Diperlukan Kesepahaman dan Pendampingan untuk Membangun Korporasi Petani
Keinginan mendorong korporasi petani sudah muncul sejak 2017. Presiden Jokowi pada 2019 dan 2020 menggelar rapat terbatas tentang Korporasi Petani dan Nelayan dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi. Namun, upaya itu dirasa belum optimal dalam pelaksanaannya. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M Yadi Sofyan Noor (5/5) mengatakan, membangun korporasi petani tidak semudah yang dibayangkan atau dipikirkan. Masih ada sejumlah kendala dan tantangan yang membuat upaya tersebut sulit dilakukan. Yadi menambahkan, dalam membenahi kelembagaan ekonomi petani, KTNA akan membangun koperasi induk di tingkat pusat, yang menurut rencana segera dibentuk diMalang, Jatim, tahun ini. Dimulai dari induk, nantinya akan dibentuk juga di tingkat provinsi. Pihaknya pun bekerja sama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, termasuk dalam pelatihan pembentukan korporasi.
Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan Said Abdullah menuturkan, situasi sekarang dan ke depan petani memang dituntut untuk meningkatkan skala usaha sehingga tak bisa hanya mengandalkan usaha individu. Saat ini, model usaha tani yang lebih efektif dan efisien menjadi tuntutan, baik dalam menghadapi perusahaan besar maupun persaingan dengan produk-produk impor.Dari sisi konsep, korporasi, yakni dengan menggabungkan unit-unit usaha, memang baik dan diperlukan. ”Pendampinganyang kuat diperlukan. Petani harus ditempatkan sebagai subyek, bukan sebagai proyek. Pelaksanaannya harus konsisten dan berkelanjutan,” ujar Said. Dalam kerangka korporasi, BUMDes bisa saja menjadi pelakunya. Dalam Perpres No 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 juga disebutkan Dana Desa penggunaannya, antara lain, untuk program ketahanan pangan dan hewani, paling sedikit 20 %.
Balitbangtan Kementan bersama Kemenkeu dan Bank Dunia telah melaksanakan negosiasi pinjaman luar negeri bertajuk ICARE (Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment). ICARE ialah program pengembangan kawasan berbasis komoditas pilihan dengan mengedepankan pemanfaatan dan potensi kawasan dengan komoditas yang terintegrasi dan mendukung pengembangan kelembagaan petani. ”Sehingga menjadi kuat dalam sebuah korporasi petani,” kata Bram Kusbiantoro selaku Tim Unit Persiapan Pengelolaan ICARE. Sekretaris Balitbangtan Kementan Haris Syahbuddin menuturkan, dalam program itu, kawasan dipilih dengan potensi komoditas yang sudah berkembang, serta didukung oleh offtaker yang mampu berkembang lebih cepat. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023