Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1333 )

Serba-serbi Danantara dan Polemiknya

KT1 21 Feb 2025 Tempo

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menuai polemik. Kendati Prabowo menyebut Danantara sebagai kekuatan yang akan menunjang perekonomian Indonesia di masa depan, namun sejumlah pihak menilai ada risiko yang mengintai. “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita, yang ada di pengelolaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) itu akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025, dikutip Antara. Adapun Danantara akan diluncurkan pada pada Senin, 24 Februari mendatang. Pembentukannya tertuang dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau UU BUMN yang disahkan oleh DPR RI pada Selasa, 4 Februari 2025.

BP Danantara Panggil Direksi BRI: Mereka Sangat Positif Peluncuran Danantara disebut sebagai super holding BUMN dan telah didesuskan sejak kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dengan adanya Danantara, nantinya pendapatan BUMN tidak semuanya dialokasikan ke APBN, tetapi disisihkan guna diinvestasikan Danantara. Adanya lembaga yang mengelola laba BUMN sebenarnya telah dicita-citakan ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, yang wafat pada 2001 di usia 84. Syahdan, pada akhir 1980-an, Menteri Ekonomi Orde Lama dan Orde Baru itu punya ide membentuk sebuah lembaga yang mengelola 1-5 persen laba badan usaha milik negara. Lembaga ini, dalam gagasan Sumitro, menjadi semacam investment trust sekaligus penjamin investasi atau guarantee fund.

Saat berpidato dalam rapat anggota Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia pada 16 Desember 1996, Sumitro bercerita bahwa gagasan tersebut sudah ia sampaikan kepada J.B. Sumarlin, Menteri Keuangan 1988-1993. Namun Sumarlin menolak secara halus dengan mengatakan Indonesia belum memerlukan lembaga semacam pengelola laba BUMN. Sumitro mengklaim ia meneruskan ide kepada pemerintah Malaysia dan dieksekusi. Meski tak menyebutnya secara spesifik, pernyataan Sumitro merujuk pada Khazanah Nasional Berhad yang didirikan pemerintah Malaysia pada 1993. Khazanah adalah induk perusahaan negara yang bertindak sebagai lembaga investasi sekaligus menjadi jaminan seperti gagasan Sumitro. Dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, Prabowo berulang-ulang menyebut Indonesia ketinggalan dibanding Malaysia. Negeri jiran itu telah bisa membuat mobil nasional sendiri pada 1983. Pendapatan per kapita orang Malaysia tiga kali lebih tinggi dibanding orang Indonesia. Semua itu, menurut Prabowo, terwujud karena pemerintah mengendalikan ekonomi melalui BUMN. (Yetede)

Ekonomi

Danantara dalam Bayang-bayang Skandal 1MDB Malaysia

KT1 21 Feb 2025 Tempo

HARI peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara makin dekat. Namun sambutan masyarakat terhadap lembaga yang akan mengkonsolidasikan aset tujuh badan usaha milik negara (BUMN) ini tidak begitu positif. Di media sosial X, sejumlah warganet mengungkapkan kekhawatiran akan kehadiran Danantara. Muncul seruan menarik uang dari bank-bank yang dikelola oleh BUMN karena khawatir penyalahgunaan dana. Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025 ini merupakan salah satu ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar sehingga bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Dia menyebutkan lembaga ini sebagai konsolidasi semua kekuatan ekonomi Indonesia karena akan membawahkan tujuh perusahaan pelat merah yang dianggap paling menguntungkan dan strategis.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan pendanaan awal untuk Danantara sekitar US$ 20 miliar akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khususnya dari hasil penghematan anggaran yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Danantara ditargetkan mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14 ribu triliun. “Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif,” ujar Prabowo dalam acara World Governments Summit 2025 yang diselenggarakan secara virtual di Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat, 14 Februari 2025. Namun ambisi Prabowo ini justru dinilai berisiko tinggi oleh sejumlah ahli. Bahkan ada yang menyamakan kehadiran Danantara dengan skandal keuangan besar, seperti kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia. 1MDB didirikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2015.

