Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Provinsi Aceh mengajukan klaim asuransi gagal panen 314 hektar sawah akibat banjir pada awal Oktober lalu senilai Rp 1,8 miliar. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Utara Erwandi, Rabu (26/10) mengatakan, ”Pembayaran ditransfer ke rekening kelompok tani.” (Yoga)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah strategi guna menghadapi ancaman krisis pangan pada tahun depan. Upaya yang dilakukan misalnya dengan optimalisasi musim tanam, peningkatan stok produksi, hingga intervensi harga. Plt. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Indri Nur Septiorini mengaku masih optimistis dengan produksi tanaman pangan pada tahun depan. Kendati demikian, dia mengakui kondisi harga dan ketersediaan pangan juga berpaut dengan stabilitas ekonomi dan pasokan energi. “Harus kerja antarsektor, seperti [dinas] ketahanan pangan dan [dinas] perdagangan,” ujarnya, Minggu (23/10).Di sektor pertanian, lanjutnya, berbagai terobosan dilakukan guna meningkatkan produksi tanaman pangan. Menurutnya, upaya tersebut salah satunya dengan penerapan indeks pertanaman (IP) 400. Dengan kata lain, lanjutnya, sebuah lahan bisa ditanam hingga empat kali. Selain itu, petani juga diberikan benih unggul dan bersertifikat, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mendukung percepatan dan efisiensi dalam kegiatan usaha tani. Faktor SDM, lanjutnya, juga sangat menentukan dalam pencapaian target produksi. Oleh karena itu, dia menilai kompetensi petani dan petugas harus terus ditingkatkan dengan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas petani maupun petugas.

Pemerintah mendukung modernisasi taksi alat dan mesin pertanian (alsintan) petani melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sektor pangan agar tahan banting. Penguatan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus menghadapi ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik global yang berdampak pada krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Pemerintah juga secara konsisten berupaya meningkatkan ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas hasil pertanian melalui mekanisme modernisasi taksi alsintan. “Upaya yang dapat mendorong ke arah tersebut salah satunya melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian, khususnya taksi alsintan melalui program KUR,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (18/10). Berdasarkan data penyaluran KUR pertanian yang telah terealisasi, KUR untuk penyediaan alsintan masih relatif kecil, sehingga perlu untuk terus didorong.

Berdasarkan data lima Penyalur KUR, realisasi KUR taksi Alsintan per September 2022 baru Rp 66,86 miliar yang diberikan kepada 272 debitur. Airlangga mengungkapkan, pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/margin sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian. Dengan demikian, petani dapat menggunakan fasilitas KUR untuk melakukan penyediaan alsintan dengan bunga sebesar 3% per tahun. Tahun 2021, penyaluran KUR naik 42% menjadi Rp 281,9 triliun atau 98,9% dari target sebesar Rp 285 triliun dan diberikan kepada 7,28 juta debitur. Pertumbuhan KUR tersebut jauh di atas pertumbuhan total kredit perbankan sebesar 5,2% dan pertumbuhan kredit UMKM yang hanya sebesar 3,67% pada tahun 2021. “Hasil penyaluran KUR tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan. Hingga tanggal 30 September, KUR tercatat telah disalurkan kepada 5,65 juta debitur dengan realisasi sebesar Rp 270,59 triliun atau 72,51% dari target sebesar Rp 373,17 triliun,” kata dia. Total outstanding KUR per 30 September 2022 mencapai sebesar Rp 442 triliun dan telah diberikan kepada 37,82 juta debitur, dengan non-performing loan (NPL) pada Agustus 2022 sebesar 1,27%. (Yoga)

Curah hujan tinggi akibat La Nina mengancam potensi kenaikan produksi beras nasional. Kondisi ini patut diwaspadai karena tren realisasi produksi beras Indonesia sepanjang Januari-September 2022 menunjukkan penurunan. BPS memperkirakan luas panen padi Indonesia sepanjang 2022 mencapai 10,61 juta ha. Angka itu mencakup data potensi produksi periode Oktober-Desember 2022. Luas ini meningkat 1,87 % dibandingkan tahun lalu yang mencapai 10,41 juta ha. ”Potensi kenaikan ini disebabkan terairinya kembali sejumlah lahan di sana. Sebelumnya, lahan-lahan itu tak terairi karena sumbernya rusak akibat banjir,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto saat konferensi pers, Senin (17/10). Potensi kenaikan lahan panen itu berdampak pada produksi beras. Data BPS menunjukkan, produksi beras tahun 2022 diproyeksikan naik 2,29 % jadi 32,07 juta ton.

