Pemprov Sulsel terus menggenjot program mandiri benih padi untuk petani di wilayahnya. Dimulai pada April 2022, program ini dinilai berhasil menambah produksi padi hingga lebih dari 250.000 ton pada akhir tahun. Tahun ini, Sulsel menyiapkan 2.500 ton benih untuk lahan sekitar 100.000 hektar. Mandiri benih adalah salah satu program prioritas di Sulsel sebagai salah satu provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk mendongkrak produksi padi. Benih ini merupakan hasil penangkaran di instalasi benih di Sulsel dengan melibatkan petani penangkar. Program itu, antara lain, dilakukan di Kabupaten Maros, Sulsel. 

Pada 26 Januari 2023, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melepas benih gratis secara simbolis kepada petani di Kabupaten Maros. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan Maros Abdul Gafar, Senin (30/1) mengatakan, benih ditangkarkan sendiri dan dibuat agar produktivitas panen lebih tinggi. Persoalan di banyak daerah, kualitas tanah tidak semua bagus. ”Tetapi, dengan benih ini, produksinya bisa lebih meningkat. Dari monitoring dan pengawalan yang kami lakukan, ada peningkatan produksi  0,5-2 ton per hektar,” ujarnya. (Yoga)

Musim hujan berkepanjangan akibat fenomena cuaca La Nina sepanjang tahun lalu menambah beban bagi Muhammad Sukron. Petani padi asal Bogor itu harus mengeluarkan biaya lebih untuk memproduksi gabah kering lantaran harus menyewa gudang penghangat. Pasalnya, di wilayahnya, matahari hanya muncul sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Selepas itu, cuaca cenderung berawan dan tak jarang hujan. "Kalau cuaca panas, saya bisa menjemur gabah basah hasil panen di lapangan," ujar Sukron kepada Tempo selepas menyetor karung gabah ke sebuah penggilingan di Bogor, kemarin. Beban Sukron bukan hanya untuk sewa gudang. Pengeluaran dia dan para petani lain kian bengkak akibat kenaikan harga pupuk, bibit, upah buruh, hingga sewa kerbau atau traktor untuk membajak sawah. Kenaikan biaya produksi tersebut, menurun Sukron, terjadi berangsur-angsur sejak beberapa bulan lalu. (Yetede)

Banjir di pesisir pantai utara Jawa Tengah akhir tahun 2022 hingga awal 2023 turut merendam 16.972 hektar lahan pertanian. Sebagian lahan yang terendam itu puso. Kerugian yang ditanggung petani mencapai Rp 22 miliar. Dampak banjir itu, kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Supriyanto, Selasa (10/1) tidak mengganggu pasokan beras di Jateng. (Yoga)

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Jatim. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan mendorong produksi pertanian semakin baik sehingga mendongkrak kesejahteraan petani. ”Dengan mengucap bismillahir rahmanir rahim, pada siang hari ini, Bendungan Semantok Kabupaten Nganjuk, Jatim, saya nyatakan dibuka secara resmi,” kata Presiden, Selasa (20/12). Sejak 2015, pembangunan bendungan dan waduk terus berlangsung. Semantok adalah bendungan ke-30 yang telah diresmikan Jokowi. Ia menargetkan 50-60-an bendungan bisa diresmikan hingga akhir 2024. Bendungan Semantok dibangun sejak 2017 dan menghabiskan anggaran Rp 2,5 triliun. Kapasitas tampungnya 32,6 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektar.

Bendungan akan mengairi sawah 1.900 hektar. Presiden mengatakan Bendungan Semantok penyedia air baku untuk memperkuat ketahanan air dan pangan di Kabupaten Nganjuk, Jatim. Kepala Negara berharap, bendungan ini bermanfaat khususnya bagi para petani di Kabupaten Nganjuk dan di Jatim pada umumnya. ”Nantinya dengan bendungan ini, mestinya yang di bawah yang nantinya terairi kalau biasanya panen sekali bisa panen dua kali. Biasanya enggak bisa ditanami padi, bisa panen dua kali atau tiga kali,” ujarnya. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, optimistis bendungan semakin membawa kesejahteraan bagi warga Nganjuk dan meningkatkan produktivitas pertanian di sana. ”Kami optimistis bendungan Semantok akan menjadi kekuatan bagi Jatim, sebagai provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia,” kata Khofifah. (Yoga)

