;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Pemerintah Longgarkan Pajak Emas, Siapa Untung?

06 Mar 2025
Pemerintah berencana memberikan stimulus bagi industri emas untuk mendorong pertumbuhan sektor bullion dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Salah satu langkah yang diambil adalah sinkronisasi aturan perpajakan, terutama terkait PPh 22 atas transaksi penjualan emas antara produsen dan bullion bank.

Menurut Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, regulasi perpajakan terhadap emas sudah diatur dalam PMK Nomor 48 Tahun 2023. Dalam aturan ini, emas batangan untuk cadangan devisa negara tidak dikenakan PPN, sementara pembelian untuk kepentingan lain tetap dikenakan pajak dengan beberapa insentif.

Raden menilai, bullion bank yang mulai beroperasi pada Februari 2025 seharusnya tidak menjadi objek PPN, karena perannya mirip dengan Bank Indonesia dalam membeli emas batangan.

Meskipun akan ada relaksasi pajak, Raden memperkirakan dampaknya terhadap penerimaan pajak tidak akan signifikan. Justru, penerimaan pajak bisa meningkat jika Ditjen Pajak bekerja sama dengan bullion bank untuk memperoleh data wajib pajak penyimpan emas, sehingga dapat mengklarifikasi kepatuhan pajak dalam SPT tahunan.

Sementara itu, Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, merekomendasikan dua opsi kebijakan. Pertama, PPh 22 atas transaksi emas dengan bullion bank harus adil agar menciptakan level playing field yang setara. Kedua, transaksi dengan bullion bank dapat dikecualikan dari PPh 22 berdasarkan diskresi yang dimiliki Menteri Keuangan.

Meskipun sinkronisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi emas, efektivitasnya bergantung pada kerja sama pemerintah dengan industri bullion serta pemantauan kepatuhan pajak.

Solusi Atasi Banjir dibutuhkan untuk Jabodetabek

05 Mar 2025

Banjir menerpa wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam dua hari terakhir. Ribuan warga terdampak dan terpaksa mengungsi. Sebagian aktivitas ekonomi dan keseharian warga lumpuh. Banjir di beberapa wilayah metropolitan menjadi peringatan pentingnya solusi pengendalian banjir secara komprehensif. Hujan deras sejak Senin hingga Selasa (3-4/3/2025) di hulu sungai dan wilayah Jabodetabek mengakibatkan banjir parah di beberapa wilayah. Di Jakarta, banjir berasal dari luapan Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Krukut. Sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim paling terdampak banjir, terutama di Rawajati, Pejaten Timur, dan Gedong, yang dekat Kali Ciliwung. Ketinggian banjir di wilayah itu ada yang mencapai 3 meter, memaksa ratusan warga mengungsi.

Sementara, luapan air Kali Bekasi membanjiri nyaris seluruh wilayah Kota Bekasi, Jabar. Aktivitas warga tersendat karena permukiman hingga pusat perbelanjaan terendam banjir. Kali Bekasi meluap karena hujan deras di kawasan hulu, Bogor, Jabar, serta hujan lokal di Kota Bekasi. Setidaknya tujuh kecamatan kebanjiran hingga Selasa (4/3) sore. Pondok Gede Permai dan Villa Jatirasa paling terdampak banjir. Dua perumahan ini persis di bantaran kali dengan pemisah tanggul tembok setinggi 2 meter. Ratusan warga dievakuasi, sebagian bertahan di lantai dua rumah. Ketua RT 004 RW 008 Pondok Gede Permai, Tugimin, mengatakan, hujan deras bukan satu-satunya pemicu banjir. Kali Bekasi di kawasan perumahannya makin dangkal dan belum dikeruk.

Banjir juga menerjang pusat perekonomian, salah satunya Mega Bekasi Hypermall. Luapan Kali Bekasi menjebol tanggul dan merendam lantai dasar mal. Oscar (41) pedagang di lantai dasar menyebut aktivitas perekonomian di mal itu lumpuh. Banjir kali ini yang kedua melanda mal tersebut. Banjir sebelumnya terjadi tahun 2017. Luapan Kali Bekasi juga menutupi Jalan Raya Pekayon hingga PT Jasamarga Transjawa Tol mengalihkan kendaraan yang menuju Gerbang Tol Bekasi Barat, karena luapan terus membanjiri hingga menutup Jalan Raya Pekayon dan berimbas pada antrean kendaraan di Jalan Ahmad Yani hingga akses Gerbang Tol Bekasi Barat Satelit.

