Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1341 )

Pemerintah Perlu Atur Regulasi THR untuk Ojol

KT1 18 Feb 2025 Tempo

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, mengatakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online atau ojol perlu diatur dalam regulasi yang jelas. Hal ini disampaikan Meutya usai pembahasan lintas kementerian bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan soal status dan hak para pekerja transportasi daring. “Pada dasarnya, perlu diatur. Kalau sekarang belum ada aturannya, kita semua sepakat bahwa perlu ada aturan,” ujar Meutya saat ditemui usai menghadiri acara IDE Katadata di St. Regis Hotel, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2025.

Ia mengungkapkan saat ini pemerintah masih dalam tahap diskusi untuk merumuskan regulasi yang tepat. Kementerian Ketenagakerjaan, kata dia, akan memimpin pembahasan ini, sementara Kemkomdigi akan berperan dalam aspek teknologi dan perizinan platform digital. “Kami sudah bicara dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Ketenagakerjaan, dan akan duduk bersama untuk menyusun aturan yang baik. Regulasi ini juga akan melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan penyedia layanan transportasi online serta komunitas pengemudi ojol,” ujarnya.

Terkait kapan aturan ini akan rampung, Meutya menyerahkan kepastiannya kepada kementerian yang menjadi penanggung jawab utama. “Mungkin nanti lead-nya di Kemenaker, karena banyak aspek perlindungan pekerja yang harus diperhatikan,” katanya. Dorongan untuk mengatur hak-hak pengemudi ojol semakin menguat seiring meningkatnya tuntutan kesejahteraan bagi para pekerja di sektor ekonomi digital. Namun, hingga kini belum ada regulasi spesifik yang mengatur skema pemberian THR bagi mereka yang berstatus sebagai mitra aplikasi. Sebelumnya, ratusan pengemudi online akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025. Demonstrasi tersebut membawa beberapa tuntutan yang berhubungan dengan kesejahteraan para pengemudi daring seperti ojek online (ojol), taksi online (taksol), hingga kurir. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Presiden Prabowo Lanjutkan Pemangkasan Anggaran Rp 750 Triliun

KT1 18 Feb 2025 Tempo

TAK cukup Rp 306 triliun, Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pemangkasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pemotongan anggaran jilid dua itu, dananya naik menjadi Rp 750 triliun. Sebagian dananya berasal dari didviden badan usaha milik negara yang akan berhimpun di bawah Danantara. Rencana itu ia ungkapkan di hadapan tamu undangan perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-17 di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Februari 2025. Berbicara di atas panggung, dia menyebutkan cara tersebut sebagai penghematan. Menurut Prabowo, penghematan bakal dilakukan dalam tiga putaran. "Putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 triliun," tuturnya.

Pada tahap kedua, Prabowo menargetkan bisa memangkas dana APBN setelah menyisir anggaran hingga ke satuan sembilan atau item belanja rinci dengan total sebesar Rp 308 triliun. Namun sebanyak Rp 58 triliun di antaranya bakal dikembalikan ke kementerian dan lembaga. Sementarapada putaran ketiga berasal dari badan usaha milik negara sebesar Rp 300 triliun, dengan Rp 100 triliun di antaranya akan disalurkan untuk penyertaan modal negara di perusahaan pelat merah tersebut. Dengan hitungan Rp 300 triliun dari tahap pertama, Rp 250 dari tahap kedua, dan Rp 200 triliun dari tahap ketiga, total penghematan anggaran yang ditargetkan Prabowo mencapai Rp 750 triliun. Angka ini setara dengan 20,6 persen APBN 2025.

