BI dan Bank of Thailand menyepakati penguatan kerja sama di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT). Ini dilakukan dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan bank sentral dan menjawab berbagai tantangan dalam sistem pembayaran di kedua negara. Kesepakatan ini diwujudkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob di tengah rangkaian pertemuan gubernur bank sentral se-Asean di Chiang Rai, Kamis (4/4).

Industri perbankan meminta regulator melakukan penguatan skema open banking untuk menjaga keberlangsungan kinerja bank ke depan, terutama dalam bersaing dengan perusahaan teknologi finansial (tekfin). Saat ini skema open banking di Indonesia baru diatur dalam POJK No.38/2016 mengenai mitigasi Risiko Teknologi Informasi dan digital banking. Seperti diketahui, skema open banking adalah model kolaboratif antara bank dengan pihak ketiga, dengan berbagi layanan melalui application programing interface (API) dengan pihak ketiga, seperti perusahaan tekfin, dagang-el, perusahaan swasta maupun pemerintah. Melalui kerja sama seperti ini, pihak ketiga dapat mengakses layanan perbanakan, serta data nasabahnya. Data ang dibagikan bukan data personal, melainkan data secara umum, sehingga prinsip kerahasiaan nasabah terjaga. Kemnkominfo tengah merangking berbagai data yang dianggap riskan, penting, hingga sensitif berdasarkan tingkast keamanan. Hal ini guna menghindari penyalahgunaan aset data saat ini.

Evolusi perusahaan rintisan yang berbasis teknologi di bidang jasa keuangan ternyata membuat pelaku industri perbankan ketar-ketir. Regulator pun mulai membaca tanda-tanda zaman akan masifnya ekspansi perusahaan teknologi finansial. Bahkan, bisa menggerus industri perbankan. Namun, Bank Indonesia memastikan akan memfasilitasi industri perbankan agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan rintisan tersebut. Pertumbuhan layanan keuangan nonbank, seperti GoPay dan OVO terus melejit dalam waktu yang singkat. Sementara itu, perbankan dalam hal ini jauh tertinggal. Perusahaan rintisan berbasis digital selalu bisa memberikan inovasi dan pengalaman baru yang lebih cepat kepada konsumen sehingga bisa bertumbuh sangat pesat. Oleh karena itu, lembaga keuangan seperti perbankan sangat tidak mungkin mengabaikan bisnis secara digital yang berkembang pesat ini.

Pelaku Industri Perbankan harus segera melakukan transformasi bisnis di era disrupsi teknologi, seiring dengan tren penurunan jumlah pekerja bank dalam 3  tahun terakhir. Hal itu selaras dengan data yang dilaporkan oleh sembilan bank skala besar dan menengah dalam 5 tahun terakhir. Sepanjang periode itu, jumlah karyawan sebagian besar bank berada dalam tren penurunan sejak 2016. Menurut Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Bank Mandiri, Rico Usthania Frans, 50% persen porsi kerja karyawan perbankan yang ada saat ini akan hilang dalam waktu 10 tahun mendatang. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang masif. Ke depan, kebutuhan sumber daya manusia di sektor ini akan berubah. Dari sisi bisnis, implementasi teknologi diayakini akan menguntungkan kondisi keuangan perbankan, seperti menghemat beban operasional dari belanja pegawai pada tahun lalu. 

Utang Luar Negeri (ULN) swasta Indonesia masih bertambah. BI mencatat, per Januari 2019 ULN swasta tumbuh 10,8% secara year-on-year dengan total US$ 193,1 miliar. Angka ini yang terbesar dibandingkan ULN pemerintah yang naik 3,85% dan BI yang turun 2,59%. Namun, sejauh ini penggunaan ULN oleh swasta masih berkualitas. Pertumbuhan terbesar terjadi pada BUMN. Meski utang naik, risiko kian membaik. Salah satu indikasinya adalah ULN swasta didominasi utang jangka panjang. Pertumbuhan utang sejalan dengan kebutuhan pembiayaan BUMN dalam proyek prioritas pemerintah. Selain itu bunga pinjaman dari luar negeri yang relatif murah dibanding dengan di dalam negeri juga menjadi pemicu perusahaan swasta berutang ke luar negeri. Kenaikan utang luar negeri swasta juga dipicu sikap perbankan domestik yang konservatif dalam menyalurkan kredit di tengah masih tingginya ketidakpastian.

