Labirin | News & Update

;

Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Resep Lompatan Untuk MBG

17 Feb 2025

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun program itu sempat diragukan sebagian pihak karena keterbatasan anggaran negara, penerima manfaat program ini terus meningkat. Bahkan, ditargetkan 6 juta penerima pada Juli nanti. Program MBG yang dimulai pada6Januari lalu awalnya memiliki jumlah penerima manfaat sebanyak 600.000 siswa yang tersebar di 26 provinsi. Sebagai salah satu janji politik, Presiden Prabowo pun berupaya mengakselerasi program unggulan tersebut. Sekitar satu bulan kemudian, jumlah penerima manfaat bisa mencapai 770.000 siswa atau meningkat 28 persen. Penambahan jumlah penerima manfaat itu pun diungkapkan Presiden Prabowo dalam acara puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). ”Saya diberi tahu bahwa beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak dan akhir bulan Februari sudah sampai1juta. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal,” ujar Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Target yang dicanangkan Presiden, yakni 6 juta penerima manfaat hingga Juli nanti, terbilang sangat tinggi. Hal itu berarti Badan Gizi Nasional (BGN) selaku badan yang mengelola pelaksanaan MBG harus meningkatkan jumlah penerima manfaat hingga 10 kali lipat dari jumlah penerima pada Februari ini, dalam waktu lima bulan. Lantas, apa resep Prabowo untuk akselerasi program ini? Di sejumlah sekolah, program ini dapat disaksikan dengan hadirnya distribusi makanan sehat dan bergizi bagi para pelajar pada pagi atau siang hari. Makanan itu diproduksi oleh 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Presiden menuturkan, program MBG merupakan salah satu program yang eksekusinya cepat. Hal ini lantaran masa transisi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dirinya berjalan mulus. Apalagi, BGN yang bertanggung jawab atas program ini telah dibentuk di era pemerintahan Jokowi. Alhasil, program MBG dapat dimulai pada 79 hari setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. ”Beliau (Jokowi) yang bentuk (BGN) sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober dan Januari kita sudah gelar,” kata Prabowo. Didukung penambahan anggaran dari efisiensi Presiden pun terus berupaya menambah anggaran untuk MBG.

Di awal pemerintahan, anggaran untuk MBG sekitar Rp 71 triliun. Kemudian, jumlahnya terus bertambah menjadi Rp 171 triliun. Penambahan anggaran itu berasal dari kebijakan efisiensi anggaran, lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025. Presiden menuturkan, akan ada tiga kali penghematan anggaran negara. Pada putaran pertama, negara menargetkan penghematan sebesar Rp 306 triliun. Putaran kedua ditargetkan mencapai Rp 308 triliun. Penambahan anggaran untuk MBG juga akan datang dari dividen badan usaha milik negara (BUMN). Dengan demikian, Presiden menargetkan ada penghematan anggaran sekitar Rp 750 triliun. Sebagian dari hasil penghematan itu, sekitar 24 miliar dollar AS atau setara Rp 390 triliun, akan digunakan untuk membiayai program MBG. ”Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan. Mana bisa, uangnya enggak ada. Uangnya ada, Bung,” ujarnya. Presiden mengatakan, rakyat dan anak-anak tidak boleh kelaparan. Apabila ada anak dari kelompok masyarakat kaya sudah kenyang dan makan enak, makanan dari program MBG dapat diberikan kepada orang lain. Namun, Presiden mengingatkan agar jangan menghina makanan yang diberikan oleh negara. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Daerah Kewalahan Menangani TPA

17 Feb 2025

Sejumlah pemerintah daerah kewalahan menangani sampah di wilayahnya. Penanganan sampah memerlukan upaya bersama pemerintah pusat-daerah. Persoalan sampah di sejumlah daerah umumnya seputar masalah tempat pemrosesan akhir (TPA). TPA seharusnya memproses sampah menjadi material ramah lingkungan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 306 dari 550 TPA masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang mencemari lingkungan. Contoh terakhir terjadi di TPA Basirih di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KLH menjatuhkan sanksi administratif kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Basirih karena tidak mengelola sampah sesuai UU Pengelolaan Sampah. TPA Basirih masih menggunakan metode pembuangan terbuka. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup KLH menyegel TPA Basirih per 1 Februari 2025. Sanksi yang diberikan pemerintah pusat ini berdampak pada masalah sampah Kota Banjarmasin.