Pada 22 Januari 2025, Prabowo meneken Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Dalam instruksi tersebut, Prabowo meminta jajarannya memangkas anggaran sebesar Rp 306,6 triliun, yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Menindaklanjuti instruksi Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang mengatur pemangkasan belanja kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2025. Dalam lampiran II surat tersebut, tercantum 16 item belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, dari 10 persen hingga 90 persen. Di antaranya pos belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; serta infrastruktur 34,3 persen. (Yetede)

Ekonomi

Pengemudi Ojek Online Desak Kepastian THR

HR1 18 Feb 2025 Kontan

Aksi unjuk rasa pengemudi transportasi online kembali terjadi di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (17/2), dengan tuntutan utama pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengemudi transportasi online seharusnya dianggap sebagai pekerja tetap karena telah memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan UMP yang harus dibayarkan H-30 sebelum Hari Raya.

Lily juga menolak skema kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan platform transportasi online, karena dianggap hanya sebagai cara untuk menghindari kewajiban membayar THR dan hak pekerja lainnya. Menurutnya, pengemudi sering kali dipaksa bekerja lebih dari 8 jam per hari tanpa mendapatkan insentif yang cukup untuk kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, Public Relations Specialist Maxim Indonesia, Tuan Ifdal Khoir, berharap keputusan terkait THR dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk aplikator. Ia menekankan bahwa Maxim telah berpartisipasi dalam diskusi untuk mendukung pengemudi sebagai gig-workers.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pemerintah sedang merumuskan formula terbaik terkait THR bagi pengemudi ojol, yang saat ini masih dalam proses pembahasan bersama pengusaha dan aplikator.

Namun, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai bahwa kemungkinan pengemudi online mendapatkan THR penuh masih kecil karena status mereka sebagai mitra, bukan pekerja tetap. Solusi yang lebih realistis adalah melalui bantuan atau insentif dari aplikator, bukan pemberian THR seperti pekerja formal.

Dengan adanya perdebatan ini, keputusan final terkait THR ojol masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah.

Lingkungan Hidup

Kenaikan Harga Gas Jadi Pendorong Kinerja Sektor Energi

HR1 18 Feb 2025 Kontan

Kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) berpotensi tumbuh di tahun 2025, didukung oleh kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Analis Phintraco Sekuritas, Muhamad Heru Mustofa, memproyeksikan kinerja PGAS akan tetap positif karena pemulihan permintaan dan kenaikan harga gas alam global yang didorong oleh peningkatan ekspor liquefied natural gas (LNG) serta cuaca dingin yang menghambat produksi.

Meskipun kebijakan HGBT diperpanjang hingga akhir 2025, Heru menilai ada potensi tekanan pada profitabilitas PGAS karena harga HGBT lebih rendah dari harga pasar. Jika tidak ada subsidi atau kompensasi pemerintah, margin keuntungan bisa terdampak. Pemerintah berencana menaikkan harga gas insentif menjadi US$ 6,5 per mmbtu dari sebelumnya US$ 6 per mmbtu untuk tujuh sektor industri, yang dapat memberikan kepastian bagi PGAS.

Selain itu, proyek infrastruktur seperti pipa gas Tegal-Cilacap dinilai akan memperluas distribusi gas di Jawa Tengah dan meningkatkan pangsa pasar PGAS. Analis Indo Premier Sekuritas, Ryan Winipta, melihat bahwa distribusi gas dengan harga non-HGBT dapat meningkatkan spread distribusi gas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan laba bersih PGAS.

Dalam hal dividen, Analis Maybank Sekuritas Indonesia, Hasan Barakwan, memproyeksikan pembagian dividen PGAS sebesar Rp 251 dan Rp 260 per saham untuk 2025 dan 2026, dengan yield masing-masing 11,3% dan 11,5%. Namun, ia mengingatkan bahwa sengketa hukum dengan Gunvor dan potensi penurunan volume distribusi karena harga lebih tinggi bisa menjadi risiko bagi PGAS.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dari kebijakan harga gas dan sengketa hukum, PGAS tetap menarik sebagai opsi investasi dengan prospek pertumbuhan yang cukup baik.

