Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, sukses menanam padi sawah di lahan gambut sehingga menjadi rujukan proyek lumbung pangan atau food estate. Namun, upaya mereplikasi Belanti Siam bukan perkara gampang karena para transmigran di desa ini membutuhkan 18 tahun sebelum akhirnya bisa memanen padi. Sebelum berganti nama menjadi Belanti Siam, desa ini merupakan kawasan transmigrasi Unit Pangkoh VII. Heriyanto (43), anggota Kelompok Tani Sido Mekar di Desa Belanti Siam, mengingat masa remajanya saat ikut orangtua meninggalkan Ponorogo, Jatim  menuju Pangkoh tahun 1982. Sebagaimana transmigran lain, keluarga Heriyanto mendapat lahan 2 hektar di Unit Pangkoh VII.

Tiga tahun, keluarga Heriyanto dan transmigran lain mencoba menanam padi. Sayangnya, gagal. Hanya singkong yang bisa dipanen dan itulah makanan mereka sehari-hari. Kegagalan panen yang berulang membuat sebagian transmigran meninggalkan Pangkoh. Namun, keluarga Heriyanto tetap bertahan. Hingga pada tahun 1995, pemerintah membuat proyek pengolahan lahan gambut (PLG) satu juta hektar. Kawasan gambut, termasuk desa transmigran di Pulang Pisau, menjadi bagian proyek itu. Namun, proyek ini gagal serta menyebabkan bencana lingkungan. Lahan gambut yang kering menjadi sumber kebakaran dahsyat hutan dan lahan pada tahun 1997, terbesar sepanjang sejarah Kalimantan. Kebakaran lahan pada tahun 1997, dan kemudian berulang di setiap musim kemarau, perlahan menggerus lapisan gambut. Sebagian petani yang bertahan di Pangkoh VII mencoba kembali menanam padi.

Para transmigran kemudian belajar dari peladang Dayak untuk membakar lahan sebelum menanam. ”Setiap mau menanam, kami juga membakar lahan, jadi gambut di sawah lama-lama hilang. Apalagi, proyek PLG itu membangun kanal-kanal yang membuat lahan cepat kering, tinggal berikutnya kami buat irigasinya,” kata Heriyanto. Padi mulai bisa tumbuh baik di lahan sawah yang mulai matang itu. Namun, panen benar-benar baru bisa dinikmati setelah tahun 2000, sekitar 18 tahun sejak kedatangan mereka di sana. Keberhasilan desa transmigran Belanti Siam dan Gadabung menanam padi sawah di lahan gambut menjadi inspirasi proyek food estate di Kalteng.

Pada 8 Oktober 2020, Presiden Jokowi melakukan penanaman perdana di kawasan food estate Desa Belanti Siam, yang menandai dimulainya program lumbung pangan nasional, food estate,di Kalteng. Hartoyo dari Kelompok Tani Sumber Rejeki, Belanti Siam, dalam diskusi daring pada Selasa (23/8), mengatakan, ”Memang awalnya satu tahun kami hanya bisa tanam dua kali. Dengan food estate, pemerintah meminta kami menanam tiga kali setahun. Namun, pada musim ketiga gagal panen.” Menurut dia, kondisi lingkungan di Kalimantan berbeda dengan di Jawa. Perlu kesabaran untuk mengolah lahan sampai siap ditanami. (Yoga)

Proyek food estate atau lumbung pangan di Kalteng disiapkan untuk menjawab kebutuhan pangan  nasional dan di tingkat lokal diharapkan bisa menggantikan sistem perladangan tradisional yang telah dilarang. Namun, temuan di lapangan menunjukkan berbagai persoalan yang dihadapi proyek strategis nasional ini sehingga bisa jadi sumber masalah baru. Temuan Kompas di lapangan pada 15-28 Juli 2022 itu mulai dari lahan singkong yang tampak tak terurus di Desa Tawai Baru, Kabupaten Gunung Mas, hingga bantuan pupuk dan kapur dolomit yang dibiarkan menumpuk di pinggir jalan di lokasi cetak sawah baru di sejumlah desa di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Ketiga kabupaten ini merupakan lokasi pengembangan food estate.

