Lingkungan Hidup
( 5781 )PNPB Minerba Rp 24 Triliun di Bulan Maret
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan mineral dan batu bara mencapai Rp 24,89 triliun pada awal Maret 2025. Merujuk data Kementerian ESDM per tanggal 17 Maret 2025, perolehan PNBP itu 19,96% dari target tahun ini sebesar Rp 124,71 triliun. PNBP 2025 lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 113,54 triliun. Realisasi PNBP minerba 2024 sebanyak Rp 142,88 triliun. Namun raihan tahun lalu itu lebih rendah dibanding PNBP 2023 sebesar Rp 172,96 triliun. Melemahnya harga batu bara menjadi faktor berkurangnya pundi-pundi pada tahun lalu. Pada 1 Maret kemarin, pemerintah menetapkan aturan yang mewajibkan transaksi ekspor merujuk pada Harga Batu Bara Acuan (HBA). Dengan kebijakan ini maka pemerintah merilis HBA dua kali sebulan. Berbeda dengan sebelumnya yang diumumkan sebulan sekali.
Formula HBA masih mengikuti pola lama yakni merujuk pada nilai transaksi hingga dua bulan sebelumnya. HBA ditetapkan pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan HBA pada 15 Maret 2025 sudah semakin mendekati harga index. Namun, pihaknya masih menanti seperti apa pergerakan HBA beberapa bulan ke depan. "Kita lihat sudah ada improvement. Memang masih perlu dilihat selama beberapa bulan konsistensinya," kata Gita di Jakarta, Selasa(18/3/2025). Gita menerangkan HBA ekspormerupakan instrumen yang dipakai pemerintah dalam setoran pajakmaupun royalti pertambangan. Artinya, pelaku tambang akan menanggung selisih bila transaksi dengan pembeli di bawah HBA. (Yetede)
Kemendag Rutin Pantau Pasar untuk Stabilitas Harga
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan bahwa harga kebutuhan pangan pokok di pasar tetap terjangkau menjelang Lebaran. Menurutnya, meskipun ada fluktuasi harga, terutama untuk cabai rawit yang mencapai harga tinggi, pemerintah terus melakukan pemantauan dan bekerja sama dengan Satgas Pangan serta pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga. Dalam kunjungannya ke Pasar Senen, Jakarta, Budi mencatat bahwa harga daging sapi, ayam, telur, beras, dan minyak goreng masih sesuai dengan harga acuan nasional.
Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, seperti cabai rawit yang disebabkan oleh faktor cuaca. Meski demikian, Budi optimis harga cabai akan turun seiring dengan distribusi dari sentra pemasok di Kediri, Jawa Timur. Dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Lebaran, pemerintah juga melaksanakan operasi pasar subsidi (Opadi) di Jawa Barat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, berharap bahwa Opadi ini dapat meredam lonjakan harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan rendah.
Keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan yang ketat dan berbagai kebijakan intervensi pasar, guna memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjelang Lebaran.
Kenaikan Harga CPO Jadi Momentum bagi Industri
Hadirnya Pabrik Pemurnian Emas di Gresik Memperkuat Hilirisasi
Presiden Prabowo meresmikan pabrik pemurnian logam mulia atau precious
metal refinery PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jatim,
Senin (17/3). Kehadiran pabrik dengan kapasitas produksi 50 ton emas per tahun
ini diharapkan menghasilkan devisa besar dan menciptakan lapangan kerja. Pabrik
ini terletak di kompleks smelter tembaga PTFI di Gresik. Dalam prosesnya,
lumpur anoda, salah satu produk sampingan dari pengolahan konsentrat tembaga,
dimurnikan menjadi emas, perak batangan, dan sejumlah logam dalam kelompok
platinum (platinum group metals). Smelter yang diresmikan pada 2024 itu
menghasilkan 6.000 ton lumpur anoda per tahun.