Badan investasi ini menjadi skandal keuangan besar yang melibatkan penyalahgunaan dana investasi negara hingga miliaran dolar Amerika Serikat melalui transaksi tidak transparan dan pencucian uang lintas negara. Saat itu, dilaporkan banyak kasus korupsi yang dilakukan Najib Razak bersama kroni-kroninya yang bersumber dari 1MDB. Ekonom dari Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap Danantara, terutama dalam perbandingannya dengan kasus 1MDB di Malaysia. Kekhawatiran ini berakar pada risiko tata kelola yang lemah dan penyelewengan dana. Meskipun belum ada indikasi bahwa Danantara akan mengalami nasib serupa, pengalaman 1MDB menunjukkan bagaimana lembaga investasi negara dapat menjadi sarana korupsi jika tidak diawasi secara ketat. (Yetede)

Ekonomi

Beda Danantara dan Temasek dalam Pengawasan Mengelola Aset Negara

KT1 21 Feb 2025 Tempo

JIKA tak ada aral melintang, pemerintah bakal meluncurkan lembaga investasi Daya Anagata Indonesia atau Danantara pada 24 Februari 2025. Instansi ini bakal mengelola aset negara, termasuk di dalamnya aset milik badan usaha milik negara (BUMN). Kekhawatiran muncul soal pengawasan lembaga investasi tersebut. Berbicara dalam acara perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Bogor, 15 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto bakal mengajak Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri; presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono; dan presiden ketujuh, Joko Widodo atau Jokowi ikut mengawasi Danantara. Prabowo juga mempertimbangkan melibatkan pemimpin organisasi masyarakat keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia, untuk ikut mengawasi lembaga tersebut.

Danantara sebagai sovereign wealth fund atau dana investasi pemerintah akan mengelola lebih dari US$ 900 miliar aset dalam pengelolaan atau asset under management. Initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksikan sebesar US$ 20 miliar. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan Danantara membutuhkan pengawasan ketat. Kementerian BUMN mencatat total aset konsolidasi perusahaan pelat merah mencapai Rp 10.950 triliun hingga akhir 2024. “Jangan sampai jadi bancakan politik,” katanya kepada Tempo, Kamis, 20 Februari 2025. Menurut Bhima, kepengurusan Danantara perlu dijauhkan dari politis jika pemerintah ingin membangun lembaga tersebut seperti dan sebesar Temasek, perusahaan holding milik pemerintah Singapura yang berfokus pada investasi global.

Temasek, yang menjadi inspirasi Prabowo membentuk Danantara, saat ini dioperasikan dan diawasi oleh orang-orang profesional. Akibatnya, Temasek imun dari konflik kepentingan politik. "Saya pernah bertemu dengan Menteri Perindustrian Singapura dan bertanya, 'Apakah Anda bisa ikut campur di Temasek?' Dia bilang, 'Tidak bisa,'" kata Bhima. Menurut Bhima, apa yang terjadi di Temasek seharusnya diterapkan di Danantara. Idealnya, menurut Bhima, Danantara diawasi oleh kalangan profesional yang memiliki kapabilitas di bidang ekonomi dan investasi. Pengawasannya juga harus berlapis untuk menghindari kerugian atau kesalahan dalam tata kelola. Dia juga berharap ke depan akan ada publikasi laporan keuangan Danantara secara rutin sehingga pengelolaan aset negara bisa transparan. "Ini akan menambah kepercayaan para calon investor untuk masuk ke Danantara," tuturnya. (Yetede)

Ekonomi

Danantara dalam Bayang-bayang Skandal 1MDB Malaysia

KT1 21 Feb 2025 Tempo

Ekonomi

Kebijakan ODOL Demi Keselamatan dan Biaya Operasional

KT1 21 Feb 2025 Investor Daily (H)

Kalangan pengusaha angkutan logistik menyambut baik kebijakan pemerintah mengenai penegakan aturan kelebihan muatan dan dimensi kendaraan logistik (over dimension dan over load/ODOL) kendaraan angkutan logistik, melalui program Zero ODOL. Kebijakan ini akan segera diterapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan Menteri Perindustrian, dalam rangka meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. Data dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan menyambut pelanggaran angkutan barang dan logisitk banyak dipengaruhi antara lain semakin meningkatkan jumlah truk pengiriman logisitk, pelanggaran pengangkutan yang didominasi over load dibandingkan over dimensi, komoditas angkut serta penindakan yang belum meninggalkkan efek jera. Adapun tingkat pelanggaran ODOL paling banyak terjadi wilayah Jawa dan Sumatera. Sedangkan Data Korlantas Polri sepanjang tahun 2022 hingga 2024 menyebutkan jumlah kecelakaan lalu lintas akibat ODOL mencapai 136 kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan tersebut meliputi kendaraan over dimensi sebanyak 109 kecelakaan. (Yetede)