Untuk lokasi di Gunung Mas dikelola Kemenhan dengan komoditas singkong. Sementara Pulang Pisau dan Kapuas dikelola oleh Kementan dengan komoditas padi. Penanaman singkong di Gunung Mas membuka hutan dan perkebunan masyarakat hingga 31.000 ha. Sekitar 600 ha lahan telah dibuka dan ditanami sejak Maret 2021. ”Sebelumnya kawasan itu hutan, tapi kalau petani di sini tidak akan menanam di sana karena tanahnya pasir, sulit tumbuh tanaman,” kata Sekdes Tawai Baru Arung.

Asisten Khusus Bidang Ketahanan Pangan kemenhan Letjen (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, yang dikonfirmasi, mengatakan, food estate singkong ini tidak terawat karena tidak ada anggaran untuk memelihara tanaman. Menurut dia, kini hanya ada anggaran dari Kementerian PUPR untuk infrastruktur. Siti Maimunah, dosen dan peneliti dari Institut Pertanian Yogyakarta, Senin (29/8), di Palangkaraya, mengatakan, lokasi ini sebenarnya tidak cocok untuk tanaman pangan karena tanah berpasir atau biasa disebut kerangas. ”Ini sangat tidak cocok (untuk singkong), tanah seperti ini cocoknya untuk konservasi, kalau untuk tanaman tidak memberikan hasil,” ucapnya. Menurut Arung, hingga saat ini terdapat lima desa yang menolak pembukaan lahan untuk food estate singkong karena 2.000 ha dari 31.000 ha lahan yang akan dibuka berupa kebun, bahkan rumah-rumah warga. (Yoga)

Tradisi bertani yang dipraktikkan turun temurun selama ribuan tahun oleh masyarakat Dayak di Kalteng berakhir karena larangan membuka lading dengan membakar. Tidak hanya melemahkan ketahanan pangan, berhentinya peladangan menyebabkan krisis multidimensi di perdesaan. Dari observasi dan mewawancarai para pihak di lapangan oleh Kompas pada 15-28 Juli 2022, dilakukan pula survei di tiga desa lokasi ekstensifikasi proyek lumbung pangan, yaitu Kalumpang (Kecamatan Mantangai, Kapuas), Pilang (Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau), dan Tewai Baru (Kecamatan Sepang, Gunung Mas). Kondisi di tiga desa ini dibandingkan dengan Desa Blanti Siam, Kecamatan Pindih Batu, Pulang Pisau, lokasi intensifikasi proyek lumbung pangan.

Desa Kalumpang, Pilang, dan Tewai Baru dihuni para peladang tradisional Dayak Ngaju. Adapun di Blanti Siam, mayoritas penduduknya transmigran dari Jawa yang mulai menanam padi di kawasan gambut ini sejak 1982. Iber Djamal (83), tokoh adat Pilang di Pulang Pisau mengatakan, pelarangan membuka ladang tradisional diterapkan setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015. Iber mengatakan, peladang tradisional dijadikan kambing hitam atas kebakaran hutan dan lahan. Padahal, penyebab awal terjadinya kebakaran hutan yang meluas di Kalteng adalah rusaknya ekosistem gambut setelah Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) sejuta hektar pada 1995/1996. Proyek itu membuat gambut mongering dan menjadi sumber kebakaran hebat pada musim kemarau 1997. Sejak itu, hampir setiap tahun terjadi kebakaran, termasuk tragedi karhutla 2015.

Sanyo, mantir (tetua) adat Desa Kalumpang, mengatakan, pembakaran luas biasanya dilakukan pihak bermodal, seperti perusahaan yang ingin menguasai lahan. Warga pun turut membantu memadamkan agar api tak membakar kebun karetnya. Ia mengatakan, pembakaran ladang untuk keperluan berladang tidak dilakukan sembarangan. Ada banyak aturan adat yang harus dipenuhi, termasuk membuat sekat untuk memastikan kebakaran tak melebihi batas ladang yang hendak dibuka. Kami sudah mempraktikkan hal ini turun-temurun, tetapi baru sekarang dilarang,” kata Sanyo. Beberapa petani mencoba menanam padi tanpa membakar, salah satunya Norhadi Karben, Ketua Kelompok Tani Taheta di Mantangai, Kapuas. Namun, menurut Norhadie, hasil panen padi dengan cara membakar tetap masih jauh lebih besar.

