Indeks harga pangan global tiga bulan terakhir menggapai level tertinggi sejak 1990. Gangguan pasokan akibat perang, hambatan dagang, dan faktor iklim jadi pemicunya. Namun, bagi para petani padi di Tanah Air, tiga bulan terakhir tak ubahnya puncak panen raya tahun-tahun sebelumnya. Situasinya diwarnai oleh turunnya harga jual hasil panen di tingkat petani. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Sabtu (4/6), merilis Indeks Harga Pangan FAO (FFPI) Mei 2022 yang mencapai 157,4 poin. Angka itu turun dua bulan berturut-turut setelah mencapai puncaknya pada Maret 2022 dengan rata-rata indeks 159,3 poin. Namun, angka itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata indeks bulanan tiga tahun sebelumnya, yakni berkisar 98-125 poin. Selain itu, ketika indeks harga beberapa komoditas lain turun pada Mei 2022, indeks harga komoditas serealia justru naik 3,7 poin menjadi 173,4 poin pada Mei 2022. Situasi itu termasuk harga beras di pasar internasional yang naik lima bulan berturut-turut, terutama didorong oleh proyeksi produksi yang turun pada 2022/2023, sementara penggunaannya diperkirakan naik.

Sayangnya, harga tinggi di pasar global tidak tercermin di pasar domestik, khususnya di tingkat petani. BPS mencatat, jumlah kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 4.200 per kg kering panen, mencapai 29,21 persen dari 1.082 lokasi transaksi jual beli gabah yang disurvei di tingkat petani bulan lalu. Sementara di tingkat penggilingan, jumlah kasus mencapai 27,36 %. Tak hanya bulan lalu, kasus harga gabah di bawah HPP selalu terjadi sejak April 2020. Puncak kasus terjadi pada puncak panen raya atau selama kurun Maret-Mei. Situasi itu berarti sebagian petani menjual hasil jerih payahnya di bawah standar harga yang layak. Ironi juga terjadi di kebun kelapa sawit petani. Kendati harga minyak nabati global melonjak hingga menggapai level tertinggi, situasinya tak tertransmisi dengan baik ke kebun petani, tercermin pada harga jual tandan buah segar (TBS) sawit petani. Pada 28 Mei 2022, menurut data Serikat Petani Kelapa Sawit, harga TBS di tingkat petani berada di kisaran Rp 1.700 per kg hingga Rp 2.450 per kg atau berada di bawah harga acuan TBS yang ditetapkan pemprov yang berkisar Rp 2.500 per kg hingga Rp 3.500 per kg. (Yoga)

Tren peningkatan curah hujan di Indonesia tahun 2022 perlu dimitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, termasuk yang rentan terdampak. Sementara itu, hingga kini sejumlah wilayah di Indonesia masih dilanda banjir, imbas luapan air sungai ataupun banjir rob. Hal itu, antara lain, terjadi di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, serta Kotawaringin Timur di Provinsi Kalteng. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, (30/5) mengatakan, tingginya curah hujan di Indonesia Mei 2022 tak hanya dipengaruhi oleh La Nina. Hal ini justru lebih dominan dipengaruhi oleh terus menghangatnya suhu muka laut di perairan Indonesia yang mengikuti kecenderungan pemanasan global. Terus menghangatnya suhu muka laut akan menyuplai uap air yang lebih banyak sehingga dapat memicu pertumbuhan awan dan hujan yang lebih intens. Hal itu berimplikasi terhadap peningkatan risiko bencana hidrometeorologi di Indonesia.

Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta, Subejo, mengatakan, pengalaman selama ini, La Nina yang berpotensi menyebabkan curah hujan tinggi berisiko pada produksi pertanian atau stabilitas pangan. Karena itu, ia mengingatkan antisipasi perlu dilakukan di daerah rawan banjir. ”Untuk tanaman padi, perlu disiapkan, misalnya, benih-benih tahan genangan. Maka, saat banjir datang dan merendam lahan, (benih) tidak mati. Bantuan sosial bagi masyarakat pertanian juga perlu disiapkan agar mereka nanti bisa menanam lagi,” tutur Subejo. Untuk jangka panjang, sekolah lapang iklim yang dilakukan BMKG perlu diperluas, untuk meningkatkan pemahaman para petani terhadap risiko banjir ataupun longsor sehingga kerugian bisa diantisipasi. Asuransi pertanian, imbuh Subejo, mesti terus didorong lebih optimal. (Yoga)

Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada April 2022 sebesar 108,46 atau turun 0,76 % dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan itu  dipicu indeks harga yang diterima petani yang naik 0,06 %, sedangkan indeks harga yang dibayar naik 0,83 persen. Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Agus Ruli, Jumat (13/5), menyatakan, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan NTP lebih lanjut. (Yoga)

