;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

”Supply-Demand” Produk Tambang butuh Keseimbangan

01 Mar 2025

Neraca produksi pertambangan mineral dan batubara Indonesia perlu perhatian di tengah tren menurunnya harga sejumlah komoditas, seperti nikel dan batubara. Keseimbangan supply and demand perlu dikelola dengan baik sehingga harga nikel tetap menarik di masa mendatang. Catatan Trading Economics terjadi tren penurunan harga nikel dunia. Pada Januari 2023, harga nikel 28.000 USD per ton, tetapi lalu perlahan turun hingga 16.000 USD per ton pada akhir 2023. Harga nikel sebenarnya kembali naik dan mencapai 21.000 USD per ton pada Mei 2024, tetapi kembali turun. Per 24 Februari 2025, harga nikel sekitar 15.000 USD per ton.Penurunan kinerja tahun 2024 dialami PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Sepanjang tahun 2024, perusahaan yang memproduksi nikel dalam matte tersebut mencatatkan laba 57,8 juta USD, turun 78 % dibanding tahun 2023. Hal itu tidak terlepas dari penurunan pendapatan perseroan sebesar 22,9 %, menjadi 950,4 juta USD pada 2024. Kondisi tersebut juga terkait dengan merosotnya harga realisasi rata-rata nickel matte dari 17.329 USD per ton tahun 2023 menjadi 13.086 USD per ton pada 2024. Adapun volume produksi Vale Indonesia meningkat dari 70.728 metrik ton menjadi 71.311 metrik ton pada 2024. Begitu juga pengiriman yang meningkat dari 71.108 metrik ton tahun 2023 menjadi 72.625 metrik ton pada 2024. Pengamat pasar modal, Hans Kwee, menuturkan, kinerjaVale Indonesia memang turun, dengan penurunan pendapatan lebih dari 22 %.

”(Ini) Lebih karena harga nikel dunia turun. Penurunan laba 78 % karena penurunan nilai wajar aset derivatif,” ujar Hans Kwee, Jumat (28/2). Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis, dan Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Mohamad Toha berpandangan, nikel masih terus dibutuhkan. Logam, termasuk nikel, menjadi salah satu produk pertambangan yang dibutuhkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara di dunia. “Dengan catatan. Supply-demand juga harus dikelola dengan baik. Saat ini, kebutuhan nikel dunia sebenarnya naik, tetapi harga turun karena terjadi kelebihan produksi. Sepanjang kita bisa menjaga agar produksi nikel tidak berlebih,tetap menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, maka harga nikel tetap menarik ke depan,” ujar Toha. (Yoga)


Kejagung Kembangkan Penyidikan BBM

01 Mar 2025

Kejaksaan Agung (Kejagung) berpeluang untuk mengembangkan penyidikan dan pemeriksaan dalam kasus korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan akan bergantung pada kebutuhan penyidikan, dan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait tindak pidana tersebut akan dipanggil. Saat ini, Kejagung masih fokus pada pemeriksaan sembilan tersangka, termasuk pejabat tinggi anak usaha Pertamina dan anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza. Penggeledahan juga telah dilakukan di beberapa lokasi, termasuk kantor Pertamina Patra Niaga, rumah tersangka, serta kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik.


Deflasi Bisa Terpotensi Di Bulan Februari 2025

01 Mar 2025
Pada Februari 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan masih mencatat deflasi, meskipun tekanan harga mulai meningkat menjelang Ramadan. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, memperkirakan deflasi 0,27% MtM, lebih rendah dibandingkan Januari yang mencapai 0,76% MtM. Sementara itu, inflasi tahunan diperkirakan hanya 0,04% YoY, lebih rendah dari 0,76% YoY di bulan sebelumnya.

Menurut David, penyebab utama deflasi adalah penurunan harga bahan pokok, diskon tarif listrik, dan stabilnya harga beras, meskipun harga gula pasir naik sedikit. Namun, inflasi inti diprediksi meningkat menjadi 2,47% YoY akibat kenaikan harga emas dan bahan bakar Pertamax.

Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, juga memperkirakan deflasi 0,16% MtM, dengan inflasi tahunan sebesar 0,22% YoY, masih di bawah target Bank Indonesia (1,5%-3,5%). Hosianna menyoroti diskon tarif listrik 50% yang menekan biaya hidup, tetapi kenaikan harga cabai akibat faktor musiman dan emas sebagai aset lindung nilai menahan deflasi lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, memperkirakan deflasi 0,04% MtM, dipicu oleh penurunan harga daging ayam, telur, cabai rawit, dan bawang merah. Namun, kenaikan harga bahan bakar non-subsidi dan normalisasi harga tiket pesawat setelah diskon di Desember-Januari akan memberikan tekanan inflasi ke depan.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai inflasi masih berada dalam target Bank Indonesia, tetapi bisa meningkat jika pemerintah menghentikan diskon tarif listrik dan rupiah mengalami depresiasi, yang dapat menyebabkan imported inflation. Josua memperkirakan inflasi akan meningkat ke 2,33% di akhir 2025, naik dari 1,57% pada 2024.