Merespons banjir di Jabodetabek, pemerintah mengutamakan penanganan penyelamatan masyarakat yang terdampak. Operasi modifikasi cuaca bakal ditambah. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan telah menggelar rakor bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mengatasi banjir yang melanda sebagian wilayah Jabodetabek. Dalam rapat itu disepakati, pemerintah mengutamakan penanganan penyelamatan masyarakat yang terjebak banjir serta menambah operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di kawasan hulu dan hilir. Apalagi, BMKG memperkirakan curah hujan tinggi masih akan melanda wilayah Jabodetabek hingga awal pecan kedua Maret. (Yoga)


Butuh Konsolidasi dan Koordinasi yang Komprehensif

05 Mar 2025
Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan konsolidasi dan korodinasi yang lebih komprehensif dalam upaya pengendalian harga bahan kebutuhan pokok atau pangan. Konsolidasi komprehensif dari sektor hulu hingga hilir diperlukan agar ketersediaan maupun stabilitas harga bahan kebutuhan pokok bisa diwujudkan secara lebih jangka panjang atau berkelanjutan. Selama ini, konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lebih banyak berfokus pada pengawasan alur distribusi barang yang notabene berada di level hilir. Sementara konsolidasi dan koordinasi di level hulu terkait dengan proses produksi komoditas pangan dibutuhkan, dinilai masih sangat kurang. Peneliti dan ekonomi senior Yusuf Rendy Manilet menilai, pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini melalui TPIP dan TPID tidaklah sepenuhnya keliru. Hanya saja,  dalam konteks untuk memastikan ketersediaan komoditas  strategis, konsolidasi maupun koordinasi juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa produksi komoditas pangan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah. (Yetede)

United Tractors Memangkas Bisnis di Bidang Pertambangan Batu Bara

05 Mar 2025

Emiten Grup Astra, PT United Tractors Tbk (UNTR) membuktikan komitmennya untuk mengurangi bisnis batu bara perseroan, dengan menjual tambang batu bara di Kalimantan. UNTR lewat anak usahanya, PT Tuah Turangga Agung (TTA), menjual seluruh kepemilikan saham di PT Borneo Berkat Makmur (BBM) kepada PT Reswara Minergi Hartama (RMH), entitas anak PT ABM Investama Tbk (ABMM), senilai US$ 34,2 juta atau Rp 561,99 miliar. BBM saat ini merupakan pemegang 60% saham PT Piranti Jaya Utama (PJU), perusahaan tambang batu bara dengan luas konsesi 4.800 hektare di Desa Barunang, Kabupaten Kapuas, Kalteng.

Pada tanggal 3 Maret 2025, Tuah Turangga Agung menandatangan Perjanjian jual beli saham (PPJB) dengan Reswara, dimana 100% saham milik Tuah Turangga dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Borneo Berkat Makmur. Setelah pemenuhan persyaratan pendahuluan atas transaksi, RMH secara tidak langsung menguasai 60% saham PJU yang dimilik oleh BBM," kata Corporate Secretary United Tractors, Sara K Loebis dalam keterangan resminya, Selasa(4/3/2025). Tujuan transaksi tersebut untuk merampingkan lini bisnis tambang batu bara perseroan, dalam rangka menjalankan proses operasi yang terfokus, efektif, dan optimal. (Yetede)


BMKG: Puncak Cuaca Ekstrem Diprediksi 11 Maret

05 Mar 2025

Cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi di beberapa daerah Indonesia diperkirakan masih akan berlangsung hingga sepekan ke depan, dengan puncaknya pada 11 Maret 2025. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengingatkan bahwa fenomena cuaca ekstrem ini berpotensi menyebabkan banjir, longsor, dan angin kencang. Dwikorita juga meminta agar pihak-pihak terkait segera mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk waspada terhadap banjir, melakukan penutupan sementara di jembatan yang rawan banjir, serta mitigasi lereng yang rawan longsor. Selain itu, prakiraan cuaca pada 4–6 Maret 2025 diprediksi didominasi oleh hujan ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang, sehingga peningkatan kewaspadaan sangat diperlukan.