Ekonomi

Bangun Kredibilitas dan Transparansi Danantara Mengoptimalkan Aset Rp14.000 Triliun

KT1 21 Feb 2025 Investor Daily (H)

Ambisi pemerintah menjadikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai lokomotif 8% harus dibarengi dengan pembangunan kreadibilitas dan transparansi lembaga tersebut. Tanpa kedua hal itu, Danantara sulit mengoptimalkan aset Rp 14.000 triliun lebih untuk memajukan ekonomi. Pemerintah harus menunjukkan kepada publik bahwa Danantara profesional mengurus aset negara. Oleh sebab itu, jabatan pengurus hingga dewan pengawas lembaga itu harus diisi orang berintegrasi agar tercipta transparansi. Pada titik ini, nama-nama seperti Boediman, Chatib Basri, Agus Martowardojo, Darmin Nasuition, Mari Pangestu, Gita Wirjawan dan Sofjan Dajlil adalah kandidat tepat untuk mengisi dewan pengawas Danantara. Ekonom menyarankan dewan pengawas lembaga itu jangan diisi orang yang memiliki kepentingan politik. Adapun pemimpin atau kepala Danantara harus sosok yang piawai berbisnis dan memiliki sense kepatuhan yang tinggi pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan penelusuran Investor Daily, Rosan Roeslani disebut-sebut bakal menjadi Kepala Danantara, menggantikan Muliaman Hadad. Saat Rosan menjabat menteri investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Korodinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara itu, sejumlah mantan-mantan presiden disebut-sebut masuk dean pengawas Danantara. (Yetede)

Ekonomi

Ketidakpastian Global, BI Tahan Suku Bunga Acuan

HR1 20 Feb 2025 Kontan

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18-19 Februari 2025, setelah sebelumnya menurunkannya sebesar 25 basis poin (bps) pada Januari. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa ada ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut, tetapi timing-nya masih bergantung pada dinamika global, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi domestik.

Perry mencatat bahwa inflasi yang rendah memberikan peluang bagi BI untuk menurunkan suku bunga. Namun, ketidakpastian masih tinggi, terutama akibat kebijakan baru pemerintah seperti program AstaCita dan efisiensi anggaran, yang dampaknya belum terlihat jelas. Selain itu, ekonomi global juga mengalami perlambatan, khususnya di Eropa, China, dan Jepang, serta ekspansi ekonomi India yang tertahan.

Di sisi lain, inflasi di Amerika Serikat masih tinggi, sehingga Federal Reserve (The Fed) diperkirakan hanya akan memangkas suku bunga sekali pada semester II 2025 sebesar 25 bps. Perry juga menyoroti defisit fiskal AS yang besar (7,7% tahun ini dan 8,8% tahun depan) serta potensi penghapusan debt ceiling, yang dapat berdampak pada tingginya US Treasury yield dan stabilitas rupiah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa ruang penurunan suku bunga BI masih terbatas karena risiko dari perang dagang dan perang mata uang. Ia memperkirakan BI Rate tetap di 5,75% hingga akhir tahun, mengingat defisit transaksi berjalan (CAD) yang melebar serta risiko pelemahan ekspor akibat ketegangan perdagangan global. Josua juga menambahkan bahwa inflasi yang rendah saat ini bersifat sementara, terutama karena adanya diskon tarif listrik yang akan berakhir pada Februari 2025.