Dari total kapasitas produksi 50 ton emas per tahun pada 2025, pabrik
dengan nilai investasi sebesar 630 juta USD itu diperkirakan baru akan
menghasilkan 32 ton emas karena smelter tengah dalam perbaikan. Kontrak sudah
dilakukan PTFI dengan PT Antam Tbk yang bakal menyerap 30 ton emas pada tahun
ini. Prabowo mengatakan, Indonesia ialah negara yang memiliki cadangan emas
terbesar keenam di dunia. Karena itu, berbagai penyimpangan, termasuk
penambangan ilegal dan penyelundupan emas ke luar negeri, terus diberantas.
Sebaliknya, produksi emas yang dihasilkan dengan proses yang benar terus
didorong.
Pertambangan menjadi salah satu sektor strategis yang diperkuat dalam
hilirisasi, di samping sektor-sektor lain. ”Sektor-sektor penting ini
menghasilkan devisa yang besar dan menciptakan lapangan kerja yang sangat
besar. Sumber daya mesti dikelola dengan baik, tertib, good governance, transparansi,
serta akuntabilitas,” kata Prabowo. Melalui hilirisasi, termasuk di sektor
pertambangan, Indonesia menjadi negara yang tidak menjual bahan baku ke negara lain,
tetapi barang jadi. Artinya, produk akhir yang dihasilkan memiliki nilai tambah
besar. Industri-industri turunan pun diharapkan tumbuh sehingga semakin banyak
tercipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi meningkat. (Yoga)
Produk Kedaluwarsa di Parsel harus Diwaspadai
Penjualan produk dalam kemasan menjelang hari raya Idul Fitri meningkat
20-30 %. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum penjual parsel dengan
menggunakan produk yang sudah mendekati atau bahkan melewati tanggal
kedaluwarsa. Intensifikasi dalam pengawasan pun diperkuat dan masyarakat
diminta untuk lebih waspada. Demikian disampaikan Kepala BPOM, Taruna Ikrar yang
ditemui seusai sidak di salah satu gudang penyimpanan e-dagang (e-commerce) di
Jaktim, Senin (17/3). Inspeksi ini dilakukan sebagai rangkaian intensifikasi
pengawasan produk pangan selama masa Ramadhan dan Idul Fitri. Ia menuturkan,
pengawasan pada produk pangan dilakukan pada pangan siap saji yang biasanya
dijual sebagai jajanan takjil serta pangan dalam kemasan yang dijual ditoko
ritel ataupun supermarket.
Untuk pengawasan di supermarket, ujar Taruna, fokus yang dilakukan BPOM
lebih ke produk yang dijual dalam parsel. Ini terkait pada aturan KLIK, yakni
kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa yang sesuai. ”Khusus mengenai
kedaluwarsa ini sangat penting karena biasanya menjelang hari raya ada kenaikan
penjualan 20-30 %. Nah, kekhawatiran kami, ada produk-produk yang sudah expired
(kedaluwarsa) dan karena cuci gudang, dia (penjual) mau jual semuanya,”
katanya. Karena itu, Taruna mengimbau agar para pelaku usaha dan pedagang
parsel memastikan produk-produk yang dikemas dalam parsel tetap memenuhi syarat
keamanan dan kesehatan pangan.
