Pemerintah sedang mengutak-atik postur anggaran tahun depan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semisal, akan mempertahankan setoran dividen perusahaan negara di level Rp 80,2 triliun pada 2024. Saat bersamaan, pemerintah juga bakal mengerek penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN menjadi senilai total Rp 57,96 triliun. Nilai PMN 2024 yang disodorkan Kementerian BUMN ini membengkak Rp 24 triliun atau 70,8% dari pagu awal senilai Rp 33,9 triliun. Suntikan modal negara tahun depan ini juga lebih tinggi daripada tahun ini Rp 47 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menjelaskan, PMN 2024 akan dipakai untuk menuntaskan sejumlah proyek. Salah satunya penyelesaian proyek jalan tol. Pemerintah juga ingin mendorong kinerja BUMN yang mendapatkan suntikan dana negara tersebut. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan kebijakan PMN yang masih terus dinikmati BUMN. Menurut dia, suntikan modal hanya akan membuat BUMN yang bersangkutan bergantung kepada sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contohnya: sokongan PMN bagi BUMN karya dalam membangun proyek jalan tol dan proyek lainnya. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkapkan, beberapa BUMN karya setelah mendapat PMN justru tak menunjukkan kinerja bagus.

JAKARTA,ID-Pemanfaatan sumber daya kelautan  dengan perspektif inovasi, memaksimalkan penggunaan teknologi, dan berwawasan pada kelestarian lingkungan atau yang sering disebut dengan teknologi biru (blue economy), bisa menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia. Melalui pendekatan ini, pemanfaatan terhadap sumber  daya kelautan Indonesia yang nilai ekonominya diperkirakan  mencapai US$ 2,5 triliun (Rp 37.187,5 triliun) per tahun, bisa didongkrak dari level saat ini yang baru 7%. Selain itu, dengan luas lautan yang mencapai hampir dua per tiga  dari luas wilayah negara, dengan pemanfaatan yang lebih sempurna melalui blue economy, kontribusi sektor kelautan  yang baru 2,37% terhadap produk domestik bruto (PDB), bisa dilipatgandakan. Untuk jangka pendek, itu bisa dilakukan dengan aktivitas perikanan tangkap, budi daya, dan juga hilirisasi. Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah bisa mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian rangkuman wawancara Investor Daily dengan Rektor dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Bidang Kelautan dan Perikanan Joseph Pangalila, mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta. (Yetede)

Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter terbukti efektif merebut kendali inflasi, yang pada bulan lalu telah berada di kisaran target bank sentral, yakni 3% plus minus 1%. Penebalan bantalan sosial oleh otoritas fiskal dan keputusan mengetatkan suku bunga acuan lebih awal terbukti efektif menjaga gerak inflasi di angka 4% (year-on-year/YoY) pada bulan lalu, terendah sepanjang 2023. Akan tetapi, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) masih dihadapkan pada tekanan daya beli masyarakat. Hal itu tecermin dari data inflasi inti yang terus menurun menjadi 2,66% (YoY) pada bulan lalu. Tertekannya daya beli itu juga terefleksi dalam PMI Manufaktur Indonesia versi S&P Global yang terjun dari 52,7 pada April 2023 menjadi 50,3 pada Mei 2023, sekaligus merupakan angka terendah sejak November tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan terjadi penurunan permintaan dari konsumen sepanjang bulan lalu. Pudji menambahkan, secara historis inflasi inti akan kembali menggeliat pada pertengahan tahun yang bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang data inflasi terkini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga indeks harga konsumen (IHK) baik untuk barang bergejolak maupun barang yang diatur oleh pemerintah.

Kenaikan suku bunga acuan di AS dan negara maju lainnya akan melemahkan rupiah sehingga memengaruhi ongkos importasi barang yang masih menggunakan mata uang Paman Sam itu. Inilah yang kemudian mendorong inflasi impor menanjak. Sri Mulyani pun mengakui harga pangan dan energi masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mempertahankan stabilitas inflasi pada tahun ini. “Kita melihat dalam situasi dunia ini, harga-harga pangan dan harga energi masih dalam kondisi yang cukup volatile,” katanya. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memandang inflasi inti yang rendah merupakan efek dari pengendalian permintaan dengan menggunakan instrumen moneter terutama suku bunga acuan. Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani mengatakan stimulasi itu bisa dieksekusi melalui peningkatan insentif investasi, perluasan pinjaman usaha dengan bunga ringan, deregulasi dan simplifikasi prosedur ekspor. "Stimulasi konsumsi domestik yang lebih berguna bisa dilakukan dengan penurunan tarif pajak, distribusi subsidi, dan realisasi belanja negara yang lebih cepat," ujarnya.