”Potensi (kenaikan) tiga bulan tersebut perlu dijaga agar tidak turun akibat faktor iklim,” ujar Setianto. Potensi penambahan luas lahan panen itu berdampak pada potensi kenaikan produksi beras 15,12 % menjadi 5,9 juta ton. Agar realisasi produksi bisa mendekati angka proyeksi, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah menyatakan, factor iklim menjadi indikator yang patut diperhatikan. Sebelumnya, Kantor Meteorologi (Bureau of Meteorology) Australia memublikasikan, indeks kondisi iklim di Samudra Pasifik menunjukkan fenomena La Nina kuat hingga awal 2023 dan mereda pada Maret 2023. Data ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) menunjukkan, La Nina akan menyebabkan kondisi iklim yang lebih basah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ASMC memperkirakan, curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia akan berada di atas normal hingga Desember 2022. Ketum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja mengkhawatirkan tanah longsor yang dapat berimbas pada gagal panen. Pihaknya berharap gabah dibeli dengan harga wajar meski kadar airnya tinggi. (Yoga)

Kenaikan harga pupuk dan anomali iklim diperkirakan menurunkan produktivitas pangan pada tahun depan. Sekjen Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nuruddin, mengatakan, saat ini petani masih cukup terbantu oleh keberadaan pupuk bersubsidi. Pupuk NPK bersubsidi, misalnya, kini berada di harga Rp 135-140 ribu per sak. Hanya, ia khawatir kuota pupuk bersubsidi tersebut tidak mencukupi kebutuhan petani secara keseluruhan. "Kalau ke depan kuotanya masih 9 juta ton, dengan luas panen 13 juta hektare, itu hanya cukup untuk padi dan jagung. Tidak cukup untuk pangan-pangan lain, terutama perkebunan," ujar dia kepada Tempo, akhir pekan lalu. Nuruddin mengatakan kebutuhan pupuk petani berdasarkan catatan tahun-tahun sebelumnya mencapai 23 juta ton. Lantaran kuota pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah belum mencukupi kebutuhan, Nuruddin mengatakan pilihan petani hanya dua: membeli pupuk non-subsidi atau mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ia menuturkan selisih harga pupuk non-subsidi dengan pupuk bersubsidi cukup jauh. Berdasarkan catatannya, harga pupuk NPK non-subsidi bisa mencapai Rp 600-800 ribu per sak.

“Petani memilih memperbanyak pupuk dasar dan pupuk kandang untuk kebutuhan unsur makrohara. Pupuk yang lain mungkin tidak terbeli, kecuali kalau ada pupuk produk swasta yang harganya sama dengan pupuk bersubsidi," kata Nuruddin. Padahal, kata dia, penggunaan pupuk cukup berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Pupuk NPK, misalnya, diperlukan untuk pertumbuhan bulir padi dan buah-buahan. Apabila pemupukan tidak optimal, produksi padi dapat anjlok 20-30 %. Persoalan pupuk itu pun bisa makin rumit dengan adanya anomali iklim. Musababnya, pemupukan juga perlu memperhatikan iklim. Nuruddin mengatakan pemberian pupuk harus tepat waktu, tepat dosis, dan berimbang. "Kalau curah hujan tinggi dan kena air, jadi tidak optimal, harus disertai supervisi penyuluh kalau pemerintah mau mengamankan produktivitas," ujarnya. Selain itu, kemarau basah mengganggu produktivitas lantaran kerap memunculkan banjir hingga ledakan jumlah hama dan penyakit di berbagai daerah. Ia berharap pemerintah bisa mengantisipasi hambatan-hambatan ini dengan memastikan kuota dan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan. (Yoga)

Kepala Dinas Pertanian NTT Lecky F Koli mengingatkan petani agar tidak buru-buru menanam padi atau jagung di lahan tadah hujan. Saat ini belum masuk musim hujan kendati hujan beberapa kali turun di NTT. ”Jika petani memaksakan diri menanam, dikhawatirkan mereka mengalami gagal tanam. Apalagi saat ini ketersediaan bibit dan pupuk juga terbatas,” ujarnya, Jumat (14/10). (Yoga)

Sedikitnya 4.900 hektar sawah di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, terendam banjir. Sebagian tanaman padi dipastikan puso. Aceh Utara dilanda banjir selama sepekan. Permukiman penduduk di 142 desa dari 14 kecamatan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Di persawahan, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Sawah yang tergenang sebagian besar telah ditanami padi dengan rentang usia bervariasi. Ada juga yang telah masuk masa panen, tetapi banjir membuat kualitas panen menurun. Plt Kadis Pertanian Aceh Utara Erwandi mengatakan, dari 4.900 hektar sawah yang tergenang, seluas 259 hektar dipastikan puso. Luasan sawah yang puso diperkirakan bertambah jika banjir tak kunjung surut.

