Pada Februari 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan masih mencatat deflasi, meskipun tekanan harga mulai meningkat menjelang Ramadan. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, memperkirakan deflasi 0,27% MtM, lebih rendah dibandingkan Januari yang mencapai 0,76% MtM. Sementara itu, inflasi tahunan diperkirakan hanya 0,04% YoY, lebih rendah dari 0,76% YoY di bulan sebelumnya.

Tingkat kepercayaan warga kepada Pertamina diuji akibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina 2018-2023. Suara pengguna yang patah hati bermunculan dan inginkan perbaikan. Antrean kendaraan mengular di salah satu SPBU di Kendari, Sultra, Kamis (27/2) pagi. Datang belakangan, Cepi (33) tetap memarkir kendaraannya di belakang, 13 mobil berderet di depannya untuk membeli bahan bakar Pertalite. ”Biasanya saya langsung ke bagian antrean Pertamax. Ini pertama kali mobil saya mau isi Pertalite meski antre. Sudah telanjur kecewa,” kata karyawan swasta ini. Selama tiga tahun terakhir, ia rutin memakai bahan bakar Pertamax untuk mobilnya yang bermesin 2.000 cc. Bahan bakar RON 92 atau Pertamax dianggap baik dibandingkan Pertalite untuk pembakaran hingga mencegah korosi.

Selain itu, ia berusaha membantu pemerintah dengan tidak membeli bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang merupakan bahan bakar bersubsidi. Akan tetapi, kabar korupsi di lingkungan Pertamina membuatnya shock dan kecewa. Apalagi ada tuduhan, selama 2018-2023 Pertamina membeli bahan bakar RON 90 dan mengoplosnya menjadi RON 92. Ia merasa ditipu oleh negara selama bertahun-tahun. ”Jadi sekarang beli Pertalite saja. Sudah kadung kecewa,” kata perantau asal Jabar ini. Kasus dugaan korupsi tidak dimungkiri membuat salah persepsi di masyarakat terkait kualitas BBM milik Pertamina. Padahal, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, kualitas dan spesifikasi BBM yang beredar di masyarakat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen (Kompas, 27/2/2025). (Yoga)

Kasus korupsi di Pertamina mencengangkan publik. Angka-angka korupsi sangat fantastis. Kita perlu fokus pada tata kelola. Penyidik Kejgung mendalami kasus dugaan korupsi minyak mentah melalui broker periode 2018-2023, yang menggerus APBN. Penyidik menggeledah pihak yang diduga mengetahui mekanisme itu, termasuk rumah pengusaha minyak yang pernah disebut dalam kasus ”papa minta saham”. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (25/2) mengungkapkan, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018-2023, negara mengalami sejumlah kerugian, mulai dari ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, pemberian kompensasi, hingga pemberian subsidi oleh pemerintah (Kompas.id, 25/2/2025).

Berkaca dari korupsi di Pertamina pada masa lalu, sebaiknya aparat berfokus pada tata kelola pengadaan. Masalah ini sudah lama menjadi sorotan, tapi tak pernah tuntas. Penyelidikan mengenai pengadaan bisa dimulai dengan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan dan kualifikasi pemasok. Potensi pihak yang diuntungkan (bila ada penyimpangan) dapat terdeteksi dalam penyelidikan ini. Kasus kali ini harus ditangani dan benar-benar bisa mengungkap para pelaku tindak pidana korupsi. Angka yang sangat fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah, tentu melibatkan banyak pihak dan tak sedikit terkait dengan orang berpengaruh. Aparat harus mengejar tidak hanya pelaksana saja. Ke depan kita berharap Pertamina semakin dikelola secara profesional. Pengungkapan kasus ini menjadi titik awal menyelesaikan berbagai dugaan korupsi di perusahaan itu agar Pertamina benar-benar menjadi perusahaan kelas dunia. (Yoga)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap investasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat dialokasika  pada sektor industri non migas atau manufaktur. Juru Bicara  Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, menerangkan, investasi Danantara sebesar US$ 20 miliar akan dialokasi ke sejumlah proyek industrialisasi. "Kami berharap bahwa Danantara pemerintah akan mengalokasikan investasi untuk industri pengelolaan non migas atau industri manufaktur," kata dia. Febri mengaku, pihaknya telah menyiapkan beberapa industri, diantaranya hilirisasi petrokimia, hilirisasi komoditas lainnya yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa alokasi investasi Danantara dapat dikucurkan pada industri berada diantara industri hulu dan hilir. "Kami berharap investasi dari Danantara bisa dialokasikan di pohon-pohon industri yang bolong-bolong tersebut," ungkap Febri. IKI Februari 2025 tercatat di level 53,15, naik 0,2 poin dibanding Januari yang sebesar 53,10. Dari 23 subsektor industri pengelohan  yang dianalis, terdapat 21 subsektor kontraksi. Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 97,7% terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas kuartal IV 2024. (Yetede)

