Sejumlah perusahaan pelat merah telah mencapai kesepakatan dengan perbankan untuk merestrukturisasi utang-utang tahun ini. Terbaru, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) meneken perjanjian restrukturisasi induk alias master restructuring agreement (MRA) atas utang Rp 31,5 triliun dengan 21 bank. Kesepakatan restruktursisasi ini jadi sentimen positif terhadap perbankan. Sebab, bank mendapat kepastian atas pengembalian pinjaman yang sudah digelontorkan. Sentimen positif terutama akan didapat bank-bank yang memiliki outanding kredit besar ke BUMN. Dalam hal ini tentu saja bank pelat merah. Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI) tercatat memberi kredit cukup besar ke BUMN. Melansir laporan keuangan, BMRI memiliki kredit senilai Rp 279,7 triliun per Juni 2024 ke pihak berelasi. Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki menyebut, restrukturisasi pinjamam perbankan yang dilakukan emiten BUMN berpotensi mengurangi risiko gagal bayar yang akan mempengaruhi aset produktif bank. Jika restrukturisasi berhasil, akan berpotensi positif ke kinerja dan harga saham. ujarnya, Rabu (11/9). 

Sementara itu, Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menilai, restrukturisasi utang tidak serta merta mendongkrak kinerja bank. Menurut dia, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja bank, terutama terkait efisiensi. Trioksa menuturkan, dampaknya ke depan, masih tergantung perkembangan kinerja bank terkait. Yuddy Renaldi, Direktur Utama Bank BJB, menyebut, jika restrukturisasi berjalan baik dan kredit yang diberikan kembali lancar, maka akan terjadi perbaikan kualitas aset perbankan secara keseluruhan. Bank BJB termasuk salah satu bank kreditur Waskita Karya. Senada, SEVP Wholesale Banking Bank Tabungan Negara (BTN) Benny Yoslim mengatakan, restrukturisasi debitur BUMN merupakan langkah terbaik yang disepakati para pihak atas dasar kondisi bisnis dan keuangan.

Industri asuransi, fintech lending, dan multifinance diprediksi akan mengalami tren merger dan akuisisi dalam beberapa tahun mendatang akibat kebijakan ekuitas minimum yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa beberapa perusahaan asuransi kesulitan memenuhi ketentuan modal yang akan diberlakukan pada 2026 dan 2028. Beberapa perusahaan bahkan mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya karena alasan efisiensi dan ketidakmampuan memenuhi persyaratan modal.

Abitani Taim, Ketua STIMRA, menyarankan perusahaan untuk menambah modal disetor, mencari investor baru, atau melakukan penggabungan perusahaan sebagai solusi untuk memenuhi persyaratan ekuitas. Sementara itu, Entjik S. Djafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), menyebut bahwa kendala regulasi OJK yang melarang platform P2P lending memiliki lebih dari satu platform menghambat aksi akuisisi di sektor fintech. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menambahkan bahwa penambahan modal di sektor ini juga menghadapi tantangan besar karena kesulitan mendapatkan investor strategis.

Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, menilai bahwa tren merger dan akuisisi di sektor multifinance merupakan hal yang umum sebagai bagian dari strategi korporasi.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran pada Agustus 2024 meningkat, tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2024  yang diprediksi mencapai 215,9 atau tumbuh 5,8% secara year on year (yoy). "Meningkatnya penjualan eceran didorong oleh mayoritas kelompok, tertinggi pada kelompok barang budaya dan rekreasi, diikuti oleh bahan bakar kendaraan bermotor dan subkelompok sandang," jelas Kepala departemen BI Erwin Haryono. Erwin menjelaskan, secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan tumbuh 1,6% secara month to month (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi 7,2% (mtm). Peningkatan kinerja penjualan eceran tersebut diperkirakan terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, peralatan informasi dan komunikasi, serta perlengkapan rumah tangga lainnya didorong oleh peningkatan permintaan saat perayaan HUT RI didukung penerapan strategi potongan harga oleh retailer. (Yetede)

