Rembuk Tani Jatim mengeluarkan empat rekomendasi untuk mengamankan ketahanan pangan di provinsi ini. Salah satunya, pemerintah secepatnya menetapkan lahan sawah dilindungi agar tidak kian tergerus. Jika lahan sawah seluas seperti sekarang, diprediksi pada 2045 lahan sawah di seluruh Indonesia  tinggal 3,4 juta hektar. Dengan luas ini, sangat tidak mungkin memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Selain mengkritisi soal lahan sawah, tiga rekomendasi lain adalah pentingnya kolaborasi semua pemangku  kebijakan pertanian, keberadaan lembaga riset dan sistem data informasi pertanian, serta pencabutan subsidi pupuk. Keempat rekomendasi itu dihasilkan dalam Rembuk Tani Jatim saat InaGRO Expo 2022 yang digelar Kadin Jatim di Surabaya mulai Kamis hingga Minggu (11-14/8).

Menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim Sumrambah, yang juga Wakil Bupati Jombang, rekomendasi itu akan disampaikan kepada Gubernur Jatim Khofifah dan Presiden Jokowi. Disebutkan, saat ini alih fungsi lahan sangat luar biasa. Secara nasional, luas lahan pertanian di Indonesia pada 2012 mencapai 8,4 juta hektar. Pada 2019, hanya 7,4 juta hektar. Artinya, dalam tujuh tahun, penyusutan lahan pertanian di negeri dengan penduduk 270 juta jiwa ini sekitar 1 juta hektar. Agar tak terus menyusut, menurut Sumrambah, pemerintah harus segera memutuskan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langkah ini penting untuk dilakukan agar lahan sawah terlindungi dan tidak tergusur oleh sektor lain. (Yoga)

Program penanaman 1 juta pohon kelapa genjah digulirkan untuk mengoptimalkan produktivitas pertanian, khususnya di lahan yang kurang produktif. ”Yang paling penting setelah ditanam, disiapkan juga industrialisasinya. Karena kelapa bisa dipakai untuk gula semut. Bisa juga dipakai untuk minyak kelapa. Ini nanti disiapkan di sini. Di setiap desa yang ada kelapa genjahnya dengan jumlah banyak sehingga ada tambahan income untuk masyarakat,” kata Presiden Jokowi seusai penanaman pohon kelapa genjah bersama sejumlah petani, di Desa Sanggang, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Kamis (11/8) siang.

Kelapa genjah dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pohon ini bisa dipetik hasilnya setelah 2,5 tahun-3 tahun ditanam. Satu pohon bisa menghasilkan 140-180 buah kelapa selama satu tahun. Presiden menekankan, aspek industrialisasi mesti menyertai upaya peningkatan produktivitas hasil pangan. Untuk kelapa genjah, setidaknya mampu menghasilkan produk turunan, seperti gula semut, minyak kelapa, dan minuman segar. Program penanaman 1 juta pohon kelapa genjah juga menjadi upaya untuk mengoptimalisasi lahan-lahan yang kurang produktif, seperti pekarangan dan kebun. (Yoga)

Kementerian Pertanian mendorong diversifikasi pangan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan sebagai imbas penyusutan lahan pertanian serta pertambahan jumlah penduduk. Direktur Serelia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab mengatakan Indonesia butuh penambahan 800.000 ton beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya seiring dengan bertambahnya penduduk. Sebaliknya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mencatat lahan pertanian menyusut menjadi 7,45 juta hektare pada 2019 dari sebelumnya mencapai 7,75 juta hektare pada 2013. Saat ini, pemerintah mengin­­ten­sifkan varietas padi yang mampu meningkatkan produksi. Saat ini, Kementan sudah mengubah sebesar 67,64% varietas padi lama. Yang baru, kata Ismail, seperti varietas inpari 32 dan 42 sudah mengalahkan varietas ciherang yang dulu tinggi produktivitasnya.