Pupuk berperan strategis dalam sektor pertanian nasional. Di tengah penerapan kebijakan pupuk bersubsidi yang masih menghadapi tantangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) tetap bersiasat agar penyalurannya makin tepat sasaran. Tak hanya fokus pada pengembangan bisnis pupuk, perseroan pelat merah tersebut juga mulai menjajal lini energi. Dirut Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman, Senin (12/12) di Jakarta mengatakan permasalahan pupuk bersubsidi, dimana petani melaporkan kebutuhannya melalui kelompok tani, yang masuk dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan  Kelompok (e-RDKK) untuk disampaikan ke dinas pertanian di tingkat daerah hingga kementan. Tahun lalu, total kebutuhan dilaporkan petani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi mencapai 25 juta ton. Di sisi lain, anggaran Kementan hanya 7,7 juta ton pupuk. Dengan demikian, ada selisih sekitar 17 juta ton pupuk. Titik permasalahan berikutnya ada di penebusan pupuk bersubsidi. Kami menyalurkan pupuk tersebut berdasarkan alokasi sebesar 7,7 juta ton kepada petani melalui kios. Sayang, informasi mengenai keterbatasan anggaran yang membuat alokasi pupuk bersubsidi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan yang dilaporkan tidak sampai hingga tingkat petani. Imbasnya, ada petani yang terdaftar dalam e-RDKK, tetapi tidak memperoleh pupuk bersubsidi. Ada juga petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi dengan jumlah kurang dari yang didata. Situasi inilah yang membuat pupuk bersubsidi seolah-olah langka.

Untuk menyiasati tantangan pupuk bersubsidi di inisiasi aplikasi digital bernama Rekan yang memperkuat transparansi penyaluran pupuk bersubsidi. Aplikasi Rekan membuat Pupuk Indonesia memperoleh data penebusan pupuk bersubsidi yang tepat harga, tepat jenis,  tepat tempat, tepat jumlah, hingga tepat  waktu. Aplikasi tersebut sudah diinisiasi sejak 2021. Hingga Juli 2022, sebanyak 27.500 kios dari 27.860 kios yang melayani pupuk bersubsidi telah menggunakan aplikasi itu. Rencana bisnis pupuk PT Pupuk Indonesia ke depan, Perusahaan membutuhkan penguatan kios komersial. Selama ini, penjualan pupuk dengan skema komersial umumnya menumpang pada kios yang menjual pupuk bersubsidi. Saat ini perusahaan sudah memiliki 300 kios komersial. Harapannya, pada akhir 2022 sudah ada 1.000 kios  komersial di Indonesia. Kami menargetkan kios-kios komersial ada disetiap kecamatan. Selain menjadi  bahan baku untuk pupuk, gas alam dapat dimanfaatkan sebagai energi baru terbarukan. Terdapat dua macam energi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses pembuatannya, yakni amonia biru dan amonia hijau. Amonia biru menghasilkan komponen sampingan berupa karbon dioksida dalam proses pembuatannya. Adapun amonia hijau tidak menghasilkan karbon dioksida dalam proses pembuatannya karena cukup memproses nitrogen dan hidrogen. Pupuk Indonesia optimistis untuk bertransformasi ke perusahaan yang turut menggarap sektor energi karena kami sudah memiliki tangki, dermaga, hingga SDM pendukungnya. (Yoga)

Pemerintah tengah mengevaluasi struktur harga beras di hulu dan hilir. Evaluasi ini diharapkan berpihak kepada petani yang selama ini kerap menanggung rugi karena harga di bawah biaya produksi. Kerugian tersebut menggerus minat menanam dan dapat berimbas turunnya produksi gabah/beras nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan informasi tersebut dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Rabu (7/12). Rapat itu membahas rendahnya serapan gabah/beras Perum Bulog saat panen raya dan berimbas pada kecilnya stok beras pemerintah pada masa paceklik saat ini. Arief mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras dan harga eceran tertinggi (HET). ”Evaluasi ini harus hati-hati karena pengaruhnya terhadap inflasi sangat signifikan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (9/12).

