Fenomena El Nino atau anomali iklim kering berpotensi mengganggu rantai produksi hewan ternak, salah  satunya bahan baku pakan. Hal ini dapat berimbas pada kenaikan harga produk peternakan. Untuk mengantisipasi dampak El Nino, peternak perlu menjaga kondisi suhu dan ketersediaan air serta mengoptimalkan pemberian pakan. Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi mengatakan, kekeringan dapat memicu kenaikan harga bahan baku pakan ternak, misalnya jagung, dan berimbas pada biaya produksi. ”Selain pakan, cuaca yang lebih panas akan memengaruhi produktivitas hewan ternak, misalnya ayam,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/6).

Produktivitas yang dimaksud adalah daya serap hewan ternak untuk mengubah pakan menjadi daging, yaitu food conversion ratio (FCR). FCR ayam di kalangan peternak lokal berada di kisaran 1,5. Artinya, butuh 1,5 kg pakan untuk menambah berat ayam 1 kg. Dengan cuaca yang lebih panas, FCR akan meningkat sehingga peternak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk produksi. Sugeng menjelaskan, harga ayam sudah fluktuatif meski tanpa disertai anomali iklim. Saat ini, harga jual ayam hidup dari peternak berkisar Rp 22.500-Rp23.000 per kg dan di pasar tradisional sekitar Rp 37.000 per kg. Sementara untuk ayam potong sekitar Rp 55.000 per kg di pasar tradisional dan Rp 70.000 di pasar swalayan. ”Ketika biaya produksi naik, yang paling memungkinkan adalah menaikkan harga jual produk. Namun, dampaknya akan terasa langsung oleh masyarakat,” ucapnya. (Yoga)

Sebanyak 15.483 petani rumput laut di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, menuntut hak penuh kompensasi kerugian akibat tumpahan minyak di Laut Timor tahun 2009. Perusahaan pengeboran minyak PTTEP Australasia bersedia membayar kerugian petani Rp 2,02 triliun. Koordinator petani rumput laut Kabupaten Kupang, Albert Gilon, di Kupang, Minggu (11/6/2023), menolak ada pemotongan atas ganti rugi. (Yoga)

 BMKG memprediksi fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole akan muncul bersamaan serta  semakin menguat pada semester II-2023. Akibatnya, Indonesia berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal dan kekeringan di beberapa wilayah. Wilayah yang berpotensi kekeringan ialah Jawa, Nusa Tenggara, sebagian besar Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Musibah kekeringan akibat fenomena iklim El Nino serta Indian Ocean Dipole (IOD) terakhir kali terjadi pada Juli-Oktober 2019. BMKG mencatat, ketika fenomena El Nino dan IOD terjadi pada 2019, sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, dan Papua mengalami curah hujan di bawah normal. Oleh karena itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memprediksi dampak yang sama bakal terjadi mulai paruh kedua tahun ini.

”BMKG mendeteksi IOD semakin menguat ke arah positif saat ini. Pada tahun 2019 kekeringan terjadi  akibat El Nino lemah yang diikuti dengan IOD positif,” kata Dwikorita saat konferensi pers secara daring, Selasa (6/6). El Nino dan IOD merupakan fenomena global yang memberikan pengaruh terhadap curah hujanyang terjadi diwilayah Indonesia. Keduanya saat ini mengarah pada kondisi yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi lebih kering. ”Jadi, keduanya saling menguatkan kondisi tersebut. Ini perlu disampaikan perkembangannya,” lanjut Dwikorita. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto  menambahkan, musim kemarau sudah mulai masuk 60-70 % di wilayah Indonesia. Hal ini ditandai dengan berkurangnya pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Bali, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kondisi tersebut perlu diwaspadai dan segera memodifikasi cuaca di tempat yang akan terdampak. (Yoga)

Demi mendapatkan data akurat, pendekatan terhadap petani sebagai responden berperan signifikan dalam Sensus Pertanian 2023. Petugas sensus membutuhkan pendekatan kultural dengan metode pendataan sederhana untuk mendapatkan informasi dari petani sehingga layak menjadi landasan kebijakan. BPS mengadakan Sensus Pertanian 2023 (ST-2023) pada 1 Juni-31 Juli 2023. Sensus ini akan mendata petani dan pelaku usaha pertanian dalam subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Jumlah petugas yang turun ke lapangan 190.000 orang. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menggarisbawahi, pelaksanaan ST-2023 berbeda dengan Sensus Penduduk 2020 ataupun Registrasi Sosial Ekonomi.

