Pemanfaatan 'Big Data' semakin dibutuhkan bank sentral. Tantangannya, bagaimana bank sentral mentransformasi data rumit menjadi informasi penting dalam proses perumusan kebijakan.

Upaya pemangku kebijakan memanfaatkan 'big data' butuh akses terhadap sumber data. Di sisi lain, aksesibelitas data terkadang berbenturan dengan aspek hukum dan kerahasiaan. Kondisi ini dijelaskan oleh Erwin (Deputi Gubernur BI) menjadi kendala untuk mendapatkan data valid untuk analisis guna perumusan kebijakan. Hal ini diungkapkan dalam acara bertajuk Building pathways for Policy-Making with Big Data yang dilaskanakan berkerjasama dengan Bank for Internasional Settlements (BIS) Irfing Fischer Community (IFC)

Pemanfaatan 'Big Data' dipercaya mampu menghasilkan informas iberharga dan penting terkait proses pengambilan keputusan. (wawancara dengan Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto).

Kinerja perbankan pada paruh pertama tahun ini menunjukkan perlambatan dalam mencetak laba, seiring dengan biaya dana yang menggerus margin bunga bersih.

Pasar Indonesia dinilai terlalu besar untuk ditinggalkan Visa dan Mastercard, Bank Indonesia segera mengimplementasikan aturan mengenai Gerbang Pembayaran Nasional.

Bank besar masih melakukan hapus buku untuk mempercantik neraca keungan dari kredit bermasalah pada semester I/2018. bankir pun masih mewaspadai beberapa sektor industri yang bisa menimbulkan kenaikan kredit bermasalah. Sektor Korporasi mendominasi kredit yang dihapus buku, terutama dari sektor pertambangan batu bara dan timah (BNI) senilai Rp 982 Miliar ditambah 457 Milliar dari sektor lainnya, BCA melakukan hapus buku sebesar Rp 1 Triliun untuk segmen korporasi besar dan kecil, PT Bank Mandiri juga melakukan hapus buku ntuk menakan risiko NPL sebesar 2,76 Triliun rupikorporasi besar)

Pemanfaatan 'Big Data' semakin dibutuhkan bank sentral. Tantangannya, bagaimana bank sentral mentransformasi data rumit menjadi informasi penting dalam proses perumusan kebijakan.

Upaya pemangku kebijakan memanfaatkan 'big data' butuh akses terhadap sumber data. Di sisi lain, aksesibelitas data terkadang berbenturan dengan aspek hukum dan kerahasiaan. Kondisi ini dijelaskan oleh Erwin (Deputi Gubernur BI) menjadi kendala untuk mendapatkan data valid untuk analisis guna perumusan kebijakan. Hal ini diungkapkan dalam acara bertajuk Building pathways for Policy-Making with Big Data yang dilaskanakan berkerjasama dengan Bank for Internasional Settlements (BIS) Irfing Fischer Community (IFC)