”Tanaman padi tidak tahan banjir. Tiga hari tergenang, besar kemungkinan akan puso,” kata Erwandi, saat dihubungi dari Banda Aceh, Rabu (12/10). Jika rata-rata produktivitas tanaman padi 5,7 ton per hektar, dari 259 hektar itu, Aceh Utara kehilangan produksi padi 1.476 ton. Dengan harga jual gabah Rp 5.600 per kg,  petani kehilangan pendapatan Rp 8,2 miliar. ”Kami memohon Kementan agar membantu benih, pupuk, dan perlengkapan untuk petani,” kata Erwandi. Ketua Program Studi Magister Agroekoteknologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Laila Nazirah menuturkan, gagal panen tak hanya membuat petani kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan pengharapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah perlu mencari solusi jangka panjang agar banjir tak terus berulang dan menyengsarakan petani.

Peladang di Kalteng yang mengikuti program strategis nasional lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Pulang Pisau butuh didampingi. Sebab, bertani di sawah merupakan pengalaman baru dalam kehidupan pertanian mereka. Apalagi, di beberapa lokasi, ada ratusan hektar (ha) lahan cetak sawah yang sudah satu tahun ini belum bisa ditanami padi karena akses yang belum mendukung dan terendam banjir. Dari penelusuran di lapangan, setidaknya di dua desa di Kabupaten Pulang Pisau, yang merupakan wilayah dilaksanakannya program ekstensifikasi atau cetak sawah baru, lahan-lahan sawah food estate belum optimal dikelola masyarakat, yaitu Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya dan Desa Mulya Sari, Kecamatan Pandih Batu. Di Desa Pilang, ladang-ladang masyarakat Dayak yang selama delapan tahun tak lagi dikelola berubah menjadi sawah. Ladang yang sudah menjadi hutan dengan ratusan bahkan ribuan tegakan pohon berubah menjadi hamparan sawah dengan pematang-pematang sawah yang masih dipenuhi batang-batang pohon yang rebah. Beberapa peladang bahkan sudah membuat pondok-pondok di kawasan tersebut untuk tempat tinggal. Mereka yang sudah delapan tahun lebih cukup senang dengan kehadiran food estate di desanya yang membuat mereka kembali berladang.

Namun, masalah baru muncul. Pola tanam yang tidak seragam membuat padi-padi yang sudah berumur 95 hari diserang hama. Mereka harus membeli pestisida untuk menyemprot hama, lalu membuat jaring, serta menjaga padi itu siang dan malam. Emek (65), salah satu peladang tradisional Dayak di Desa Pilang, mengaku baru pertama kali bertani di tanah sawah. Selama ia hidup ia hanya berladang dengan cara tebas bakar dan menanam benih padi lokal yang jumlahnya ada 19. Kini, karena sudah tidak pernah berladang karena larangan membakar, Emek kehilangan benih lokal di rumahnya. Semuanya habis digiling untuk makan. Emek kini harus menanam padi di sawah. ”Awalnya diberi bantuan kapur, pupuk, dan benih, tetapi bantuannya datang terlalu cepat, jadi benihnya sudah tidak bisa dipakai. Terpaksa saya beli benih baru,” tuturnya. Emek merupakan salah satu anggota kelompok tani yang tetap nekat menanam. Padinya pun berbeda-beda di satu petak, ada yang tinggi dan ada yang pendek, ada yang berdaun agak lebar, ada juga yang berdaun tajam. Hal itu terjadi bukan karena waktu tanam yang berbeda, melainkan ia menanam berbagai jenis padi, sama seperti yang ia lakukan dulu.

Kepala Desa Pilang Rusdi. belum bisa menanam padi karena lahannya bahkan belum dibuka dan masih berupa hutan. Ia menjelaskan, masih ada kelompok tani lain yang juga belum mulai menanam karena belum ada jalan akses masuk ke awahnya yang berada di pinggir Sungai Kahayan. ”Baru 10 % saja yang menanam, bukan berarti gagal, kami jangan ditinggalkan. Ini hal baru, seharusnya pendampingan bisa lebih intensif karena saya yakin lima tahun saja hasilnya akan luar biasa,” kata Rusdi. Rusdi menjelaskan, di desanya terdapat 1.060 ha ladang yang berubah menjadi sawah. Sawah itu dibagikan kepada 17 kelompok tani dengan ukuran paling kecil 30 ha atau 30 kali ukuran lapangan sepak bola. Sedang di Desa Mulya Sari. Lahan yang sudah jadi sawah tak bisa ditanami karena dalam dua tahun terakhir direndam banjir pasang surut. Ketua Gabungan Kelompok Tani Mulya Sari, Sukirno, mengatakan, banjir terjadi tidak hanya karena intensitas hujan, tetapi juga karena saluran irigasi masih menggunakan saluran irigasi 25 tahun lalu yang sudah tak bisa lagi digunakan. Air itu dalamnya sampai 50 cm, kami kerahkan sembilan hand tractor, tapi tenggelam ke bawah tanah karena direndam air selama lebih kurang dua tahun sejak dibuka,” kata Sukirno. (Yoga)