Industri perbankan memprediksi risiko di kuartal III tahun ini masih dapat terkendali dan terjaga. Hal ini terlihat dari Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SPBO) yang dilakukan oleh OJK terhadap 93 bank responden. Optimisme tersebut juga tercermin dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 atau berada di zona keyakinan bahwa risiko  cukup manageable, seiring dengan keyakinan bahwa risiko kredit dan risiko pasar yang tetap terjaga. "Responden meyakini bahwa kualitas kredit tetap baik, PDN (posisi devisa neto) pada level rendah dan berada pada posisi long, dan rentabilitas masih akan meningkat seiring  dengan kenaikan penyaluran kredit. Selanjutnya, risiko likuiditas  juga diperkirakan masih terjaga stabil dibandingkan triwulan sebenarnya," ungkap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, likuiditas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross perbankan yang relatif stabil di level 2,27% dibandingkan dengan Juni 2024 sebesar 2,26% dan NPL net sebesar 0,79%. (Yetede)

Jumlah utang konsumtif masyarakat Indonesia di perbankan tercatat mengalami tren kenaikan laju pertumbuhan pasca pandemi Covid-19 hingga pertengahan 2024. Peningkatan terjadi di saat fenomena banyak kelas menengah turun kasta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah masyarakat kelas menengah pada 2024 hanya mencapai 47,85 juta orang, menyusut 9,48 juta dari 2019. Kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran bulanan Rp 2,04 juta hingga Rp 9,9 juta. 

Sementara itu, kredit konsumtif rumah tangga di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Juli 2024 tumbuh 11,05% secara tahunan atau year on year (YoY), naik dari 10,64% pada Juni. Trennya meningkat sejak akhir 2023. Sejumlah bankir tetap optimistis kredit konsumer punya prospek positif sampai akhir akhir tahun. Wakil Direktur Utama Bank Mega, Lay Diza Larentie melihat potensi pertumbuhan kredit konsumsi masih terbuka lebar, terutama didorong aktivitas traveling. Tahun ini, Bank Mega optimistis kredit konsumer tumbuh sekitar 8%-10%. Untuk mencapai itu, perseroan gencar memberikan promo dan program menarik bagi nasabah lewat pameran, seperti Mega Travel Fair. Senada, Bank Mandiri juga masih melihat potensi pada pertumbuhan kredit konsumsi hingga akhir tahun. Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman mengatakan, pihaknya menargetkan kredit secara keseluruhan tumbuh di kisaran 16%-18% tahun ini. Per Juni 2024, Bank Mandiri mencatatkan outstanding kredit kosumer sebesar Rp 115,89 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 9,02% secara tahunan. Portofolio KPR bank ini tumbuh 16% jadi Rp 59,7 triliun dan kartu kredit melonjak 18,1% menjadi Rp 17,6 triliun.

Momentum penurunan suku bunga the Federal Reserve (Fed funds rate/FFR) yang bakal diikuti pemotongan suku bunga BI, sudah didepan mata. Kian dekatnya pemangkasan suku bunga tersebut, akan menjadi sentimen kuat penggerak saham perbankan seiring ekspekstasi membaiknya kinerja perusahaan. Saham bank-bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) pun dipercaya masih menyimpan potensi gain hingga double digit.

"Dengan estimasi the fed memangkas suku bunga sebesar 25 basispoin (bp) di bulan September (dan 50bp untuk full year 2024/FY24), kami memperkirakan BI mengikuti langkah tersebut dengan penurunan suku bunga sebanyak 50bp. Kami berpendapat, BBRI menjadi bank yang paling diuntungkan dari skenario suku bunga ini. Bank BUMN tersebut juga akan mendapatkan dampak ganda yang menguntungkan selama siklus suku bunga rendah," kata Analis Indo Premier Sekuritas Jovent Muliadi dan Anthony dalam riset terbarunya yang dikutip Senin (9/9/2024). (Yetede)

Penyaluran kredit kepemilikan apartemen (KPA) masih tumbuh mini, meski outstanding kredit kepemilikan hunian secara keseluruhan tumbuh pesat hingga pertengahan tahun. Ini sejalan dengan pasar apartemen yang masih mengalami tekanan. Hendra Hartono, CEO Leads Property Services Indonesia, mengatakan, pasar apartemen hingga saat ini belum bergerak. Perbankan juga cenderung menutup diri dalam menyalurkan KPA. Penyaluran kredit ke sektor apartemen baik, untuk kontruksi maupun KPA, sangat terbatas. Kalau pun bank mau membiayai KPA, mereka selektif, kecuali untuk pembeli secondary . Sebelum menyetujui kredit, bank juga sangat memperhatikan di mana calon lokasi nasabahnya, kata Hendra, Senin (9/9). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit kepemilikan apartemen (KPA) masih rendah, jauh dari total pertumbuhan kredit kepemilikan hunian. Namun, laju KPA dalam tren naik. Outstanding KPA per Juni 2024 tercatat mencapai Rp 30,31 triliun, tumbuh 7,26% secara tahunan. Lajunya naik dari 4,76% pada Juni 2023 dan 5,75% di Desember. Sebelumnya, SVP Consumer Loan Group Bank Mandiri Dessy Wahyuni mengatakan, permintaan KPA menurun karena pengembang memang lebih fokus pada penjualan rumah tapak dibanding apartemen.

