Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1327 )

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Tipis

KT1 12 Feb 2025 Tempo

Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 34 ke 37 sebagai sinyal bagi pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih serius dalam menunjukan realisasi komitmen pemberantasan korupsi. Namun demikian, kenaikan skor ini menjadi momentum positif yang harus digunakan pemerintah dengan mempertimbangkan KPK pimpinan baru serta adanya berbagai pernyataan presiden perihal kebocoran anggaran. "Akan tetapi, pada sisi lain, indikator demokrasi (komponen penilaian CPI) yang menurun serta upaya pemberantasan korupsi yang belum terlihat secara konkret menjadi hal yang perlu dituntaskan secara serius," kata Lakso dalam keterangan tertulis pada Selasa, 11 Februari 2025.Selain itu, kata dia, nilai ini bukanlah suatu pencapaian yang patut dibanggakan karena apabila dibandingkan dengan skor 10 tahun lalu, maka kenaikan hanya satu angka.

Menurut dia, ini menunjukkan daya rusak yang luar biasa pada 10 tahun terakhir sehingga membutuhkan upaya luar biasa untuk memperbaikinya. Berikutnya, Presiden Prabowo harus menggunakan momentum ini secara tepat melalui penanganan sektor prioritas secara serius. Pontensi program yang melibatkan nilai signifikan seperti Makan Siang Gratis Bergizi menjadi titik krusial yang berpotensi menjadi korupsi serta berkontribusi negatif terhadap CPI tahun berikutnya apabila tidak dikawal secara serius. Selain itu, Lakso menyebut indikasi demokrasi yang menurun dalam CPI ini menunjukkan demokrasi yang menjadi prasyarat penting yang harus direalisasikan dalam perlindungan kebebeasan masyarakat sipil, serta penguatan lembaga anti korupsi. Penuntasan kasus korupsi secara konsisten menjadi suatu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Momentum ini soal ujian bagi presiden ditengah berbagai kritikan kinerja 100 hari yang mencatatkan berbagai blunder, termasuk soal isu korupsi.

Lingkungan Hidup

Cerita Warga Desa Kohod Kena Tipu Sekdes Ujang Karta Rp 33 Juta dalam AJB Pagar Laut

KT1 12 Feb 2025 Tempo

Sekretaris Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Banten, Ujang Karta, terseret dalam kasus pagar laut. Keberadaan Ujang juga tak terlihat di Desa Kohod sejak rumahnya digeledah oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Senin malam lalu, 10 Februari 2025. Warga Kohod Aman Rizal menceritakan peran Ujang Karta sebagai sekdes dalam kasus pagar laut. "Warga Kohod banyak jadi korban penipuan Ujang Karta. Saya tertipu diminta uang untuk membuat Akta Jual Beli (AJB), hingga hari ini tidak ada suratnya, hanya diberikan Nilai Objek Pajak yang ternyata setelah saya cetak atas nama orang lain," kata Aman kepada Tempo Rabu, 12 Februari 2025. Aman mengatakan atas permintaan Ujang Karta, ia telah mentransfer sebanyak Rp 33,8 juta dalam beberapa kali termin untuk pengurusan AJB tersebut. Bukti pengiriman uang itu ditunjuan kepada Tempo.

Korban lain, kata Aman, takut bersuara karena Ujang Karta menggunakan pengawal sehingga membuat warga Desa Kohod tak berdaya melaporkan kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kezholiman (AMAK) Oman mengatakan Ujang di mata warga Desa Kohod setali tiga uang dengan Kades Arsin bin Asip. Mewakili warga, Oman yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kohod telah melaporkan Ujang Karta dan Arsin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2024 lalu.

laporan saat itu, Arsin-Ujang Karta dilaporkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan bersama pejabat Pemerintah Kabupaten Tangerang. "Kami melaporkan terkait dengan terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada kawasan tanah timbul dan laut seluas 650 hektare dan dugaan suap oleh oknum swasta dalam pengurusan Surat Hak Guna Bangunan tersebut," kata Oman.

