Serikat Petani Indonesia (SPI) memperkirakan melandainya produksi gabah mendatang disebabkan oleh penurunan kualitas tanah karena kurangnya bahan organik dan meningkatnya ancaman hama penyakit. Ketua Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI, Muhammad Qomarun najmi mengatakan, kurangnya bahan organik pada tanah dapat menyebabkan pemupukan tidak efektif. Sementara ancaman hama saat menghambat produksi gabah di beberapa wilayah Indonesia. "Potensi penurunan produksi bisa sampai 10 % karena tidak efektifnya pupuk dan meningkatnya ancaman hama penyakit," ujar dia kepada Tempo, kemarin. Saat ini pun, menurut dia, kendati produksi gabah per luasan tanah masih relatif stabil dan meningkat karena adanya periode La Nina, kenaikannya tak setinggi musim kemarau basah sebelumnya. Selain karena hama, lesunya pertumbuhan produksi gabah disebabkan oleh adanya banjir di beberapa wilayah. Qomarun najmi juga melihat produksi menurun akibat sebagian petani beralih dari menanam padi ke komoditas lainnya, misalnya jagung. "Karena pada periode awal masa pandemi Covid-19 harga gabah murah banget. Sedangkan harga jagung lebih tinggi," ujar dia. Pemerintah perlu memberi jaminan pasar dan harga gabah untuk memacu semangat petani memproduksi gabah. Petani juga perlu mendapat pendidikan dan pelatihan penggunaan pupuk organik hingga pengendalian hama terpadu untuk meningkatkan produksi.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, membenarkan bahwa kenaikan produksi beras pada periode La Nina yang berlangsung sejak 2020 tidak setinggi periode sebelumnya. Bahkan pada tahun lalu produksinya turun. Berdasarkan catatan AB2TI, produksi padi turun 7,7 % pada 2019 karena periode El Nino. Memasuki La Nina pada 2020, produksi naik tipis 0,09 %. Masih pada periode kemarau basah, produksi gabah turun 0,42 % pada 2021 ujar Andreas, yang juga guru besar Fakultas Pertanian IPB. Padahal, 20 tahun terakhir, fenomena La Nina membuat produksi meningkat sangat tajam, dengan angka kenaikan terendah sebesar 4,7 % pada 2007. Andreas menduga turunnya produksi itu dipicu oleh menurunnya minat petani menanam padi. Pasalnya, ia mencatat, sejak Agustus 2019 hingga Juni 2022, harga gabah di tingkat usaha tani anjlok. Sebelum kembali melonjak pada Juli 2022, Andreas mengatakan asosiasinya mengusulkan pemerintah segera menaikkan HPP dari Rp 4.200 menjadi Rp 6.000 per gabah kering panen. (Yoga)

KKP mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan. Penyaluran BBM bersubsidi dinilai masih sangat terbatas. Beban nelayan semakin berat akibat kenaikan harga BBM sejak awal September lalu. Saat ini, nelayan di sejumlah wilayah mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut, baik solar bersubsidi maupun solar eceran. Kondisi itu menyebabkan sebagian nelayan terpaksa berhenti melaut. Jubir Menteri KKP Wahyu Muryadi mengemukakan, kendala utama dalam penyaluran BBM bersubsidi nelayan adalah jumlah kuota BBM yang disalurkan Pertamina masih terbatas. Selain itu, belum akuratnya data pelaporan penggunaan BBM subsidi oleh pemda ataupun pengelola SPBU nelayan (SPBUN). Dalam Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) No 102 Tahun 2021, jumlah SPBUN yang ditetapkan sebagai penyalur BBM untuk nelayan sebanyak 335 unit. Jumlah SPBUN itu hanya 3 % total 11.000 kampung nelayan.