Pemanfaatan pupuk organik diyakini mampu menjadi solusi alternatif di tengah krisis bahan baku pupuk yang berdampak pada rantai pasok pangan global. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tengah gencar mendorong pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan produksi pertanian di wilayahnya. Eliezer Lumbantobing nama lengkapnya. Lelaki asal Kabupaten Toba, Sumatra Utara ini sudah menekuni bisnis pupuk organik sejak 2019.Bermula untuk kebun sendiri, kini bisnis Ezer berkembang pesat hingga mampu memproduksi pupuk organik cair sebanyak 1.000-2.000 liter per bulan. Menurutnya, usaha pupuk organik kini memiliki prospek cerah di tengah lonjakan harga dan keterbatasan pupuk kimia. “Prospeknya baik. Mungkin karena beberapa faktor, seperti harga pupuk kimia yang mahal dan kesadaran petani bahwa penggunaan pupuk organik bermanfaat mengembalikan kesuburan tanah,” katanya kepada Bisnis, Senin (8/8).Ezer sengaja memanfaatkan bahan baku mulai dari eceng gondok, kipait, dan lumut untuk memproduksi pupuk organik cair karena ketersediaannya yang melimpah. Pupuk organik cair buatannya dipasarkan kepada para petani di dalam maupun luar provinsi. Dia optimistis bisnis ini akan berkembang pesat seiring kesadaran petani dan lonjakan harga pupuk kimia.

Kenaikan harga pangan, energi, dan pupuk terus memicu kenaikan inflasi. Inflasi tersebut makin merambah ke berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, pertanian, industri, transportasi, dan konstruksi. Modal petani bahkan makin tertekan akibat kenaikan harga pupuk. Potret tekanan inflasi terhadap berbagai sektor itu terindikasi dari tingkat inflasi umum, inflasi harga perdagangan besar (HPB), dan nilai tukar usaha petani. BPS, Senin (!/8) merilis tingkat inflasi Juli 2022 yang mencapai 0,64 % secara bulanan dan 3,85 % secara tahun kalender. Sementara secara tahunan, inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94 %, jauh di atas target inflasi BI tahun ini sebesar 2-4 %.

Komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi adalah cabai merah dan rawit, tarif angkutan udara, dan  bahan bakar rumah tangga. Untuk minyak goreng, harganya terus turun dalam tiga bulan terakhir. Secara bulanan, minyak goreng memberi andil terhadap deflasi 0,07 %. Namun, secara tahunan, komoditas itu masih berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,29 %. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, selain kenaikan harga pangan, energi, dan pupuk global, inflasi juga disebabkan oleh anomali cuaca serta kenaikan harga bahan bakar minyak, gas, dan tarif listrik nonsubsidi. (Yoga)

Pemerintah hanya memberikan subsidi pupuk kepada sembilan komoditas pertanian, yakni padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permentan No10 Tahun 2022 tentang  Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi  Sektor Pertanian. Pembatasan komoditas menjadi sembilan dari sebelumnya 70 komoditas  dilakukan pemerintah agar produksi hasil pertanian yang memiliki kontribusi terhadap inflasi dapat terus terjaga dan pemanfaatan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil mengatakan, merujuk tata kelola pupuk bersubsidi yang baru seperti diatur dalam Permentan No10 Tahun 2022, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan luas lahan maksimal dua hektar  setiap musim tanam. Tidak hanya itu, petani juga harus tergabung dalam kelompok tani  serta terdaftar dalam Simluhtan (Sistem Informasi Manajeman Penyuluhan Pertanian).  (Yetede)

15 juta orang petani padi sedang menelan pil pahit. Kebijakan perberasan nasional menjadikan mereka sebagai anak tiri, sedangkan konsumen sebagai anak emas. Selama lima tahun terakhir, mereka hanya menerima harga gabah yang rendah dan turun. Padahal, harga sarana produksi terus naik, terutama harga pupuk, pestisida, upah buruh, serta sewa alat dan mesin pertanian (alsintan). Berbeda dengan para petani lain atau peternak. Misalnya, petani cabai, bawang, jagung, dan kedelai yang harga produksinya terus naik, seiring dengan peningkatan biaya produksi. Harga telur dan daging ayam juga naik.