Pastikan produk yang dijual memiliki kemasan yang tidak rusak atau
cacat. Selain itu, label yang tertera wajib mencantumkan informasi yang benar
dan jelas. Produk yang dijual juga harus memiliki nomor izin edar yang sesuai. Pastikan
pula produk pangan tidak melewati tanggal kedaluwarsa. Tanggal, bulan, dan tahun
kedaluwarsa perlu ditulis secara jelas. Jika pelanggaran ditemukan, BPOM akan
menindaknya sesuai dengan aturan. Masyarakat dihimbau agar lebih selektif dalam
memilih produk parsel yang akan dikirim ataupun diterima. Pastikan produk
sesuai dengan aturan. Pilih pula produk yang masih jauh dari tanggal
kedaluwarsa. Bahkan, sebaiknya tidak membeli produk yang hampir mendekati
tanggal kedaluwarsa. (Yoga)
Faktor Global Mendongkrak Kinerja Ekspor
Tingkat inflasi dunia yang mulai terkendali dan rata-rata harga komoditas dipasar global yang relatif membaik membawa dampak positif ke kinerja ekspor Indonesia. Nilai ekspor nasional pada Februari 2025 kembali menggeliat hingga mencapai US$ 21,98 miliar, naik 2,58% secara month to month (mtm) dan melonjak 14,05% secara year on year (yoy). Pencapaian secara bulanan tersebut membalikkan kinerja ekspor Januari 2025 maupun Februari 2024 yang sama-sama mengalami penurunan cukup signifikan. Nilai ekspor pada Januari 2025 tercatat US$21,45 miliar, turun 8,56% disbanding Desember 2024. Sedag nilai ekspor Februari 2024 mencapai US$19,31 miliar, turun 5,79% dibanding Januari 2024.
BPS melaporkan, peningkatan nilai ekspor Februari 2025, baik secara bulanan maupun tahunan, didorong ekspor nonmigas, utamanya industri pengolahan. Nilai ekspor industri pengolahan Februari 2025 naik 3,17% (mtm) dengan andil peningkatan sebesar 2,53%. Ini terjadi justru ditengah maraknya kasus PHK di Tanah Air. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, kinerja ekspor pada Februari 2025 membaik karena secara umum permintaan perdagangan global tahun ini lebih baik dari 2024. "Ini berkat makin terkendalinya tingkat inflasi di banyak negara di dunia, termasuk di pasar-pasar tujuan ekspor utama Indonesia," ujar Shinta, Senin (17/03/2025). Selain itu, rata-rata harga komoditas dipasar global pada Februari 2025 relatif meningkat disbanding pada Januari 2025. (Yetede)
Penghiliran Emas Memasuki Babak Baru
Indonesia memiliki potensi emas terbesar di dunia dengan cadangan 3,8 miliar ton dan produksi 139,25 ton per tahun, kini resmi memiliki pabrik pemurnian logam mulia (PMR) pertama yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. PMR ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/3) dan menjadi bagian dari smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Dengan investasi sebesar US$630 juta atau sekitar Rp10 triliun, pabrik ini mampu memproduksi 50 ton emas per tahun.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya PMR ini dalam mendukung program penghiliran yang memungkinkan Indonesia tidak hanya menjual bahan baku, tetapi juga mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah. Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, berharap fasilitas ini dapat mempercepat perkembangan industri emas hilir di Indonesia, menciptakan ekosistem baru melalui bank emas dan memperkuat sektor ekonomi nasional.
Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat bahwa Indonesia kini mampu memproduksi 60-70 ton emas per tahun, dengan kontribusi PMR PTFI yang menghasilkan 50 ton dan sisanya berasal dari Amman Mineral. Keberadaan PMR ini juga membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pajak, dan multiplier effect bagi sektor lainnya. Namun, penting bagi PT Freeport Indonesia untuk segera mendapatkan kepastian izin operasional agar penghiliran ini dapat berjalan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, PMR ini menjadi langkah signifikan bagi Indonesia dalam mewujudkan pengolahan sumber daya alam yang lebih bernilai, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memperkuat ekonomi melalui pengembangan industri logam mulia.
