Bank emas memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kehadiran bank emas diprediksi dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp245 triliun dan menciptakan sekitar 800.000 lapangan kerja. Bank emas diharapkan dapat memperkuat ekosistem penghiliran emas di Indonesia, memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat, serta berkontribusi sekitar 1,1% terhadap PDB Indonesia pada 2024.

Selain itu, keberadaan bank emas juga berpotensi meningkatkan cadangan devisa Indonesia, karena emas menjadi komoditas yang stabil dan terus naik harganya dalam jangka panjang. Trioksa Siahaan, Head of Research LPPI, menjelaskan bahwa dengan adanya bank emas, Indonesia dapat lebih mudah mendeteksi dan menyimpan logam mulia, yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada perekonomian dan masyarakat.

Ibrahim Assuaibi, pengamat investasi komoditas, menambahkan bahwa bank emas akan melengkapi ekosistem hilirisasi komoditas emas yang sudah dirancang pemerintah, dan akan menjadi alternatif investasi yang menguntungkan bagi masyarakat. Selain itu, bank emas juga dapat menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak.

Secara keseluruhan, bank emas di Indonesia diharapkan dapat memperkuat sektor ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat finansial bagi masyarakat melalui investasi yang menguntungkan.

Harga emas telah mencatatkan rekor tertinggi, melampaui kinerja instrumen investasi lainnya, dengan harga mencapai US$2.938,98 per ounce pada Februari 2025, mengalami kenaikan 12% sepanjang tahun. Kenaikan ini didorong oleh ketidakpastian ekonomi global, aksi belanja bank sentral dunia, dan kebijakan ekonomi Presiden AS, Donald Trump. Emas, sebagai aset safe haven, semakin diminati oleh investor karena ketegangan geopolitik, seperti konflik Rusia-Ukraina, serta dampak kebijakan tarif impor AS. Bank sentral, yang membeli lebih dari 1.000 ton emas pada 2024, berperan besar dalam permintaan logam mulia ini.

Proyeksi harga emas juga menunjukkan potensi kenaikan lebih lanjut, dengan Goldman Sachs memperkirakan harga emas bisa mencapai US$3.100 per ounce pada akhir tahun dan bahkan bisa mencapai US$3.300 per ounce jika ketidakpastian terus berlanjut. Beberapa analis, seperti Andy Nugraha dari PT Dupoin Futures Indonesia, juga mengungkapkan potensi harga emas mencapai US$3.000 pada 2025, didorong oleh kekhawatiran perang dagang dan keinginan bank sentral dunia, terutama dari negara-negara BRICS, untuk mendiversifikasi cadangan devisanya ke emas.

Selain itu, meskipun pasar saham Indonesia dan aset kripto seperti Bitcoin mengalami tekanan, harga emas tetap menunjukkan performa yang solid, menjadikannya pilihan investasi yang menarik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah Indonesia juga merencanakan untuk meresmikan PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai Bullion Bank pada Februari 2025, untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga emas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa izin ekspor konsentrat tembaga Freeport diberikan setelah dilakukan penyidikan mendalam terkait kebakaran smelter yang dianggap sebagai insiden kahar. Pemerintah juga memutuskan untuk mengenakan tarif bea keluar yang lebih tinggi bagi ekspor konsentrat tembaga tersebut. Izin ekspor ini akan diperpanjang hingga Juni 2025, dengan syarat Freeport menyelesaikan perbaikan smelter pada waktu yang ditentukan, jika tidak, sanksi akan dikenakan.

Bahlil menegaskan bahwa keputusan ini mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Meskipun kapasitas produksi smelter hanya beroperasi pada 60%-70%, Freeport tetap diizinkan untuk mengekspor sisa konsentrat tembaga secara bertahap. Ekspor yang direncanakan oleh PT Freeport Indonesia mencapai 1,3 juta ton hingga 2025, dengan nilai mencapai US$5 miliar, di mana US$4 miliar akan menjadi jatah negara.

Selain itu, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin ekspor kepada badan usaha lain yang izin ekspornya telah berakhir pada Desember 2024.

Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung pada 5–7 Februari menghasilkan keputusan penting terkait pengelolaan laut di Indonesia. Salah satu keputusan utama adalah penegasan bahwa kepemilikan laut oleh individu atau perusahaan adalah haram dan bertentangan dengan prinsip syariat. PBNU menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan laut untuk kepentingan tertentu, namun pengelolaannya harus tetap berada di bawah kendali negara dan tidak boleh dialihkan menjadi milik perseorangan atau perusahaan.

Keputusan ini sejalan dengan ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang mengatur kedaulatan negara kepulauan atas wilayah laut. NU mengkritik praktik pengaplingan laut yang semakin marak, dengan beberapa pihak menggunakan berbagai modus, seperti abrasi atau reklamasi, untuk mengalihkan kepemilikan laut dan menerbitkan sertifikat hak milik atau hak guna bangunan (HGB). Praktik ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap keberadaan laut sebagai "mal al musytarak" yang harus dijaga oleh negara.

Dalam menghadapi pengaplingan laut ini, NU mengimbau pentingnya sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ombudsman, serta pihak lainnya, untuk memastikan kelestarian dan kedaulatan laut Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Nusron Wahid, telah berinisiatif untuk mencabut sertifikat-sertifikat tersebut, yang perlu didukung dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik perampasan ruang laut (ocean grabbing). Keberlanjutan pengelolaan laut yang adil dan sesuai dengan prinsip kedaulatan negara menjadi pesan moral utama dari NU dalam forum tersebut.