Biaya yang akan ditanggung perbankan untuk menunaikan kewajiban kepada regulator akan bertambah tahun depan. Pasalnya, program premi restrukturisasi (PRP) akan diberlakukan mulai Januari 2025. Bank-bank wajib membayar PRP kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan besaran hingga 0,055% dari nilai aset. Besar premi tergantung dari nilai aset dan tingkat komposit risiko bank terkait. Para bankir mengakui iuran tersebut akan membuat beban perbankan tambah bengkak tahun depan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beban non operasional bank umum pada semester I-2024 mencapai Rp 32,6 triliun, meningkat 26,6% secara tahunan dari Rp 25,7 triliun di paruh pertama 2023. Direktur Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan, pihaknya tetap siap menjalankan kewajiban itu. Namun, perseroan ini harus melakukan perencanaan alokasi dana dan memastikan kecukupan likuiditas untuk membayar premi sesuai jadwal, tanpa mengganggu arah dan rencana bisnis bank ke depannya. 

Efdinal berujar, kewajiban PRP ini akan berdampak terhadap profitabilitas ke depan. Sebab, sebagian dana dari likuiditas bank harus disisihkan membayar kewajiban itu. Direktur Keuangan Bank Jatim Edi Masrianto mengatakan, pembayaran premi PRP akan membuat biaya bank membengkak. Hanya saja, ia mengakui program tersebut diperlukan. Program ini akan menjaga keberlanjutan bank ke depan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sistem perbankan. "Program ini membangun kredibilitas juga, karena orang akan melihat bank punya pertahanan," ujar Edi. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menilai program PRP tak akan memberatkan perbankan. Iurannya tidak sebesar premi penjaminan simpanan.

Pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih berada di level 7%. Untuk itu, OJK menargetkan pangsa pasar bisa meningkat menjadi 10% pada 2027. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan syariah diharapkan  dapat meningkatkan value bagi individu bank dan  juga  keseluruhan sistem perbankan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. "Sekarang market share perbankan syariah 7,29%, daro 5% ke 7,29% ini lama sekali. Jadi target kami tidak muluk-muluk, mudah-mudahan di 2027 market share bisa mencapai 10%, itu juga bagus," kata Dian. Untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah, OJK coba dengan mendorong konsolidasi. Namun, tidak dengan pendekatan memaksa, namun lebih menekankan pada inisiatif bank sendiri. (Yetede)

Kuncuran kredit perbankan ke sektor pertambangan masih deras, termasuk ke industri batubara. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit ke sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 302,2 triliun, tumbuh 33,2% secara tahunan. Bank Negara Indonesia (BNI) juga masih memberikan kredit ke sektor pertambangan. Terbaru, bank pelat merah ini memberi fasilitas kredit ke dua perusahaan tambang milik taipan Prajogo Pengestu. Rinciannya, sebesar Rp 2,3 triliun dikuncurkan kepada Petrosea Tbk (PTRO). Lalu sebesar Rp 775 miliar dialirkan ke Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Portofolio BNI di sektor batubara per Juni 2024 mencapai 4,1% dari total kredit sebesar Rp 727,0 triliun, atau sekitar Rp 29,8 triliun. Pada Desember 2023, portofolionya baru 3,8% dari total kredit senilai Rp 695,1 triliun. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengungkapkan, permintaan kredit di sektor energi masih tinggi. Permintaan terbesar berasal dari berasal energi pangan. Herry Hykmanto, Direktur Syariah & Sustainability Finance Bank Danamon, mengatakan, sektor pertambangan masih menjadi sektor usaha yang dominan di Indonesia. Alhasil, kebutuhan pembiayaan di sektor ini masih besar. 

Herry menyebut, bank juga masih sulit mengabaikan sektor tambang, mengingat Indonesia masih bergantung ke sektor tersebut. Misal, tambang nikel tengah digalakkan karena jadi bahan baku utama dalam memproduksi baterai untuk mobil listrik. Bank Mandiri juga mencatat pertumbuhan portofolio batubara. Mengacu pada paparan kinerjanya, kredit batubara bank ini per Juni 2024 sudah mencapai 4,34% dari total kredit secara bank only sebesar Rp 1.196 triliun. Artinya, portofolio batubara bernilai Rp 51,9 triliun, naik dari Desember 2023 yang masih 3,4% dari total kreditnya. EVP Corporate Communication Bank Central Asia Hera F. Haryn menyebut, kredit batubara BCA sekitar 2% dari total kredit sebesar Rp 850 triliun per Juni 2024.