Ekonomi

Amman Berharap Flexibilitas Ekspor Konsentrat Tembaga Tahun Ini

KT1 20 Feb 2025 Investor Daily (H)

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berharap mendapatkan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga pada tahun ini. Hal ini seiring dengan lambannya proses commisioning smelter tembaga Amman lantaran mengedepankan standar keselamatan kerja. Di sisi lain, pemerintah memberikan kesempatan ekspor konsetrat tembaga bila terjadi keadaan kahar pada smelter. Larangan ekspor mineral mentah dan mineral olahan merupakan amanat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sedikitnya, restriksi ekspor tersebut berlaku mulai Juni 2023. Namun pemerintah memberikan kelonggaran hingga akhir 2024. Presiden Direktur AMNT Rachmat Makkkasau mengatakan proses commisioning sudah berjalan sejak Juni 2024. Ia mengakui progresnya berjalan lamban kantaran ingin memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Padahal, smelter Amman menggunakan teknoogi double flash cylone yang hampir sama dengan smelter Freeport Indonesia. "Saat ini kapasitas (input smelter) kami sekitar 48% dengan itu juga kami berharap dapat diberikan fasilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commisioning ini," kata Rahmat. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Genjot Sosialisasi Cek Kesehatan Gratis yang Belum Optimal

KT1 20 Feb 2025 Investor Daily (H)

Program prioritas cek kesehatan gratis (CKG) belum berjalan secara optimal. Penyebabnya, informasi yang diterima masyarakat minim, sehingga diperlukan upaya menggenjot sosialisasi. "Program ini belum sesuai harapan, belum optimal. Alasannya, masyarakat masih kurang informasi dan enggan untuk melakukan cek kesehatan gratis," ujar Letua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adonkes) Muhammad Subuh. Selain faktor kesadaran masyarakat, Subuh menyoroti keterbatas fasilitas di puskemas yang dilibatkan, banyak di antaranya yang belum memiliki fasilitas memadai untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara maksimal. Dalam mengatasi kendala tersebut, dia menegaskan, Adinkes berencana meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Menurut dia, sebagian masyarakat menganggap cek kesehatan menakutkan. Mereka khawatir terdeteksi penyakit dan tidak siap mengahdapinya. Selain itu, dia menerangkan, mobilisasi pasien yang memerlukan rujukan menjadi tantangan tersendiri. Apabila ditemukan kasus darurat dalam pemeriksaan, masih ada kendala dalam proses rujukan ke fasiitas kesehatan yang lebih lengkap. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Luhut soal Prabowo Pangkas Anggaran hingga Tiga Putaran

KT1 20 Feb 2025 Tempo

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi rencana penghematan anggaran hingga tiga putaran yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, keberhasilan rencana tersebut tergantung pada sasaran-sasaran pemangkasan itu sendiri. Luhut menekankan pemerintah akan berkaca dari pelaksanaan pemangkasan anggaran putaran pertama. “Sekiranya belajar dengan putaran pertama ini, kami pastilah lebih hati-hati melakukan,” ucap Luhut ketika ditemui seusai acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Februari 2025. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini menyebut, kebijakan penghematan memang ditujukan untuk memangkas anggaran yang dinilai boros. “Efisiensi itu, menurut saya, akan menggoyang semua supaya betul-betul jangan mengeluarkan anggaran yang tidak perlu-perlu, selama ini kan banyak itu,” katanya.

Adapun Luhut sebelumnya sempat memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengalokasikan dana hasil efisiensi anggaran senilai Rp 306,69 triliun yang diperintahkan oleh Prabowo. Menurut dia, kebijakan efisiensi perlu diimplementasikan guna meningkatkan kualitas belanja negara dan efek berganda terhadap perekonomian. Namun, kebijakan itu tetap harus dipelajari dengan saksama. “Efisiensi anggaran ini adalah hal yang sangat penting. Kita harus berhati-hati bagaimana kita mengalokasikan Rp 300 triliun dan bagaimana kita mendapatkan Rp 300 triliun itu,” ucap Luhut di kawasan Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Februari 2025. Hal seperti ini, lanjut dia, harus dipelajari dengan hati-hati. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaranbelanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Perintah berhemat itu dituangkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tak cukup efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, Prabowo mengatakan bakal melanjutkan pemangkasan anggaran besar-besaran itu hingga putaran ketiga. Dalam rencana ini, dananya naik menjadi Rp 750 triliun. Hal itu ia ungkapkan di hadapan tamu undangan perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-17 di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Februari 2025. Berbicara di atas panggung, dia menyebutkan penghematan bakal dilakukan dalam tiga putaran. "Putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 triliun," tuturnya. Layar di belakang Prabowo menunjukkan rincian sumber dananya, yaitu dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Pada tahap kedua, Prabowo menargetkan bisa memangkas dana APBN setelah menyisir anggaran hingga ke satuan sembilan atau item belanja rinci. (Yetede)