Sejumlah tantangan menghadang upaya peningkatan produktivitas padi. Di antaranya, masih rendahnya produktivitas padi di lahan kering dan rawa serta masih banyaknya  penggunaan pupuk anorganik. Di samping itu, tata kelola stok pangan secara menyeluruh juga perlu dibenahi agar tahan dalam menghadapi turbulensi global. Rachmat dari Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan mengatakan, tantangan lainnya adalah laju penurunan produksi (leveling off) terkait sawah-sawah intensif dengan unsur hara yang terus tergerus. Alih fungsi lahan irigasi ke nonpertanian juga memengaruhi upaya untuk memperluas areal tanam atau mencari lahan perluasan. Menurut data Kementan, produktivitas padi pada 2021 sebesar 5,23 ton per hektar atau meningkat 1,9 % dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun luas panen padi pada 2021 mencapai 10,41 juta hektar atau menurun 2,30 % (245.470 hektar) dibandingkan luas panen padi pada 2020 yang 10,66 juta hektar. Upaya lainnya, adalah peningkatan Indeks Pertanaman (IP400) dengan tanam dan panen rata-rata empat kali dalam setahun pada lahan yang sama sesuai kondisi spesifik lokasi. Juga ada langkah percepatan pengolahan, penanaman, hingga panen, serta penggunaan varietas sangat genjah. Dengan demikian, di tengah turbulensi global, ketersediaan padi dan beras nasional bakal terus terjaga.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menuturkan, sejak 2019 Indonesia tidak mengimpor beras umum. Jenis yang masih diimpor ialah beras khusus seperti untuk restoran Jepang, Pakistan, dan India. Pada 2018-2021, produksi beras surplus sekitar 2 juta ton. Oleh karena itu, ia meyakini, di tengah turbulensi global, produksi beras nasional terjaga. Ia pun mendorong setiap daerah untuk turut memperbanyak gudang-gudang pangan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga RT-RW. Berbagai kearifan lokal dapat dikembangkan, seperti yang ditemukannya di Ngawi, Jatim, yakni pengering padi buatan sendiri yang harganya 70 % lebih murah dibandingkan di toko. Wakil Sekjen Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, manajemen atau tata kelola stok harus dimulai dengan menyepakati neraca pangan secara nasional oleh seluruh pemangku kepentingan, contohnya neraca pangan yang sudah dibuat Badan Pangan Nasional. (Yoga)

Keinginan mendorong korporasi petani sudah muncul sejak 2017. Presiden Jokowi pada 2019 dan 2020 menggelar rapat terbatas tentang Korporasi Petani dan Nelayan dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi. Namun, upaya itu dirasa belum optimal dalam pelaksanaannya. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M Yadi Sofyan Noor (5/5) mengatakan, membangun korporasi petani tidak semudah yang dibayangkan atau dipikirkan. Masih ada sejumlah kendala dan tantangan yang membuat upaya tersebut sulit dilakukan. Yadi menambahkan, dalam membenahi kelembagaan ekonomi petani, KTNA akan membangun koperasi induk di tingkat pusat, yang menurut rencana segera dibentuk diMalang, Jatim, tahun ini. Dimulai dari induk, nantinya akan dibentuk juga di tingkat provinsi. Pihaknya pun bekerja sama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, termasuk dalam pelatihan pembentukan korporasi.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan Said Abdullah menuturkan, situasi sekarang dan ke depan petani memang dituntut untuk meningkatkan skala usaha sehingga tak bisa hanya mengandalkan usaha individu. Saat ini, model usaha tani yang lebih efektif dan efisien menjadi tuntutan, baik dalam menghadapi perusahaan besar maupun persaingan dengan produk-produk impor.Dari sisi konsep, korporasi, yakni dengan menggabungkan unit-unit usaha, memang baik dan diperlukan. ”Pendampinganyang kuat diperlukan. Petani harus ditempatkan sebagai subyek, bukan sebagai proyek. Pelaksanaannya harus konsisten dan berkelanjutan,” ujar Said. Dalam kerangka korporasi, BUMDes bisa saja menjadi pelakunya. Dalam Perpres No 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 juga disebutkan Dana Desa penggunaannya, antara lain, untuk program ketahanan pangan dan hewani, paling sedikit 20 %.

