Penggunaan benih bersertifikat unggul perlu terus ditingkatkan agar produktivitas pertanian makin optimal guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Namun, regulasi yang tumpang tindih serta pola produksi-distribusi yang belum optimal dinilai turut membuat penggunaan benih unggul menjadi tidak optimal. Menurut Koordinator Kelompok Pengawasan Mutu Benih Ditjen Tanaman Pangan Kementan Catur Setiawan, penggunaan benih padi bersertifikat unggul menjadi salah satu indikator yang berhubungan erat dengan kualitas produksi tanaman. Sertifikasi benih juga dibutuhkan untuk menjamin mutu sekaligus mendorong efisiensi dan produktivitas padi yang ditanam petani. Akan tetapi, kata Catur, penggunaan benih bersertifikat unggul di Indonesia, khususnya padi, masih berada di angka 64 %.

Sementara penggunaan benih jagung bersertifikat sudah mencapai 75 % dan kedelai sebesar 91 %. ”Pemerintah menargetkan tahun 2024 penggunaan benih bersertifikat sebesar 80 %,” ujarnya dalam seminar yang digelar IPB University, Sabtu (11/3). Sejumlah kendala di lapangan membuat sertifikasi belum berjalan baik. Salah satunya adalah permasalahan kewenangan pengawasan dan sertifikasi antara pemda dan pemerintah pusat. Dalam sertifikasi dan pengawasan jaminan mutu benih, pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk penetapan standar pembenihan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk membina penangkar benih, mengawasi produksi, distribusi, dan lainnya. ”Ini cukup menyulitkan pemerintah pusat untuk mengoordinasikan pembenihan secara nasional. Lembaga sertifikasi ada di bawah lembaga yang juga memproduksi benih, dikhawatirkan lembaga sertifikasi tidak independen menjalankan tugasnya,” jelasnya. (Yoga)

Ancaman krisis pangan membuat usaha mendongkrak produktivitas sektor pertanian melalui  inovasi teknologi makin urgen. Salah satunya dengan meningkatkan partisipasi generasi muda, yakni kelompok milenial dan generasi Z, yang dinilai lebih melek teknologi, untuk terjun ke sektor pertanian. Peneliti dariCenter for Indonesian Policy Studies, Arisyi Raz, berpendapat, sektor pertanian membutuhkan partisipasi pemuda yang lebih besar agar bisa terus tumbuh. Peluang pasar masih terbuka, sementara petani perlu regenerasi. Akan tetapi, pelaku di sector ini masih menghadapi kendala, seperti adopsi teknologi yang belum optimal dan akses permodalan yang terbatas. ”Sektor pertanian di Indonesia masih sangat tradisional dan informalitasnya masih cukup  besar,” ujarnya dalam seminar yang digelar Indonesian Banking School, Jakarta, Jumat (10/3).

Pola pertanian tradisional dan kerap tidak menguntungkan dinilai tidak menarik minat pemuda. Mereka kini lebih tertarik bekerja di sektor jasa yang lebih menitikberatkan pada teknologi. Oleh karena itu, menurut Arisyi, pertanian Indonesia perlu didorong ke arah pemanfaatan teknologi yang lebih canggih. Menurut dia, sebetulnya sudah cukup banyak generasi muda memanfaatkan teknologi di ”sektor pertanian”, tetapi mereka banyak berfokus di sisi permintaan (demand), salah satunya di pemasaran produk pertanian dan turunannya (downstreaming) yang terlihat dari tumbuhnya usaha rintisan di bidang ini seperti Sayurbox dan Tanihub. Rendahnya kontribusi pemuda terhadap pertanian membuat sektor ini akan semakin ditinggalkan sehingga produktivitas berpotensi menurun. Hal itu membuat kebergantungan pada komoditas pangan dari negara lain akan semakin tinggi. Padahal, membangun pertanian yang mandiri di dalam negeri diperlukan untuk memitigasi dampak ancaman krisis pangan global. (Yoga)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nias Utara Salomon Omasio Gea, Kamis (9/3/2023), mengatakan, Nias Utara, Sumatera Utara, pertama kalinya mengekspor 74 ton kelapa segar ke Kota Hainan, China. Ekspor menjadi pasar baru kelapa Nias yang melimpah dan murah senilai Rp 800-Rp 1.200 per buah. Harga kelapa bisa anjlok di bawah Rp 800 jika panen melimpah atau jika distribusi ke luar Nias tersendat. (Yoga)

