Usaha menanam padi dinilai semakin tidak menguntungkan seiring naiknya ongkos produksi serta  penurunan harga gabah dan beras di tingkat petani. Kalangan petani berharap harga pembelian pemerintah atau HPP gabah/beras dinaikkan guna mendongkrak produksi. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, Kamis (29/9) menyebutkan, berdasarkan kajian dan survei bulanan oleh AB2TI selama kurun Agustus 2019 hingga Juni 2022, harga gabah dan beras di tingkat usaha tani cenderung turun. ”Saat ini bertanam padi tidak menguntungkan. Hal ini menyebabkan sebagian petani beralih komoditas sehingga produksi padi justru turun tiga tahun terakhir, yaitu 7,7 % pada 2019, lalu naik 0,09 % pada 2020, dan turun lagi 0,42 % pada 2021,” ujarnya. Iklim kemarau basah (La Nina) 2020 dan 2021 tidak mendongkrak produksi. Padahal, kata Guru Besar Pertanian IPB University itu, selama 20 tahun terakhir fenomena La Nina berhasil meningkatkan produksi padi dengan sangat tajam, yakni dengan kenaikan terendah 4,7 % pada tahun 2007.

Terkait itu, AB2TI usul agar pemerintah menaikkan HPP dari Rp 4.200 per kg saat ini, menjadi Rp 6.000 per kg. Kenaikan HPP diharapkan membuat petani bersemangat kembali sehingga perlahan mendongkrak produksi padi. Dalam diskusi yang digelar Kompas, Selasa (13/9), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ketahanan pangan jadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. Langkahnya, antara lain, dengan memacu produktivitas jagung, kedelai, dan padi. Dalam jangka pendek, pemerintah mengupayakan pangan tersedia dan terjangkau guna mengendalikan inflasi. Untuk beras, misalnya, ada penugasan ke Perum Bulog untuk menyiapkan 1,2 juta ton cadangan beras pemerintah. Pemerintah juga mengupayakan pembiayaan dengan bunga rendah dan mekanisme jual rugi untuk memperkuat fungsi Bulog. (Yoga)

Penghargaan disampaikan Dirjen IRRI Jean Balié di Istana Negara Jakarta, 14 Agustus 2022. IRRI menghargai dan memuji upaya keras Indonesia untuk mengujudkan swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021). Banyak negara di Asia, seperti Filipina, Bangladesh, dan Sri Lanka, pernah meraih swasembada beras, lalu beralih jadi importir beras. Pemerintah negara-negara Asia itu berkeinginan untuk meraih kembali swasembada, tetapi sangat sulit diwujudkan. Lebih mudah meraih swasembada yang pertama daripada mempertahankannya. Sejak Reformasi, keinginan pemerintah untuk swasembada beras tetap tinggi, dukungan politiknya juga tinggi.

Indonesia pernah meraih kembali swasembada beras dalam waktu singkat, hanya 2 tahun (2008- 2009). Setelah itu Indonesia kembali menjadi negara importir beras penting hingga 2018. Masyarakat Indonesia tentu merasa bangga atas penghargaan tersebut. Namun, ada pula sejumlah pakar yang mempertanyakannya, terutama apabila dikaitkan dengan nasib para petani padi yang terus terpuruk dalam dua tahun terakhir, demikian juga industri penggilingan padi. (Yoga)

Memasuki panen raya, harga tomat di tingkat petani di daerah Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dan Aceh Tengah, Aceh, anjlok. Sebagian tomat tidak terjual sehingga petani dan pedagang membuangnya ke tempat sampah. Ketua Asosiasi Pedagang Sayur Bener Meriah (APSBM) Sabardi, Senin (26/9) di Banda Aceh, mengatakan, saat ini panen raya tiba, sedangkan pedagang tidak mampu menampung semua hasil panen. ”Kami para pedagang bingung mau jual ke mana. Banyak tomat membusuk di gudang,” kata Sabardi. Ia mengatakan, harga tomat di tingkat petani kini Rp 1.000-Rp 1.500 per kg. Padahal, bulan lalu harga masih Rp 2.500-Rp 4.000 per kg. Turunnya harga dipicu panen serentak, dan hasil panen tidak terserap pasar.

