KPK, Jumat (11/4) menahan dua tersangka dugaan korupsi jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara yang terjadi pada 2017-2021. Dari kasus ini, BPK menaksir kerugian negara yang ditimbulkan hingga 15 juta USD atau Rp 225 miliar. Kedua tersangka itu adalah Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara (PGN) 2016-2019 Danny Praditya dan Komisaris PT Inti Alasindo Energi (IAE) 2006-2023 sekaligus Direktur Utama PT Isargas 2011-2024 Iswan Ibrahim. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, menjelaskan, penahanan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 75 saksi, penggeledahan delapan lokasi, serta penyitaan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, hingga uang 1 juta USD.

Bermula pada 19 Desember 2016, Dewan Komisaris dan Direksi PT PGN mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PGN tahun 2017, yang tidak terdapat rencana PT PGN membeli gas dari PT IAE. Pada 2017, PTIAE mendapat alokasi gas dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) sebesar 10 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Berlanjut pada 2018 sebesar 15 MMSCFD dan pada 2019 sebesar 40 MMSCFD. Namun, alokasi gas tersebut tak cukup memenuhi kontrak dengan PT PGN. Danny diketahui memerintahkan tim pemasaran PT PGN membuat paparan kerja sama dengan sejumlah pedagang gas, termasuk PT Isargas, untuk menjadi perusahaan distributor lokal.

Tim pemasaran berhubungan dengan Direktur PT IAE, bagian dari Isargas Group, untuk kerja sama pengelolaan gas. Pertemuan itu mengungkap permintaan Iswan Ibrahim sebesar 15 juta USD sebagai uang muka pembayaran pembelian gas PT IAE oleh PT PGN, yang rencananya digunakan untuk membayar utang PT IAE ke pihak lain. ”Pada 10 Oktober 2017, dalam rapat BOD (board of directors) PT PGN, DP (Danny Praditya) dengan tim marketing PT PGN memaparkan materi ’Update Komersial’ yang berisi Isargas Group setuju untuk menjual sebagian alokasi gas bumi eks HCML miliknya kepada PT PGN dengan skema advance payment,” kata Asep.

Pada 2 November 2017 akhirnya terbentuk kesepakatan untuk mengirim gas PT IAE ke PT PGN. Skemanya mencakup pembayaran uang muka 15 juta USD hingga potensi akuisisi keseluruhan Isargas Group ke PT PGN. PT PGN mengirim bukti pengiriman tagihan 15 juta USD sebagai uang muka ke PT IAE pada 9 November 2017. Namun, uangnya malah dipakai PT IAE untuk membayar utang ke pihak lain yang tak berkaitan dengan pengelolaan gas. Pada 2 Desember 2020, Badan Pengatur Hilir Migas menyatakan praktik penjualan gas bertingkat antara PT IAE dan PT PGN tidak diperbolehkan karena menyalahi aturan. (Yoga)

Riset teknologi pangan terus dikembangkan untuk menghasilkan kopi bercita rasa special, dengan kopi luwak tanpa mengeksploitasi luwak di dalam kandang. Kopi luwak dikenal unik karena diproduksi dari kotoran luwak (Paradoxurus hermaphroditus), satwa nokturnal dan penyendiri. Meski dipanen dari kotoran, kopi luwak bercita rasa lembut nan eksotis. Segelas kopi luwak bernilai jutaan rupiah di kedai-kedai di AS. Di pasar dunia, harga biji beras kopi luwak bahkan mencetak rekor tertinggi. Dinobatkan sebagai kopi termahal di dunia pada 2018 dengan harga 600 USD per kg biji beras (green bean). Luwak gemar memakan berbagai jenis buah-buahan, termasuk buah ceri kopi nan ranum. Artinya, hanya buah-buah kopi matang yang akan dimakan luwak. Proses fermentasi di pencernaan luwak ini menghasilkan kombinasi rasa kopi yang lembut dan tidak pahit.

Keunikan cita rasa dan kisah langka kopi luwak inilah yang membuatnya terus diburu. Sampai melahirkan praktik eksploitatif. Di sejumlah daerah, luwak dikurung dalam kandang dan hanya diberi makan buah kopi agar menghasilkan semakin banyak feses biji kopi. Hal ini memunculkan kecaman dari kalangan konservasionis. Bertolak dari itulah kalangan peneliti mencari cara pengganti untuk menghasilkan kopi luwak tanpa mengeksploitasi satwa. Peneliti kimia dan biokimia Universitas Jambi (Unja) mendeteksi bakteri penting yang berperan pada fermentasi kopi dalam pencernaan luwak, lalu dimanfaatkan dalam proses fermentasi kopi dengan cara kerja yang persis seperti di dalam pencernaan luwak. Untuk penelitian ini, Sutrisno dan Indra Lasmana Tarigan bersama sejumlah peneliti di Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Liberika Unja menciptakan fermentor yang diberi nama mini-bioreaktor.