JAKARTA, ID–Hasil Survei Pertanian Terintegrasi (Sitasi) 2021 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sekitar 72,19% petani di Indonesia masuk kelompok skala kecil dengan ukuran fisik di antaranya kepemilikan lahan kurang dari 2 hektare (ha). Dari ukuran ekonomi, rata-rata pendapatan bersih petani skala kecil tersebut hanya Rp 5,23 juta per tahun. Melalui Sitasi 2021, diharapkan pemerintah bisa menentukan kebijakan yang paling tepat dalam memperbaiki nasib para petani skala kecil di Tanah Air. Deputi Bidang Stastistik Produksi BPS M Habibullah menyampaikan, ambang batas yang dihasilkan Sitasi 2021 untuk pengukuran petani skala kecil adalah luas lahan kurang dari 2 ha dan jumlah ternak yang dipelihara 3 TLU (tropical livestock unit). Untuk ukuran ekonomi, pendapatan pertanian mereka maksimal Rp 18,8 juta per tahun. “Persentase petani skala kecil di Indonesia pada 2021 sebanyak 72,19%. Sebaran terbesar di Pulau Jawa 58,18%, di Sumatra 20,29%, diikuti Bali dan Nusa Tenggara 7,45%, Sulawesi 6,89%, Kalimantan 4,41%, serta Maluku dan Papua 2,78%,” papar Habibullah saat diseminasi dan diskusi hasil survei BPS terkait Sitasi 2021 yang digelar Ombudsman RI, Selasa (07/03/2023). (Yetede)

Program lumbung pangan (food estate) dinilai tidak relevan dengan kondisi Indonesia. ”Indonesia memang negara tropis dengan biodiversitas yang tinggi, tetapi juga memiliki banyak keanekaragaman hama dan penyakit. Ketika sistem pertanian dibuat masif akan timbul ledakan hama dan ini sudah terjadi sejak 1960-an,” ujar peneliti sosiologi pertanian-pangan dan pengajar di Institut Teknologi Bandung, Angga Dwiartama, dalam diskusi media, Jumat (3/3). (Yoga)

Sejumlah lahan pertanian padi di Jabar dan Jateng tergenang banjir menjelang masa panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret-April 2023. Ancaman gagal panen dan kerugian akibat rendahnya harga jual gabah mengintai petani. Apalagi harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras, instrumen untuk melindungi petani, ditetapkan di bawah ongkos produksi. Pantauan di wilayah utara Jabar, sejumlah areal persawahan tampak tergenang banjir. Dari Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed, sawah-sawah di kawasan Pasirtanjung, Cikarang, Bekasi, Jabar, Senin (27/2) pukul 09.49, tampak tergenang banjir. Banjir juga terjadi di areal persawahan di sejumlah desa di Kecamatan Banyusari, Karawang, Jabar. Di Desa Gempol Kolot, Kecamatan Banyusari, data sementara, 7 hektar (ha) sawah terendam banjir. Sebagian besar padi di desa itu berusia 60 hari dan sudah berbulir.

Sama (48), petani Desa Gempol Kolot, mengatakan, air Sungai Cilamaya mulai meluap pukul 09.00. Lebih dari separuh dari 1 ha sawahnya terendam banjir. ”Padi sudah berbulir dan sebulan lagi panen. Lantaran terendam banjir, sudah pasti bakal gagal panen,” ujarnya. Sama menambahkan, modal menanam padi Rp 8 juta per ha. Jika dipanen dan tidak terendam banjir, ia bisa memperoleh Rp 15 juta. Ia berharap pemerintah memberikan bantuan bagi petani yang padinya terendam banjir dan gagal panen. Banjir juga terpantau melanda persawahan di Sukasari, Subang, kemarin pukul 16.14. Sekitar 33 kilometer dari titik pantauan itu, sawah di kawasan Bugel, Indramayu, juga terkena banjir. (Yoga)