”Responden (ST-2023) adalah petani dan pelaku usaha pertanian sehingga strategi sosialisasi dan publikasinya harus disesuaikan,” katanya dalam Apel Siaga ST-2023 yang diadakan secara hibrida di Jakarta, Selasa (30/5). Atqo menyebutkan, ada tiga metode penghimpunan data yang seluruhnya berprinsip mendatangi rumah responden (door to door). Pertama, petugas sensus mencatat jawaban menggunakan pena atau pensil. Kedua, petugas sensus mencatat jawaban dengan gawai. Ketiga, responden mengisi secara mandiri. Dia menambahkan, ST-2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data pertanian di tingkat nasional dan global. Sensus tersebut juga mencakup isu strategis, seperti pertanian kota (urban farming), petani milenial, dan modernisasi pertanian. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, pelaksanaan ST-2023 membutuhkan pendekatan kultural berdasarkan kearifan lokal. ”Kepala rukun tetangga/rukun warga dan tokoh masyarakat setempat dapat dilibatkan untuk membantu para surveyor,” ujarnya saat dihubungi. (Yoga)

Pangan mencakup cara orang bertahan hidup, keanekaragaman hayati, tradisi dan budaya, serta perubahan iklim. Konsep pangan seperti itulah yang diusung Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) sejak 2002. Pada 2005, konsep tersebut melahirkan program Sistem Warisan Pertanian Penting Global (GIAHS). Program itu mengidentifikasi warisan dan jejak peradaban pertanian di dunia yang masih lestari hingga kini. Agar bisa menjadi bagian GIAHS FAO, sistem pertanian sebuah negara harus memiliki lima kriteria, yakni menopang mata pencarian dan ketahanan pangan; memiliki keaneka ragaman hayati; berbasis budaya, pengetahuan lokal, atau tradisi; memiliki sistem nilai dan organisasi sosial; serta berada dalam sebuah kawasan bentang alam. Mencakup pula praktik pertanian berkelanjutan dan menjaga sumber-sumber air. GIAHS merupakan upaya dunia menyelamatkan warisan sistem pertanian yang telah dilakukan petani sejak dulu hingga masa kini untuk menunjukkan daya tahan keberlanjutan pangan dan mata pencarian.

Di Mesir dan Algeria, ada warisan sistem pertanian dunia berbasis oasis gurun pasir. Oasis Siwa di Mesir, misalnya, jadi gambaran kecerdikan petani menyesuaikan pertanian dengan iklim yang sangat keras yang bergantung sumber air yang langka. Beberapa komoditas pangan yang dihasilkan berupa gandum, jelai, kacang, kurma, dan zaitun. Bangladesh memiliki sistem pertanian terapung di sejumlah daerah rawan rob dan banjir. Petani di daerah itu, terutama di Distrik Pirojpur, tak lagi menanam sayur dan buah di daratan, tetapi di rakit-rakit terapung yang terbuat dari anyaman eceng gondok. Lahan terapung itu telah melahirkan bahan pangan seperti mentimun, lobak, labu, pepaya, dan tomat. Meski sebenarnya memiliki banyak warisan pertanian dan pangan, Indonesia belum tercatat dalam daftar GIAHS FAO.

Padahal, sama seperti China, Jepang, dan Filipina, Indonesia punya sawah terasering di sejumlah daerah, termasuk di Tabanan dan Ubud, Bali. Sama dengan Thailand, Indonesia punya kawasan penggembalaan kerbau rawa di sejumlah kawasan rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan. Seperti Jepang dan China, Indonesia juga punya daerah penghasil teh dan pertanian mina padi. Indonesia juga memiliki sistem pertanian unik di Pulau Kolepon, Merauke, Papua Selatan. Suku Marind di pulau itu membuat areal perkebunan dengan cara membuat gundukan-gundukan menggunakan lumpur hitam di perairan dangkal. Mereka juga membangun parit-parit kecil penampung air untuk menjaga kelembaban tanah. Di lahan yang rendah, mereka menanam keladi dan kava, sedangkan di lahan yang lebih tinggi menanam ubi jalar yang menjadi makanan pokok Suku Marind. Pada 2012, FAO pernah menyambangi Indonesia untuk menginisiasi GIAHS. Pada 2013, Indonesia mulai menjajaki lima daerah yang berpotensi, yakni Karangasem di Bali, Kulon Progo di DI Yogyakarta, Samarinda di Kaltim, Lampung, dan Makassar. Namun, hingga satu dekade, kabar GIAHS Indonesia belum terdengar. (Yoga)