Bank Mandiri memiliki hak eksklusif untuk akuisisi mayoritas Bank Permata milik Standart Chartered (StanChart) maupun PT Astra International Tbk (ASII). Kedua pemegang saham itu sudah memberi waktu bagi Bank Mandiri untuk menelisik jeroan Bank Mandiri. Dalam proses akuisisi, Bank Mandiri juga sudah menunjuk Morgan Stanley untuk melakukan due dilligence. Bank Mandiri memang berniat membeli bank kelas menengah. Hanya, hingga kini belum ada calon bank yang hendak diakuisisi. Toh, rencana ini belum masuk Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019.

Kendati mengincar ceruk pasar serupa, perbankan dan perusahaan financial berbasis teknologi (tekfin) memiliki karakter yang berbeda. Industri perbankan cenderung disebut konvensional, sedangkan tekfin tampil dengan wajah milenial. Hal itu pun membuat perusahaan tekfin berhasil menjadi pemenang dalam pusat pertempuran digitalisasi layanan finansial saat ini, yaitu sistem pembayaran. Seperti diketahui belum banyak aturan dari regulator yang yang membatasi laju dari inovasi perusahaan rintisan yang menjamur dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini yang membuat tekfin bisa bergerak cepat dan bank jadi terkesan lambat. Ada kalanya bank menunggu lama untuk mendapatkan satu perizinan, sedangkan perusahaan tekfin bebas meluncurkan berbagai macam produk tanpa terbatas dengan perizinan. Semestinya kedua lembaga yang menawarkan jasa keuangan itu dapat bekerja sama. Inklusi keuangan dapat tumbuh lebih kencang apabila pemanfaatan data tekfin oleh perbankan dilakukan optimal. Pintu masuk kerja sama antara bank dan tekfin dapat melalui sistem pembayaran. Para bankir yakin bukan berarti kemasyhuran bank sebagai penyedia jasa sistem pembayaran akan tergerus oleh perusahaan tekfin pada masa depan. Kedua perbedaan yang dianggap sebagai keuntungan maupun kerugian, baik bagi bank dan tekfin akan saling mendekat dan menciptakan suatu titik keseimbangan baru.

Himbara segera melakukan konsolidasi membentuk platform digital bernama LinkAja. Pengelolaan dan operasional LinkAja akan secara penuh berada di bawah kendali PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang didirikan Telkomsel pada 21 Januari 2019. Saat ini, 99,99% masih dikuasai Telkomsel. Proyeksinya, mayoritas saham Telkomsel akan terdilusi dan bakal diambil oleh Himbara serta BUMN lain, seperti Danareksa, Jiwasraya dan Pertamina.
Direktur BTN menegaskan LinkAja bisa membuat belanja modal perusahaan makin ramping alias masing-masing BUMN bisa saling berbagi infrastruktur. LinkAja diharapkan bisa menjadi senjata BUMN untuk bersaing melawan pemain besar seperti OVO dan Go-Pay.

Surveii McKinsey mencatat kantor cabang fiaik bank selama ini menjadi wadah keterlibatan nasabah tradisional, tetapi ada pergeseran nyata di Asia menuju platform digital untuk transaksi sehari-hari. Kantor cabang kini hanya menumbang 12-21% transaksi bulanan. Partner McKinsey Indonesia mencatat secara keseluruhan, keterlibatan nasabah menggunakan platform digital telah tumbuh dari rata-rata 12,7-14,9% transaksi per bulan di negara Asia maju, dan dari 6,0-8,1% di negara Asia berkembang karena peningkatan penggunaan posel pintar dalam setiap kasusnya.

Perbankan pelat merah menikmati kenaikan pendapatan berbasis komisi alias fee based income sepanjang tahun lalu. Salah satu penopang terbesar adalah peningkatan transaksi valuta asing (valas). Dengan wajibnya devisa hasil ekspor masuk ke Indonesia, bisnis valas bank ke depan bakal cerah.