Serikat Petani Indonesia (SPI) memperkirakan melandainya produksi gabah mendatang disebabkan oleh penurunan kualitas tanah karena kurangnya bahan organik dan meningkatnya ancaman hama penyakit. Ketua Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI, Muhammad Qomarun najmi mengatakan, kurangnya bahan organik pada tanah dapat menyebabkan pemupukan tidak efektif. Sementara ancaman hama saat menghambat produksi gabah di beberapa wilayah Indonesia. "Potensi penurunan produksi bisa sampai 10 % karena tidak efektifnya pupuk dan meningkatnya ancaman hama penyakit," ujar dia kepada Tempo, kemarin. Saat ini pun, menurut dia, kendati produksi gabah per luasan tanah masih relatif stabil dan meningkat karena adanya periode La Nina, kenaikannya tak setinggi musim kemarau basah sebelumnya. Selain karena hama, lesunya pertumbuhan produksi gabah disebabkan oleh adanya banjir di beberapa wilayah. Qomarun najmi juga melihat produksi menurun akibat sebagian petani beralih dari menanam padi ke komoditas lainnya, misalnya jagung. "Karena pada periode awal masa pandemi Covid-19 harga gabah murah banget. Sedangkan harga jagung lebih tinggi," ujar dia. Pemerintah perlu memberi jaminan pasar dan harga gabah untuk memacu semangat petani memproduksi gabah. Petani juga perlu mendapat pendidikan dan pelatihan penggunaan pupuk organik hingga pengendalian hama terpadu untuk meningkatkan produksi.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, membenarkan bahwa kenaikan produksi beras pada periode La Nina yang berlangsung sejak 2020 tidak setinggi periode sebelumnya. Bahkan pada tahun lalu produksinya turun. Berdasarkan catatan AB2TI, produksi padi turun 7,7 % pada 2019 karena periode El Nino. Memasuki La Nina pada 2020, produksi naik tipis 0,09 %. Masih pada periode kemarau basah, produksi gabah turun 0,42 % pada 2021 ujar Andreas, yang juga guru besar Fakultas Pertanian IPB. Padahal, 20 tahun terakhir, fenomena La Nina membuat produksi meningkat sangat tajam, dengan angka kenaikan terendah sebesar 4,7 % pada 2007. Andreas menduga turunnya produksi itu dipicu oleh menurunnya minat petani menanam padi. Pasalnya, ia mencatat, sejak Agustus 2019 hingga Juni 2022, harga gabah di tingkat usaha tani anjlok. Sebelum kembali melonjak pada Juli 2022, Andreas mengatakan asosiasinya mengusulkan pemerintah segera menaikkan HPP dari Rp 4.200 menjadi Rp 6.000 per gabah kering panen. (Yoga)

KKP mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan. Penyaluran BBM bersubsidi dinilai masih sangat terbatas. Beban nelayan semakin berat akibat kenaikan harga BBM sejak awal September lalu. Saat ini, nelayan di sejumlah wilayah mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut, baik solar bersubsidi maupun solar eceran. Kondisi itu menyebabkan sebagian nelayan terpaksa berhenti melaut. Jubir Menteri KKP Wahyu Muryadi mengemukakan, kendala utama dalam penyaluran BBM bersubsidi nelayan adalah jumlah kuota BBM yang disalurkan Pertamina masih terbatas. Selain itu, belum akuratnya data pelaporan penggunaan BBM subsidi oleh pemda ataupun pengelola SPBU nelayan (SPBUN). Dalam Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) No 102 Tahun 2021, jumlah SPBUN yang ditetapkan sebagai penyalur BBM untuk nelayan sebanyak 335 unit. Jumlah SPBUN itu hanya 3 % total 11.000 kampung nelayan.

Pada November 2021, KKP telah mengusulkan kuota tahunan BBM bersubsidi untuk nelayan sebanyak 2,2 juta kiloliter. Namun,  kuota yang diberikan oleh BPH Migas hanya 624.834 kilo liter. Kuota itu terbagi untuk SPBUN dan stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) nelayan sebanyak 567.395 kiloliter, serta kuota SPBN milik PT AKR Corporindo sebanyak 57.439 kiloliter. Sementara itu, realisasi BBM subsidi nelayan per Mei 2022 sebanyak 255.516,4 kiloliter atau sebesar 40,89 % dari alokasi. KKP telah melayangkan surat kepada BPH Migas dan Pertamina pada 20 September 2022 untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan kekurangan BBM subsidi untuk nelayan tersebut. ”Kami berharap adanya penambahan kuota BBM bersubsidi atau ada harga khusus untuk  nelayan,” ujar Wahyu saat dihubungi, Rabu (5/10), di Jakarta. (Yoga)