Kondisi likuiditas perbankan nasional saat ini semakin mahal lantaran suku bunga bank sentral yang belum juga turun. Pada tahun depan, diperkirakan likuiditas perbankan mulai longgar yang dapat dukungan ekspansi kredit lebih tinggi lagi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai, likuiditas industri perbankan pada Juli 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan AL/DPK masing-masing besar 109,20% dan 24,57%. Jika dibandingkan dengan posisi Juni 2024 sebesar 112,33% dan 25,37%. “Rasio tersebut masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%” ujar Dian. Meski demikian, loan to deposit ratio (LDR) perbankan terus naik ke level 86,51% per Juli 2024 dari bulan sebelumnya 85,74%. LDR juga meningkat dibandingkan Juli 2023 yang berada di posisi 82,9%. Selain itu, biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan juga terus meningkat karena peningkatan suku bunga deposito di era suku bunga tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya potensi penurunan suku bunga BI pada kuartal IV-2024 diharapkan bisa memberi ruang perbankan untuk menurunkan biaya dana. (Yetede)

Penurunan suku bunga acuan sangat ditunggu industri perbankan. Beban bunga tinggi membuat kinerja perbankan dalam tekanan. Bank-bank besar yang masuk dalam kategori KBMI 4 juga merasakan efek bunga tinggi. Beban bunga naik signikan. Ambil contoh, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang mengalami kenaikan beban bunga 47,46% secara tahunan menjadi Rp 30,24 miliar per Juli 2024. Efeknya laba BRI hanya tumbuh 1,79%. Satu-satunya bank KBMI 4 yang mampu mengatasi efek kenaikan beban bunga adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Beban bunga bank ini naik 5,35% menjadi Rp 6,7 triliun. Karena beban bunga cuma naik tipis, laba BCA bisa naik 12,36%. BCA satu-satunya bank KBMI 4 yang labanya naik hingga dua digit. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyebut pendorong pertumbuhan tersebut adalah pendanaan. Di periode tersebut, BCA mengurangi simpanan dengan bunga mahal. 

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengakui ada tren kenaikan beban bunga. Untuk mendorong profitabilitas, Bank Mandiri menaikkan CASA. Bank Mandiri juga melanjutkan loan repricing secara selektif, terutama pada kredit korporasi, sesuai tingkat suku bunga yang ada. Sigit menyebut, jika ada kenaikan suku bunga, pihaknya akan menyesuaikan dengan kemampuan nasabah dan risiko. Senior Faculty LPPI Amin Nurdin berpandangan, perbankan sudah beradaptasi. dengan efisiensi dan mulai menuai dampak digitalisasi. Ia menilai kinerja perbankan berpotensi lebih baik di paruh kedua tahun ini.

Pada Januari 2025, program restrukturisasi perbankan (PRP) mulai berjalan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Perbankan juga akan membayar premi PRP kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjalankan program tersebut. Nantinya perbankan membayar premi PRP dua kali dalam satu tahun setiap awal semester. Pada periode Januari-Juni akan dibayar pada Januari, lalu periode Juli-Desember akan dibayar pada Juli.

Besaran premi juga tidak sama, akan tergantung peringkat kompositnya, mulai dari 0,0% sampai dengan 0,0065%. Aturan ini resmi diteken Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah  No 34/2023 tentang Besaran Bagian Premi atau Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan pada 16 Juni 2023. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, premi tersebut diperlukan sekali ketika sistem keuangan terguncang, sehingga industri perbankan tidak meminjam uang pemerintah tetapi menggunakan uangnya industri perbankan sendiri dari premi PRP tersebut ketika bank mengalami kejatuhan. (Yetede)