Ketua Majelis Hindu Kaharingan Tewai Baru, Rangkap (52), berhentinya perladangan juga menghilangkan identitas budaya Dayak. ”Berladang bagian penting dari sistem kepercayaan kami,” katanya. Kepala Badan Perwakilan Desa Kalumpang Derianto mengatakan, di desanya kini tak ada lagi warga yang berladang. Apalagi, aparat keamanan gencar menangkap mereka yang masih membuka ladang dengan membakar. Berdasarkan data BPS Kalteng, berhentinya kegiatan peladangan menurunkan luas panen dan produksi padi di Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Penurunan terjadi pula di tingkat provinsi. (Yoga)

Gelang, kalung, hingga tasbih terpajang di Rumah Aksesoris Hanjeli yang juga kediaman Hj Dedeh Suminar (52) di Desa Waluran Mandiri, Sukabumi, Jabar, Kamis (4/8). Semua terbuat dari hanjeli (Coix lacryma-jobi), tumbuhan biji-bijian bergizi tinggi. Biji dari pohon hanjeli yang ditanam di pekarangan hingga sawah disortir sesuai ukurannya. Setelah dilubangi, biji dirangkai menjadi produk yang diinginkan. Kreativitas itu lahir tiga tahun lalu ketika Asep Hidayat Mustopa (34), penggagas Desa Wisata Hanjeli, ”menantang” Dedeh mengolah hanjeli. Tanpa pelatihan khusus, Dedeh belajar membuat gelang hingga tasbih. Dalam sehari, ia membuat 50 gelang. Harganya, Rp 10.000-Rp 25.000 per buah. ”Sebulan, terjual 100 produk aksesori,” ujarnya. Dedeh bisa meraup sekitar Rp 1,5 juta, hampir setengah dari upah minimum Kabupaten Sukabumi 2022, sebesar Rp 3,1 juta per bulan.

Oyah (50), sesama warga Desa Waluran Mandiri, juga lebih berdaya dengan hanjeli. Sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani Mekar Mandiri, ia tidak hanya menanam, tetapi paham memanen hingga membuat rengginang hanjeli. Lima tahun lalu, Oyah adalah petani padi. Suatu hari, ia melihat hanjeli di rumah ibunya. Ia menanam bijinya di sawah, tumpang sari dengan padi pada 2017. Dengan area tanam 2 hektar, Oyah memanen 2 ton biji hanjeli per enam bulan. Hasilnya di-jual ke Asep Rp 4.000-Rp 5.000 per kilogram atau Rp 8 juta. Selain menjadi harapan hidup baru, Guru Besar Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Tati Nurmala menilai, perempuan di Desa Waluran Mandiri menunjukkan kepada dunia pentingnya bahan pangan alternatif. Dalam 100 gram hanjeli, terkandung karbohidrat 76,4 %, protein 14,1 %, lemak nabati 7,9 %, dan kalsium 54 mg. (Yoga)

Sektor agrikultur memasuki periode percepatan transformasi yang semakin memperkuat produktivitas serta stabilitas pangan nasional. Peran pelaku perbankan menjalankan fungsi intermediator semakin krusial, khususnya dalam penyaluran kredit investasi serta pemberian solusi keuangan yang tepat untuk para petani. Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI meluncurkan program Taksi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang merupakan model pengelolaan tata kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan alsintan melalui skema kredit perbankan. Kementan dan bank berkode saham BBNI tersebut, sepakat dalam hal pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan permodalan, relaksasi pembiayaan, dan pendampingan. Kedua institusi berkolaborasi melalui integrasi data mitra dan/atau binaan guna mempermudah aplikasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Taksi Alsintan. Presiden optimistis Program Taksi Alsintan yang dijalankan ini lebih feasible dengan bantuan sistem perbankan, khususnya BNI