Fermentasi yang berlangsung sehari semalam berhasil menghasilkan kopi bercita rasa serupa kopi luwak. Mereka menyebutnya kopi luwak artifisial. ”Menghasilkan kopi luwak tanpa perlu mengeksploitasi satwa,” ujar Sutrisno, peneliti kimia Unja. Tak hanya meningkatkan nilai manfaat kesehatan, fermentasi kopi liberika luwak artifisial juga menghasilkan cita rasa yang tinggi. Hasil uji biji kopi mencapai nilai akhir 8,5 hingga 8,8 alias sangat baik. Pemanfaatan riset teknologi pengolahan pangan untuk meningkatkan produksi kopi sebagai komoditas unggul diyakini bisa membuat pamor Indonesia semakin kuat sebagai produsen kopi. Rekayasa teknologi juga perlu terus didorong untuk menciptakan produk-produk turunan berbasis kopi dengan menghasilkan kosmetik berbahan kopi, parfum, pengharum ruangan, dan lain-lain. Dengan demikian, akan semakin banyak orang menikmati nilai tambah dan ekonomi dari kopi. (Yoga)

Harga karet alam di pasar dunia kembali naik atau rebound setelah penundaan penerapan tarif impor AS yang dicanangkan Presiden Donald Trump. Harga karet naik hampir 5 % di bursa Singapore Exchange atau SGX pada perdagangan Kamis (10/4). ”Harga karet terpantau naik tajam setelah Donald Trump mengambil kebijakan menunda penerapan tarif impor selama 90 hari,” kata Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah. Perdagangan karet remah jenis technical specified rubber (TSR 20) untuk kontrak Mei menyentuh harga 165,7 sen USD per kg. Harga itu naik cukup signifikan, yakni 4,94 %, disbanding penutupan hari sebelumnya 157,9 sen USD.

Dalam sepekan terakhir, harga karet dunia tergerus cukup signifikan setelah pengumuman tarif impor AS, Rabu (2/4). Dalam pengumuman itu, Indonesia turut dikenai tarif impor 32 %. Pasar langsung panik dan menyebabkan penurunan harga secara signifikan. Secara total, harga karet tergerus hingga 18,17 % dari 193,1 sen USD saat pengumuman tarif Trump menjadi 157,9 sen USD pada Rabu (9/4). Penundaan penerapan tarif impor Trump diharapkan bisa mengembalikan lagi harga karet ke harga semula dalam perdagangan beberapa hari ke depan. (Yoga)

Fasilitas pemurnian logam mulia (Precious Metal Refinery/PMR) PT Freeport Indonesia (PTFI) mampu menghasilkan 32 ton emas pada tahun ini. Produksi logam mulia itu akan  mencapai kapasitas penuh sebesar 50 ton pada 2026 seiring dengan beroperasinya smelter Manyar, fasilitas pemurnian konsentrat tembaga kedua milik PTFI. Adapun total investasi membangun PMR dengan kapasitas 6 ribu lumpur anoda per tahun ini mencapai US$ 630 juta. Lumpur anoda merupakan produk samping dari smelter tembaga. Pada tahun ini pasokan lumpur anoda berasal dari PT Smelting, smelter tembaga pertama PTFI. Pasalnya, smelter Manyar masih dalam proses reparasi akibat insiden kebakaran pada fasilitas asam sulfat pada Oktober 2024 lalu.

Smelter manyar ditargetkan beroperasi maksimum pada akhir tahun ini. PMR PTFI yang berada dalam satu kawasan dengan smelter Manyar itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025. fasilitas yang berada di Gresik, Jawa Timur ini merupakan pemurnian emas modern terbesar di dunia yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Emas yang dihasilkan PMR diserap oleh PT Antam Tbk. Kerja sama ini diikat dalam perjanjian jual beli emas yang menyatakan bahwa Antam akan menyerap produk PMR selama lima tahun dengan target 30 ton per tahun. Durasi dan volume penyerapan itu pun bersifat fleksibel. Kontrak keduanya bisa diperpanjang dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam negeri. PTFI menegaskan komitmennya untuk selalu memprioritaskan Antam dalam penyaluran produk emasnya. (Yetede)

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa rencana Indonesia menerima sekitar 1.000 pengungsi Palestina dari Jalur Gaza hanya dalam rangka evakuasi sementara dan bukan merupakan upaya relokasi secara permanen. Indonesia senantiasa menolak segala upaya yang akan memindahkan secara permanen warga Palestina dari tanah airnya karena segala upaya pengubahan demografi Jalur Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional. "Keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 'memindahkan' warga Palestina tersebut dari tanah airnya," ucap Sugiono.