Dua pekan sejak penutupan TPA Basirih, Jumat (14/2/2025), sampah terlihat menumpuk di beberapa sudut Kota Banjarmasin karena tidak terangkut (Kompas.id, 14/2/2025). Persoalan sampah di Kota Banjarmasin ini juga dialami dan bakal dialami sejumlah kota dan kabupaten lain, seperti TPA Piyungan di Yogyakarta tahun 2024. Hal itu karena Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq akan menindak 306 TPA yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka. UU Pengelolaan Sampah memang mengamanatkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, bukan dengan sistem pembuangan terbuka. Dalam UU tersebut, pemerintah kabupaten dan kota juga diminta memantau dan mengevaluasi secara berkala setiap enam bulan selama 20 tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Kita mendukung kebijakan pemerintah pusat yang menyegel 306 TPA tersebut agar pemerintah daerah serius mengelola sampahnya. Sanksi penyegelan TPA Basirih, misalnya, membuat Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina membuat kebijakan menindaklanjuti penyegelan TPA Basirih. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Menjalar pada Ganggu Investasi ke Pendidikan

17 Feb 2025

Sejak akhir pekan lalu, jagat dunia maya gencar dengan tagar yang menyerukan kondisi darurat pendidikan Indonesia terkait pemangkasan anggaran pendidikan, baik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Selain tanda peringatan darurat dengan gambar Garuda merah, tagar #SaveKIPKuliah dan #Darurat Pendidikan juga ramai diperbincangkan di media sosial. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan, pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. ”Jangan biarkan anak-anak dan mahasiswa Indonesia menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” kata Ubaid, Minggu (16/2/2025), di Jakarta. Ubaid menilai, kebijakan anggaran pendidikan saat ini mengindikasikan lemahnya komitmen pemerintah terhadap pendidikan.

Pemotongan anggaran, inkonsistensi pernyataan antarkementerian, dan berkurangnya jumlah penerima bantuan pendidikan merupakan bentuk nyata dari ketidakseriusan pemerintah dalam memastikan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Pemangkasan anggaran pemerintah seharusnya untuk semakin mendukung penguatan sektor pendidikan. Apalagi, ada mandatory spending minimal 20 persen yang wajib ditunaikan oleh pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945. Dari total anggaran pendidikan tahun 2025 yang mencapai Rp 724 triliun, Kemendikdasmen mendapat alokasi 4,63 persen atau Rp33,5 triliun. Ini menjadi pertanyaan besar mengingat Kemendikdasmen memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan hak pendidikan bagi anak- anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan menjalankan program Wajib Belajar 13 tahun.

Namun disayangkan, pemangksan anggaran pendidikan yang mengemuka justru meresahkan. Utamanya terkait dengan berkurangnya alokasi pada penerimaan beasiswa yang dibutuhkan masyarakat dan pendidik, dari beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan beasiswa lainnya hingga beasiswa studi lanjut dosen. Termasuk juga dukungan kesejahteraan bagi dosen non-PNS. Harus selektif Ubaid mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan anggaran pendidikan agar lebih berpihak pada sektor yang benar-benar membutuhkan, khususnya Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada R Agus Sartono mengemukakan, langkah efisiensi harus dilakukan secara hati-hati agar tak berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pemangkasan harus dilakukan secara selektif. Pengurangan anggaran sebaiknya menyasar pada program yang bersifat administratif, seperti pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, studi banding, seminar, serta tidak berdampak langsung pada mutu pendidikan. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Pembentukan Brigade Pangan dan Pendapatan Petani Indonesia

