Kebijakan penangkapan terukur dengan hanya mengizinkan perusahaan pemegang kontrak menguasai wilayah penangkapan tertentu, termasuk di Laut Arafura, diprotes karena dinilai menutup ruang nelayan lokal. ”Ini bukan kebijakan yang baik di negara maritim ini,” kata Ruslan Tawari, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon, Minggu (13/3). (Yoga)

Kalangan petani mengkhawatirkan dampak penghapusan syarat kecukupan produksi dalam negeri untuk mengimpor pangan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pangan impor berpotensi menggusur hasil panen dan menekan kesejahteraan petani. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih berpendapat, sebelum ada UU Cipta Kerja, amanat sejumlah UU terkait pangan dan pertanian belum dijalankan dengan baik.

Menurut Presiden Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, ancaman UU Cipta Kerja di sektor pertanian nyata, sebab daya saing petani di Indonesia terbilang kurang. Produk dari negara lain yang lebih baik dalam menyubsidi pertaniannya bakal menggusur hasil panen petani dalam negeri.

Kepala Biro Hukum Sekjen Kementan Eddy Purnomo (8/2) mengatakan, terkait impor pangan sudah diatur dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta turunannya. ”Substansinya tak berubah dengan kondisi sebelum diberlakukan UU Cipta Kerja,” ujarnya. (Yoga)

Penyalur resmi diduga kuat menabrak aturan penebusan pupuk bersubsidi yang merugikan petani. Tidak hanya menjual pupuk di atas HET, mereka juga membebaskan penebusan pupuk oleh siapa saja tanpa menggunakan KTP ataupun kartu tani. Praktik ini melanggar Permentan No 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Pupuk bersubsidi hanya boleh dijual kepada petani yang terdaftar di RDKK. Setiap tahun pemerintah menentukan alokasi pupuk subsidi setiap daerah, berdasarkan RDKK yang disusun kelompok tani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta disahkan pemerintah.

PPL Kecamatan Lelea, Indramayu Burhanudin berkata, kios resmi yang menjual pupuk subsidi di atas HET dianggap melanggar aturan Sebagai pendamping petani, mereka berharap Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) ikut membantu petani. Sebab, KP3 yang terdiri dari beberapa unsur lembaga pemerintah memiliki kewenangan menindak pelanggaran penebusan pupuk bersubsidi. Maraknya penjualan pupuk subsidi di atas HET oleh kios resmi disebabkan kurangnya pengawasan KP3 di tiap daerah. Selain itu, tidak ada sanksi tegas bagi pengelola kios yang menjual pupuk subsidi di atas HET. Sesuai Pasal 29 Ayat 3 Permendag No.15/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, setiap kios resmi yang melakukan pelanggaran dengan menjual pupuk di atas HET harus dicabut izin usahanya.

Kasatreskrim Polres Tuban AKBP M Adhi Makayasa menuturkan, telah menindak kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di wilayahnya sepanjang tahun 2021, bagi masyarakat yang mengetahui penyalahgunaan pupuk bersubsidi, silakan laporkan ke Satreskrim Polres Tuban. (Yoga)

Generasi muda desa diyakini bakal menentukan masa depan sector pertanian di tengah tuntutan peningkatan produktivitas dan kiat mengatasi dampak penyusutan lahan pangan di perdesaan. Tantangan itu coba dijawab pemuda asal Magelang, Jateng, Rayndra Syahdan Mahmudin (26) melalui CV Cipta Visi Group, sejak 2014, ia mengembangkan pertanian terintegrasi, dengan menggabungkan usaha peternakan dan pertanian. Peternakannya beromzet Rp 200 juta per bulan, dari penjualan gula semut ia meraup Rp 40 juta-Rp 70 juta per bulan, dari tanaman lain didapat Rp 30 juta per bulan. Rayndra melihat sektor pertanian prospektif, namun, anak muda yang terjun masih sedikit, regenerasi petani itu wajib. Perubahan citra petani mesti disosialisasikan kepada orang tua-orang tua di desa,  katanya. Pertumbuhan industri serta penambahan jumlah penduduk terus memicu alih fungsi lahan pangan. Namun, Rayndra optimistis, dengan banyaknya anak muda terlibat dalam pengelolan pertanian, sektor ini akan tetap berdaya. (Yoga)

