Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap investasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat dialokasika  pada sektor industri non migas atau manufaktur. Juru Bicara  Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, menerangkan, investasi Danantara sebesar US$ 20 miliar akan dialokasi ke sejumlah proyek industrialisasi. "Kami berharap bahwa Danantara pemerintah akan mengalokasikan investasi untuk industri pengelolaan non migas atau industri manufaktur," kata dia. Febri mengaku, pihaknya telah menyiapkan beberapa industri, diantaranya hilirisasi petrokimia, hilirisasi komoditas lainnya yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa alokasi investasi Danantara dapat dikucurkan pada industri berada diantara industri hulu dan hilir. "Kami berharap investasi dari Danantara bisa dialokasikan di pohon-pohon industri yang bolong-bolong tersebut," ungkap Febri. IKI Februari 2025 tercatat di level 53,15, naik 0,2 poin dibanding Januari yang sebesar 53,10. Dari 23 subsektor industri pengelohan  yang dianalis, terdapat 21 subsektor kontraksi. Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 97,7% terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas kuartal IV 2024. (Yetede)

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan bahwa BBM yang beredar di masyarakat sudah sesuai standar masing-masing. Kualitas dan spesifikasi bahan bakar yang didapat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen. ”Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi, tidak ada masalah,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (26/2). Bahlil menambahkan, minyak produksi dalam negeri dengan kualitas baik dapat dicampur dengan kualitas yang sedikit di bawahnya. Pencampuran itu agar sesuai dengan spesifikasi kilang yang ada di Indonesia. Pencampurannya pun harus dilakukan di dalam negeri.

”Pencampuran BBM itu sah dilakukan. Namun, kualitas dan spesifikasi yang dihasilkan harus sama,” katanya. Kekhawatiran tentang kualitas BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) mencuat dan menjadi perbincangan publik. Hal ini menyusul dugaan kasus korupsi pengadaan minyak mentah dan BBM yang diusut Kejaksaan Agung (Kompas.id, 26/2/2025). Masalah runtuhnya kepercayaan masyarakat pada produk BBM tanpa subsidi pun ditanggapi Presiden. ”Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” ujar Presiden. Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengemukakan, dugaan korupsi yang diusut Kejagung telah menimbulkan keraguan publik terhadap kualitas BBM yang selama ini mereka gunakan. (Yoga)

Ekosistem bank emas yang diresmikan Presiden Prabowo, Rabu (26/2) ditujukan untuk menghemat devisa dan meningkatkan stabilitas negara. Pemerintah menjamin sistem keuangan bank emas aman. Presiden Prabowo meresmikan layanan bank emas di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia dari The Gade Tower, Jakarta, Rabu. Presiden Prabowo menjelaskan, sepanjang Februari 2025 sudah dilakukan beberapa kebijakan strategis untuk menuju kemajuan ekonomi dan kemandirian Indonesia. Pertama, pengumuman kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban simpanan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri pada 17 Februari lalu.

Langkah yang akan berlaku di Indonesia mulai 1 Maret 2025 ini sudah banyak diterapkan negara lain. Dengan kewajiban menyimpan DHE sumber daya alam mulai Maret 2025, diperkirakan ada tambahan devisa senilai 80 miliar USD di tahun 2025. Langkah kedua adalah peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang akan mengelola total aset senilai 900 miliar USD. Danantara, disebut Prabowo, akan memungkinkan Indonesia mempercepat pembangunan industri hilirisasi secara signifikan.

”Ternyata kekayaan kita besar, potensi kita besar. Pengelolaan kita harus lebih cerdas, lebih teliti, lebih hati-hati, dan transparan,” kata Presiden. Kini, layanan bank emas diresmikan. Hal ini disebut Presiden sebagai pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan cadangan emas nomor enam sedunia sudah selayaknya memperbaiki ekosistem emasnya. ”Kita harap ini mempercepat tabungan emas dan meningkatkan cadangan emas kita,” kata Presiden. Selain itu, menurut Prabowo, pembenahan ekosistem emas di dalam negeri diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto Indonesia sampai Rp 204 triliun dan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru. (Yoga)

Peluncuran bank emas, BPI Danantara, dan mandatori penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% di dalam negeri merupakan ikhtiar Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Ketiga kebijakan strategis ini dirilis Februari ini dirilis Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Bank emas beroperasi berdasarkan Peraturan OJK  (POJK) Nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Dalam regulasi ini, bank emas memiliki beberapa kegiatan usaha utama yang berkaitan dengan emas, diantaranya simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penilitian, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Saat ini, LJK yang memiliki layanan emas baru Penggadaian dan PT Bank Sayariah Indonesia Tbk (BSI). LJK lain bisa juga masuk bisnis ini asal punya modal minimal Rp 14 triliun. Kehadiran bank emas yang diyakini  memberikan manfaat besar bagi ekonomi. Hitungan pemerintah, bank emas bakal menambah produk domestik bruto (PDB) Rp245 triliun, menyerap 1,8 juta tenaga kerja, meningkatkan sekaligus menghemat devisa, dan menjaga stabilitas moneter. Cadangan emas nasional diharapkan meningkat setelah bank Indonesia beroperasi. Sebab, terjadi integritas bisnis dari huku ke hilir yang melibatkan para penambang hingga level distributor. (Yetede)]

Kehadiran bank emas atau bullion bank di Indonesia, yang diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap industri keuangan tanah air. Dengan semakin beragamnya produk layanan keuangan yang berbasis emas, layanan ini berpotensi memperluas ekosistem emas di Indonesia dan mendorong inklusi keuangan, terutama dalam penggunaan emas sebagai aset dasar.

Sejauh ini, PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) telah memenuhi persyaratan modal untuk menjadi bullion bank sesuai dengan peraturan OJK (POJK No. 17/2024). Kehadiran bullion bank memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi dengan emas, seperti jual beli emas, penyimpanan emas di bank kustodi, serta menjadikannya sebagai alternatif investasi dan instrumen hedging.

Dampak positif lainnya termasuk peningkatan efisiensi perdagangan emas, penguatan cadangan devisa, dan stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, kehadiran bullion bank dapat mendukung industri tambang dan pengolahan emas, serta menekan perdagangan emas ilegal. Secara keseluruhan, langkah strategis ini diprediksi akan meningkatkan daya saing ekonomi nasional Indonesia dengan memanfaatkan potensi emas yang ada di dalam negeri. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, juga optimis bahwa layanan ini akan semakin meluas, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.