Warga Palestina yang akan di evakuasi ke Indonesia tersebut adalah korban perang yang akan menerima perawatan dan pengobatan medis serta anak-anak yatim piatu yang perlu menjalani pemulihan atas trauma yang mereka alami, kata Menlu. Sugiono mengatakan bahwa rencana tersebut mengikuti inisiatif sejumlah negara Arab lain seperti Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Turki, yang juga menerima warga palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Lebih lanjut, Menlu menegaskan bahwa warga Palestina tersebut baru akan dikirim dan diterima oleh Indonesia apabila semua pihak menghendaki dan menyetujui rencana tersebut. (Yetede)

Pemerintah berencana membuka impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk siapa pun dan bahkan tanpa kuota impor. Jika benar-benar dilakukan, kebijakan itu bakal memicu banjir impor pangan, merugikan petani dan peternak, serta menghambat program swasembada pangan. Dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta pada 8 April 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada Mentan dan Mendag menghapus kuota impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Impor komoditas itu juga harus lebih terbuka untuk dilakukan siapa saja yang mampu mengimpornya.

”Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai, kok. Bikin kuota-kuota, habis itu hanya perusahaan-perusahaan itu saja yang ditunjuk boleh impor, enak saja,” katanya. Hal itu merupakan salah satu rencana kebijakan Pemerintah RI untuk merespons pengenaan tarif resiprokal AS sebesar 32 %. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, Rabu (9/4) mengatakan, selama ini, Indonesia telah memberikan bea masuk impor yang cukup ringan untuk 12 komoditas pangan utama, yakni 0-10 % untuk beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombay, dan susu.

Dengan tarif ringan tersebut, impor 12 komoditas pangan utama dalam 10 tahun terakhir sudah melonjak 11,79 juta ton. Volume impor ke-12 komoditas itu pada 2014 sebanyak 22,56 juta ton, kemudian pada 2024 sudah mencapai 34,35 juta ton. ”Jika impor dibebaskan untuk siapa pun dan kuota impor dihapus, banjir impor pangan akan semakin besar. Ujung-ujungnya, petanilah yang bakal dirugikan,” ujarnya. Jika pemerintah berupa pembukaan keran impor secara masif dan bahkan tanpa kuota, semangat petani meningkatkan produksi pasti semakin pudar sehingga program swasembada pangan bakal terhambat. (Yoga)

Revisi aturan teknis mengenai kenaikan royalti mineral dan batubara (minerba) segera berlaku, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pembagian keuntungan pelaku usaha tambang minerba ke negara. Ketentuan baru royalti minerba itu diatur dalam PP No 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, PP tersebut sudah rampung dan segera diimplementasikan. Aturan baru itu merevisi tarif tunggal royalty menjadi tarif progresif untuk beberapa komoditas, seperti nikel, tembaga, emas, timah, dan batubara.

”PP-nya sudah diselesaikan dan dalam waktu dekat sudah berlaku efektif. Bulan ini, mungkin minggu kedua,” ucap Bahlil selepas acara halalbihalal di lingkungan Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (9/4). Bahlil mengatakan, aturan itu sudah melalui tahap sosialisasi kepada pelaku usaha. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, juga sudah menerima semua masukan dari pelaku usaha, termasuk reaksi pengusaha yang mengkritisi kebijakan tersebut. Menurut Bahlil, arah kebijakan baru itu akan memihak pada kepentingan bangsa yang menurut dia lebih besar, sembari tetap memberikan keadilan bagi pengusaha, yang dijaga melalui penerapan pembedaan tarif sesuai perbedaan harga setiap komoditas.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, meski mereka dilibatkan pada proses pembahasan revisi, banyak asosiasi masih menolak substansi revisi aturan tersebut. ”Sebaiknya pemerintah menunda revisi tersebut dan mengkaji kembali dengan mengajak pelaku usaha untuk berdiskusi secara komprehensif,” ucap Hendra. Perubahan tarif akan berdampak luas dari hulu ke hilir. Beban royalti akan menghambat investasi untuk eksplorasi yang penting dalam mendukung ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Operasionalisasi perusahaan juga berpotensi terdampak karena beban perusahaan semakin bertambah. (Yoga)