Pil pahit itu adalah buah dari penerapan kebijakan HET beras sejak September 2017. Harga beras tingkat grosir atau beras eceran nyaris tidak bergerak dalam dua tahun terakhir. Banyak penggilingan padi, terutama penggilingan padi kecil (PPK), bangkrut, tutup usaha. Sementara penggilingan padi besar (PPB) aktivitasnya terbonsai, tanpa inovasi baru. Jangankan memikirkan peningkatan kualitas beras, energi mereka lebih banyak tercurah untuk dapat bertahan hidup, kerap ”mengakali” kualitas beras.

15 juta orang petani padi dengan luas usaha tani tidak lebih dari 0,5 hektar per petani. Mereka tidak dapat menghentikan berproduksi karena sebagian produksinya digunakan untuk keperluan sendiri, pangan utama keluarga. Mereka ”pasrah” menerima harga gabah rendah. Kebijakan HET telah membuat petani menjadi lebih terpuruk. Harga gabah kering panen (GKP) tingkat petani sebesar Rp 4.619 per kilogram periode 2016-2017, merosot menjadi Rp 4.589 per kilogram periode Januari 2021 hingga April 2022. Sedangkan pertumbuhan harga GKP bulanan menjadi negatif 0,48 %. log yang terikat. Tanpa koreksi kebijakan HET, petani padi akan terus terpuruk, seperti yang telah dijalaninya selama lima tahun terakhir. (Yoga)

Duta Organik Indonesia Soekirman menyatakan, gerakan konsumen dibutuhkan untuk meningkatkan pertanian organik. ”Semakin  banyak konsumen yang sadar akan kebutuhan pangan sehat, pertanian organik pun berkembang,” kata Soekirman dalam seminar  bertema ”Menuju Kebijakan dan Inovasi Pangan Sehat Berkeadilan bagi Petani”, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (28.6). (Yoga)

Harga cabai rawit merah di DKI Jakarta dalam dua pekan terakhir terpantau tinggi, di atas Rp 100.000 per kg. Lya Imbasari, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Selasa (28/6), menjelaskan, saat ini kondisi  pasokan cabai yang masuk ke Jakarta memang berkurang. Hal ini dikarenakan di daerah-daerah sentra produksi cabai tengah mengalami kendala produksi. (Yoga)

Jatim membidik Jepang dan Romania sebagai pasar potensial produk pertanian, terutama ubi jalar. Untuk mendukung hal itu, budidaya ubi jalar dikembangkan di Kabupaten Jember. PT Mitratani Dua Tujuh, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim, serta petani dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Taruna Bhumi bekerja sama mengembangkan budidaya ubi jalar di Jember. Penanaman perdana ubi jalar dilakukan pada Sabtu (25/6). Ketua P4S Taruna Bhumi Arum Sabil (26/6) mengatakan, penanaman ubi jalar ditujukan untuk mendorong optimalisasi ekspor produk pertanian. Jatim perlu terus membuka peluang ekspor komoditas pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktur PT Mitratani Dua Tujuh Arif Suhariadi menyatakan, diperlukan sinergi agar Jatim dapat memanfaatkan potensi pasar ekspor ubi jalar. Dalam kerja sama itu, pihaknya bermitra dengan petani sebagai pembeli pertama hasil panen, sekaligus berusaha memberi petani kepastian harga. ”Penanaman dilaksanakan di lahan seluas 30 hektar dan memakai varietas Benindo (Beniazuma Indonesia) yang digemari bangsa Jepang,” katanya. Kepala DPKP Jatim Hadi Sulistyo  mengatakan, pertanian merupakan sektor yang vital bagi perekonomian Jatim. Program kemitraan setidaknya membantu petani dalam menjual hasil panen kepada pihak yang tepat. (Yoga)