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menetapkan harga batas atas pembelian gabah dan beras, untuk mengendalikan laju kenaikan harga gabah/beras. Namun, kalangan petani menilai ketentuan itu bakal merugikan mereka karena harga pembelian pemerintah lebih rendah dari ongkos produksi. Kebijakan itu juga berisiko tidak efektif mengendalikan harga jika tidak disokong produksi dan pengelolaan cadangan yang baik. Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Edaran No 47/TS.03.03/K /02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang bertujuan untuk mengendalikan laju kenaikan harga gabah/beras. Dalam surat itu, terdapat tanda tangan sejumlah perwakilan pelaku usaha dan pihak terkait yang menyepakati harga pembelian gabah/beras, dari Perum Bulog, Satgas Pangan Polri, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Wilmar Padi Indonesia, PT Surya Pangan Semesta, PT Buyung Poetra Sembada Tbk, PT Belitang Panen Raya, dan Menata Citra Selaras. Dalam surat itu, perwakilan-perwakilan tersebut menyepakati harga batas bawah pembelian gabah atau beras mengikuti Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, yakni Rp 4.200 per kg di tingkat petani untuk gabah kering panen (GKP). Sementara batas atasnya, sesuai surat edaran itu, disepakati Rp 4.550 per kg di tingkat petani. Kesepakatan itu merupakan hasil rapat pada Senin (20/2).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, perwakilan petani dari Himpunan  Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) terlibat dalam perumusan harga tersebut. ”Pastinya (kebijakan harga tersebut) untuk menjaga harga petani dan konsumen,” katanya saat dihubungi, Selasa (21/2). Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai, kebijakan harga tersebut merunyamkan keadaan petani. Berdasarkan perhitungannya, harga pembelian pemerintah (HPP) semestinya sekitar Rp 5.600 per kg GKP di tingkat petani. Artinya, rentang harga pembelian yang ditetapkan berada di bawah angka tersebut. Dengan nilai yang berada di bawah usulan petani, Henry berpendapat, kebijakan tersebut hanya menguntungkan korporasi yang bergerak di perberasan. ”Korporasi dapat membeli beras dengan harga murah dan menjualnya di pasar premium,” ujarnya. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa berpendapat, kebijakan harga pembelian beras terbaru meng ancam kesejahteraan petani. Berdasarkan survei asosiasinya, ongkos produksi padi tahun 2019 mencapai Rp 4.523 per kg GKP di tingkat petani. Pada September 2022, angkanya sudah menyentuh Rp 5.667 per kg GKP. Oleh sebab itu, dia berharap, harga pembelian sekitar Rp 5.700 per kg. (Yoga)

BPS menerbitkan Hasil Surei Pertanian Terintegrasi 2021 pada 19 Desember 2022. Survei ini menemukan empat indikator terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Karakter Utama Pertanian Indonesia. Survei Pertanian Terintegrasi atau Sitasi 2021 adalah survei terintegrasi pertama bidang pertanian, yang memberi data untuk mendesain dan memantau kebijakan nasional pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau Sustainable Development Goals/SDGs) bidang pertanian. Perhatian dari Sitasi adalah Tujuan 2 dan Tujuan 5 TPB. Tujuan 2 adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk menciptakan ketahanan pangan dan lapangan kerja. Tujuan 5 adalah kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan.

”Salah satu contoh adalah penghitungan pendapatan petani dalam bentuk purchasing power parity  (PPP),” kata Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Kadarmanto. Data ini untuk tahun 2021 dan pengukuran data dasar dapat dilakukan setiap tahun. Sitasi menemukan, pengelola dan atau pengguna lahan di Indonesia 99,94 % adalah perseorangan. Luas lahan pertanian yang diusahakan rata-rata 0,95 hektar. Sitasi menggunakan kriteria Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengenai petani kecil. Hasil Sitasi 2021 ini memberi gambaran sebagian besar petani tidak dapat bertahan hanya dengan mengandalkan hasil pertaniannya. Untuk meningkatkan pendapatan produktivitas hasil pertanian harus meningkat, melalui pilihan komoditas bernilai ekonomi tinggi, ketersediaan teknologi, sarana produksi seperti pupuk dan benih berkualitas, serta penyuluhan. Jalan desa yang baik, transportasi yang efisien, informasi digital harga pasar sepanjang waktu, serta resi gudang membantu petani mendapat harga terbaik. (Yoga)