Pada Senin malam Bareskrim Polri mendatangi rumah Ujang Karta. Diketuk pintu depan rumahnya Ujang tak muncul, hingga penyidik tertahan hampir satu jam di teras depan rumah dan rumah bagian belakang. Tim pengacara Ujang diantaranya Kamseno dan Abdul Syukur diminta menelpon Ujang, tapi tetap tak muncul. Hingga akhirnya penggeledahan dilakukan Bareskrim disaksikan Ketua RT Muhamad Sobirin dan kakak Ujang, Marmadi. Sebelum membuka pintu rumah bagian belakang, Kepala Unit II Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri AKBP Prayoga Angga Widyatama menyampaikan bahwa kedatangan tim adalah untuk menggeledah rumah Sekdes Ujang Karta. Tempo melihat dari arah pintu masuk mengenai tim Bareskrim bekerja. Di ruangan kerja Ujang menyatu dengan dapur bersih, tim Bareskrim dan Inafis Polres Metro Tangerang menggeledah dan menemukan barang bukti terkait dokumen SHGH, AJB, peta gambar ukur, seperangkat komputer, printer, dan stempel. Saat barang bukti hendak dimasukan ke dalam plastik bening, Marmadi dan Sabirin keberatan. "Jangan disita Pak, " kata keduanya protes. (Yetede)

Ekonomi

KKP Kembali Menyegel Pagar Laut Ilegal yang Berada di Perairan Desa Segara Jaya, Bekasi

KT1 12 Feb 2025 Tempo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyegel pagar laut ilegal yang berada di perairan Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pada Selasa, 11 Februari 2025. Kali ini, KKP menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara (MAN). Penyegelan ditandai dengan memasang spanduk merah di dua lokasi berbeda yang berada di sisi kanan perairan Desa Segara Jaya, Bekasi. Spanduk tersebut bertuliskan 'Penghentian Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa PKKPRL'. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Sumono Darwinto mengatakan penyegelan didasarkan hasil pemeriksaan terhadap PT MAN yang ternyata tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk mendirikan pagar laut. “Kemarin sudah kami lakukan panggilan, sekarang kami cek ke lapangan nih sebagai langkah awal.

Karena hasil pemeriksaannya, dugaan pelanggarannya sama tidak dilengkapi dengan PKKPRL, untuk itu kami pasang penghentian kegiatan dulu,” kata Sumono, Selasa, 11 Februari 2025. Setelah penyegelan ini, ujar Sumono, KKP akan menghitung luas lahan pagar laut yang diklaim oleh PT MAN. "Langkah selanjutnya menghitung luasan area yang terpasang ini tanpa PKKPRL seperti apa yang dilakukan terhadap PT sebelumnya," ucapnya. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) Nusron Wahid menemukan adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) di perairan Paljaya, Kabupaten Bekasi, dengan luas 581 hektare. Terdapat tiga perusahaan di balik sertifikat HGB tersebut, di antaranya PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), PT Cikarang Listrindo (CL), dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).

Terhadap PT CL dan PT MAN, Nusron mengatakan pihaknya melakukan proses negosiasi karena sertifikat milik kedua perusahaan sudah terbit lebih dari lima tahun, yakni terbit pada periode 2013-2017. Karena itu, contrarius actus atau asas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa membatalkan sertifikat itu sudah hangus. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 bahwa pembatalan hanya bisa dilakukan bila sertifikat berusia maksimal lima tahun. “Kami ajak negosiasi. Outputnya, saya minta mereka membatalkan,” kata Nusron, Rabu, 5 Februari 2025. Apabila perusahaan tidak mau membatalkan sendiri, Nusron akan menggunakan haknya sebagai Menteri ATR/BPN. “Karena itu laut, saya anggap itu tanah musnah. Faktanya memang tidak ada tanahnya sama sekali,” ujarnya. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Hati-Hati Pangkas Anggaran, Jangan Sampai Ekonomi Melemah

HR1 12 Feb 2025 Kontan (H)

Rencana pemerintah memangkas anggaran sebesar Rp 306,70 triliun demi efisiensi menuai kekhawatiran karena berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa anggaran besar diperlukan untuk renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, belum ada kepastian apakah dana efisiensi ini juga akan dialokasikan untuk sektor tersebut.

Sebagian besar anggaran yang dipangkas, yakni Rp 100 triliun, akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara sekitar Rp 200 triliun dialokasikan untuk hilirisasi pertanian. Kebijakan ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, yang meminta penundaan pembahasan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) 2025 karena adanya rekonstruksi anggaran.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, penghematan besar ini justru bisa berdampak negatif lebih besar dibandingkan efek positif dari program MBG. Ia memperingatkan bahwa daya beli masyarakat bisa melemah dan pertumbuhan ekonomi 2025 berpotensi lebih rendah dibanding 2024. Ambisi Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 pun semakin sulit terwujud. Wijayanto menilai efisiensi anggaran ini perlu dikaji ulang, terutama agar tidak memicu PHK massal yang bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyetujui efisiensi anggaran, tetapi menekankan pentingnya selektivitas dalam pemangkasan. Ia mengusulkan penghapusan jabatan wakil menteri, staf khusus, dan tenaga ahli yang tidak esensial sebagai bentuk efisiensi lain yang lebih tepat sasaran.