Penjualan Kue Kering Laris Manis
Pengunjung terlihat mengerumuni kios kue kering Satu Hati di Pasar Jatinegara,
Jakarta Timur, untuk membeli kue kering yang akan disuguhkan kepada tamu saat
Lebaran, Sabtu (15/3/2025). Sebulan terakhir menjelang Lebaran penjualan kue kering laris manis, dalam sehari
Satu Hati mampu menjual sekitar 3 kuintal berbagai jenis kue kering dengan rentang harga Rp 60.000-Rp 185.000 per
kilogram. (Yoga)
Deklarasi Menolak Proyek Strategis Nasional Dari Merauke
Penolakan terhadap beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) muncul dari
Merauke, Papua Selatan. Perwakilan masyarakat adat dan masyarakat lokal sejumlah
daerah yang terdampak proyek warisan Presiden Jokowi mendeklarasikan
penghentian PSN yang dianggap mengorbankan rakyat. Koordinator Solidaritas Merauke,
Franky Samperante, Sabtu (15/3) mengatakan, deklarasi ini merupakan hasil pertemuan
Konsolidasi Solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di
Merauke. Selama empat hari, 250 warga masyarakat adat dan masyarakat lokal yang
terdampak PSN serta berbagai organisasi masyarakat sipil bertemu untuk membahas
berbagai persoalan yang dihadapi. Perwakilan yang hadir merupakan masyarakat
terdampak proyek food estate (lumbung pangan) Sumut, Kalteng, Keerom (Papua),
serta Merauke dan Mappi (Papua Selatan).
Selain itu, juga datang perwakilan korban proyek Rempang Eco City di Kepri,
proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim dan proyek geotermal atau panas bumi Poco
Leok di NTT. ”Kami menuntut penghentian total PSN serta proyek-proyek atas nama
kepentingan nasional lainnya yang mengorbankan rakyat,” demikian petikan deklarasi
yang disepakati. Pelaku kejahatan negara dan korporasi wajib mengembalikan
semua kekayaan rakyat yang dicuri dan segera memulihkan kesehatan dan ruang
hidup rakyat di seluruh wilayah yang dikorbankan atas nama kepentingan
nasional. Ketua Komnas HAM, Atnike Sigiro, yang hadir dalam deklarasi,
mengatakan, pada 2020-2023, lembaganya menerima 114 kasus aduan terkait PSN
yang diduga kuat melanggar HAM dalam berbagai bentuk. Komnas HAM juga telah
menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait. Franky
Samperante menyebutkan, deklarasi ini menjadi awal untuk melawan PSN yang
justru mengancam kehidupan dan ruang hidup masyarakat. (Yoga)
Stabilisasi Harga Daging Jelang Lebaran
Lebih dari 20 tahun upaya pemerintah untuk mencapai swasembada daging sapi, harga daging sapi tetap terus meningkat, dari Rp67.000/kg pada 2010 menjadi Rp120.000/kg pada 2024. Berbagai kebijakan yang telah diambil, seperti membuka impor daging sapi tanpa kuota, kebijakan impor sapi betina produktif, dan program seperti SIKOMANDAN dan Upsus SIWAB, tidak berhasil menurunkan harga daging sapi. Bahkan, populasi sapi di Indonesia justru menurun drastis, sementara impor daging sapi semakin meningkat.
Selain itu, kebijakan yang diluncurkan juga tidak diimbangi dengan pendalaman analisis yang mendalam mengenai permintaan dan penawaran daging sapi, serta potensi pertumbuhan peternakan sapi domestik. Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk ketidakjelasan data terkait pemotongan ternak sapi, pola perbibitan yang tidak terarah, dan pengabaian tradisi dalam budi daya peternakan rakyat. Akibatnya, kebijakan impor tidak berhasil menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan peternakan sapi domestik.
Pemerintah kini beralih ke Program Peningkatan Susu dan Daging Nasional (P2SDN) untuk mendukung program MBG, yang melibatkan impor 1,3 juta ekor sapi dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga merencanakan impor daging sapi dan kerbau sebanyak 280.000 ton pada tahun ini untuk mengatasi lonjakan harga pada saat Idulfitri.
Namun, untuk mengendalikan harga daging sapi, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis data yang akurat, termasuk penetapan harga yang tepat dan peningkatan produksi domestik, bukan hanya bergantung pada impor. Kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak memperhatikan faktor-faktor struktural dalam industri peternakan dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai harga daging sapi yang terjangkau.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









