Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempertimbangkan untuk mengimpor daging kerbau dari Pakistan setelah harga daging kerbau asal India terus mengalami kenaikan yang signifikan. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa pemerintah akan mengimpor sebanyak 100.000 ton daging kerbau, dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) dan PT Berdikari masing-masing mendapatkan kuota impor 50.000 ton.

Arief juga mengungkapkan bahwa harga daging kerbau dari India telah naik hampir dua kali lipat menjadi US$4,8 per kilogram, yang membuat pemerintah mencari alternatif pemasok lain. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah Pakistan, meskipun harga dari negara tersebut masih perlu diverifikasi. Arief menekankan pentingnya membuka peluang impor dari berbagai negara untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat, sambil memastikan jaminan halal, bebas penyakit, dan memenuhi standar kualitas.

Selain itu, pemerintah juga berencana mengimpor 100.000 ton daging sapi dari negara-negara seperti Australia, Brasil, dan New Zealand untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Stok yang melimpah, baik di pemerintah maupun masyarakat, membuat Indonesia jauh dari situasi darurat beras seperti yang dialami Filipina. Apalagi, Indonesia mulai bulan ini hingga April nanti memasuki masa puncak panen raya yang membuka peluang bagi pemerintah melalui Perum Bulog meningkatkan cadangan beras nasional sebesar-besarnya dari pasar dalam negeri. Di sisi lain, rerata nasional harga  beras di tingkat konsumen saat ini juga relatif terkendali. Merujuk Proyeksi Neraca Pangan nasional (PNPN) untuk Januari-Desember 2025 yang dikelola Badan Pangan Agency (Bapanas/NFA) dan diperbaharui 21 Januari 2025, Indonesiua memiliki stok akhir 2024  untuk beras sebesar 8.148.451 ton yang menjadi stok awal 2025. Dalam PNPN itu, total ketersediaan beras nasional 2025 sebesar 40.954.150 ton (stok awal tahun 8.148.451) ton, produksi dalam negeri 32.291.394 ton, dan rencana impor 514.305 ton) dengan total kebutuhan 2025 sebanyak 30.975.843 ton (kebutuhan bulanan 2.581.320 ton/harian 84.865 ton), sehingga stok akhir  2025 sekitar 9.978.306 ton. Pemerintah sudah memutuskan tidak impor beras melalui kanal Perum Bulog tahun ini demi mencapai swasembada pangan, artinya rencana impor dalam PNPN itu ditujukan untuk beras khusus. (Yetede)

Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan bank emas alias bullion bank yang akan dirilis pada 26 Februari 2025. Selain PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI, industri jasa keuangan lainnya juga bisa tergabung. Presiden, di sela-sela keterangan pers terkait kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor SDA (DHE SDA) di dalam negeri, berkata, pemerintah akan membentuk bank emas untuk pertama kalinya di Indonesia. Tujuannya agar emas yang ditambang dan diproduksi di dalam negeri tidak mengalir ke luar. ”Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia,” kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2).

Ketentuan mengenai pembentukan bank emas itu telah diamanatkan oleh UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK). Pengaturan dan pengawasan bisnis bank emas itu berada di bawah OJK. Pasal 130 UU P2SK menyebutkan, layanan bulion  merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Pasal 131 UU P2SK mengatur, lembaga jasa keuangan yang menjalankan usaha bullion wajib mengantongi izin OJK.

OJK juga telah mengeluarkanPeraturan OJK No 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Regulasi ini mengatur cakupan kegiatan usaha, persyaratan penyelenggaraan kegiatan usaha, mekanisme perizinan, tahap pelaksanaan kegiatan usaha, dan penerapan prinsip kegiatan usaha bank emas. Hingga 12 Februari 2025, OJK telah menerbitkan izin usaha bank bulion kepada BSI untuk produk perdagangan emas dan penitipan emas. Sebelumnya, perizinanterkait bisnis emas juga telah diberikan OJK kepada Pegadaian pada 22 Desember 2024. (Yoga)

Kapasitas penyimpanan konsentrat tembaga menjadi perhatian utama Freeport Indonesia, terutama karena belum keluarnya izin ekspor yang menyebabkan penumpukan konsentrat di fasilitas penyimpanan mereka. Perusahaan ini menghadapi kesulitan operasional akibat kebakaran pada smelter baru mereka pada Oktober 2024, yang mengakibatkan penurunan produksi dan permintaan perpanjangan izin ekspor. Meskipun izin ekspor konsentrat tembaga Freeport berakhir pada 31 Desember 2024, pemerintah, melalui Kementerian ESDM, mendukung kemungkinan perpanjangan izin ekspor dengan syarat tertentu, salah satunya adalah percepatan perbaikan smelter yang terbakar.