Balitbangtan Kementan bersama Kemenkeu dan Bank Dunia telah melaksanakan negosiasi pinjaman luar negeri bertajuk ICARE (Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment). ICARE ialah program pengembangan kawasan berbasis komoditas pilihan dengan mengedepankan pemanfaatan dan potensi kawasan dengan komoditas yang terintegrasi dan mendukung pengembangan kelembagaan petani. ”Sehingga menjadi kuat dalam sebuah korporasi petani,” kata Bram Kusbiantoro selaku Tim Unit Persiapan Pengelolaan ICARE. Sekretaris Balitbangtan Kementan Haris Syahbuddin menuturkan, dalam program itu, kawasan dipilih dengan potensi komoditas yang sudah berkembang, serta didukung oleh offtaker yang mampu berkembang lebih cepat. (Yoga)

Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta, Masyhuri, Minggu (10/4) mengatakan, peningkatan ekspor produk pertanian serta  turunannya berpotensi berkembang. ”Ambil contoh, ekspor karet Indonesia cukup besar, tetapi produk akhirnya, seperti ban, kita impor. Jadi, peluang yang ada saat ini seharusnya mengarah pada pengembangan produk hilir,” katanya. (Yoga)

Ketika indeks harga pangan global mencapai level tertinggi sepanjang masa, pada Februari 2022, para petani padi di Tanah Air justru mengalami situasi sebaliknya. Harga gabah terus turun seiring meluasnya area panen musim rendeng empat bulan terakhir. Jumlah kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) pun bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus turun dari Rp 4.773 per kg pada Desember 2021 menjadi Rp 4.569 per kg GKP pada Maret 2022. Di tingkat penggilingan, jumlah kasus harga gabah kering giling (GKG) di bawah HPP tercatat lebih besar, yakni 43,3 % kasus dari 1.559 titik observasi pada Maret 2022, naik dibandingkan jumlah kasus harga dua bulan sebelumnya, 32,3 %.

Jika petani padi bergulat tentang implementasi kebijakan HPP, petani tebu tengah memperjuangkan kenaikan harga patokan gula petani menjelang musim giling tahun ini. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai, ketentuan tentang harga patokan petani (HPP) gula yang berlaku sejak enam tahun lalu kian tidak relevan di tengah kenaikan ongkos produksi dan inflasi. APTRI meminta pemerintah menaikkan HPP gula dari Rp 9.100 per kg menjadi Rp 12.000 per kg. Sebab, HPP gula yang berlaku selama ini semakin tertinggal oleh biaya pokok produksi yang kini diperkirakan telah Rp 11.000 per kg. Kenaikan ongkos produksi, antara lain, didorong oleh naiknya ongkos pengolahan lahan, upah tenaga kerja, biaya angkut, dan harga pupuk. Seperti HPP pada komoditas gabah/beras, ketentuan tentang harga patokan gula merupakan instrumen perlindungan bagi usaha petani. Sebab, tanpa insentif yang menguntungkan, usaha petani bakal mandek. Target pemerintah mendongkrak produksi dalam negeri dan meningkatkan kemandirian pangan juga bakal sia-sia jika usaha petani terbukti tidak menguntungkan secara ekonomi. (Yoga)

Perluasan lahan baru untuk cetak sawah dalam program food estate (lumbung pangan) di Kalteng masih berjalan, 16.644 hektar lahan  sudah dibuka untuk ditanami padi. Namun, baru 146 hektar yang bakal ditanami. Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kalteng Riza Rahmadi, Senin (28/3) menjelaskan, target ekstensifikasi lahan sudah tercapai oleh Korem 102/Panju Panjung bersama instansi terkait. (Yoga)

Pemerintah bersama PTPN IX,  melalui Kementan terus mendorong dan melakukan penyuluhan kepada warga Desa Mattirobulu, Kecamatan Libureng, Bone, Sulsel agar menggeluti usaha pertanian tebu untuk meningkatkan kapasitas produksi gula sehingga dapat memenuhi kebutuhan gula nasional. Pada 2021, Indonesia masih mengimpor gula sekitar 2,2 juta ton. (Yoga)

Chi­ckin, startup agrikultur yang menciptakan aplikasi bagi peternak ayam, menargetkan omzet Rp500 miliar dengan 10 juta ekor ayam. President Chickin Ashab Alkahfi mengatakan perusahaan mencatat pertumbuhan bisnis 22 kali dalam 10 bulan terakhir dan juga telah menutup putaran pendanaan seed round sebesar Rp35 miliar dengan tiga investor global. “Saat ini, selain dengan 14 rumah potong, Chickin juga bermitra dengan 100 industri makanan untuk sebagai penyuplai daging ayam,” katanya, Kamis (17/3). Aplikasi ‘Chickin’ telah diunduh ribuan peternak ayam di Indonesia. Melalui IoT dan AI Chickin yang berbayar, aplikasi diklaim dapat meningkatkan produktivitas ternak hingga 25% lebih tinggi. Selain itu, Chickin menjadi peternak dan pemasok daging ayam untuk mitra, rumah potong ayam, dan industri makanan. Hingga kini, aplikasi Chickin Indonesia telah digunakan oleh 1.000 peternak se-Indonesia, dengan target 10 juta ayam yang dipelihara tiap bulan pada akhir 2022.