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional pada Desember 2021 naik sebesar 0,7% terhadap IHPB.  Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada sektor pertanian sebesar 1.68%. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan  harga pada Desember 2021 antara lain cabai rawit , kelapa sawit, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, minyak goreng, semen, dan daging ayam ras. Sementara itu pada Desember 2021, rata-rata harga beras kualitas premiun di penggilingan Rp 9.673 per kilogram (KG), atau naik 1,40% dibanding bulan sebelumnya. 

Kondisi ini mendongkrak tingkat kesejahteraan petani, tercemin dari Nilai Tukar Petani (NTP). NTP Nasional Desember 2021 sebesar 108,34 atau naik 1.08% dari bulan sebelumnya karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik 1.72% lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Lb) sebesar 112.94 dan Ib sebesar 107,93. Pada Desember 2021, NTP Kalimantan Timur naik tertinggi (2,59%) dan NTP DKI Jakarta turun terbesar (0.70%) dari provinsi lainnya. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian nasional Desember 2021 sebesar 108,52 atau naik 1,40% dari bulan sebelumnya. (Yetede)

Industri makanan dan minuman (mamin) masih terus bergeliat Industri ini juga menggandeng petani hingga UMKM. Salah satunya PT Chateraise Gobel Indonesia (CGI) menerapkan konsep farm factory guna seiring mulai beroperasinya pabrik Chateraise di Indonesia.

"Chateraise memiliki komitmen tinggi untuk pemakaian bahan-bahan makanan yang segar dan bermutu tinggi dengan menggunakan konsep Farm Factory, Melalui konsep ini, Chateraise membangun kolaborasi dengan petani dan peternak untuk mencapai staning dari kualitas produksi yang tinggi agar produk Chateraise semakin diterima pasar," kata Presiden Direktur CGI Regi Datau, Senin (3/1).

"Upaya ini merupakan komitmen kami sebagai pelaku industri makanan minuman untuk memperkuat nilai tambah para petani, peternak dan pelaku UMKM agar keberadaan industri ini lebih dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat, sekaligus untuk memperkuat ketahanan pangan," tutur Regi.

Provinsi Sumut menempati peringkat pertama nilai ekspor komoditas pertanian se Indonesia. Total nilai ekspor hasil pertanian Sumut sepanjang tahun 2021 berhasil mencapai Rp27 triliun.

Pada acara Gebyar Ekspor Tutup Tahun 2021 yang diikuti seluruh provinsi se-Indonesia tersebut secara daring, Sumut melepas ekspor 102,9 ton komoditas pertanian dengan nilai Rp2,2 triliun. Angka itu 18,75 persen dari seluruh total nilal ekspor komoditas pertanian di Gebyar Ekspor Tutup Tahun 2021.

Hasil pertanian yang diekspor antara lain minyak sawit, kultur jaringan lilium, pakan temak, kopi, rempah dan sayur, Bahkan menurut keterangan Edy ada empat negara yang ingin mengimpor sabut kelapa namun Sumut belum bisa memenuhi kuotanya.

Pada Presiden Jokowi (14/12), petani Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jateng, berkeluh soal masuknya impor bawang putih saat panen, yang tekan harga, juga tutup akses petani ke pasar hingga hasil panen menumpuk tak terjual. Presiden langsung kontak Mendag Muhammad Lutfi, dan berharap persoalan itu tidak terulang lagi. Tahun lalu, Bupati Temanggung M Al Khadziq minta penghentian bawang putih impor ke Jateng karena panen menumpuk bersamaan masuknya 54.000 ton bawang putih impor, harga bawang putih petani Temanggung anjlok dari Rp 10.000-Rp 14.000 per kg jadi Rp 6.000-Rp 8.000 per kg.