17 Feb 2025

Pemerintah menargetkan swasembada beras dapat terealisasi pada 2027. Bersamaan dengan itu, pemerintah berupaya menarik generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui pembentukan brigade pangan. Apakah penghasilan menjadi petani itu menggiurkan? Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan TNI menargetkan dapat membentuk 1.755 brigade pangan dengan anggaran sekitar Rp 30 triliun. Setiap brigade terdiri dari 15 pemuda-pemudi yang akan mengelola lahan seluas 200 hektar. Mereka akan bekerja bersama petani lokal dan didampingi pegawai Kementan, TNI, widyaiswara, penyuluh, dosen, dan guru. Brigade pangan itu bertugas mengoptimalkan lahan pertanian, termasuk lahan tidur dan rawa. Lahan-lahan itu tersebar di sejumlah daerah di 11 provinsi, yakni Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Pendapatan setiap petani milenial yang tergabung dalam brigade pangan diperkirakan Rp 10 juta per bulan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, brigade pangan ini menjadi wadah penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, termasuk menumbuhkan petani-petani milenial. Mereka dapat menggarap lahan pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna. Dalam hitungan Amran, pendapatan setiap petani milenial tersebut diperkirakan Rp 10 juta per bulan. Menggiurkan bukan? Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan petani milenial sebagai petani berusia 19-39 tahun yang adaptif terhadap teknologi digital dan inovasi pertanian. Pada 2023 terdapat 6,18 juta petani milenial atau 21,93 persen dari 28,19 juta petani di Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah petani milenial terbanyak, yakni 971.102 orang. Diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan jumlah petani milenial masing-masing 625.807 orang dan 543.044 orang.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan TNI Brigadir Jenderal Ito Hediarto mengatakan, per 10 Februari 2025, TNI bersama Kementan telah menyelesaikan pembentukan brigade pangan sebanyak 1.824 brigade di 11 provinsi. Realisasi pembentukan itu melebihi target, yakni 103,9 persen. Mitra Dari jumlah brigade pangan yang terbentuk, sebanyak 60 persen telah menjalin mitra dengan pemilik lahan. Kelak, sebesar 30 persen hasil panen akan diberikan kepada pemilik lahan, sedangkan 70 persen dikelola brigade pangan. Dari jumlah itu pula, lanjut Ito, sebanyak 92,67 persen brigade pangan telah membuat jadwal tanam, termasuk rencana kebutuhan benih, pupuk, dan sarana-prasarana produksi pertanian. Sebanyak 42 persen brigade pangan juga telah membuat skema usaha tani. ”Kami juga telah memverifikasi daftar kebutuhan mereka. Kami juga mendorong brigade pangan untuk mengakses kredit usaha rakyat (KUR) dari sejumlah bank milik negara, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,” kata Ito. (Yoga)

Lingkungan Hidup

2024, Investasi Lampaui Target dan Serap Ratusan Ribu Tenaga Kerja

17 Feb 2025

Realisasi investasi di Jawa Tengah pada 2024 melampaui target dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Sejumlah langkah dan pelibatan berbagai pihak bakal dilakukan di tahun 2025. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jateng Sakina Rosellasari, Minggu (16/2/2025), menyatakan, pada 2024, Jateng ditargetkan menggaet investasi Rp 80,10 triliun. Realisasinya mencapai Rp 88,44 triliun atau 110,42 persen dari target. Investasi itu terdiri dari penanaman modal asing (PMA) Rp 35,37 triliun, penanaman modal dalam negeri Rp 33,30 triliun, serta usaha mikro dan kecil Rp 19,77 triliun. Khusus PMA, ada lima negara penyumbang tertinggi, yaitu Singapura dengan Rp 8,67 triliun, Hong Kong Rp 8,03 triliun, dan Korea Selatan Rp 5,42 triliun. Selain itu, China dengan Rp 4,26 triliun dan Thailand Rp 1,8 triliun. Realisasi investasi di Jateng pada 2024 juga menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kurun waktu 2020-2023, realisasi investasinya berturut-turut sebesar Rp 56,07 triliun, Rp 59,79 triliun, Rp 68,41 triliun, Rp 72,02 triliun.

Adapun target investasi pada 2025 belum ditentukan besarannya. Sakina menyebut bersama pemerintah kabupaten/kota di Jateng bakal melakukan berbagai hal untuk mendongkrak investasi lebih bergairah. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan, investasi di wilayahnya pada 2024 berhasil menyerap 411.013 tenaga kerja dalam negeri. Jumlah itu menjadi yang terbanyak setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, misalnya, tenaga kerja dalam negeri yang terserap dalam proyek investasi sebanyak 280.643 orang. Sementara itu, pada 2022, tercatat 215.775 tenaga kerja dalam negeri yang terserap. Nana menyebut, investasi di Jateng turut berperan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan turun dari 10,11 persen pada Maret 2024 menjadi 9,58 persen pada September 2024. Angka pengangguran juga turun dari 5,13 persen pada Agustus 2023 menjadi 4,78 persen di Agustus 2024. ”Sejalan itu, pertumbuhan ekonomi di Jateng pada triwulan IV-2024 juga meningkat secara year on year.