Pemangkasan anggaran dalam skala besar ini masih menjadi perdebatan. Pemerintah perlu mempertimbangkan efeknya secara lebih mendalam agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Politik dan Birokrasi

Konsumen Mulai Cemas Soal Ketersediaan Lapangan Kerja

HR1 12 Feb 2025 Kontan

Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi menurun pada awal 2025, terutama karena kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di 127,2, turun 0,5 poin dari Desember 2024. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga mengalami penurunan, sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) justru meningkat, menunjukkan harapan ekonomi di masa depan masih ada.

Salah satu faktor utama turunnya optimisme adalah PHK yang meningkat, di mana 77.965 orang kehilangan pekerjaan pada 2024, lebih tinggi dari 2023. Kekhawatiran semakin besar akibat efisiensi anggaran pemerintah, yang menyebabkan PHK di beberapa lembaga penyiaran seperti TVRI dan RRI, serta potensi pemutusan tenaga honorer di berbagai instansi. Akibatnya, masyarakat mulai mengurangi konsumsi dan tabungan, dengan proporsi pendapatan untuk konsumsi turun menjadi 73,6%, dan untuk menabung turun menjadi 15,3%.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa keyakinan konsumen terhadap ekonomi masih kuat. Namun, kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan bahwa 90% lebih warganet di media sosial mengkhawatirkan PHK massal. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menilai sulit bagi ekonomi tumbuh lebih tinggi jika lapangan kerja terus menyusut. Menurutnya, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja, baik melalui APBN maupun investasi, serta didukung dengan kebijakan suku bunga rendah.

Sementara itu, Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menambahkan bahwa penurunan optimisme konsumen juga dipengaruhi oleh faktor musiman. Pada akhir tahun, biasanya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia karena meningkatnya permintaan tenaga kerja selama liburan.

Dengan kondisi ini, diperlukan langkah nyata dari pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, terutama dengan menciptakan kesempatan kerja baru agar daya beli masyarakat tidak terus melemah.

Ekonomi

Gelombang Konsolidasi Besar Segera Dimulai

HR1 12 Feb 2025 Kontan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penambahan enam bank dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4, yang memiliki modal di atas Rp 70 triliun, dalam dua tahun ke depan. Jika target ini terealisasi, maka bank besar di Indonesia akan bertambah dari empat menjadi sepuluh, bergabung dengan BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dorongan naik kelas ini bertujuan agar perbankan dapat lebih berkontribusi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dibidik Presiden Prabowo. Modal yang lebih besar akan meningkatkan efisiensi dan kapasitas kredit bank, yang pada akhirnya bisa mendorong ekonomi nasional.

Beberapa bank yang berpotensi naik kelas ke KBMI 4 adalah Bank Permata (BNLI) dan CIMB Niaga.

Bank Permata, yang memiliki modal inti terbesar di KBMI 3 sebesar Rp 49,6 triliun per September 2024, menargetkan kenaikan ke KBMI 4 dalam lima hingga delapan tahun ke depan, meskipun realisasinya bisa lebih cepat tergantung kondisi ekonomi, menurut Presiden Direktur BNLI, Meliza M. Rusli.

CIMB Niaga, dengan modal inti Rp 46,3 triliun, juga berpotensi naik kelas, terutama setelah melakukan spin-off unit usaha syariah yang dapat menjadi anak usaha terkonsolidasi, seperti yang disampaikan Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan.

Namun, ada tantangan dalam proses ini. Ekonom Perbankan Binus University, Dody Arifianto, menilai bahwa OJK seharusnya tidak hanya fokus pada bank KBMI 3, tetapi juga mendorong bank KBMI 2 untuk naik kelas. Ia juga mengingatkan bahwa sekadar menambah modal tidak cukup tanpa strategi yang jelas. Dody pesimistis bahwa bank dapat naik kelas secara organik, mengingat historikal return on equity perbankan masih terbatas.

Dengan demikian, meskipun konsolidasi bank menengah diprediksi semakin ramai, tantangan dalam penguatan modal dan strategi pertumbuhan tetap perlu diperhatikan untuk mencapai target ekspansi sektor perbankan.