Meskipun deflasi terjadi pada Februari, inflasi diperkirakan akan meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran, terutama karena kenaikan harga pangan dan permintaan barang/jasa.

Ketidakpercayaan Warga akibat Dugaan Korupsi

28 Feb 2025

Tingkat kepercayaan warga kepada Pertamina diuji akibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina 2018-2023. Suara pengguna yang patah hati bermunculan dan inginkan perbaikan. Antrean kendaraan mengular di salah satu SPBU di Kendari, Sultra, Kamis (27/2) pagi. Datang belakangan, Cepi (33) tetap memarkir kendaraannya di belakang, 13 mobil berderet di depannya untuk membeli bahan bakar Pertalite. ”Biasanya saya langsung ke bagian antrean Pertamax. Ini pertama kali mobil saya mau isi Pertalite meski antre. Sudah telanjur kecewa,” kata karyawan swasta ini. Selama tiga tahun terakhir, ia rutin memakai bahan bakar Pertamax untuk mobilnya yang bermesin 2.000 cc. Bahan bakar RON 92 atau Pertamax dianggap baik dibandingkan Pertalite untuk pembakaran hingga mencegah korosi.

Selain itu, ia berusaha membantu pemerintah dengan tidak membeli bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang merupakan bahan bakar bersubsidi. Akan tetapi, kabar korupsi di lingkungan Pertamina membuatnya shock dan kecewa. Apalagi ada tuduhan, selama 2018-2023 Pertamina membeli bahan bakar RON 90 dan mengoplosnya menjadi RON 92. Ia merasa ditipu oleh negara selama bertahun-tahun. ”Jadi sekarang beli Pertalite saja. Sudah kadung kecewa,” kata perantau asal Jabar ini. Kasus dugaan korupsi tidak dimungkiri membuat salah persepsi di masyarakat terkait kualitas BBM milik Pertamina. Padahal, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, kualitas dan spesifikasi BBM yang beredar di masyarakat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen (Kompas, 27/2/2025). (Yoga)


Pentingnya Pengawasan pada Tata Kelola BBM

28 Feb 2025

Kasus korupsi di Pertamina mencengangkan publik. Angka-angka korupsi sangat fantastis. Kita perlu fokus pada tata kelola. Penyidik Kejgung mendalami kasus dugaan korupsi minyak mentah melalui broker periode 2018-2023, yang menggerus APBN. Penyidik menggeledah pihak yang diduga mengetahui mekanisme itu, termasuk rumah pengusaha minyak yang pernah disebut dalam kasus ”papa minta saham”. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (25/2) mengungkapkan, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018-2023, negara mengalami sejumlah kerugian, mulai dari ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, pemberian kompensasi, hingga pemberian subsidi oleh pemerintah (Kompas.id, 25/2/2025).

Berkaca dari korupsi di Pertamina pada masa lalu, sebaiknya aparat berfokus pada tata kelola pengadaan. Masalah ini sudah lama menjadi sorotan, tapi tak pernah tuntas. Penyelidikan mengenai pengadaan bisa dimulai dengan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan dan kualifikasi pemasok. Potensi pihak yang diuntungkan (bila ada penyimpangan) dapat terdeteksi dalam penyelidikan ini. Kasus kali ini harus ditangani dan benar-benar bisa mengungkap para pelaku tindak pidana korupsi. Angka yang sangat fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah, tentu melibatkan banyak pihak dan tak sedikit terkait dengan orang berpengaruh. Aparat harus mengejar tidak hanya pelaksana saja. Ke depan kita berharap Pertamina semakin dikelola secara profesional. Pengungkapan kasus ini menjadi titik awal menyelesaikan berbagai dugaan korupsi di perusahaan itu agar Pertamina benar-benar menjadi perusahaan kelas dunia. (Yoga)


Kemenperin berharap investasi BPI Danantara Dapat Dialokasikan pada Sektor Industri Non Migas dan Manufaktur