Pertumbuhannya dari 4,93 persen menjadi 4,96 persen. Ini cukup signifikan,” ujarnya. Meski trennya positif, Nana menyebut masih akan terus melakukan langkah strategis menarik investor di Jateng. Setidaknya ada enam strategi yang akan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan capaian investasi di Jateng. Ia menyebut, pentingnya memberikan kemudahan berusaha dan meningkatkan iklim investasi, menguatkan daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi. Berikutnya, pemberdayaan UMKM, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan mengembangkan ekonomi sirkuler, serta memeratakan pembangunan dan konektivitas. Pertumbuhan ekonomi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra mengatakan, di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi di Jateng diperkirakan pada 5 persen. Menurut dia, diperlukan sejumlah strategi untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di tahun 2029. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Alokasi Dana yang Digelontorkan Besar, tapi Partisipasi Warga yang Kecil

17 Feb 2025

Satu dekade program Dan Desa, Rp 610 triliun telah digelontorkan untuk kepentingan warga. Penggelontoran dana program ini dimulai pada 2015 dengan anggaran Rp 20,7 triliun. Sementara pada 2024, dana desa yang dikucurkan Rp 71 triliun untuk 75.259 desa di 434 kabupaten/kota. Namun, aliran dana ini tidak diimbangi dengan sosialisasi memadai. Hasil survei Litbang Kompas (4-10 Januari 2025) terhadap 1.000 responden di 38 provinsi menunjukkan, 6 dari 10 warga desa tidak tahu tentang dana desa. Apa pengaruhnya bagi pembangunan desa? Minimnya pengetahuan ini menghambat partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan, yang akhirnya mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Marini (34), warga Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tidak tahu apa itu dana desa. Padahal, ia tinggal tidak jauh dari kantor kepala desa. ”Pernah baca di Facebook, katanya tiap desa dapat Rp 1 miliar, tapi enggak paham uang apa itu,” ujarnya, Selasa (21/1/2025).

Saat ditanya soal pemanfaatan dana desa, Marini menyerahkan sepenuhnya ke kepala desa, asal jalan bagus,tidak banjir, dan kehidupan lancar. ”Yang penting lancar cari makan,” ucapnya. Meskipun desanya sempat heboh dengan kasus korupsi kepala desa, Marini tidak banyak tahu soal kejadian itu. Ternyata, Marini bukan satu-satunya. Survei Litbang Kompas menunjukkan, 75 persen responden tidak tahu atau tidak pernah mendengar tentang kasus korupsi dana desa di daerah mereka. Menanggapi ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berupaya meningkatkan pemahaman warga tentang program Dana Desa melalui menggelar Festival Bangun Desa. Agar lebih menarik, festival melibatkan artis seperti Raffi Ahmad dan Charly van Houten. ”Di acara ini, warga baru sadar ada program Dana Desa. Anak muda pun mulai peduli,” kata Yandri. Acara digelar rutin dua kali sebulan dengan tema berbeda, misalnya Festival Desa Wisata di Jawa Tengah yang menampilkan budaya lokal dan potensi desa.

Selain hiburan, festival ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga agar lebih peduli dan ikut mengawasi dana desa. ”Lewat festival, kami bisa menyisipkan pesan: ’Bapak Ibu, tolong awasi dana desa di sini.’ Kalau hanya pidato formal, sering diabaikan,” kata Yandri. Warga tak dilibatkan Menurut peneliti senior The SMERU Research Institute, Muhammad Syukri, warga mungkin saja melihat hasil pembangunan infrastruktur dari dana desa. Namun, tidak banyak yang tahu berapa dana yang diterima desa, aturan penggunaannya, serta peran Badan Permusyawaratan Desa. Kajian SMERU pada 2023 menunjukkan minimnya akuntabilitas penggunaan dana desa karena warga jarang dilibatkan. ”Dana desa lebih seperti proyek pemerintah pusat di desa, bukan milik warga desa,” ujarnya. Aturan prioritas penggunaan dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat memperkuat kesan ini. Laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota, tetapi tidak ke masyarakat dan tanpa konsekuensi jika diabaikan. (Yoga)

Lingkungan Hidup

BPN Menetapkan HPP Untuk Gabah Kering Panen di Tingkat Petani Sebesar Rp 6.500

17 Feb 2025

BADAN Pangan Nasional menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Aturan ini menjadi sorotan karena berlaku untuk Perum Bulog sekaligus perusahaan penggilingan swasta. Sebelumnya, HPP gabah hanya berlaku untuk Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan langkah ini dibuat untuk melindungi petani dan mempercepat tercapainya swasembada beras. "Spirit pemerintah dalam mewujudkan swasembada dilaksanakan dengan memastikan produsen mampu memperoleh tingkat harga yang baik atas hasil produktivitasnya," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.