Dalam rekaman video yang dikirimkan Sabardi, warga membuang tomat ke dalam bak sampah. Tomat itu dimasukkan ke dalam kotak kayu untuk diangkut ke luar Gayo. Namun, tidak ada permintaan sehingga menumpuk. Menurut Sabardi, dibutuhkan gudang pendingin atau cold storage, sehingga, hasil panen dapat disimpan dan dikeluarkan saat ada permintaan pasar. Anggota Komisi II DPR Aceh, Rijaluddin, mengatakan, pemerintah harusnya menjembatani petani dengan industri yang memakai tomat sebagai bahan baku, misalnya pabrik saus. Dengan demikian, hasil panen dapat ditampung oleh industri.  (Yoga)

Pemerintah menegaskan potensi terjadinya lonjakan harga beras telah diantisipasi. Hal ini merespons kekhawatiran masyarakat terkait harga beras yang mulai merangkak naik sepekan terakhir. Perum Bulog, yang kini memiliki stok 800.000 ton cadangan beras pemerintah, memasifkan operasi pasar. Kepastian ketersediaan beras terus dipantau mengingat potensi dampaknya terhadap inflasi. Kendati tak signifikan, harga beras medium dan premium di tingkat nasional cenderung meningkat. Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga rata-rata nasional beras medium naik dari Rp 10.990 per kg pada 17 September menjadi Rp 11.000 per kg pada 23 September. Sementara harga beras premium naik dari Rp 12.510 per kg jadi Rp 12.520 per kg.

Sekjen Kemendag Suhanto meminta masyarakat tidak khawatir akan kenaikan harga beras. Terkait program cadangan stabilitas harga pangan, jika harga beras lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, Perum Bulog akan turun tangan dan menjual murah kepada masyarakat, dengan selisih harga beras dibayar pemerintah. ”(Saat ini) harganya hanya naik 0,9 % dibandingkan tahun lalu,” ujar Suhanto dalam acara Kinerja 100 Hari Kerja Mendag bersama para pemimpin redaksi media massa, Minggu (25/9). Dalam forum tersebut, Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, perbaikan produksi pangan, termasuk beras, tetap menjadi perhatian utama pemerintah. (Yoga)

Mendag Zulkifli Hasan mengusulkan pemerintah menyediakan dana Rp100 triliun guna menyerap hasil pertanian dari para petani, yang bertujuan agar petani lebih sejahtera dan harga bahan-bahan pokok semisal beras, jagung, dan lainnya bisa terjaga pasokannya dan harga jadi lebih terjangkau. "Kita ingin agar petani itu mengurus pertanian saja, tidak usah mengurusi harga. Nah, kita akan atur itu. Rp100 triliun kita ajukan setahun," kata Zulhas dalam acara 'Kinerja 100 Hari Mendag' di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Minggu (25/9). Ketum PAN itu mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut ke Presiden Jokowi. Ia mengklaim Jokowi juga sudah sepakat dengan usulan tersebut. "Waktu rapat dengan Presiden minggu lalu saya usulkan, kalau kita bisa membakar uang untuk subsidi minyak sampai Rp600 triliun, sebetulnya petani itu cukup Rp100 triliun per tahun," ujar Zulhas. "Kita bisa produksi jagung, kedelai, beras melimpah, tapi petani dia produksi saja. jangan pikir harga jual," paparnya. (Yoga)

Petani masih tertekan dengan kelangkaan pupuk subsidi serta melonjaknya harga pupuk nonsubsidi. Apabila tak diantisipasi, akan ada risiko penurunan produksi mengingat petani, terutama padi, sangat bergantung pada pupuk sintetis atau kimia. Pembenahan sistem penyaluran pupuk bersubsidi pun diperlukan, dengan perencanaan yang kuat dan pengawasan yang optimal sehingga tepat sasaran. Pengamat ekonomi pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Padang, Muhammad Makky, Minggu (4/9) mengatakan, harga pupuk nonsubsidi melonjak salah satunya dari peningkatan harga gas. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik dunia, yakni konflik Rusia dan Ukraina. ”Dengan harga pupuk nonsubsidi yang melonjak, petani akan berupaya semaksimal mungkin mencari pupuk subsidi. Ada risiko kebocoran yang semakin besar meski pemerintah sudah mengaturnya (supaya tepat sasaran). Namun, dengan adanya gap, pupuk subsidi akan lebih banyak dicari,” tutur Makky.