28 Feb 2025
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap investasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat dialokasika  pada sektor industri non migas atau manufaktur. Juru Bicara  Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, menerangkan, investasi Danantara sebesar US$ 20 miliar akan dialokasi ke sejumlah proyek industrialisasi. "Kami berharap bahwa Danantara pemerintah akan mengalokasikan investasi untuk industri pengelolaan non migas atau industri manufaktur," kata dia. Febri mengaku, pihaknya telah menyiapkan beberapa industri, diantaranya hilirisasi petrokimia, hilirisasi komoditas lainnya yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa alokasi investasi Danantara dapat dikucurkan pada industri berada diantara industri hulu dan hilir. "Kami berharap investasi dari Danantara bisa dialokasikan di pohon-pohon industri yang bolong-bolong tersebut," ungkap Febri. IKI Februari 2025 tercatat di level 53,15, naik 0,2 poin dibanding Januari yang sebesar 53,10. Dari 23 subsektor industri pengelohan  yang dianalis, terdapat 21 subsektor kontraksi. Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 97,7% terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas kuartal IV 2024. (Yetede)

Kejaksaan Agung Mengungkap Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

28 Feb 2025
SETELAH Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, mekanisme penyediaan komoditas ini menjadi sorotan. Pasalnya, penyidik menemukan beberapa pemufakatan jahat antara subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang merugikan negara setidaknya Rp 193,7 triliun. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 18 Tahun 2021, Pertamina wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah Indonesia. Aturan tersebut juga mengharuskan Pertamina mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Sebaliknya, KKKS diwajibkan menawarkan produksi minyak mentahnya ke PT Pertamina sebelum diekspor. Jika dalam penawaran itu Pertamina menolak tawaran KKKS, kontraktor baru bisa mendapatkan persetujuan ekspor.

Namun hasil penyelidikan Kejaksaan Agung menemukan adanya kongkalikong antara pejabat subholding Pertamina dan para broker. Diduga tiga direktur subholding PT Pertamina sengaja mengkondisikan dalam rapat optimasi hilir untuk menurunkan produksi kilang sehingga tidak bisa menyerap minyak bumi dalam negeri. Pertamina pun menolak menyerap minyak mentah dari KKKS. Mereka beralasan harga minyak mentah domestik tidak ekonomis dan kualitasnya tak sesuai dengan kapasitas kilang. Akibatnya, KKKS mengekspor produksi minyak mentahnya. Ini menjadi alasan PT Kilang Pertamina Indonesia mengimpor minyak mentah. Itu pula yang menjadi alasan PT Pertamina Patra Niaga mengimpor bahan bakar minyak (BBM)—yang dari sisi harga lebih mahal ketimbang Pertamina mengolah minyak mentah sendiri.

"Dampak adanya impor yang mendominasi pemenuhan kebutuhan minyak mentah adalah harganya menjadi melangit," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025. Kasus ini disebut sudah berlangsung sejak 2018 hingga 2023. Menurut Kejaksaan Agung, subholding Pertamina sengaja menolak produk minyak mentah dalam negeri agar KKKS mendapat persetujuan ekspor. Qohar menyebutkan Pertamina berdalih spesifikasi minyak mentah dari KKKS tidak sesuai dengan kilang. Padahal sebenarnya sudah memenuhi standar dan bisa diolah. Dengan skenario itu, KKKS meraup keuntungan besar melalui ekspor, sedangkan Pertamina justru menanggung biaya lebih tinggi akibat memilih impor. Akibatnya, harga dasar yang menjadi acuan penetapan harga indeks pasar (HIP) BBM meningkat, yang berujung pada membengkaknya anggaran subsidi atau kompensasi BBM. (Yetede)

Dugaan Pertamax Dicampur Pertalite

28 Feb 2025
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai masyarakat berhak mendapat kompensasi dari kasus dugaan korupsi bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan PT Pertamina (Persero). Sebab, dalam kasus tersebut ada dugaan pencampuran atau pengoplosan dalam BBM jenis Pertamax. Jika dugaan tersebut benar terjadi, Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan mengatakan konsumen Pertamina punya hak menuntut ganti rugi. "Masyarakat berhak untuk mendapatkan pemulihan, mulai dari ganti rugi hingga kompensasi," kata Fadhil di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 28 Februari 2025. Menurut Fadhil, seharusnya tidak ada perbedaan kualitas dalam produk yang masyarakat beli. "Yang mana itu seharusnya dijamin kualitasnya dan dijamin penyediaannya bagi masyarakat," ucap dia.