Politik dan Birokrasi

Kementerian PU Buka Peluang Investasi

KT1 11 Feb 2025 Investor Daily (H)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupaya mengoptimalkan pendanaan kreatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur dengan target hingga Rp544,48 triliun dalam lima tahun kedepan. Pada Kamis (6/2) pekan lalu, Komisi V DPR RI menyepakati pagu DIPA Kementerian PU tahun Anggaran (TA) 2025 dari semula Rp110,95 triliun menjadi sebesar Rp29,57 triliun yang terdiri dari non rupiah murni Rp13,26 triliun. Angka pagu anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Ditengah efisiensi anggaran sebesar Rp81,38 triliun, Kemeterian PU tetap berkomitmen menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas. (Yetede)

Ekonomi

Skandal eFishery, Peringatan bagi Tata Kelola Startup

HR1 11 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Kasus dugaan manipulasi keuangan yang menimpa eFishery, sebuah startup yang pernah menjadi unicorn, menjadi peringatan penting bagi dunia usaha di Indonesia terkait pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). eFishery diduga melakukan praktik window dressing dalam laporan keuangan untuk menarik investor dan mempertahankan valuasi perusahaan, dengan nilai yang diperkirakan mencapai US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun.

Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dari komisaris, yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Komisaris harus melakukan pengawasan menyeluruh dan memberikan arahan kepada direksi jika ada indikasi penyimpangan, serta bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kerugian akibat kelalaian mereka. Tanggung jawab hukum ini tidak hanya berlaku bagi direksi, tetapi juga bagi komisaris sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pengawasan terhadap pelaporan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum harus dilakukan dengan keahlian yang tepat, termasuk akuntansi forensik. Kasus eFishery juga mengingatkan bahwa meskipun laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tanggung jawab tetap berada pada direksi dan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus dikelola oleh individu yang profesional dan kompeten untuk menghindari praktik kecurangan di masa depan. Ke depan, eFishery diharapkan menempatkan direksi dan komisaris yang memenuhi kualifikasi yang tepat agar tidak terulang lagi praktik yang merugikan ini.

Politik dan Birokrasi

Efisiensi APBN Mestinya Tak Semata-mata Utak-atik Pengeluaran

KT1 11 Feb 2025 Investor Daily (H)

Efisiensi APBN semestinya dilakukan tak semata hanya dengan mengutak-atik pengeluaran, melainkan perlu dikerjakan dengan strategi lebih luas melalui reformasi struktural yang juga mencakup upaya meningkatkan penerimanaan negara yang lebih adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, pemangkasan anggaran justru bisa berdampak kontraproduktif seperti turunnya efektivitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemangkasan anggaran hingga Rp306,69 triliun dinilai memiliki beragam implikasi. Efisiensi adalah langkah yang cukup positif, asalkan ditujukan untuk mengurangi pemborosan, menekan belanja yang tidak produktif, dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkaan memberikan manfaat optimal bagi rakyat. Namun, jika pemangkasan hanya difokuskan untuk membiaya MBG, itu justru memicu krisis fiskal baru. "Dalam kasus ini, ada beberapa indikasi bahwa kebijakan (pemangkasan anggaran) ini lebih bersifat reaktif ketimbang hasil dari perencanaan yang matang," ujar peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) Muhammad Anwar kepada Investor Daily. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Menyikapi Pemotongan APBN 2025 Senilai Rp306,7 Triliun

KT1 11 Feb 2025 Investor Daily (H)

Melalui instruksi yang cukup jarang kita saksikan dalam beberapa dekade ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemotongan anggaran belanja senilai Rp306,7 triliun, atau sekitar 8% dari total anggaran belanja 2025 yang disetujui tahun lalu. Tujuan utama dari pemotongan anggaran belanja berbagai kementerian dan lembaga ini adalah demi efisiensi dan untuk membiayai program-program sosial. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi sekitar 80 juta pelajar di Indonesia guna mengatasi berbagai masalah penduduk usia sekolah seperti stunting, seraya mendukung sektor pertanian setempat. Seperti diketahui, RAPBN 2025 yang disetujui DPR-RI pada tahun lalu mencapai Rp. 3.621,3 triliun dengan total alokasi belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp.1.160,1 triliun. Ini akan diserap oleh 48 kementerian ( tujuh kementerian koordinasi dan 41 kementerian teknis) serta institusi dan jabatan yang melengkapi pemerintaan Prabowo Subianto. Dalam hitungan sederhana, pemangkasan anggaran ini mungkin dinilai kecil, tidak sampai 10%. Namun dampaknya pada kinerja kementerian dan lambaga itu Pusat maupun Pemda mungkin akan cukup signifikan dan pada gilirannya dapat mempengaruhi sektor-sektor non-pemerintah apabila tidak dikelola dengan baik. (Yetede)