Di tengah target peningkatan produksi, petani di Kabupaten Cirebon, Jabar, kekurangan 6.000 ton pupuk bersubsidi jenis natrium, fosfat, kalium, atau NPK. Pemerintah diharapkan menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk musim tanam gadu. Jojo Sumarjo (43), petani asal Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, mengeluhkan minimnya jatah pupuk bersubsidi jenis NPK. ”Saya hanya dapat 1,5 kuintal pupuk NPK subsidi. Padahal, kebutuhannya 2,5 kuintal. Baru tahun ini alokasinya dikurangi,” katanya, Senin (22/8). Keterbatasan pupuk bersubsidi membuatnya tidak memupuk padinya saat berusia 35 hari. Ia juga membeli pupuk nonsubsidi ukuran 25 kilogram dengan harga sekitar Rp 10.000 per kg atau empat kali lipat dibandingkan harga pupuk subsidi NPK, yakni Rp 2.300 per kg. ”Saya enggak sanggup kalau beli banyak pupuk nonsubsidi,” ucap Jojo. Dengan harga pupuk NPK nonsubsidi, petani bisa menghabiskan hingga Rp 2,5 juta untuk lahan sehektar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pupuk bersubsidi jenis serupa, yakni Rp 575.000 per hektar.

Akibat kekurangan pupuk NPK, pertumbuhan padinya terhambat. Saat musim tanam rendeng atau awal tahun, misalnya, ia memanen sekitar 5 ton gabah kering panen (GKP) dari sawah 1 hektar. Padahal, produksi dengan luas lahan serupa berkisar 6-7 ton GKP. Panen musim tanam kedua bulan ini, Jojo mendapatkan sekitar 6 ton GKP. ”Hasil panen sekarang naik sedikit karena agak kering, kemarau. Yang saya khawatirkan, musim tanam gadu (Oktober) nanti. Kalau alokasi pupuk subsidi masih sedikit, pasti hasilnya kurang lagi,” ujarnya. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Cirebon Kuryadi mengatakan, kekurangan pupuk bersubsidi merupakan ironi di tengah tuntutan pemerintah agar petani meningkatkan produksi. Di Cirebon, target tanam padi tahun ini 122.000 hektar. Demi menggapai rencana itu, petani melalui rencana definitive  kebutuhan kelompok membutuhkan 37.252 ton pupuk NPK bersubsidi. Akan tetapi, alokasi dari pemerintah hanya 44,8 % atau 16.689 ton. Hingga kini, serapan pupuk NPK bersubsidi berkisar 80 %. Oleh karena itu, pihaknya telah mengajukan tambahan kuota 6.000 ton pupuk NPK subsidi kepada pemerintah pusat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. (Yoga)

Presiden Jokowi meluncurkan lumbung pangan berbasis mangga dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jatim, Senin  (22/8). ”Kita harapkan  food estate (lumbung pangan) ini ada yang milik rakyat, ada yang milik swasta, dan kita ingin itu terintegrasi dengan embung yang dibangun di sini. Jadi masyarakat bisa dapat, swasta juga bisa bergerak,” ujar Presiden Jokowi. (Yoga)

Sorgum merupakan salah satu bahan pangan yang bisa menjadi pilihan masyarakat Indonesia sebagai sumber karbohidrat selain beras, jagung, ataupun gandum. Sejak tahun 1970, sorgum sudah dibudidayakan di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Sulsel, Sulteng, NTB, dan NTT. Sorgum tak hanya sebagai sumber karbohidrat, tetapi juga memiliki kandungan gizi tinggi. Sejumlah hasil riset menunjukkan, sorgum memiliki kandungan protein, kalsium, zat besi, fosfor, dan vitamin B1 lebih tinggi dibandingkan beras. Sorgum juga mengandung antioksidan, seperti flavonoid, asam fenolat, dan tanin.

Dengan berbagai manfaat ini, pemerintah menyusun peta jalan meningkatkan produksi dan hilirisasi  komoditas pertanian sorgum. Hingga Juli 2022, ada 4.355 hektar lahan sorgum tersebar di enam provinsi dengan produksi 15.243 ton atau 3,63 ton per hektar. Pemerintah menargetkan tahun ini 15.000 hektar lahan ditanami sorgum di area pengembangan prioritas di Kabupaten Waingapu, NTT. Pada 2023 akan disiapkan budidaya sorgum di lahan seluas 115.000 hektar dan 154.000 hektar pada 2024 (Kompas, 8/8).