Fadhil menyoroti kemungkinan dampak serta kerugian yang dialami warga sebagai konsumen utama BBM. Maka dari itu, dia menyatakan warga memiliki hak untuk mengambil langkah hukum jika pengoplosan memang benar terjadi. "Untuk mendapatkan pemulihan dan menjamin kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa depan," ujar Fadhil. Saat ini, LBH Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan Pertamax oplosan ini. Hingga 28 Februari 2025, sudah ada setidaknya 426 laporan yang LBH Jakarta terima. Dugaan Pertamax oplosan mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan sembilan tersangka kasus impor minyak. Ada sejumlah petinggi Pertamina yang menjadi tersangka. Mereka adalah Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Selain itu, ada juga Direktur Utama Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. (Yetede)


Momen Haru Perpisahan Keluarga Pendiri Sritex dengan Pekerja

28 Feb 2025
Sukoharjo- Suasana haru menyelimuti momen perpisahan keluarga Lukminto dengan ribuan karyawan dan pekerja PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk yang berlangsung di kawasan pabrik yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat sore, 28 Februari 2025. Tampak dua putra mendiang pendiri Sritex Group Lukminto, yaitu Iwan Setiawan Lukminto yang merupakan Komisaris Utama Sritex dan Iwan Kurniawan Lukminto alias Wawan, selaku Direktur Utama Sritex, berbaur dengan para karyawan mereka yang kini terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Acara perpisahan berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB di tengah hujan yang mengguyur kawasan itu, diawali dengan pidato yang disampaikan oleh Iwan. Ia mengajak agar peristiwa hari ini dapat menjadi momentum yang menjadikan semua pribadi lebih baik. 

"Peristiwa ini kita jadikan momentum juga untuk kembalinya kita yang lebih baik lagi. Lebih kuat lagi. Mungkin dulu ada yang salah. Mungkin dulu ada yang maling kancing baju dan jarum. Dan dosa itu kita kumpulkan terlalu banyak. Saat ini, kita harus melihat diri lagi ada apa," ucap Iwan di hadapan ribuan pekerjanya. Selanjutnya dalam pidato Wawan, pihaknya meminta maaf jika di era kepemimpinannya di Sritex belum bisa membawa banyak perubahan. Terpopuler: Sritex Resmi Dinyatakan Pailit, Sri Mulyani Pamer Naik Hercules hingga Profil Kontroversial di Kabinet Prabowo "58 tahum kita sudah ada di sini. Maaf jika di era saya belum banyak merasakan perubahan.  Tetapi, setiap masalah harus kita hadapi," katanya. 

Ia menyebut setiap orang yang membuat masalah harus dihadapi. Ia pun siap menghadapi siapa pun yang membuat masalah itu.  "Entah itu di pengadilan, entah itu terhadap kurator, siapapun saya hadapi," ungkap Wawan.  Wawan berharap ke depan para mantan karyawannya itu akan terus berkarya. "Pakailah semua ajaran baik dari Sritex untuk menjadi orang yang lebih baik lagi," tutup dia. Dalam momentum perpisahan itu, semua yang hadir kemudian bersama-sama menyanyikan lagu “Kenangan Terindah” yang dipopulerkan oleh grup band Samson.  Suasana semakin terasa haru ketika mereka saling bersalaman, berpelukan sambil mengucapkan salam perpisahan. Tak hanya karyawan wanita, terlihat sejumlah karyawan pria ikut menangis haru. (Yetede)

Menurut Menteri ESDM BBM yang Beredar Sudah Sesuai Standar

27 Feb 2025

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan bahwa BBM yang beredar di masyarakat sudah sesuai standar masing-masing. Kualitas dan spesifikasi bahan bakar yang didapat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen. ”Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi, tidak ada masalah,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (26/2). Bahlil menambahkan, minyak produksi dalam negeri dengan kualitas baik dapat dicampur dengan kualitas yang sedikit di bawahnya. Pencampuran itu agar sesuai dengan spesifikasi kilang yang ada di Indonesia. Pencampurannya pun harus dilakukan di dalam negeri.

”Pencampuran BBM itu sah dilakukan. Namun, kualitas dan spesifikasi yang dihasilkan harus sama,” katanya. Kekhawatiran tentang kualitas BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) mencuat dan menjadi perbincangan publik. Hal ini menyusul dugaan kasus korupsi pengadaan minyak mentah dan BBM yang diusut Kejaksaan Agung (Kompas.id, 26/2/2025). Masalah runtuhnya kepercayaan masyarakat pada produk BBM tanpa subsidi pun ditanggapi Presiden. ”Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” ujar Presiden. Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengemukakan, dugaan korupsi yang diusut Kejagung telah menimbulkan keraguan publik terhadap kualitas BBM yang selama ini mereka gunakan. (Yoga)