Di samping itu, petani juga berpotensi terdampak kenaikan harga BBM karena terkait alat mesin pertanian. Petani tidak mungkin membeli BBM di SPBU dengan membawa traktor langsung, sehingga akan membeli eceran, yang harganya lebih mahal di- bandingkan harga resmi. Apabila situasi terus berlanjut, dengan semakin terbatasnya daya beli petani, ketahanan pangan dapat terancam. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan Said Abdullah menyebutkan, dengan situasi saat ini, jika tak segera diatasi, akan ada risiko cukup serius. ”Bagaimanapun, para petani kita, terutama padi, sudah sangat bergantung pada pupuk kimia. Dengan tren kenaikan harga pangan global, jika produksi tak diperkuat, akan ada kerawanan pangan,” ucapnya. (Yoga)

Petani di Kabupaten Toba, Sumut, mengeluhkan krisis pupuk dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu membuat produksi padi mereka anjlok, bahkan sering gagal panen. Hal itu disampaikan petani saat Ketua DPR Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Desa Baruara, Kecamatan Balige, Toba, Jumat (2/9). Dalam kunjungannya, Puan membagikan bibit padi yang bisa panen lebih cepat. Ia juga meminta petani menanam padi dua kali dalam setahun.

Ronal Tambunan (53), Ketua Kelompok Tani Bersatu dari Desa Baruara, mengatakan, krisis pupuk di kawasan Danau Toba sangat memukul petani. Apalagi, sebagian besar penduduk di sana bergantung pada pertanian. Bagi mereka, akan sangat sulit menanam padi dua kali setahun jika masih terjadi krisis pupuk. ”Jangankan untuk tanam dua kali, untuk tanam sekali setahun pun kami kekurangan pupuk. Sementara pupuk nonsubsidi harganya selangit,” kata Ronal. (Yoga)

Upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional agar tidak mengorbankan perladangan tradisional yang merupakan bagian dari keberagaman sistem pangan lokal. Selain memenuhi kebutuhan kalori, keberagaman pangan lokal dibutuhkan guna memenuhi zat gizi mikro untuk mengatasi beban malanutrisi di Indonesia. Anggota DPD asal Kalteng, Agustin Teras Narang, Selasa (30/8) mengatakan, pembakaran lahan untuk perladangan merupakan tradisi turun-temurun dan bagian dari kearifan lokal. Ia menyarankan agar dilakukan pemetaan wilayah yang masih menggunakan tata cara tradisional tebas bakar.

Gubernur Kalteng 2005-2015 itu mengatakan, semasa menjadi gubernur, ia pernah mengeluarkan pergub pada 2008 dan 2010 tentang tata cara pengolahan lahan dengan cara membakar. Namun, pergub itu dicabut pemerintah pusat. Dalam pergub tahun 2008 dan 2010 itu, membakar lahan untuk kegiatan perladangan tradisional diizinkan dengan batasan tertentu, seperti seizin aparat desa dengan batasan maksimal 2 hektar. Untuk pembakaran lebih dari 5 hektar, harus seizin camat. Bagi perkebunan atau pemegang izin pertanian, dalam hal ini pengusaha, tidak diperkenankan sama sekali membakar lahan. (Yoga)

Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, sukses menanam padi sawah di lahan gambut sehingga menjadi rujukan proyek lumbung pangan atau food estate. Namun, upaya mereplikasi Belanti Siam bukan perkara gampang karena para transmigran di desa ini membutuhkan 18 tahun sebelum akhirnya bisa memanen padi. Sebelum berganti nama menjadi Belanti Siam, desa ini merupakan kawasan transmigrasi Unit Pangkoh VII. Heriyanto (43), anggota Kelompok Tani Sido Mekar di Desa Belanti Siam, mengingat masa remajanya saat ikut orangtua meninggalkan Ponorogo, Jatim  menuju Pangkoh tahun 1982. Sebagaimana transmigran lain, keluarga Heriyanto mendapat lahan 2 hektar di Unit Pangkoh VII.

Tiga tahun, keluarga Heriyanto dan transmigran lain mencoba menanam padi. Sayangnya, gagal. Hanya singkong yang bisa dipanen dan itulah makanan mereka sehari-hari. Kegagalan panen yang berulang membuat sebagian transmigran meninggalkan Pangkoh. Namun, keluarga Heriyanto tetap bertahan. Hingga pada tahun 1995, pemerintah membuat proyek pengolahan lahan gambut (PLG) satu juta hektar. Kawasan gambut, termasuk desa transmigran di Pulang Pisau, menjadi bagian proyek itu. Namun, proyek ini gagal serta menyebabkan bencana lingkungan. Lahan gambut yang kering menjadi sumber kebakaran dahsyat hutan dan lahan pada tahun 1997, terbesar sepanjang sejarah Kalimantan. Kebakaran lahan pada tahun 1997, dan kemudian berulang di setiap musim kemarau, perlahan menggerus lapisan gambut. Sebagian petani yang bertahan di Pangkoh VII mencoba kembali menanam padi.