Keputusan itu juga bertujuan memaksimalkan serapan gabah dalam negeri menjelang panen raya yang diperkirakan jatuh pada Maret dan April 2025. Serapan gabah dalam negeri perlu dimaksimalkan untuk mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto menghentikan impor beras tahun ini. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas HPP serta Rafaksi Harga Gabah dan Beras, yang menggantikan aturan sebelumnya. Aturan ini diterbitkan pada 12 Januari dan berlaku sejak 15 Januari 2025. Pemerintah telah beberapa kali menaikkan HPP gabah kering panen. Pada 2023, HPP ditetapkan sebesar Rp 4.200 per kilogram, lalu naik menjadi Rp 5.000 per kilogram, kemudian pada 2024 meningkat lagi menjadi Rp 6.000 per kilogram. Tahun ini pemerintah menetapkan HPP gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Arief mengklaim kenaikan HPP ini berdampak positif pada pendapatan petani.

Begitu pula keputusan pemerintah mewajibkan perusahaan swasta membeli dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Dalam aturan sebelumnya, HPP gabah memang hanya mengikat untuk Perum Bulog. Kini perusahaan swasta juga diwajibkan membeli gabah petani seharga Rp 6.500 per kilogram. Penggilingan padi yang tidak membeli sesuai dengan aturan HPP, kata Arief, akan dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha. "Kebijakan ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo," ujarnya, Rabu, 12 Februari 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah mendapat instruksi yang sama dari Prabowo. Berdasarkan instruksi tersebut, Arman lantas menggelar rapat evaluasi dengan direksi Perum Bulog dan Dewan Pengawas Bulog di kantornya pada Ahad, 9 Februari 2025. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan memantau dan memastikan pergerakan harga gabah di seluruh Indonesia sesuai dengan HPP. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pengembang Perumahan Desak Pemerintah Selesaikan Blueprint Peta Jalan Program 3 Juta Rumah.

17 Feb 2025

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera menyelesaikan blueprint peta jalan program 3 juta rumah. Pasalnya, Apersi perlu mengetahui rumusan program pembangunan rumah di desa, kota, dan pesisir, berikut aturan dan ketentuannya. Dengan begitu, Apersi bisa ambil peran yang tepat dalam program tersebut. “Harusnya kementerian ini sudah punya blueprint 3 juta rumah di pedesaan dan di perkotaan. Itu sampai sekarang kami belum tahu,” kata Junaidi saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025. “Belum ada blueprint, kami bekerja belum jelas. Tidak ada acuan.”

Program 3 juta rumah per tahun merupakan program yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024. Prabowo akan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. Karena itu, Prabowo membentuk Kementerian PKP. Sebelumnya, urusan perumahan di era Presiden Jokowi berada di bawah komando Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Belum terbitnya blueprint peta jalan program 3 juta rumah hingga lewat 100 hari kerja pemerintahan Prabowo yang jatuh pada 28 Januari lalu menjadi sorotan Dosen Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga. Terlebih, sejak awal Nirwono sudah mengingatkan agar rencana induk program 3 juta rumah dimatangkan agar program ini terealisasi. Menurut dia, rencana induk diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang program 3 juta rumah, terutama antara pemerintah pusat dengan daerah.