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, struktur harga yang ada saat ini merugikan petani. Pemerintah diminta berpihak kepada petani dan tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan inflasi pangan. ”Apalagi, struktur HPP saat ini berada di bawah biaya pokok produksi,” katanya, Minggu (11/12). Akhir September tahun ini, AB2TI menghitung  kenaikan 25-35 % dibandingkan tiga tahun sebelumnya pada aspek biaya sewa lahan, tenaga kerja, dan bahan produksi, seperti pupuk. Biaya pokok produksi beras Rp 5.667 per kg gabah kering panen/GKP di tingkat petani. Oleh karena itu, AB2TI usul agar HPP GKP di petani dinaikkan menjadi Rp 6.000 per kg. Menurut dia, sebaiknya pemerintah tidak menetapkan skema HET di hilir, melainkan harga batas atas yang tidak diumumkan ke publik dan menjadi acuan intervensi pasar. Tanpa struktur harga yang berpihak kepada petani, kata Andreas, minat menanam akan tergerus dan produksi akan menurun. (Yoga)

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan menerima dana hibah 2,4 juta dollar AS dari Kementerian Pertanian, Pangan, dan Perdesaan (MAFRA) Korea Selatan, Selasa (6/12). Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat diseminasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas padi selama tiga tahun ke depan. (Yoga)

Petani dan lahan pertanian di kawasan rawan bencana membutuhkan bantuan dan perhatian pemerintah guna menjamin daya tahan petani dan sektor pertanian. Hal itu terutama ketika terjadi bencana alam, seperti gempa bumi di Cianjur, Jabar. Daya tahan itu penting untuk menjaga kelangsungan produksi pangan nasional. Gempa bumi dangkal berkekuatan magnitudo 5,6 telah terjadi di Kabupaten Cianjur, Senin (21/11). Demikian disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, Selasa
(22/11). (Yoga)

Pemprov Papua menyiapkan sentra produksi cabai didua distrik atau kecamatan di Kabupaten Keerom. Luas areal untuk penanaman cabai 30 hektar. Total 36 kelompok tani terlibat dalam penanaman cabai, tersebar di empat kampung di Distrik Arso dan Skanto. Setiap kelompok terdiri atas lima hingga enam petani cabai. ”Pencanangan sentra cabai ini sebagai salah satu upaya penanganan inflasi sesuai arahan Kemendagri. Papua sebagai provinsi induk dari tiga provinsi lainnya yang baru dimekarkan harus juga memiliki kawasan sentra pertanian,” kata Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumasukun saat penanaman perdana bibit cabai di Keerom, Selasa (15/11).

Selanjutnya akan ada perluasan lahan pertanian hingga 200 hektar di Keerom untuk penanaman cabai, tomat, dan bawang merah. Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua Salomon Telenggen memaparkan, masa tanam hingga panen cabai diperkirakan sekitar dua bulan. Para petani akan memasarkan cabai di Jayapura dan sekitarnya serta Wamena, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. ”Kami akan mendampingi para petani dalam proses penanaman hingga panen. Kami membantu para petani dengan penyediaan alat kerja, bibit cabai, hingga pupuk,” ujar Salomon. Wakil Bupati Keerom Wahfir Kosasih menyambut baik pembukaan sentra pertanian di wilayahnya. Sebab, Keerom berpotensi menjadi pusat distribusi komoditas pertanian ke beberapa provinsi yang baru dimekarkan dari Papua. (Yoga)

Kementan bersama Perum Bulog menyepakati pembelian beras petani di Jateng dan Kulon Progo sebanyak 150 ribu ton dengan harga Rp 9.700 per kg. “Saya merasa bangga karena telah menyepakati pembelian beras oleh Bulog di Jateng dan Yogyakarta 150 ribu ton dengan harga bagus Rp 9.700 per kg,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Rabu (09/11). Mentan Syahrul saat meninjau Rice Milling Unit (RMU) penggilingan Sogan di Kecamatan Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengatakan, harga pembelian tersebut sudah sangat pantas mengingat selama ini para petani sudah bekerja keras dalam meningkatkan produksi.

“Saya kira petani kita sudah berkeringat, petani kita sudah bekerja luar bisa dan menyediakan makan kita yang cukup selama tiga tahun, bahkan kita tidak impor beras dan sekarang tahun 2022 merupakan hasil yang paling tinggi. Ini tandanya kita punya kemampuan yang luar biasa,” papar Mentan. Mentan mengharapkan, pembelian tersebut bisa menjadi pemicu bagi Bulog di daerah lainnya untuk melakukan pembelian yang sama dengan jumlah yang jauh lebih besar. Petani diharapkan mendapat untung dan pedagang tidak menaikkan harga secara sepihak. (Yoga)