar; Koperasi Terpadu Nusantara di Kudus, Jateng; dan PT Tunas Agro Indolestari di Tangerang, Banten.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan, ketiga perusahaan itu bergerak di bidang pengemasan ulang (repacking) minyak goreng. Sebenarnya Kemendag sedang mengawasi salah satu perusahaan yang berada di Tangerang. Kemendag juga telah memulai penyelidikan atas ketiga perusahaan tersebut, mulai dari kelengkapan dokumen, pengumpulan barang bukti, hingga mengecek pusat produksinya. ”Saat ini, proses pendalaman penyelidikan tengah berjalan. Jika terbukti melanggar Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, kami akan menindaknya sesuai ketentuan,” ujar Moga, Senin (10/3). (Yoga)

Proyek gasifikasi batu bara yang lama tak terdengar kembali mencuat. Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal mendorong pengolahan batu bara menjadi gas dimethyl ether (DME) berlanjut. Cara yang akan dipakai Bahlil adalah mendukung pendanaan proyek konversi benda padat batu bara menjadi gas. "Salah satu pemodalnya adalah Danantara," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025. Menurut Bahlil, konversi batu bara menjadi gas itu merupakan salah satu bentuk penghiliran sumber daya alam. Kali ini, ia mengklaim, akan memakai pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.

Bahlil menyebutkan proyek DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa mengatakan produksi DME dengan bahan baku batu bara tidak layak secara ekonomi. Pada studi kelayakan pengelolaan batu bara menjadi DME yang dirancang PT Bukit Asam Tbk bersama perusahaan AS, Air Products and Chemicals, Inc. yang memulai kerja sama sejak 2019 itu menargetkan produksi DME sebanyak 1,4 juta ton, yang hasilnya bakal diserap PT Pertamina untuk mengganti sebagian kebutuhan elpiji domestik.  

Ongkos produksi mengubah batu bara menjadi gas terlalu tinggi sehingga harganya mahal. Saat itu perusahaan menargetkan bisa menghasilkan DME dengan harga US$ 400 per ton, lebih rendah dari elpiji yang harganya berada di kisaran US$ 500 per ton. Untuk membuat DME yang harganya bersaing dengan elpiji, perusahaan harus bisa mendapatkan harga batu bara di US$ 15-20 per ton. Sementara, rata-rata biaya produksi batu bara Bukit Asam, US$ 45 per ton. Ditambah estimasi margin sebesar 15%, ongkos bahan bakunya saja sudah US$ 55 per ton, hampir tiga kali lipat dari angka ideal. (Yetede)

Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat sebanyak 27 persen desa di Indonesia menghadapi masalah lingkungan yang serius. Hal itu disebabkan oleh praktik ekonomi dan bisnis yang kerap kali mengekploitasi alam dan mengabaikan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. "23 ribuan desa itu mengalami masalah yang serius, dalam hal keterkaitannya dengan ekonomi dan kegiatan bisnis," kata Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, saat merilis hasil penelitian Membangun Ekonomi Restoratif Di Desa di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2025. Media menjelaskan, 14,88 persen wilayah di Indonesia berbatasan dengan laut, dan lebih dari 24,11 persen berada di kawasan hutan.

Semua mengalami kerusakkan yang parah akibat kegiatan bisnis yang tidak memperhatikan alam. Bahkan, 56 persen dari total desa yang ada di Indonesia tidak meiliki sumber mata air yang layak dan terjadi kekeringan. "Masyarakat terancam kehidupannya dalam beberapa tahun yang akan datang," kata Media, seandainya kondisi tersebut tidak segera diatasi. Padahal, lanjut Media, lebih dari 23 ribu desa memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ekonomi restoratif. Ekonomi restoratif merupakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya memikirkan bagaimana caranya menghasilkan sesuatu dari alam, tetapi juga memulihkan kerusakan ekosistem yang ditimbulkan. (Yetede)

Harga gula di pasar internasional kembali melonjak setelah turun sepanjang tiga bulan beruntun. Kekhawatiran terhadap mengetatnya pasokan gula dunia, terutama dari India dan Brasil, menjadi pemicunya. Di Indonesia, harga gula juga tinggi di atas harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan sebesar Rp 17.500 per kg, akibat lonjakan permintaan selama Ramadhan 2025 di tengah belum mulainya musim giling tebu. Pada Jumat (7/3) di Roma, Italia, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) merilis, indeks harga pangan dunia pada Februari 2025 sebesar 126,1 atau naik 1,6 % secara bulanan, didorong lonjakan harga gula, minyak nabati, dan susu dunia. Indeks harga gula dunia pada Februari 2025 sebesar 118,5. Naik 6,6 % secara bulanan setelah sepanjang tiga bulan berturut-turut turun. Namun, angka itu lebih rendah 15,8 % dibanding indeks Februari 2024.