Emiten konglomerat Prajogo Pangestu (PP) kembali mencuri perhatian. Nama besar dikenal bertangan dingin memoles portfolionya telah membuat perbankan royal menyalurkan kredit. Terbaru, PT Petrosa Tbk (PTRO) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dua emiten terafiliasi PP, meriah pinjaman total senilai Rp 3,1 triliun. Sentuhan magis PP juga tercermin di PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Terbukti, dalam kurun waktu kurang daru setahun selepas melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), BREN bertransformasi menjadi emiten papan atas dengan kapitalisasi pasar (market cap) mencapai Rp 1.371 triliun. Bahkan, BREN kini menjadi salah satu penggerak IHSG  dengan bobot yang signifikan sebanyak 19,20% tertinggi sepanjang Agustus 2024. Mengekor di buncitnya, emiten PP yang lain yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyumbang sebesar 2,89% terhadap IHSG, menurut data Terminal Blommberg. (Yetede)

Hingga semester I-2024, sejumlah perbankan syariah mencatat kinerja lebih tinggi dibanding perbankan nasional, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga. Hal ini, didukung upaya menjaga kualitas pembiayaan dengan menyasar sektor-sektor tertentu, menghimpun dana murah, dan optimalisasi teknologi di tengah tantangan ekonomi global. Mengutip data OJK, industri perbankan syariah pada Juni 2024 mencatat pertumbuhan pembiayaan sebesar 13,58 % secara tahunan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) 10,41 %, serta pertumbuhan aset 9,07 %.

Sementara, aset perbankan nasional tumbuh 8,96 %, dengan pertumbuhan kredit 12,24 %, serta pertumbuhan DPK 8,43 %. Direut PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengatakan, data tersebut menunjukkan industri perbankan syariah tumbuh lebih baik dibandingkan industri perbankan secara nasional. Salah satunya dialami BSI dengan mencetak laba bersih pada semester I-2024 sebesar Rp 3,39 triliun atau tumbuh 20,2 % secara tahunan. Capaian tersebut ditopang oleh fungsi intermediasi BSI, yakni penyaluran pembiayaan sebesar Rp 256,77 triliun atau tumbuh 15,99 % secara tahunan dan penghimpunan DPK sebesar Rp 296,69 triliun atau tumbuh 17,5 %.

Di sisi lain, kualitas pembiayaan BSI menunjukkan perbaikan tecermin dari rasio nonperforming financing (NPF) bruto per Juni 2024 sebesar 1,99 %, turun dibanding periode Juni 2023, di 2,31 %. ”Di tengah kondisi makroekonomi yang menantang, BSI memilih menumbuhkan pembiayaan pada segmen  serta sektor yang tepat karena kalau kita salah masuk, artinya khawatir dengan kualitas dari pembiayaan itu sendiri. Pertama, kita fokus pada segmen yang profitable, utamanya segmen consumer, seperti Gria dan Mitraguna, kemudian ritel, dan UMKM, termasuk produk gadai dan cicil emas,” katanya dalam konferensi pers Kinerja BSI Triwulan II-2024 secara daring, Senin (2/9). (Yoga)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja keuangan yang sangat impresif pada kuartal II 2024. Per Juni 2024, laba bersih BSI mencapai Rp 3,4 triliun, tumbuh 20,28% secara tahunan, menjadikan perseroan menorehkan pertumbuhan tertinggi di antara Top 10 bank di Indonesia. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan Perseroan berhasil menjaga kinerja keuangan dan bisnis secara sehat dan berkualitas sepanjang kuartal II tahun 2024, di tengah makro ekonomi cukup menantang yang dintandai dengan naiknya suku bunga acuan seperti BI Rate yang naik ke level 6,25% pada kuartal II 2024 untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. "Alhamdulillah pertumbuhan BSI dalam berbagai indikator kunci, seperti aset, DPK, laba bersih, dan rasio CASA, merupakan yang tertinggi di industri perbankan nasional. Prestasi ini adalah  bukti bahwa BSI sebagai bank syariah mampu bersaing dan unggul ditengah  dinamika industri yang semakin kompetitif. Pertumbuhan yang konsisten di berbagai  aspek ini juga mencerminkan solidnya kinerja BSI yang berkelanjutan," kata Herry. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpana (LPS) mencatatkan simpanan jumbo di perbankan mulai mengalami pertumbuhan yang lebih rendah pada Juli 2024, sebesar 10,4% secara tahunan  (year on year/yoy). Melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang masih tumbuh 11,7% (yoy). Adapun, tiering nominal  simpanan di atas Rp 5 miliar per akhir Juli 2024 mencapai Rp4.671,31 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp4.738,71 triliun, atau terkontraksi 1,4% secara  yoy. Penyusutan simpanan nasabah kelas kakap tersebut sudah diprediksi sebelumnya. Sebab, pada semester I-2024 nasabah korporasi yang memiliki simpanan jumbo di perbankan masih wait and see, sehingga dananya masih disimpan di bank. Namun, memasuki semester II, yakni pada Juli mulai terlihat ada penarikan simpanan pada tiering di atas Rp 5 miliar. (Yetede)