Pada November 2021, KKP telah mengusulkan kuota tahunan BBM bersubsidi untuk nelayan sebanyak 2,2 juta kiloliter. Namun,  kuota yang diberikan oleh BPH Migas hanya 624.834 kilo liter. Kuota itu terbagi untuk SPBUN dan stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) nelayan sebanyak 567.395 kiloliter, serta kuota SPBN milik PT AKR Corporindo sebanyak 57.439 kiloliter. Sementara itu, realisasi BBM subsidi nelayan per Mei 2022 sebanyak 255.516,4 kiloliter atau sebesar 40,89 % dari alokasi. KKP telah melayangkan surat kepada BPH Migas dan Pertamina pada 20 September 2022 untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan kekurangan BBM subsidi untuk nelayan tersebut. ”Kami berharap adanya penambahan kuota BBM bersubsidi atau ada harga khusus untuk  nelayan,” ujar Wahyu saat dihubungi, Rabu (5/10), di Jakarta. (Yoga)

Usaha menanam padi dinilai semakin tidak menguntungkan seiring naiknya ongkos produksi serta  penurunan harga gabah dan beras di tingkat petani. Kalangan petani berharap harga pembelian pemerintah atau HPP gabah/beras dinaikkan guna mendongkrak produksi. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, Kamis (29/9) menyebutkan, berdasarkan kajian dan survei bulanan oleh AB2TI selama kurun Agustus 2019 hingga Juni 2022, harga gabah dan beras di tingkat usaha tani cenderung turun. ”Saat ini bertanam padi tidak menguntungkan. Hal ini menyebabkan sebagian petani beralih komoditas sehingga produksi padi justru turun tiga tahun terakhir, yaitu 7,7 % pada 2019, lalu naik 0,09 % pada 2020, dan turun lagi 0,42 % pada 2021,” ujarnya. Iklim kemarau basah (La Nina) 2020 dan 2021 tidak mendongkrak produksi. Padahal, kata Guru Besar Pertanian IPB University itu, selama 20 tahun terakhir fenomena La Nina berhasil meningkatkan produksi padi dengan sangat tajam, yakni dengan kenaikan terendah 4,7 % pada tahun 2007.

Terkait itu, AB2TI usul agar pemerintah menaikkan HPP dari Rp 4.200 per kg saat ini, menjadi Rp 6.000 per kg. Kenaikan HPP diharapkan membuat petani bersemangat kembali sehingga perlahan mendongkrak produksi padi. Dalam diskusi yang digelar Kompas, Selasa (13/9), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ketahanan pangan jadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. Langkahnya, antara lain, dengan memacu produktivitas jagung, kedelai, dan padi. Dalam jangka pendek, pemerintah mengupayakan pangan tersedia dan terjangkau guna mengendalikan inflasi. Untuk beras, misalnya, ada penugasan ke Perum Bulog untuk menyiapkan 1,2 juta ton cadangan beras pemerintah. Pemerintah juga mengupayakan pembiayaan dengan bunga rendah dan mekanisme jual rugi untuk memperkuat fungsi Bulog. (Yoga)

Penghargaan disampaikan Dirjen IRRI Jean Balié di Istana Negara Jakarta, 14 Agustus 2022. IRRI menghargai dan memuji upaya keras Indonesia untuk mengujudkan swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021). Banyak negara di Asia, seperti Filipina, Bangladesh, dan Sri Lanka, pernah meraih swasembada beras, lalu beralih jadi importir beras. Pemerintah negara-negara Asia itu berkeinginan untuk meraih kembali swasembada, tetapi sangat sulit diwujudkan. Lebih mudah meraih swasembada yang pertama daripada mempertahankannya. Sejak Reformasi, keinginan pemerintah untuk swasembada beras tetap tinggi, dukungan politiknya juga tinggi.

Indonesia pernah meraih kembali swasembada beras dalam waktu singkat, hanya 2 tahun (2008- 2009). Setelah itu Indonesia kembali menjadi negara importir beras penting hingga 2018. Masyarakat Indonesia tentu merasa bangga atas penghargaan tersebut. Namun, ada pula sejumlah pakar yang mempertanyakannya, terutama apabila dikaitkan dengan nasib para petani padi yang terus terpuruk dalam dua tahun terakhir, demikian juga industri penggilingan padi. (Yoga)