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan bahwa BBM yang beredar di masyarakat sudah sesuai standar masing-masing. Kualitas dan spesifikasi bahan bakar yang didapat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen. ”Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi, tidak ada masalah,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (26/2). Bahlil menambahkan, minyak produksi dalam negeri dengan kualitas baik dapat dicampur dengan kualitas yang sedikit di bawahnya. Pencampuran itu agar sesuai dengan spesifikasi kilang yang ada di Indonesia. Pencampurannya pun harus dilakukan di dalam negeri.

”Pencampuran BBM itu sah dilakukan. Namun, kualitas dan spesifikasi yang dihasilkan harus sama,” katanya. Kekhawatiran tentang kualitas BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) mencuat dan menjadi perbincangan publik. Hal ini menyusul dugaan kasus korupsi pengadaan minyak mentah dan BBM yang diusut Kejaksaan Agung (Kompas.id, 26/2/2025). Masalah runtuhnya kepercayaan masyarakat pada produk BBM tanpa subsidi pun ditanggapi Presiden. ”Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” ujar Presiden. Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengemukakan, dugaan korupsi yang diusut Kejagung telah menimbulkan keraguan publik terhadap kualitas BBM yang selama ini mereka gunakan. (Yoga)

Ekosistem bank emas yang diresmikan Presiden Prabowo, Rabu (26/2) ditujukan untuk menghemat devisa dan meningkatkan stabilitas negara. Pemerintah menjamin sistem keuangan bank emas aman. Presiden Prabowo meresmikan layanan bank emas di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia dari The Gade Tower, Jakarta, Rabu. Presiden Prabowo menjelaskan, sepanjang Februari 2025 sudah dilakukan beberapa kebijakan strategis untuk menuju kemajuan ekonomi dan kemandirian Indonesia. Pertama, pengumuman kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban simpanan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri pada 17 Februari lalu.

Langkah yang akan berlaku di Indonesia mulai 1 Maret 2025 ini sudah banyak diterapkan negara lain. Dengan kewajiban menyimpan DHE sumber daya alam mulai Maret 2025, diperkirakan ada tambahan devisa senilai 80 miliar USD di tahun 2025. Langkah kedua adalah peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang akan mengelola total aset senilai 900 miliar USD. Danantara, disebut Prabowo, akan memungkinkan Indonesia mempercepat pembangunan industri hilirisasi secara signifikan.

”Ternyata kekayaan kita besar, potensi kita besar. Pengelolaan kita harus lebih cerdas, lebih teliti, lebih hati-hati, dan transparan,” kata Presiden. Kini, layanan bank emas diresmikan. Hal ini disebut Presiden sebagai pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan cadangan emas nomor enam sedunia sudah selayaknya memperbaiki ekosistem emasnya. ”Kita harap ini mempercepat tabungan emas dan meningkatkan cadangan emas kita,” kata Presiden. Selain itu, menurut Prabowo, pembenahan ekosistem emas di dalam negeri diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto Indonesia sampai Rp 204 triliun dan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru. (Yoga)