Kinerja industri perbankan syariah Tanah Air tumbuh lebih tinggi dibandingkan perbankan nasional selama semester I tahun ini. Kenaikan ini terlihat dari aset, pembiayaan hingga penghimpunan dana pihak ketiga. Sayangnya, ceruk pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut tak tersebar merata. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) masih belum memiliki pesaing yang sebanding. Sebagai gambaran, total aset perbankan syariah pada enam bulan pertama tahun ini mencapai Rp 897 triliun, naik 9,07% secara tahunan. Sementara aset BSI naik 15,1% secara tahunan jadi Rp 360 triliun. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengupayakan bank syariah lain sebesar BSI. Ini dilakukan lewat kewajiban spin off unit usaha syariah (UUS) dan diikuti konsolidasi. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menjadi salah satu yang sedang menyiapkan spin off dan akuisisi bank syariah yang sudah ada. Namun, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengisyaratkan bank yang diincar bukan bank syariah yang besar. Rumor yang beredar menyebut, Bank Victoria Syariah adalah bank yang hendak diakusisi BTN. 

Menilik laporan keuangan per Juni 2024, Bank Victoria Syariah memiliki aset Rp 3,19 triliun. Aset UUS BTN memiliki senilai Rp 55,54 triliun. Pengamat Ekonomi Syariah sekaligus Wakil Komisaris Utama BSI Adiwarman Karim melihat, konsolidasi perbankan syariah bukan untuk menciptakan bank syariah pesaing BSI. Konsolidasi ini lebih untuk menciptakan perbankan yang kuat dan sehat. PT Bank CIMB Niaga Tbk yang juga sudah wajib melakukan spin off UUS belum memiliki rencana akuisisi. Aset UUS CIMB Niaga saat ini senilai Rp 64,83 triliun. "Tahap awal kami akan fokus spin off dulu," ujar Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan. Direktur BCA Syariah Pranata berujar, modal, aset dan jumlah kantor cabang yang dimiliki sangat menentukan kemampuan bank. BCA Syariah saat ini tak sebesar BSI dan memiliki kemampuan yang berbeda dalam ekspansi.

Pada September ini ada potensi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang diharapkan diikuti pula dengan memangkas suku bunga acuan bank Indonesia 7 days reverse repo rate (BI7DRR). Penurunan suku bunga ini menjadi angin segar bagi industri perbankan karena akan  berdampak pada penurunan biaya dana (cost of fund). Direktur PT bank Central Asia Tbk (BCA) Haryanto T. Budiman mengatakan, penurunan bunga The Fed di September ini diperkirakan memang terjadi. Ada pendapat yang menyampaikan potensi pemangkasan sekitar 25 basis poin (bps) dan ada 50 bps. Namun, bagi dirinya kemungkinan besar dipangkas 25 bps. "Karena The Fed jelas katakan bahwa  dia berusaha fighting dengan inflasi, sekarang sudah jinak dan yang dikhawatirkan adalah dampak employment, Chief Powel bilang dia akan serius  atasi masalah employment, kalau kondisi memburuk dia akan segan-segan akan lebih agresif, tapi sementara dia akan kecil dulu, tidak langsung  agresif," ungkap haryanto. (Yetede)

Pemerintah berencana menurunkan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun depan. Dalam dokumen nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, subsidi bunga KUR hanya dianggarkan Rp 38,28 triliun, turun dari 2024 yang anggarannya Rp 47,78 triliun. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM), Yulius, mengatakan anggaran subsidi bunga KUR 2024 terlihat besar karena ada porsi membayar carry over subsidi bunga tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan ada perbaikan data dari penyalur KUR. Kemenkop-UKM berharap pembayaran carry over tersebut dapat selesai tahun ini sehingga pada 2025 hanya perlu menyiapkan subsidi bunga reguler. "Tahun depan subsidi bunga Rp 38 triliun itu hanya untuk subsidi reguler dan jumlahnya juga hampir sama dengan subsidi reguler 2024," ujar Yulius, Jumat (30/8). Sementara itu, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Teknis Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, Gede Edy Prasetya menyebutkan, besaran subsidi itu masih mengakomodir penyaluran KUR tahun depan meski anggarannya turun. 

Dari sisi bank penyalur KUR sendiri,General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI, Sunarna Eka Nugraha berpendapat kebijakan penyesuaian subsidi bunga KUR merupakan bagian dari upaya pemerintah mengelola anggaran dengan lebih efisien. Sunarna bilang penurunan subsidi bunga tentunya berpengaruh pada pendapatan bunga yang diterima oleh Penyalur KUR. Namun, ia menyebutkan BNI justru melihat ini sebagai peluang untuk lebih kreatif dalam menyalurkan KUR, salah satunya melalui inovasi digital dan peningkatan efisiensi operasional. Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi belum bisa berspekulasi mengenai besaran angka subsidi untuk bunga. Sebab, ia bependapat kebijakan pemerintah nantinya pasti akan sangat dinamis mengikuti urgensi kebutuhan masyarakat.