Ekspansi Jadi Senjata Baru AKRA Hadapi Tantangan

05 Mar 2025
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menargetkan laba bersih Rp 2,6 triliun di 2025, didorong oleh ekspansi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BP-AKR dan penjualan lahan industri di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).

Analis Indy Naila dari Edvisor Profina Visindo menilai strategi ekspansi SPBU AKRA bisa sukses karena permintaan bahan bakar tetap tinggi. Namun, fluktuasi harga minyak masih menjadi risiko bagi margin keuntungan AKRA. Sementara itu, segmen lahan industri memiliki potensi besar, terutama jika AKRA bisa menarik investor asing. Tantangan utama adalah regulasi dan proses penjualan lahan yang membutuhkan waktu.

Bob Setiadi dari CGS International Sekuritas melihat bisnis perdagangan dan distribusi AKRA masih menghadapi tantangan. Ia menurunkan asumsi volume penjualan BBM sebesar 1% dan memperkirakan penjualan lahan JIIPE di 2025-2026 hanya 80 hektare. Meski begitu, Bob tetap memperkirakan pendapatan AKRA tumbuh tipis menjadi Rp 38,75 triliun di 2025, dengan laba bersih mencapai Rp 2,4 triliun.

Sementara itu, Niko Pandowo dari Sucor Sekuritas lebih optimistis, memperkirakan penjualan lahan JIIPE bisa mencapai 100 hektare di 2025. Selain itu, tiga penyewa utama di JIIPE, yaitu Freeport, Xinyi Glass, dan Zhejiang Hailiang, diperkirakan mulai beroperasi di semester II-2025, yang bisa meningkatkan pendapatan AKRA.

Regulasi pemerintah yang berencana mengurangi subsidi bahan bakar pada 2027 bisa menjadi katalis positif bagi AKRA sebagai distributor BBM non-subsidi. Niko mempertahankan rekomendasi buy dengan target harga Rp 1.530 per saham, Bob memberi rating add dengan target harga Rp 1.460, sementara Indy menyarankan buy on weakness dengan target Rp 1.500.

AKRA masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik, tetapi perlu menghadapi tantangan dari fluktuasi harga minyak, regulasi, dan perlambatan penjualan lahan industri.

Memaksimalkan Minyak Mentah Dalam Negeri

04 Mar 2025

PT Pertamina Persero berjanji akan memaksimalkan pemanfaatan minyak mentah yang diproduksi dari dalam negeri sebagai komitmen swadaya energi Indonesia. Sementara kebutuhan impor yang masih harus dipenuhi akan dilanjutkan dengan evaluasi tata kelola produksi dan perdagangannya. Dirut PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/3) menyampaikan, pihaknya mendapatkan mandat swasembada energi dari Presiden Prabowo. Mereka didorong untuk memaksimalkan penyerapan minyak mentah dalam negeri. ”Ketika kita memberikan prioritas untuk pengolahan dalam negeri, sudah barang tentu untuk ekspor akan kita kurangi ataupun tidak ada karena akan diolah di dalam negeri,” ungkap Simon.

Kendati demikian, ia mengakui, Indonesia saat ini masih harus mengekspor 40 % minyak mentah. Pertamina mampu memproduksinya sekitar 400.000 barel per hari. Adapun kebutuhan minyak menyentuh 1,6 juta barel sehari. Dengan kebutuhan impor yang besar, lanjut Simon, Pertamina akan berupaya memperbaiki tata kelola produksi dan perdagangan mereka. Perbaikan itu terutama dilakukan setelah pengungkapan kasus oleh Kejagung terkait pengadaan minyak mentah dan produk kilang yang menyeret beberapa pejabat Pertamina. Kasus itu terkait dugaan praktik impor minyak mentah melalui broker dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding minyak produksi dalam negeri periode 2018-2023. Total kerugian diperkirakan Rp 193,7 triliun. (Yoga)


Minyak Goreng mengalami Inflasi Tahunan sampai 10,97 Persen

04 Mar 2025

Indonesia mengalami deflasi baik secara bulanan maupun tahunan pada Februari 2025. Kendati begitu, terdapat satu komoditas dengan tingkat inflasi tahunan mencapai 10,97 %, yakni minyak goreng. BPS, Senin (3/3) merilis, tingkat deflasi bulanan dan tahunan Indonesia pada Februari 2025 masing-masing sebesar 0,48 % dan 0,09 %. Komoditas yang berandil besar terhadap deflasi itu antara lain tarif listrik, beras, daging ayam ras, bawang merah, tomat, dan cabai merah. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, tarif listrik merupakan komoditas yang paling dominan berkontribusi terhadap deflasi tersebut.

