Bank Indonesia (BI) melalui gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menginginkan agar sektor pertanian menggunakan teknologi untuk menjaga tingkat inflasi. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Gubernur BI Doni P Joewono dalam kegiatan  GNPIP Jawa di Yogayakarta. Dia berpendapat, jika salah satu kendala yang dialami pertanian adalah fluktuasi pasokan yang siginifikan. Pasokan tersedia melimpah ketika musim panen, bahkan hingga kelebihan pasokan atau oversupply. Sebaliknya, ketika masa tanam, terjadi kelangkaan pasokan. "Kami mendorong ini (penggunaan teknologi). Kalau di Jakarta, ada yang disebut Controlled Atmosphere Storage (CAS). Kita harus berpikir agar semua daerah memiliki teknologi ini," kata Doni. Upaya GNPIP pada 2024 telah memberikan hasil yang positif terhadap tingkat inflasi. Sebagai catatan, inflasi pada tahun 2024 sebesar 1,54% (year-on-year/yoy). Tahun ini, BI menekankan tantangan cuaca, disparatis harga antarwilayah, dan pengelolaan pascapanen perlu dicermati dengan baik. Maka, melalui koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi  Daerah (TPIP dan TPID) Jawa bersama kementerian lembaga (K/L), GNPIP kali ini merumuskan sejumlah  rekomondasi dalam pengendalian inflasi. (Yetede)

PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan gas hingga BBM yang permintaannya berpotensi meningkat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri aman. Khusus kebutuhan gas rumah tangga, Pertamina perlu menjamin ketersediaan elpiji bersubsidi 3 kg agar tidak lagi terjadi masalah distribusi seperti beberapa waktu lalu. Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyampaikan hal tersebut dalam salah satu agenda rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2). Ia menjelaskan, menyambut masa Ramadhan dan Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada awal hingga akhir Maret 2025, Pertamina memfokuskan layanan energi di enam sektor, yaitu rumah tangga, transportasi air, transportasi udara, transportasi darat, industri, dan sarana fasilitas untuk mendukung pengoperasian layanan.

”Di sektor rumah tangga, kami akan menyiapkan 6.517 agen (elpiji), 5.400 di antaranya beroperasi 24 jam,” ujar Riva. Pihaknya memprediksi permintaan elpiji untuk rumah tangga akan naik 6,7 % menjadi 30.926 metrik ton per hari pada periode Ramadhan-Idul Fitri. Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan 273.242 pangkalan elpiji bersubsidi (PSO) dan 97.993 outlet elpiji non-PSO. Selain itu, ada 212 agen minyak tanah yang mencakup 197 PSO dan 15 non-PSO. Terkini, ada sekitar 370.000 sub pangkalan yang mengecer elpiji bersubsidi yang sudah masuk ke sistem Merchant Applications Pertamina (MAP). Meski demikian, untuk pengecer yang sudah beroperasi, tetapi belum terdaftar, akan tetap didukung Pertamina untuk menyuplai elpiji 3 kilogram (kg), yang biasa disebut gas ”melon” tersebut. Saat ini, Riva mencatat, ada sekitar 2 juta pengecer yang sedang dalam proses pendaftaran. ”Oleh karena itu, kami memastikan bahwa di masa pelayanan Ramadhan dan Idul Fitri, pelayanan untuk elpiji 3 kg akan berjalan dengan lancar, insya Allah,” katanya. (Yoga)

Pemerintah akan menggelar operasi pasar besar-besaran di seluruh Indonesia mulai pekan depan untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan pada Ramadhan-Lebaran 2025. Komoditas pangan yang disasar                                                                        antara lain beras, minyak goreng, bawang putih, daging, dan gula. Mentan, Andi Amran Sulaiman menyatakan itu seusai Rapat Koordinasi Terbatas tentang Stabilisasi Stok dan Harga Pangan pada Ramadhan-Lebaran 2025 di Kementan, Jakarta, Rabu (19/2). Rapatitu dihadiri perwakilan kementerian/lembaga dan pelaku usaha sektor pangan. Menurut Amran, operasi pasar sejumlah pangan pokok itu tidak hanya digelar di Jakarta, tetapi secara masif di seluruh Indonesia. Stok pangan pemerintah masih kuat dan aman untuk menggelar operasi pasar tersebut.

”Stok beras pemerintah saat ini, misalnya, mencapai 2 juta ton. Kami juga telah menyiapkan stok Minyakita sebanyak 70.000 ton,” ujarnya. Pada 12 Februari 2025, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memfasilitasi kerja sama Bulog dan ID Food dengan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Bulog sanggup menstok Minyakita sebanyak 50.000 ton dan ID Food 20.000 ton paling lambat pada 19 Februari 2025. Amran menjelaskan, operasi pasar itu akan dikoordinasikan oleh Kepala Bapanas dan dilaksanakan oleh Perum Bulog, ID Food, serta PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia dilibatkan karena memiliki 4.800 kantor hingga pelosok desa sehingga mampu mendistribusikan bahan-bahan pangan ke seluruh Indonesia. (Yoga)

Reforma agraria bukan cuma membagikan sertifikat tanah. Banyak persoalan pertanahan yang mendesak untuk diselesaikan, mulai dari ketimpangan penguasaan tanah hingga konflik lahan tak berkesudahan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan hanya 1 % populasi masyarakat menguasai 68 % tanah di Indonesia. Sementara, 17 juta petani gurem rata-rata hanya menguasai kurang dari 0,5 hektar lahan. Ketimpangan ini terus terjadi meskipun rezim pemerintahan silih berganti. Pemerintah justru lebih terfokus pada program pembagian sertifikat tanah. Padahal, masyarakat, terutama petani kecil, sangat menantikan keadilan agraria yang dapat membuka jalan untuk hidup lebih sejahtera.

Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan, sertifikasi tanah memang dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait kepemilikan atau penguasaan lahan. Namun, reforma agraria lebih dari sekadar kerja-kerja administratif di bidang pertanahan. ”Reforma agraria adalah upaya sistematis negara untuk melakukan restrukturisasi penguasaan tanah, dari yang sebelumnya sangat timpang menjadi lebih merata dan berkeadilan,” ujarnya dalam Asia Land Forum di Jakarta, Rabu (19/2). Karena itu, redistribusi tanah harus ditingkatkan. Sasarannya adalah memberikan tanah kepada buruh tani, petani penggarap, dan petani kecil dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektar. (Yoga)