Merujuk Data Harga Komoditas (The Pink Sheet) Bank Dunia, harga rerata gula dunia pada Februari 2025 sebesar 0,41 USD per kg atau Rp 6.682 per kg, hampir mendekati rerata harga gula pada 2024, di 0,45 USD per kg, tetapi belum setinggi rerata harga 2023 yang mencapai 0,54 USD per kg. ”Kenaikan harga gula didorong kekhawatiran pelaku pasar atas pasokan gula global yang lebih ketat pada musim 2024-2025, terutama dari India dan Brasil. Dampak perubahan cuaca dan pengalihan penggunaan tebu untuk bioetanol menjadi pemicunya,” sebut FAO. Organisasi Gula Internasional (ISO) memperkirakan produksi gula dunia pada 2024/2025 turun 1,1 % menjadi 179,29 juta ton. ISO juga menyebutkan, penurunan produksi gula dunia disebabkan penurunan produksi gula di India dan Brasil. Brasil dan India merupakan negara produsen gula terbesar pertama dan kedua dunia. (Yoga)

Beberapa emiten batu bara yang masuk konstituen IDX High Dividend 20 mulai mengirimkan tanda-tanda pembagian dividen tahun buku 2024. Tak ketinggalan, emiten small cap juga menyebut sudah menyiapkan dana bila pemegang saham merestui pembagian dividen. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dan PT United Tractors Tbk (UNTR) serta PT Bukit Asam Thk (PTBA) adalah tiga diantara IDXHIDIV20 yang sudah bicara perihal dividen. Direktur Indo Tambangraya Megah, Yulius Kurniawan Gozali menyampaikan bahwa performa ITMG pada semester Il-2024 tercatat dua kali lipat lebih baik dari semester pertama. Mestinya, hal ini bisa dibaca secara jeli oleh para pelaku pasar. Di sisi lain, BNI Sekuritas dalam risetnya yang dipublikasi memperkirakan, ITMG bakalmengucurkan dividen final sebesar Rp 293 persaham dengan rasio dan yield 60% dan 12.5%.

Adapun, UNTR diprediksi membagi dividen interim sebesar Rp 729 per saham dan final Rp1.456 per saham, sehingga totalnya Rp 2.184 per saham. Total rasio dan yield dividen UNTR masing-masing 43% dan 8,8%. Merujuk laporan keuangan konsolidasian. ITMG membukukan laba bersih pada full year2024 sebesar USS 374 juta. Jika dikomparasikanberdasarkan semester, laba ITMG pada semester II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar US$ 245 juta, daripada laba semester l-2024 sebesar US$ 129 juta. "Mudah-mudahan dividen yang diumumkan ITMG nanti cukup atraktif bagi para pemegang saham. Rencananya, kami akan menggelar RUPS pertengahan April," ujar Yulius. Besaran rasio pembayaran dividennya (dividend payout ratio/DPR) diestimasikan berada di level 60-70%. (Yetede)

Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina-KKKS untuk periode 2018—2023 dengan memeriksa empat saksi, dua di antaranya adalah mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji dan Ego Syahrial. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara terhadap tersangka Yoki Firnandi Cs. Selain kedua mantan pejabat tersebut, dua saksi lainnya adalah CJ, Analyst Light Distillato Trading di PT Pertamina, dan AYM, Koordinator Pengawasan BBM BPH Migas. Kasus ini melibatkan kerjasama antara penyelenggara negara dan broker dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan Jampidsusu segera menyelesaikan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina tahun 2018-2023. Dalam jumpa pers, Kamis (6/3) Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan, hingga saat ini tidak ada hal baru dalam penyidikan kasus tersebut ataupun tersangka baru. Sebaliknya, Burhanuddin telah memerintahkan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah untuk segera merampungkan penyidikan perkara itu. ”Sehingga masyarakat lebih tenang lagi. Apalagi, menghadapi hari-hari raya, begitu,” kata Burhanuddin. Untuk itu, ia juga memerintahkan Jampidsus untuk segera menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara, dibantu BPK. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, jumlah kerugian keuangan negara Rp 193,7 triliun yang sudah pernah dirilis sebelumnya merupakan penghitungan sementara penyidik.

Saat ini hal itu masih diperiksa oleh auditor dari BPK dan akan diumumkan secara resmi nanti. Febrie tidak membenarkan kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara tersebut. Saat ini total terdapat sembilan tersangka, yakni enam orang dari anak perusahaan Pertamina dan tiga orang dari swasta. Padahal, proses hukum kasus belum sepenuhnya jelas. Di antaranya mengenai sosok sesungguhnya di balik pemufakatan jahat yang melibatkan jajaran direksi anak perusahaan Pertamina dan pihak swasta serta kemana aliran uang Rp 193,7 triliun yang disebut sebagai kerugian keuangan negara. Kerugian negara diperkirakan Rp 193,7 triliun yang terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker Rp 2,7 triliun, kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sebesar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi pada 2023 sebesar Rp 21 triliun. (Yoga)