Memasuki panen raya, harga tomat di tingkat petani di daerah Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dan Aceh Tengah, Aceh, anjlok. Sebagian tomat tidak terjual sehingga petani dan pedagang membuangnya ke tempat sampah. Ketua Asosiasi Pedagang Sayur Bener Meriah (APSBM) Sabardi, Senin (26/9) di Banda Aceh, mengatakan, saat ini panen raya tiba, sedangkan pedagang tidak mampu menampung semua hasil panen. ”Kami para pedagang bingung mau jual ke mana. Banyak tomat membusuk di gudang,” kata Sabardi. Ia mengatakan, harga tomat di tingkat petani kini Rp 1.000-Rp 1.500 per kg. Padahal, bulan lalu harga masih Rp 2.500-Rp 4.000 per kg. Turunnya harga dipicu panen serentak, dan hasil panen tidak terserap pasar.

Dalam rekaman video yang dikirimkan Sabardi, warga membuang tomat ke dalam bak sampah. Tomat itu dimasukkan ke dalam kotak kayu untuk diangkut ke luar Gayo. Namun, tidak ada permintaan sehingga menumpuk. Menurut Sabardi, dibutuhkan gudang pendingin atau cold storage, sehingga, hasil panen dapat disimpan dan dikeluarkan saat ada permintaan pasar. Anggota Komisi II DPR Aceh, Rijaluddin, mengatakan, pemerintah harusnya menjembatani petani dengan industri yang memakai tomat sebagai bahan baku, misalnya pabrik saus. Dengan demikian, hasil panen dapat ditampung oleh industri.  (Yoga)

Pemerintah menegaskan potensi terjadinya lonjakan harga beras telah diantisipasi. Hal ini merespons kekhawatiran masyarakat terkait harga beras yang mulai merangkak naik sepekan terakhir. Perum Bulog, yang kini memiliki stok 800.000 ton cadangan beras pemerintah, memasifkan operasi pasar. Kepastian ketersediaan beras terus dipantau mengingat potensi dampaknya terhadap inflasi. Kendati tak signifikan, harga beras medium dan premium di tingkat nasional cenderung meningkat. Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga rata-rata nasional beras medium naik dari Rp 10.990 per kg pada 17 September menjadi Rp 11.000 per kg pada 23 September. Sementara harga beras premium naik dari Rp 12.510 per kg jadi Rp 12.520 per kg.

Sekjen Kemendag Suhanto meminta masyarakat tidak khawatir akan kenaikan harga beras. Terkait program cadangan stabilitas harga pangan, jika harga beras lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, Perum Bulog akan turun tangan dan menjual murah kepada masyarakat, dengan selisih harga beras dibayar pemerintah. ”(Saat ini) harganya hanya naik 0,9 % dibandingkan tahun lalu,” ujar Suhanto dalam acara Kinerja 100 Hari Kerja Mendag bersama para pemimpin redaksi media massa, Minggu (25/9). Dalam forum tersebut, Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, perbaikan produksi pangan, termasuk beras, tetap menjadi perhatian utama pemerintah. (Yoga)

Mendag Zulkifli Hasan mengusulkan pemerintah menyediakan dana Rp100 triliun guna menyerap hasil pertanian dari para petani, yang bertujuan agar petani lebih sejahtera dan harga bahan-bahan pokok semisal beras, jagung, dan lainnya bisa terjaga pasokannya dan harga jadi lebih terjangkau. "Kita ingin agar petani itu mengurus pertanian saja, tidak usah mengurusi harga. Nah, kita akan atur itu. Rp100 triliun kita ajukan setahun," kata Zulhas dalam acara 'Kinerja 100 Hari Mendag' di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Minggu (25/9). Ketum PAN itu mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut ke Presiden Jokowi. Ia mengklaim Jokowi juga sudah sepakat dengan usulan tersebut. "Waktu rapat dengan Presiden minggu lalu saya usulkan, kalau kita bisa membakar uang untuk subsidi minyak sampai Rp600 triliun, sebetulnya petani itu cukup Rp100 triliun per tahun," ujar Zulhas. "Kita bisa produksi jagung, kedelai, beras melimpah, tapi petani dia produksi saja. jangan pikir harga jual," paparnya. (Yoga)

