Ekosistem bank emas yang diresmikan Presiden Prabowo, Rabu (26/2) ditujukan untuk menghemat devisa dan meningkatkan stabilitas negara. Pemerintah menjamin sistem keuangan bank emas aman. Presiden Prabowo meresmikan layanan bank emas di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia dari The Gade Tower, Jakarta, Rabu. Presiden Prabowo menjelaskan, sepanjang Februari 2025 sudah dilakukan beberapa kebijakan strategis untuk menuju kemajuan ekonomi dan kemandirian Indonesia. Pertama, pengumuman kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban simpanan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri pada 17 Februari lalu.

Langkah yang akan berlaku di Indonesia mulai 1 Maret 2025 ini sudah banyak diterapkan negara lain. Dengan kewajiban menyimpan DHE sumber daya alam mulai Maret 2025, diperkirakan ada tambahan devisa senilai 80 miliar USD di tahun 2025. Langkah kedua adalah peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang akan mengelola total aset senilai 900 miliar USD. Danantara, disebut Prabowo, akan memungkinkan Indonesia mempercepat pembangunan industri hilirisasi secara signifikan.

”Ternyata kekayaan kita besar, potensi kita besar. Pengelolaan kita harus lebih cerdas, lebih teliti, lebih hati-hati, dan transparan,” kata Presiden. Kini, layanan bank emas diresmikan. Hal ini disebut Presiden sebagai pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan cadangan emas nomor enam sedunia sudah selayaknya memperbaiki ekosistem emasnya. ”Kita harap ini mempercepat tabungan emas dan meningkatkan cadangan emas kita,” kata Presiden. Selain itu, menurut Prabowo, pembenahan ekosistem emas di dalam negeri diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto Indonesia sampai Rp 204 triliun dan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru. (Yoga)

Peluncuran bank emas, BPI Danantara, dan mandatori penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% di dalam negeri merupakan ikhtiar Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Ketiga kebijakan strategis ini dirilis Februari ini dirilis Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Bank emas beroperasi berdasarkan Peraturan OJK  (POJK) Nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Dalam regulasi ini, bank emas memiliki beberapa kegiatan usaha utama yang berkaitan dengan emas, diantaranya simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penilitian, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Saat ini, LJK yang memiliki layanan emas baru Penggadaian dan PT Bank Sayariah Indonesia Tbk (BSI). LJK lain bisa juga masuk bisnis ini asal punya modal minimal Rp 14 triliun. Kehadiran bank emas yang diyakini  memberikan manfaat besar bagi ekonomi. Hitungan pemerintah, bank emas bakal menambah produk domestik bruto (PDB) Rp245 triliun, menyerap 1,8 juta tenaga kerja, meningkatkan sekaligus menghemat devisa, dan menjaga stabilitas moneter. Cadangan emas nasional diharapkan meningkat setelah bank Indonesia beroperasi. Sebab, terjadi integritas bisnis dari huku ke hilir yang melibatkan para penambang hingga level distributor. (Yetede)]

Kehadiran bank emas atau bullion bank di Indonesia, yang diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap industri keuangan tanah air. Dengan semakin beragamnya produk layanan keuangan yang berbasis emas, layanan ini berpotensi memperluas ekosistem emas di Indonesia dan mendorong inklusi keuangan, terutama dalam penggunaan emas sebagai aset dasar.

Sejauh ini, PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) telah memenuhi persyaratan modal untuk menjadi bullion bank sesuai dengan peraturan OJK (POJK No. 17/2024). Kehadiran bullion bank memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi dengan emas, seperti jual beli emas, penyimpanan emas di bank kustodi, serta menjadikannya sebagai alternatif investasi dan instrumen hedging.

Dampak positif lainnya termasuk peningkatan efisiensi perdagangan emas, penguatan cadangan devisa, dan stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, kehadiran bullion bank dapat mendukung industri tambang dan pengolahan emas, serta menekan perdagangan emas ilegal. Secara keseluruhan, langkah strategis ini diprediksi akan meningkatkan daya saing ekonomi nasional Indonesia dengan memanfaatkan potensi emas yang ada di dalam negeri. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, juga optimis bahwa layanan ini akan semakin meluas, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Kasus korupsi yang menjerat anak usaha Grup Pertamina menimbulkan pertanyaan publik terkait tata kelola niaga BBM, terutama dugaan pengoplosan Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92). Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Mufti Mubarok, menegaskan bahwa jika dugaan ini terbukti, maka masyarakat berhak menggugat Pertamina melalui class action, karena hak konsumen atas produk sesuai spesifikasi telah dilanggar.

Pemangku kepentingan dalam industri sawit nasional menanti dialog RI-Uni Eropa (UE), menyusul adopsi laporan Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menyatakan UE terbukti mendiskriminasi minyak sawit dan produk turunannya. Dalam pernyataan, Selasa (25/2), Perwakilan Tetap RI di Geneva mengungkap adopsi itu. Adopsi dilakukan di sela pertemuan regular badan penyelesaian sengketa atau DSB pada WTO. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono mengatakan, langkah selanjutnya adalah apakah RI akan melakukan pembicaraan dengan UE untuk menindaklanjuti keputusan Panel WTO tersebut. Kecuali jika laporan panel itu diajukan banding, maka laporan tersebut harus diadopsi Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu 60 hari ke depan.

”Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat antara RI dan UE. Kemudian, UE akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban (sesuai rekomendasi) WTO-nya,” tutur Eddy. Laporan akhir Panel WTO diedarkan pada awal Januari 2025. Dalam laporan itu, WTO menyatakan UE memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biodiesel dari sawit Indonesia dibandingkan dengan bahan bakar nabati produksi UE yang berbahan baku biji rapeseed dan bunga matahari. Panel WTO juga menilai UE gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biodiesel dari sawit ndonesia dengan kategori ILUC risiko tinggi. Selain itu, Panel WTO juga melihat ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi ILUC berisiko rendah. (Yoga)

Pada Senin (24/2) siang, Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan diganjar penghargaan di ajang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau Proper oleh KLH. Pada malam harinya, Riva ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina 2018-2023. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar, di Jakarta, Selasa (25/2), mengungkapkan, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada 2018-2023, negara mengalami sejumlah kerugian, mulai dari ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, pemberian kompensasi, serta pemberian subsidi oleh pemerintah.

Qohar menuturkan, Pertamina mengimpor minyak mentah dengan harga tiga kali lebih tinggi dari harga minyak mentah yang diproduksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Selain itu, impor produk BBM juga melalui broker. Akibat harga pokok yang tinggi, produk BBM yang dijual ke masyarakat menjadi sangat tinggi sehingga masyarakat tak mampu membeli. Agar masyarakat dapat mengakses, pemerintah akhirnya turun tangan memberi subsidi dan kompensasi. ”Akibatnya, uang APBN tergerus. Yang seharusnya (harga) minyak itu enggak tinggi, APBN-nya tidak banyak tergerus karena subsidi yang diberikan tidak terlalu tinggi.  Atau mungkin tidak perlu subsidi barang kali kalau memang harganya murah dan wajar sehingga dijual ke masyarakat murah dan masyarakat tidak keberatan,” tutur Qohar.

Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina periode 2018-2023 tersebut, total kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun, berasal dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sebesar Rp 2,7 triliun, kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sebesar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi pada 2023 sebesar Rp 21 triliun. Terkait hal itu, Kejaksaan juga mendalami dugaan terjadinya pengoplosan (blending) untuk produk BBM yang dibeli Pertamina. Dalam perkara tersebut, PT Pertamina Patra Niaga membayar seharga RON 92 untuk produk BBM dengan RON 90 atau bahkan lebih rendah. Produk itu kemudian dicampur di depo menjadi produk RON 92. (Yoga)

PT Pertamina (persero) berjanji akan bekerja dengan Kejagung terkait proses hukum terhadap empat pejabatnya yang terjerat kasus dugaan korupsi. Perkara ini merujuk adanya dugaan manipulasi harga dan kualitas dalam impor bahan bakar minyak untuk ritel periode 2018-2024 yang merugikan negara senilai Rp 193,7 triliun. ”Pertamina menghormati Kejagung dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Pertamina siap bekerja sama dengan apparat berwenang dan berharap proses hukum berjalan lancar dengan mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Selasa (25/2).

Pertamina Grup berkomitmen menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip good corporate governance dan peraturan berlaku. ”Terkait produk, masyarakat tidak perlu khawatir karena kualitas produk dicek secara berkala sesuai prosedur yang berlaku. Terkait kasus hukum ini, Pertamina juga menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa,” tuturnya. Kejagung melalui siaran pers pada Senin (24/2) malam mengumumkan penetapan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018-2023 pada PT Pertamina (Persero), perusahaan subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Empat dari tujuh tersangka adalah empat pejabat PT Pertamina (persero). Mereka adalah RS selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga, SDS sebagai Direktur Feedstock and Product Optimisasi PT Kilang Pertamina Internasional. Lalu, YF selaku Dirut PT Pertamina International Shipping dan AP sebagai VP Feedstock PT Kilang Pertamina internasional. Tiga tersangka lain di luar Pertamina adalah MKAN, Beneficiary Owner PT Navigation Khatulistiwa; DW sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ, Komisaris Jenggala Maritim yang juga menjabat sebagai Dirut PT Orbit Terminal Merak. (Yoga)

Ditengah tingginya animo masyarakat berinvestasi logam mulia emas, pemerintah resmi meluncurkan bank emas atau bullion bank hari ini. Hadirnya Bullion bank dinilai tepat waktu, mengingat harga emas global terus mengkilap didorong ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya permintaan aset lindungi nilai. Pada Selasa (25/2/2025), harga logam mulia emas tembus Rp 1,7 juta per gram, naik 13% dibandingkan dengan akhir tahun 2024 atau secara year to date (ytd). Saat ini, terdapat dua lembaga jasa keuangan (LJK) yang akan menjalankan kegiatan usaha bulion bank, yakni PT penggadaian yang merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Kemudian, PT Bank Syariah Indonesia (BS(), kedua LJK ini telah mendapatkan lisensi dari OJK. LJK bank emas juga akan berada di bawah pengawasan OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, segala persiapam peluncuran bank emas telah dimatangkan. "Mudah-mudahan nggak akan ada masalah sama sekali, kalau saya lihat persiapan sudah sangat baik dan apa yang dicita-citakan betul-betul tercapai pengelolaan aset emas kita secara lebih baik lagi," kata Dian. Ke depan, prospek bisnis bullion bank diperkirakan semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, usaha bullion dapat memaksimalkan added value dari sumber daya emas yang dimiliki masyarakat. Pengembangan usaha bullion akan memberikan keuntungan bagi pihak ketiga, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, serta LJK. (Yetede)