Ekonomi

Surplus Meningkat, tapi Ekspor & Impor Kian Terjepit

HR1 18 Feb 2025 Kontan

Kinerja perdagangan internasional Indonesia melemah pada Januari 2025, tetapi neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar US$ 3,45 miliar, lebih tinggi dari perkiraan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor mencapai US$ 21,45 miliar, turun 8,54% secara bulanan, tetapi tumbuh 4,86% secara tahunan.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa penurunan ekspor terutama disebabkan oleh turunnya nilai ekspor batubara, besi dan baja, serta crude palm oil (CPO), yang menyumbang 28,08% dari total ekspor nonmigas. Ekspor batubara turun 19,33% bulanan, besi dan baja turun 10,41% bulanan, serta CPO turun 24,10% bulanan.

Di sisi lain, impor turun lebih dalam, mencapai US$ 18 miliar, atau turun 15,18% secara bulanan. Amalia menyebut bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh harga komoditas impor yang melemah serta libur Imlek yang menghambat aktivitas industri.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyoroti beberapa risiko yang dapat berdampak pada perdagangan Indonesia, seperti tarif impor dari AS yang bisa menekan ekspor tekstil, karet, dan elektronik; ketidakpastian ekonomi global yang bisa menurunkan permintaan komoditas unggulan; serta proteksionisme AS yang dapat memicu keluarnya modal asing dan melemahkan rupiah.

Josua merekomendasikan diversifikasi ekspor ke pasar nontradisional, percepatan hilirisasi industri, dan stabilitas makroekonomi untuk menarik investasi serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Ekonomi

Surplus Meningkat, tapi Ekspor & Impor Kian Terjepit

HR1 18 Feb 2025 Kontan

Politik dan Birokrasi

Pemangkasan Anggaran Belum Matang, Risiko Besar?

HR1 18 Feb 2025 Kontan (H)

Arah kebijakan ekonomi Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto masih dinilai belum jelas, terutama terkait rencana efisiensi anggaran sebesar US$ 44 miliar (Rp 750 triliun). Dari jumlah tersebut, US$ 24 miliar akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, sementara US$ 20 miliar akan diserahkan ke BPI Danantara.

Namun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum memberikan klarifikasi terkait sumber efisiensi anggaran ini, mengingat APBN selalu mengalami defisit dan pemerintah masih bergantung pada penarikan utang.

Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran investor dan pebisnis. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa angka penghematan yang diumumkan muncul secara tiba-tiba dan sulit terwujud, terutama target dividen BUMN Rp 300 triliun. Menurutnya, target Rp 110 triliun saja sudah cukup optimistis mengingat kondisi ekonomi yang masih menantang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, menyoroti alokasi dana untuk Danantara, yang meskipun bertujuan mengurangi ketergantungan pada asing, masih memiliki banyak pertanyaan soal tata kelolanya. Jika tidak dikelola dengan baik, Faisal memperingatkan potensi kebocoran anggaran, korupsi, dan dampak negatif terhadap perekonomian.

Ketidakpastian ini memperbesar risiko bagi perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih jelas dan transparan agar kebijakan penghematan ini benar-benar memberikan manfaat bagi negara.

Politik dan Birokrasi

Jemaah Haji Diharuskan Terdaftar di JKN

KT3 18 Feb 2025 Kompas

Kemenag mengharuskan semua anggota jemaah haji reguler dan petugas haji tahun 2025 terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, sebagai bentuk perlindungan bagi jemaah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga kepulangan dari ibadah haji. Ketentuan itu diatur dalam Kepmenag tentang pengisian kuota haji reguler dan pelunasan biaya haji tahun 2025. Dalam keputusan itu disebutkan, Jemaah wajib memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif sebelum keberangkatan.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, ketentuan terkait kewajiban menjadi peserta aktif JKN bagi jemaah dan petugas haji bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah dari sebelum keberangkatan sampai kembali ke Tanah Air. Kebijakan ini pun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji yang lebih baik. ”Dengan adanya perlindungan program JKN, Jemaah haji dapat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus khawatir dengan biaya pengobatan,” katanya di Jakarta, Senin (17/2). (Yoga)