“Bagaimana mau kerja kalau rencana induk belum ada? Ini kan terkait dengan informasi ke daerah yang mau dibangun,” kata Nirwono kepada Tempo. Menurut Nirwono, seharusnya program 3 juta rumah—terutama program 2 juta rumah di pedesaan—sudah dimulai masuk tahap sosialisasi. “Disosialisasikan, dicek benar-benar butuh tidak? Di kota mana, berapa jumlahnya? Itu akan tergambar kalau ada rencana induk,” kata dia. Komisi V DPR RI sudah menagih dokumen peta jalan ataupun blueprint program 3 juta rumah kepada Kementerian PKP saat rapat kerja di DPR pada Selasa, 3 Desember 2024. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda mengatakan blueprint menjadi hal penting untuk memberi kepastian kepada masyarakat. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Kebijakan Baru Penertiban Kawasan Hutan

17 Feb 2025

Permasalahan terkait kebun sawit dalam kawasan hutan di Indonesia masih belum terselesaikan dengan baik. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengumumkan adanya 3,4 juta hektare perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan tanpa izin. Pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan denda administratif, namun proses penyelesaian berjalan lambat. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9/2023 tentang Satuan Tugas Tata Kelola Industri Sawit yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul Peraturan Presiden No. 5/2025 yang memuat aturan baru mengenai penertiban kawasan hutan, yang dinilai menimbulkan ketidakselarasan dengan kebijakan sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan menerbitkan Kepmenhut 36/2025 yang memuat daftar perusahaan perkebunan sawit yang sedang diproses penyelesaiannya atau yang ditolak. Meskipun ada transparansi dalam proses ini, masih ada kekhawatiran tentang bagaimana kebun yang ditolak penyelesaiannya akan dikelola, apakah akan ditebang atau diserahkan kepada entitas bisnis lain. Menteri Kehutanan, Raja Juliantoni, diharapkan dapat memastikan kepastian hukum terkait kebun sawit dalam kawasan hutan dan menjaga konsistensi kebijakan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan pelaku usaha dan investor.

Pemerintah perlu lebih cermat dan konsisten dalam merumuskan kebijakan tentang tata kelola sawit, mengingat industri minyak sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia.

Lingkungan Hidup

Dana Desa Jadi Bancakan Kami Tidak Mau Itu Terjadi

17 Feb 2025

Dana desa disalurkan sejak tahun 2015 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap tahun dikucurkan dana rata-rata Rp 1 miliar untuk setiap desa yang jumlahnya lebih dari 75.000 desa. Namun, di balik dana besar tersebut, korupsi justru menggerogoti keuangan desa. Korupsi di sektor ini bahkan mendominasi kasus korupsi di Indonesia, seperti catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2022 dan 2023. Memasuki satu dekade penyaluran dana desa, bagaimana evaluasi pemerintah terhadap program ini? Peran apa yang diharapkan dari dana desa dalam pembangunan Indonesia ke depan? Untuk mendalami ini, Kompas mewawancarai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Selasa (4/2/2025), di Jakarta.

Berikut cuplikan wawancaranya. Bagaimana evaluasi terhadap 10 tahun dana desa? Selama 10 tahun terakhir, dana desa meningkat signifikan hingga Rp 610 triliun dengan alokasi tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Dana ini membantu pembangunan desa, tetapi masih ada tantangan dalam pengelolaannya. Masalah utama adalah penyalahgunaan dana oleh oknum kepala desa, termasuk untuk judi online dan kepentingan pribadi. Meskipun yang terlibat relatif kecil, praktik ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, kami di Kemendesa dan PDT bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengawasi aliran dana dan memastikan transparansi. Kamitidak mau dana desa jadi bancakan. Komitmen kami menutup celah korupsi serta memastikan dana desa mendukung visi pemerataan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan sesuai Astacita Presiden. Kami mendukung program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa dari Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan digital bagi kepala desa.

Mereka dapat mengajukan aduan atau konsultasi yang akan ditindaklanjuti kejaksaan. Jika ada gangguan dari oknum tertentu, kepala desa bisa lapor ke aparat penegak hukum. Apa rencana ke depan untuk dana desa? Ke depan, dana desa akan difokuskan untuk penggunaan produktif. Sesuai Permendes No 2/2024, minimal 20 persen dana desa harus untuk ketahanan pangan dan berputar menjadi modal. Setiap desa wajib punya BUMDes sesuai potensinya, seperti desa padi, ayam petelur, ikan nila, wisata, ekspor, dan bebas sampah. BUMDes akan menjadi penggerak ekonomi desa dengan skema yang telah disiapkan. Selain itu, BUMDes juga kami arahkan berperan besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 83 juta penerima. Jika satu hari butuh 83 juta butir telur, desa harus menjadi produsen, bukan hanya penonton atau mengandalkan impor. Oleh karena itu, desa harus mengembangkan usaha pangan untuk menyuplai langsung keprogram ini. (Yoga)