Namun, meskipun ada dukungan dari pemerintah, proses ini tetap menimbulkan dilema. Pemberian izin ekspor kembali dapat bertentangan dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, namun karena risiko kerugian besar, pemerintah terpaksa memberikan izin tersebut. Bisman Bhaktiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi, menilai bahwa meskipun hal ini bukan solusi ideal, pemberian izin ekspor tetap diperlukan untuk menghindari dampak negatif terhadap industri dan ekonomi. Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi pembangunan smelter agar masalah serupa tidak terulang di masa depan.

Kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) berpotensi tumbuh di tahun 2025, didukung oleh kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Analis Phintraco Sekuritas, Muhamad Heru Mustofa, memproyeksikan kinerja PGAS akan tetap positif karena pemulihan permintaan dan kenaikan harga gas alam global yang didorong oleh peningkatan ekspor liquefied natural gas (LNG) serta cuaca dingin yang menghambat produksi.

Komisi XII DPR akan mendorong Satuan Tugas Hilirisasi dan ketahanan energi nasional agar membuat kebijakan baterai terintergrasi dari hulu ke hilir. Hal ini merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) pada Senin (17/2/2025). IBC kini telah bertransformasi menjadi New Energy Materials Investment Holding. Bukan lagi Project Development Company. Dengan menyandang status baru ini maka IBC mampu mengoptimalkan berbagai bahan baku mineral dan batu bara di bawah pengelolaan MIND ID. "Kesimpulan ini untuk mengembangkan ekosistem baterai khusunya  yang berbahan baku mineral dari Indonesia dan di produksi di Indonesia," kata pimpinan rapat Bambang Patijaya. Direktur Utama IBC Toto Nugroho memaparkan IBS menjadi New Energy Materials Investment Holding merupakan keputusan  Kementerian BUMN. Perubahan itu ditandai dengan enandatnganan Perjanjian Pemegang Saham (PPS) dengan pemegang saham lainnya seperti PT Inalum, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). "Kami sekarang disebutnya New Energy Materials Holding. Kenapa seperti itu? Karena untuk kita mendapatkan nilai tambah yang paling optimal dari seluruh aset kita, terutama yang di MIND ID, itu banyak sekali baterai materials yang kita bisa optimalkan," ujarnya. (Yetede)

Negara-negara di dunia semakin berambisi memacu investasi menuju ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan beradaptasi semakin responsif menarik investasi berkelanjutan dan menjawab hambatan ekonomi hijau. Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Bidang Perekonomian Edi Pambudi mengemukakan, investasi berkelanjutan merupakan sebuah kebutuhan besar, bukan lagi instrument geopolitik. Bukan hanya menghindari risiko lingkungan, melainkan investasi berkelanjutan membuka semua peluang ekonomi baru. Edi memberikan pidato kunci dalam acara ”Kompas 100 Outlook: Investasi Berkelanjutan di Dalam  Ekosistem Bisnis Global” yang digelar harian Kompas berkolaborasi dengan BEI di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (17/2).

Global Sustainable Investment Alliance 2023 mencatat aset investasi berkelanjutan global telah mencapai 35,3 triliun USD, setara Rp 567 kuadriliun, atau 35 % total aset keuangan global. Kompetisi dalam investasi berkelanjutan sudah memasuki kawasan ASEAN. Kemenko hampir setiap hari menerima investor dari luar negeri yang bicara energi bersih. Bloomberg NEF pada 2023 menyebutkan, transisi energi bersih akan membutuhkan investasi senilai 3,1 triliun USD per tahun hingga 2050. ”Kami melihat negara di sekitar kita semakin ambisius memperbanyak bauran energi bersih sehingga kita harus bersiap untuk beradaptasi dengan situasi yang dinamis,” kata Edi. (Yoga)