Para transmigran kemudian belajar dari peladang Dayak untuk membakar lahan sebelum menanam. ”Setiap mau menanam, kami juga membakar lahan, jadi gambut di sawah lama-lama hilang. Apalagi, proyek PLG itu membangun kanal-kanal yang membuat lahan cepat kering, tinggal berikutnya kami buat irigasinya,” kata Heriyanto. Padi mulai bisa tumbuh baik di lahan sawah yang mulai matang itu. Namun, panen benar-benar baru bisa dinikmati setelah tahun 2000, sekitar 18 tahun sejak kedatangan mereka di sana. Keberhasilan desa transmigran Belanti Siam dan Gadabung menanam padi sawah di lahan gambut menjadi inspirasi proyek food estate di Kalteng.

Pada 8 Oktober 2020, Presiden Jokowi melakukan penanaman perdana di kawasan food estate Desa Belanti Siam, yang menandai dimulainya program lumbung pangan nasional, food estate,di Kalteng. Hartoyo dari Kelompok Tani Sumber Rejeki, Belanti Siam, dalam diskusi daring pada Selasa (23/8), mengatakan, ”Memang awalnya satu tahun kami hanya bisa tanam dua kali. Dengan food estate, pemerintah meminta kami menanam tiga kali setahun. Namun, pada musim ketiga gagal panen.” Menurut dia, kondisi lingkungan di Kalimantan berbeda dengan di Jawa. Perlu kesabaran untuk mengolah lahan sampai siap ditanami. (Yoga)

Proyek food estate atau lumbung pangan di Kalteng disiapkan untuk menjawab kebutuhan pangan  nasional dan di tingkat lokal diharapkan bisa menggantikan sistem perladangan tradisional yang telah dilarang. Namun, temuan di lapangan menunjukkan berbagai persoalan yang dihadapi proyek strategis nasional ini sehingga bisa jadi sumber masalah baru. Temuan Kompas di lapangan pada 15-28 Juli 2022 itu mulai dari lahan singkong yang tampak tak terurus di Desa Tawai Baru, Kabupaten Gunung Mas, hingga bantuan pupuk dan kapur dolomit yang dibiarkan menumpuk di pinggir jalan di lokasi cetak sawah baru di sejumlah desa di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Ketiga kabupaten ini merupakan lokasi pengembangan food estate.

Untuk lokasi di Gunung Mas dikelola Kemenhan dengan komoditas singkong. Sementara Pulang Pisau dan Kapuas dikelola oleh Kementan dengan komoditas padi. Penanaman singkong di Gunung Mas membuka hutan dan perkebunan masyarakat hingga 31.000 ha. Sekitar 600 ha lahan telah dibuka dan ditanami sejak Maret 2021. ”Sebelumnya kawasan itu hutan, tapi kalau petani di sini tidak akan menanam di sana karena tanahnya pasir, sulit tumbuh tanaman,” kata Sekdes Tawai Baru Arung.

Asisten Khusus Bidang Ketahanan Pangan kemenhan Letjen (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, yang dikonfirmasi, mengatakan, food estate singkong ini tidak terawat karena tidak ada anggaran untuk memelihara tanaman. Menurut dia, kini hanya ada anggaran dari Kementerian PUPR untuk infrastruktur. Siti Maimunah, dosen dan peneliti dari Institut Pertanian Yogyakarta, Senin (29/8), di Palangkaraya, mengatakan, lokasi ini sebenarnya tidak cocok untuk tanaman pangan karena tanah berpasir atau biasa disebut kerangas. ”Ini sangat tidak cocok (untuk singkong), tanah seperti ini cocoknya untuk konservasi, kalau untuk tanaman tidak memberikan hasil,” ucapnya. Menurut Arung, hingga saat ini terdapat lima desa yang menolak pembukaan lahan untuk food estate singkong karena 2.000 ha dari 31.000 ha lahan yang akan dibuka berupa kebun, bahkan rumah-rumah warga. (Yoga)