Ekonomi

Tarif Balasan AS Berpotensi Pukul Ekspor RI

HR1 17 Feb 2025 Kontan

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump berpotensi menimbulkan dampak besar bagi perdagangan global, termasuk bagi Indonesia. Dengan kebijakan ini, tarif yang dikenakan AS terhadap mitra dagangnya tidak hanya berdasarkan surplus dagang tetapi juga hambatan perdagangan yang diterapkan oleh negara mitra.

Bagi Indonesia, ini menjadi tantangan berat karena AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar kedua dengan nilai US$ 14,34 miliar. Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic & Economic Action Institution, memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memicu AS untuk mencabut fasilitas perdagangan Generalized System of Preferences (GSP), yang selama ini membuat produk ekspor Indonesia lebih kompetitif. Jika GSP dicabut, tarif ekspor ke AS akan meningkat, menyebabkan harga produk Indonesia menjadi lebih mahal dan menurunkan daya saingnya di pasar AS.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu negara besar lain untuk melakukan tindakan serupa, yang semakin mempersempit pasar ekspor Indonesia. Yusuf Rendy Manilet, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, menyoroti bahwa sektor tekstil akan menjadi salah satu yang paling terdampak, mengingat AS sudah mengenakan tarif tinggi pada produk tekstil Indonesia. Yusuf memperkirakan pertumbuhan ekspor Indonesia di 2025 akan melambat menjadi 6%, dibandingkan 6,5% di tahun sebelumnya.

Namun, Yusuf juga melihat peluang bagi Indonesia untuk menjaga kinerja ekspornya, terutama dengan permintaan dari India, China, dan Jepang yang masih positif. Permintaan barang dari Jepang diprediksi tumbuh 1,1%, sedangkan India bisa mencapai 6,5%.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah disarankan untuk mencari pasar alternatif, seperti negara-negara anggota BRICS dan OECD. Meskipun Ronny menilai dampak dari keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan OECD masih belum bisa diukur, diversifikasi pasar harus segera dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada AS dalam perdagangan global.

Politik dan Birokrasi

Gelombang PHK Massal di AS Tak Mampu Tekan Defisit

HR1 17 Feb 2025 Kontan

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor federal Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Department of Government Efficiency (DOGE), Elon Musk, menuai banyak kritik. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan defisit anggaran negara yang mencapai US$ 1,8 triliun, dengan menargetkan karyawan dalam masa percobaan sebagai sasaran utama sejak Kamis (13/2).

Namun, Direktur Eksekutif Budget Lab Universitas Yale, Martha Gimbel, meragukan efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi defisit. Menurutnya, PHK tidak akan menghasilkan penghematan signifikan karena kompensasi bagi aparatur sipil negara hanya menyumbang US$ 270 miliar per tahun. Justru, PHK massal berpotensi memperburuk ekonomi AS karena pertumbuhan lapangan kerja yang melambat.

Kritik juga datang dari kalangan Partai Republik sendiri. Senator Alaska, Lisa Murkowski, menilai pemangkasan tenaga kerja dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga tidak akan memperbaiki anggaran federal. Senator Demokrat dari Washington, Patty Murray, lebih keras lagi menyebut PHK massal ini akan mengganggu layanan publik dan menyalahkan Trump serta Elon Musk atas kebijakan tersebut.

Dampak langsung juga dirasakan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan secara mendadak. Andrew Lennox, seorang veteran marinir yang sedang menjalani pelatihan di Veterans Affairs Medical Center, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan ini, yang ironisnya malah merugikan veteran yang seharusnya mereka bantu.

Dengan adanya gelombang PHK ini, kebijakan Trump dan Elon Musk tidak hanya memicu panen hujatan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi AS.