Untuk mendukung ketahanan pangan, peneliti dari Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB University mengembangkan IPB Sorice. Sorgum ini bisa tumbuh dengan baik di lahan kering masam sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanah marjinal. Anggota tim pengembang IPB Sorice, Desta Wirnas, menjelaskan, varietas ini dapat di tanam di lahan dengan derajat keasaman (pH) rendah dan kandungan aluminium tinggi. Hal ini menjadi keunggulan karena tak semua jenis tanaman bisa hidup dan berproduksi dengan baik di lahan kering masam. (Yoga)

Sejumlah daerah sentra produksi beras di Tanah Air menikmati keuntungan dari kemarau basah yang terjadi setahun terakhir. Produksi beras meningkat karena pengairan yang terjamin oleh hujan sepanjang tahun. Peningkatan produksi beras dirasakan petani di Kabupaten Sigi, Sulteng, sejak 2021. Asruli (64), petani di Desa Sidera, Sigi Biromaru, menuturkan, produksi beras dari 1 hektar sawahnya sejak tahun lalu hingga panen terakhir pada Mei 2022 berkisar 2-2,5 ton per musim. Sawah diolah dua kali atau dua musim tanam dalam setahun. ”Ini lebih baik dari hasil pada 2020 yang hanya 1,75 ton per musim tanam,” katanya, Minggu (21/8).

Hal sama dialami Aswan (33), petani di Desa Lolu, Sigi Biromaru. Dari 0,5 hektar lahannya, sejak tahun lalu ia menghasilkan 1,2 ton beras per musim tanam, meningkat dua kali lipat ketimbang 2020. Asruli dan Aswan mengakui, produksi beras sebenarnya masih bisa meningkat jika ketersediaan pupuk  bersubsidi terjamin. Selama ini, mereka mendapatkan pupuk lebih sedikit dari idealnya. Asruli, misalnya, mendapatkan empat karung pupuk bersubsidi, masing-masing dua karung jenis urea dan NPK. Padahal, idealnya, sawah 1 hektar membutuhkan enam karung pupuk yang terdiri dari dua karung NPK dan empat karung urea. Dengan pemupukan maksimal, hasilnya diyakini makin meningkat.

Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulteng Nelson Metubun mengatakan, data BPS Sulteng mencatat peningkatan produksi beras. Surplus beras Sulteng rata-rata 90.000-120.000 on per tahun. Pada 2021, Sulteng menghasilkan 511.000 ton beras dari sawah seluas 182.000 hektar. Angka itu meningkat 9,43 persen dari 2020 yang sebesar 467.000 ton. Terkait masalah pupuk, Nelson mengakui, alokasi pupuk bersubsidi memang sangat terbatas. Untuk itu, saling berbagi antarkelompok tani jika kelebihan jatah atau tak terserapnya pupuk di satu kelompok menjadi solusi. (Yoga)

Kementan menilai beberapa hal yang ditulis dalam artikel opini ”Ironi Penghargaan IRRI”, di Koran Kompas, Kamis (18/8) halaman 9, tidak tepat. Hal itu antara lain terkait data produksi pangan, kesejahteraan petani, harga gabah di tingkat petani, dan sentra produksi padi. Artikel itu mengupas  penghargaan Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) kepada Pemerintah Indonesia karena dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras selama periode 2019-2021. Artikel juga memuat data nilai tukar petani (NTP), kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), pola produksi bulanan, dan sentra produksi yang bersumber dari BPS.

Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mempertegas dan mengapresiasi pengakuan IRRI tersebut. Pengakuan itu patut disyukuri oleh segenap bangsa Indonesia serta menjadi kado special HUT Kemerdekaan Ke-77 RI dari sektor pertanian. Produksi beras nasional selalu surplus tiga tahun terakhir. Angka produksi melebihi kebutuhan konsumsi beras nasional yang mencapai 30 juta ton per tahun. Situasi itu tak lepas dari keputusan pemerintah tak membuka keran impor beras umum guna menjaga kemandirian pangan dan stabilitas harga di petani.

Penghargaan IRRI bukanlah prestasi satu institusi, melainkan apresiasi terhadap kerja keras para petani padi dan kolaborasi seluruh stakeholder perberasan. Penghargaan itu juga menjadi apresiasi bagi para pihak yang mendukung penyediaan infrastruktur, input pertanian, logistik dan pemasaran, serta pembiayaan. Terkait data NTP, capaian indeks harga barang yang diterima petani (It) di atas 100 beberapa waktu ini. Selama 2021, rata-rata It adalah 106,17, sementara selama Januari-Juli 2022 rata-rata It meningkat jadi 109,46. Hal ini menandakan harga jual produksi subsektor tanaman pangan tergolong baik. (Yoga)