JAKARTA, ID - Pemerintah akan habis-habisan (all-out) mengantisipasi kekeringan ekstrem akibat El Nino yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kekeringan ekstrem dapat menyebabkan sedikitnya 685 ribu ha lahan tanaman padi gagal panen. Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, dan Riau merupakan provinsi yang berisiko mengalami kekeringan terluas. Meski peluang El Nino hanya sekitar 60%, musim kemarau tahun ini diprediksi menjadi musim kemarau paling kering dalam tiga tahun terakhir. Menurut Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, Kementerian Pertanian (Kementan) akan all-out meredam dampak negatif kekeringan ekstrem yang berpotensi melanda sejumlah wilayah di Tanah Air. Dengan begitu, kekeringan ekstrem tidak mengganggu produksi pangan, khususnya beras, secara signifikan. “Kondisi kemarau harus diwaspadai, terutama pada Agustus yang diprediksi menjadi puncak musim kemarau tahun ini. Kita harus melakukan upaya antisipasi. Kementan sudah menyusun sejumlah strategi dan men jalankannya,” ujar Syahrul di Jakarta, Kamis (18/05/2023). Mentan menambahkan, setidaknya sampai akhir Juni 2023, Indonesia diproyeksikan masih surplus 2,78 juta ton beras. Surplus tersebut diharapkan mampu menyangga stok beras nasional selama kemarau ekstrem berlangsung. (Yetede)

Presiden Joko Widodo saat pencanangan Sensus Pertanian 2023 di Jakarta, Senin (15/5/2023), mengusulkan agar sensus pertanian digelar lima tahun sekali. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu, kata Presiden, terlalu lama. Kebijakan pertanian membutuhkan data terkini, akurat, dan tepercaya. ”Perubahan berjalan setiap tahun, tetapi keputusan masih memakan data 10 tahun yang lalu. Mestinya, (sensus) ini diadakan lima tahun sekali,” ujar Presiden. (Yoga)

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I-2023 tumbuh 4,95 persen dibanding pada triwulan I-2022. Selain industri pengolahan dan perdagangan besar ataupun eceran, pertanian masih menjadi tulang punggung kinerja ekonomi regional di Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jumat (12/5/2023), mengatakan, hal itu tak lepas dari kerja keras semua pihak. Ia berharap hal itu berimbas pada peningkatan kesejahteraan warga. (Yoga)

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI mengusulkan harga pokok penjualan atau HPP gula di tingkat petani pada 2023 sebesar Rp 15.014 per kg. Usulan HPP itu mempertimbangkan biaya pokok produksi yang melonjak cukup signifikan akibat imbas kenaikan harga pupuk dan BBM. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen, Selasa (9/5) mengatakan, biaya pokok produksi (BPP) gula petani pada 2023 mencapai Rp 13.649 per kg sehingga APTRI mengusulkan HPP gula Rp 15.014 per kg. Komponen BPP kebutuhan pupuk tahun ini Rp 9 juta, naik dari Rp 5 juta pada tahun lalu. Kenaikan komponen pupuk itu terjadi sejak pemerintah mengurangi porsi pupuk bersubsidi dan imbas kenaikan harga pupuk dunia.

”Pada 2023 ini, petani nyaris tidak menggunakan pupuk bersubsidi. Selain susah didapat, pemerintah sudah mengurangi porsi pupuk subsidi bagi petani tebu,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Soemitro, komponen BPP lain yang naik adalah biaya tebang angkut, benih, sewa lahan, dan upah tenaga kerja. Biaya tebang angkut, misalnya, tahun ini mencapai Rp 14,4 juta, naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 8,4 juta. Tak hanya BPP, biaya hidup petani tebu juga meningkat karena kenaikan harga BBM dan harga pangan, seperti beras dan minyak goreng. ”Kami sudah menyampaikan usulan HPP itu kepada Badan Pangan Nasional(NFA) pada 5 Mei 2023. Kami harap usulan itu disetujui mengingat tidak hanya BPP yang kami tanggung, tetapi juga biaya hidup harian,” katanya. (Yoga)

JAKARTA, ID – Indonesia berpeluang besar menjadi negara maju pada tahun 2038 jika sejak tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi mampu dipacu di atas 6%. Salah satu syarat penting agar Indonesia menjadi negara maju dan terhindar dari middle income trap adalah mengalihkan 45% atau 19,35 juta pekerja yang saat ini ada di sektor pertanian ke sektor industri. Selain mengembangkan broad based industry, Indonesia harus menguasai pula supply chain atau rantai pasok dan logistik agar nilai tambah yang diperoleh lebih tinggi. Indonesia akan menikmati periode bonus domografi selama 2025 hingga 2038. Karena itu, pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024 menjadi sangat penting. Calon terpilih akan mengawali lima tahun pertama periode bonus demografi. Pemimpin terpilih harus mampu menjaga stabilitas politik dan memiliki visi ekonomi yang baik. Bonus demografi ditandai oleh penduduk usia produktif di atas 70% dari total propulasi. Sedang usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 tahun. “Sejarah menunjukkan, periode bonus demografi hanya datang sekali. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan benar, Indonesia akan masuk middle income trap,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hatarto dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi media massa, Kamis (04/05/2023). (Yetede)