Pada Februari 2025, tariff listrik mengalami deflasi 21,03 % secara bulanan dan 46,45 % secara tahunan. Komoditas yang harganya diatur pemerintah tersebut berkontribusi terhadap deflasi sebesar 0,67 % secara bulanan dan 2,16 % secara tahunan, lantaran pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50 % pada Januari-Februari 2025. ”Dengan begitu,faktor utama deflasi pada Februari 2025 bukan penurunan daya beli masyarakat, melainkan diskon tarif listrik. Deflasi tersebut juga ditopang penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, dan  tomat,” katanya.

Meskipun terjadi deflasi pada Februari 2025, masih ada beberapa komoditas yang mengalami inflasi. Salah satunya adalah minyak goreng yang mengalami inflasi tahunan 10,97 % dengan andil 0,13 %. Pemicunya adalah kenaikan harga Minyakita. Kompas mencatat, harga Minyakita merangkak naik sejak Juni 2024. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per akhir Februari 2025, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.200 per liter, lebih tinggi 6,4 % disbanding Juni 2024, juga lebih tinggi 8,72 % dari harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang ditetapkan Kemendag Rp 15.700 per liter. (Yoga)


Momentum Kuat Pengendalian Harga di Ramadhan

04 Mar 2025
Deflasi beruntun selama Januari-Februari 2025 menjadi momentum kuat pengendalian harga barang selama periode Ramadan dan  Lebaran. Kalaupun pada Maret 2025 terjadi inflasi,  besarannya diprediksi rendah, hanya 0,1% secara bulanan (month to month/mtm). Akan tetapi, deflasi juga menjadi alarm bagi masyarakat lemah. Apalagi, untuk kali pertama dalam 25 tahun terjadi deflasi tahunan yakni pada Februari lalu. Ini menandakan belanja masyarakat melambat. Sejalan dengan itu, masyarakat diprediksi tidak agresif  berbelanja selama Ramadan dan Lebaran. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Lebaran diprediksi tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Hal itu patut diwaspadai pemerintah, karena ledakan belanja Lebaran diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi deflasi bulanan disebabkan tarif listrik dan harga pangan. Itu terlihat pada komponen harga diatur pemerintah yang mencetak deflasi 0% dan 18,59%. Secara bulanan, tarif listrik menyumbang deflasi  0,67%, daging ayam ras 0,06%, bawang 0,05%, cabai merah 0,04%, dan cabai rawit 0,02% pada Februari 2025. Adapun komoditas penyumbang deflasi tahunan adalah tarif listrik sebesar 2,16%, lalu beras 0,11%, dan tomat 0,11%, cabai merah 0,11%, dan daging ayam ras 0,02%. (Yetede)

Laba Emiten Batu Bara Turun

04 Mar 2025
Emiten baru batu bara milik konglomerat Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat distribusi kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 922,64 juta atau setara Rp15,25 triliun pada tahun 2024, turun 25,51% dibanding tahun sebelumnya (year on year/yoy) US$ 1,24 miliar, Penurunan laba juga terjadi pada emiten baru bara milik pengusaha Garibaldi 'Boy Thohir'.  PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) menjadi US$ 436,65 juta atau setara Rp7,22 triliun pada 2024.  Manajeman Bayan Resources dalam keterangan resminyua, Senin (3/3/2025) mengungkapkan, penyusutan laba bersih pada 2024 sejalan dengan berkurangnya penjualan perseroan turun 19,13% dari US$ 75,8 per ton di 2023 menjadi US$ 61,3 per ton pada 2024. Hal itu membuat pendapatan perseroan turun 3,77% yoy dari US$ 3,58 miliar menjadi US$ 3,45 miliar atau Rp56,97 triliun pada 2024. Penurunan pendapatan terjadi, meski volume penjualan batu bara perseroan naik 19,07% dari 47,2 juta ton menjadi 56,2 juta ton. Dengan produksi batu bara perseroan naik 14,48% dari 49,7 juta ton menjadi 66,9 juta ton. (Yetede)