Rizky Anggara (21), peserta program Petani Milenial Jabar bidang tanaman hias, merasa dirugikan dalam menjalankan program tersebut. Impian menjadi petani kekinian, yang katanya tinggal di desa dengan rezeki ala kota, belum kesampaian. Rizky adalah salah satu peserta program Petani Milenial, program Pemprov Jabar yang mendorong generasi muda berperan dalam kemandirian pangan. Dia mengikuti gelombang pertama yang bergulir sejak pertengahan 2021 di sektor tanaman hias bersama 19 orang lainnya. Transfer ilmu ini dilakukan di Kecamatan Lembang, Bandung Barat. CV Minaqu Indonesia menjadi offtaker atau penyerap hasil panen mereka. Saat mengikuti program ini, Rizky ingin membuktikan pemuda bisa makmur tanpa harus meninggalkan desa. Tetapi, beberapa bulan terakhir hidup Rizky tidak tenang. ”Kami menghasilkan 26.925 tanaman dalam empat kali siklus panen atau satu tahun terakhir,” ujar Rizky saat dihubungi di Bandung, Jumat (3/2). Satu tumbuhan dihargai Rp 50.000. Berarti, penghasilan kotor yang bisa diraih Rizky dan rekan-rekannya mencapai Rp 1,3 miliar. Namun, dia hanya mencicipi secuil manisnya hasil panen. ”Kalau ditotal, kami hanya dapat sekitar Rp 11 juta per orang setahun ini,” ujarnya. Jumlah itu jauh dari potensi panen yang menjadi target mereka, sebanyak 63.000 tanaman per tahun.

Rizky berujar, mereka mengalami sejumlah rintangan, seperti siklus panen yang ter- hambat karena keterlambatan bibit dan pertumbuhan tanaman yang terganggu penyakit serta cuaca buruk. Tidak hanya penghasilan yang minim, Rizky dan rekan-rekan lainnya juga ditagih utang. Mereka menerima surat peringatan terkait kredit dari Bank BJB pada November 2022. Rizky merasa sangat dirugikan. ”Kami sudah menanam tanaman dan barang-barangnya sudah diambil. Namun, kami dikejutkan surat peringatan dari Bank BJB terkait utang kami. Padahal, kami tidak menikmati hasil dari panen dengan maksimal,” ujarnya. Irdan Herdiat (26), peserta program Petani Milenial lainnya, juga resah atas tagihan utang itu. Pemuda asal Subang, Jabar, ini merasa bersalah kepada orang tuanya.  Mereka telanjur khawatir anaknya terlilit utang karena program pemerintah. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Yuke Mauliani Septina menyatakan, masalah tersebut akan segera diselesaikan. ”Permasalahan ini terkendala dari sisi hilir karena produk diekspor dengan tujuan Eropa. Tak terbayangkan terjadi perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan gagal ekspor dan offtaker tidak bisa membayar utang Rp 1,3 miliar kepada Bank BJB sebagai penyedia kredit,” paparnya. PT Agro Jabar sebagai avalist atau penjamin petani milenial berkomitmen menyelesaikan masalah ini. Dirut PT Agro Jabar Nurfais Almubarok menyatakan bertanggung jawab terhadap kredit kepada petani.(Yoga)

Penyerapan pupuk bersubsidi di Sumsel belum optimal lantaran petani masih kesulitan memasukkan data di sistem alokasi elektronik. Pemda dan penyuluh diharapkan mendampingi petani agar mereka tidak kehilangan hak memperoleh pupuk bersubsidi. Gubernur Sumsel Herman Deru, dalam Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsidi, Selasa (31/1) di Palembang, Sumsel, mengatakan, Kementan sudah menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumsel di 2023. Alokasi pupuk urea 250.475 ton, meningkat 107 % dibandingkan alokasitahun lalu, 120.541 ton. Begitu juga pupuk NPK yang alokasinya 188.761 ton, meningkat 89,4 % dibandingkan pada 2022 sebesar 99.663 ton. Sekalipun alokasi pupuk bersubsidi ditambah, hingga saat ini realisasi penyaluran untuk pupuk urea dan NPK belum optimal.

 Urea, baru tersalurkan 150.544 ton atau 60,10 % dari alokasi, sedangkan NPK baru tersalurkan 170.454 ton atau 90,30 % dari total alokasi pupuk. ”Mana kepala daerah yang selalu berteriak kurang pupuk? Ayo segera rangkul petaninya,” kata Herman. Tidak optimalnya penyaluran pupuk, lanjut Herman, disebabkan oleh masih kurangnya data diri petani yang masuk dalam alokasi elektronik (ealokasi). Padahal, instrumen itu adalah satu-satunya cara bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. ”Mungkin masih banyak petani yang belum mengerti cara mendaftarkan data diri di e-alokasi. tu menjadi tugas dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah sampai dengan para penyuluh di lapangan,” ujarnya. (Yoga)