Dengan harga lebih murah, pedagang dan konsumen memilih bawang impor, yang menghancurkan sektor budidaya di hulu. Keluhan petani Temanggung menegaskan problem pengaturan dan pengawasan impor yang menghambat pengembangan bawang putih nasional. Tanpa keseriusan pemerintah memperketat impor dan kembangkan bawang dalam negeri, lupakan target swasembada, karena tidak akan terjadi jika petani tidak diberi kesempatan memperoleh keuntungan dari usahanya. Anggaran dan tenaga yang dikerahkan untuk mengawal program akan sia-sia. (Yoga)

Kinerja sektor pertanian sepanjang 2021 tetap tangguh  di tengah badai pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Sektor tersebut mendapat banyak sematan, mulai dari sektor paling resilent, bantalan (bumper) ekonomi, hingga penyelamat dan penopang ekonomi nasional saat pandemi. Hal itu,  muncul karena produk domestik bruto (PDB) pertanian yang masih tumbuh positif, nilai tukar petani (NTP) yang meningkat,dan tidak adanya impor beras. Salah satu isu di sektor pertanian publik pada tahun ini adalah rencana impor beras yang pertama kali berembus dalam Rakernas Kementerian Perdagangan. Nyatanya, hingga penghujung 2021, rencana tersebut tidak terealisasi. Kementerian Perdagangan Muhamad Lutfi memperkuat pernyataan Kepala Negara, Kementerian Perdagangan menjamin ketersediaan  kebutuhan beras nasional melalui optimalisasi serapan Perum Bulog untuk gabah dan beras petani sepanjang 2021. (Yetede)

Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong para pelaku usaha memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) demi mendukung program akselerasi ekspor pertanian yakni Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks) 2024. Pemerintah mengalokasikan dana KUR pertanian Rp 56 triliun pada 2020 dan Rp71 triliun pada 2021. Dengan KUR, pelaku usaha bisa memaksimalkan produk dan kualitas produk pertanian sehingga kontinuitis pasokan ke pasar ekspor terjaga. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, sektor pertanian mengambil peranan penting saat pandemi Covid-19 melanda, antara lain melalui ekspor produk pertanian yang mampu menyumbang devisa hingga Rp 451,80 triliun spanjang 2020. "Saat banyak sektor tidak bisa mencipatakan uang, pertanian mampu memberikan kontribusi besar bagi negara. Pertanian bisa menghasilkan Rp 450-an  triliun hanya dari ekspor, apalagi pada saat era digital seperti ini maka produk pertania bisa dijual keseluruh dunia,"  kata Mentan.

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Bambang menyatakan, berkat semangat Gratieks yang terus digelorakan, kini tiap daerah mulai sadar akan potensi pertaniannya dan ikut bergerak menyukseskan Gratieks. "Untuk mengakselerasi ekspor, peluangnya sangat besar, terutama bagi perusahaan yang sudah melaksanakan aktivitas usaha agribisnisnya maupun yang baru merintis. Apalagi pemerintah sudah menyediakan pembiayaan melalui KUR. Kami harap pelaku usaha berani memanfaatkan dana perbankan itu, usaha pertanian kalau diseriusi akan berhasil.

Pada 2020 ekspor pertanian RI telah menjangkau lebih dari 150 negara dan diharapkan terus bertambah. Oleh sebab itu Kementan mengajak semua pemangku kepentingan bahu membahu mewujudkan Gratieks 2024. Peranan Barantan sangatlah penting melalui peningkatan pelayanan fasilitas pertanian khususnya ekspor pertanian, juga bagian dari perlindungan sumber daya alam hayati pertanian dari ancaman hama penyakit berbahaya, "Bagi yang baru mendengar, mungkin tidak masuk akal mewujudkan Gratieks pada 2024. (yetede)