Petani masih tertekan dengan kelangkaan pupuk subsidi serta melonjaknya harga pupuk nonsubsidi. Apabila tak diantisipasi, akan ada risiko penurunan produksi mengingat petani, terutama padi, sangat bergantung pada pupuk sintetis atau kimia. Pembenahan sistem penyaluran pupuk bersubsidi pun diperlukan, dengan perencanaan yang kuat dan pengawasan yang optimal sehingga tepat sasaran. Pengamat ekonomi pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Padang, Muhammad Makky, Minggu (4/9) mengatakan, harga pupuk nonsubsidi melonjak salah satunya dari peningkatan harga gas. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik dunia, yakni konflik Rusia dan Ukraina. ”Dengan harga pupuk nonsubsidi yang melonjak, petani akan berupaya semaksimal mungkin mencari pupuk subsidi. Ada risiko kebocoran yang semakin besar meski pemerintah sudah mengaturnya (supaya tepat sasaran). Namun, dengan adanya gap, pupuk subsidi akan lebih banyak dicari,” tutur Makky.

Di samping itu, petani juga berpotensi terdampak kenaikan harga BBM karena terkait alat mesin pertanian. Petani tidak mungkin membeli BBM di SPBU dengan membawa traktor langsung, sehingga akan membeli eceran, yang harganya lebih mahal di- bandingkan harga resmi. Apabila situasi terus berlanjut, dengan semakin terbatasnya daya beli petani, ketahanan pangan dapat terancam. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan Said Abdullah menyebutkan, dengan situasi saat ini, jika tak segera diatasi, akan ada risiko cukup serius. ”Bagaimanapun, para petani kita, terutama padi, sudah sangat bergantung pada pupuk kimia. Dengan tren kenaikan harga pangan global, jika produksi tak diperkuat, akan ada kerawanan pangan,” ucapnya. (Yoga)

Petani di Kabupaten Toba, Sumut, mengeluhkan krisis pupuk dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu membuat produksi padi mereka anjlok, bahkan sering gagal panen. Hal itu disampaikan petani saat Ketua DPR Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Desa Baruara, Kecamatan Balige, Toba, Jumat (2/9). Dalam kunjungannya, Puan membagikan bibit padi yang bisa panen lebih cepat. Ia juga meminta petani menanam padi dua kali dalam setahun.

Ronal Tambunan (53), Ketua Kelompok Tani Bersatu dari Desa Baruara, mengatakan, krisis pupuk di kawasan Danau Toba sangat memukul petani. Apalagi, sebagian besar penduduk di sana bergantung pada pertanian. Bagi mereka, akan sangat sulit menanam padi dua kali setahun jika masih terjadi krisis pupuk. ”Jangankan untuk tanam dua kali, untuk tanam sekali setahun pun kami kekurangan pupuk. Sementara pupuk nonsubsidi harganya selangit,” kata Ronal. (Yoga)

Upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional agar tidak mengorbankan perladangan tradisional yang merupakan bagian dari keberagaman sistem pangan lokal. Selain memenuhi kebutuhan kalori, keberagaman pangan lokal dibutuhkan guna memenuhi zat gizi mikro untuk mengatasi beban malanutrisi di Indonesia. Anggota DPD asal Kalteng, Agustin Teras Narang, Selasa (30/8) mengatakan, pembakaran lahan untuk perladangan merupakan tradisi turun-temurun dan bagian dari kearifan lokal. Ia menyarankan agar dilakukan pemetaan wilayah yang masih menggunakan tata cara tradisional tebas bakar.

Gubernur Kalteng 2005-2015 itu mengatakan, semasa menjadi gubernur, ia pernah mengeluarkan pergub pada 2008 dan 2010 tentang tata cara pengolahan lahan dengan cara membakar. Namun, pergub itu dicabut pemerintah pusat. Dalam pergub tahun 2008 dan 2010 itu, membakar lahan untuk kegiatan perladangan tradisional diizinkan dengan batasan tertentu, seperti seizin aparat desa dengan batasan maksimal 2 hektar. Untuk pembakaran lebih dari 5 hektar, harus seizin camat. Bagi perkebunan atau pemegang izin pertanian, dalam hal ini pengusaha, tidak diperkenankan sama sekali membakar lahan. (Yoga)