Pemerintah memastikan bahwa program beasiswa, gaji guru, dosen, dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga kinerja honorer akan tetap berlangsung, meski ada efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah. Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran yang diefisiensikan adalah Rp306,69 triliun yang terbagi dalam efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daearh sebesar Rp50,5 triliun. "Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," ucap Kemenkeu Sri Muyani Indrawati. Menkeu menuturkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan program beasiswa Indonesia Bangkit akan berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati. Sedangkan anggaran untuk bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi akan diperhatikan agar tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. (Yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan fokus pada program padat karya tunai dan preservasi jalan maupun jembatan usai mendapat tambahan APBN 2025 dari semula Rp29,57 triliun menjadi Rp 50,48 triliun. Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran aktif Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 sebesar Rp50,483 triliun setelah dilakukan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) Komosi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Kamis (13/2). Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan rapat tersebut lebih fokus untuk membahas produktivitas setelah mendapat tambahan anggaran. "Hari ini kita diskusi tentang produktivitas karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Kita dukung pemerintah untuk fokus melaksanakan tugasnya sesuai Pagu Indikatif  yang kita sah kan hari ini," kata Lasarus. Berdasarkan perhitungan tersebut maka anggaran Kementerian PU bertanbah hampir 50% jika dibandingkan dengan angka setelah dilakukan efisiensi pertama yaitu Rp29,57 triliun. "Setelah mengalami reksontruksi anggaran, ada pertambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp81 triliun menjadi Rp60,469 triliun sehingga pagu baru Kementerian PU senilai Rp 50,48 triliun," jelas Lasarus. (Yetede)

Sekretaris BPK Bahtiar Arif menyampaikan, pihaknya tetap menjaga prioritas pemeriksanaan keuangan negara sesuai amanat di dalam peraturan perundang-undangan di tengah adanya efisiensi anggaran BPK sebanyak Rp1,38 triliun. "Pemeriksanaan yang masih kami anggarkan, artinya tidak termasuk dalam efisiensi anggaran yang diusulkan adalkag pemeriksaan yang secara eksplisit disebutkan di dalam perauran perundang-undangan untuk diperiksa BPK,: kata Bahtiar. Pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh BPK antara lain laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (KPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendara Umum Negara ()LKBUN), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN). Kemudian Laporan Keuangan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BPKH. BPK juga memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas penyelengaraan haji. Selain itu pemeriksaan yang wajib dilakukan juga termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTTT) atas pertanggungjawaban keuangan bantuan partai politik (parpol); pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan uang; serta pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah (pemilu/pilkada). Bahtiar menambahkan, BPK memprioritaskan pemeriksaan dengan tema pembangunan manusia dan ketahanan pangan. (Yetede)

Adanya satu data pertanahan yang clean and clear terkait kebijakan pertanahan sangat diperlukan dalam rangka menjaga kepercayaan investor, khususnya investor properti. Di sisi lain, digitalisasi perlu dioptimalkan agar kebijakan pertanahan lebih transparan dan akuntabel. "Perlu ada satu data yang clear and clean terkait dengan pertahanan, sehingga sangat penting untuk membuat clean and clear aspek pertanahan," ujar Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Isu pertahanan itu merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian investor properti terutama terkait dengan status clear and clean (istilah yang sering digunakan dalam urusan pertanahan). Status tanah untuk kasus Indonesia, jelas dia, selalu menjadi hal yang paling mendasar karena acap kali terjadi klaim atau gugatan pihak lain, karena ternyata statusnya belum clean and clear. "Jadi kalau kita mengundang investor, ujung-ujungnya mereka bikin pabrik, bikin mal, bikin perkantoran, dan perumahan di Indonesia pasti butuh tanah untuk pembangunannya. Ketika kemudian tanah masih bermasalah atau tidak clean and clear mereka akan mundur. Seberapa besar potensi investasinya kalau tanahnya tidak clear and clear, biasanya mereka (investor) menarik diri," kata Eko. (Yetede)

Proyek sistem administrasi pajak Coretax DJP yang diklaim canggih kini mendapat sorotan karena anggaran yang membengkak dan dugaan ketidaksiapan sistem sebelum peluncuran. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) Rinto Setiyawan mengungkapkan bahwa proyek ini tidak hanya menghabiskan Rp 1,3 triliun, tetapi mencapai Rp 5,4 triliun. Biaya tinggi ini diduga disebabkan oleh gaji pegawai yang direkrut dua kali lipat dari pegawai biasa serta kenaikan pangkat tanpa dasar hukum.

Pemerintah dan DPR RI sedang mempercepat pembahasan RUU Minerba dengan target penyelesaian pada 18 Februari 2025. Salah satu perubahan penting dalam revisi ini adalah terkait pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) oleh perguruan tinggi. Bob Hasan, Ketua Baleg DPR RI, menjelaskan bahwa perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari tambang, sementara BUMN yang akan menjadi operator tambangnya. Keputusan ini telah disetujui dalam Panitia Kerja (Panja) Baleg pada 14 Februari 2025.

Kualitas kredit empat bank besar di Indonesia sepanjang 2024 menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan rasio non-performing loan (NPL) di masing-masing bank. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat rasio NPL terendah di 0,97%, turun dari 1,01% pada Desember 2023. Direktur Utama Darmawan Junaidi menegaskan bahwa Bank Mandiri memperkuat manajemen risiko dan menjaga rasio pencadangan di 304%.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menerapkan tarif imbal balik terhadap negara-negara yang mengenakan pajak impor atas barang-barang AS. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang global, terutama dengan negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Trump menegaskan bahwa AS akan mengenakan tarif yang sama dengan yang dikenakan oleh negara lain terhadap produk AS.

Industri otomotif di Indonesia semakin agresif dalam menghadirkan mobil listrik dengan harga terjangkau untuk mendorong elektrifikasi kendaraan. Wuling Motors meluncurkan New Air ev (Rp 184 juta) dan New Cloud EV (Rp 365 juta), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Arif Pramadana, Vice President Wuling Motors, menyatakan bahwa mayoritas pengguna Air ev menggunakan kendaraan ini untuk mobilitas sehari-hari, sementara Cloud EV lebih banyak digunakan sebagai mobil keluarga dengan jarak tempuh rata-rata 60 km per hari.

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah masih menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu dampaknya adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer, seperti yang sempat terjadi di TVRI dan RRI. Namun, setelah restrukturisasi, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo memastikan tidak ada PHK di lembaganya.