JAKARTA,ID, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal  asing keluar dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp1,74 triliun pada 29-30 Mei 2023. Aliran modal asing keluar melalui pasar surat berharga negara (SBN) senilai Rp2,21 triliun, namun modal asing masuk di pasar saham sebsar Rp 470 miliar. "Berdasarkan data transaksi 20-30, nonresiden di pasar keuangan  domestik jual neto Rp 1,74 triliun terdiri atas sjual neto  Rp0,47 triliun di pasar saham," ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan resmi, akhir pekan lalu. Bila dilihat secara kumulatif dari 1 Januari 2023, transaksi yang terjadi adalah  nonresiden  beli neto Rp16,29 triliun di pasar saham. Berdasarkan data BI imbal  hasil atau yeild SBN Indonesia tenor 10 tahun turun  ke 6,37% per Rabu (31/5/2023). Sedangkan premi resiko  investasi (credit default swapCDS) Indonesia 5 tahun turun ke 84 basis poin (bps per 30 Mei 26 Mei 2023. Berdasarkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI posisi nilai tukar rupiah adalah Rp15.003 per dolar AS pada Rabu (31/5/2023).  "BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas  terkait serta mengoptimalkan strategi bauran  kebijakan, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," tutur Erwin. (Yetede)

Pemerintah telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024 kepada DPR sebagai landasan arah kebijakan fiskal di tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Pembicaraan pendahuluan menuju penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 pun telah resmi dimulai pekan ini. Pemerintah dan DPR memiliki waktu 4 bulan untuk menyusun APBN transisi di tengah iklim politik yang menghangat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024. Penyusunan kebijakan anggaran tahun depan memiliki tantangan tersendiri. Selain kondisi perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian, berkaca dari pengalaman sebelumnya, instrumen fiscal di tahun politik biasanya rawan ditunggangi kepentingan politik jangka pendek dan berbagai usulan belanja yang populis guna mendongkrak elektabilitas.

Wakil Menkeu Suahasil Nazara di kantornya di gedung Kemenkeu, Jakpus, Rabu (31/5) mengatakan APBN itu selalu dibuat dengan tiga logika fungsi dasar, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tiga fungsi ini berjalan kapanpun, pada tahun apa pun, dan momen apa pun. Setiap periode pemerintahan memiliki penekanannya sendiri dan APBN pasti mengikuti visi pimpinan. Seperti pemerintahan Presiden Jokowi sejak awal memang ingin menggenjot pembangunan infrastruktur. Di tengah-tengah ada pandemi, fokus alokasi anggaran digeser ke kesehatan dan perlindungan sosial, tetapi tetap mengeluarkan dana untuk infrastruktur meski tidak semasif sebelumnya. APBN juga menjalankan fungsi untuk memperbaiki distribusi, antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Tahun depan, anggaran prioritas adalah pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Berbagai alokasi ini diprioritaskan dengan kembali pada tiga fungsi dasar APBN tadi. (Yoga)

JAKARTA, ID - Bank Indonesia (BI) menilai, pasar repo berperan penting dalam pembiayaan ekonomi nasional, khususnya berkaitan dengan pasar surat utang. Dalam tiga tahun terakhir, transaksi repo di pasar uang Indonesia meningkat pesat. Nilai transaksi repo di pasar uang sampai dengan Mei 2023 secara year to date (ytd) mencapai Rp 11,4 triliun per hari. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan, nilai transaksi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 senilai Rp 500 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 4,4 triliun, dan tahun 2022 yang mencapai Rp 7,3 triliun. Menurut dia, pasar repo yang likuid dan efisien akan mendorong perkembangan pasar uang sekaligus pasar sekunder surat berharga negara (SBN). “Khususnya SBN yang saat ini menjadi pilihan kolateral utama dalam transaksi repo. Apalagi saat ini, mayoritas SBN dimiliki oleh perbankan. Sebanyak sekitar 24% dari SBN, atau sekitar Rp 1.300 triliun, bonds SBN dimiliki oleh perbankan,” kata dia dalam acara penandatanganan perjanjian induk repo dan sosialisasi repo, di Jakarta, Senin (29/5/2023). Transaksi repo merupakan kontrak jual-beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Efek dalam perjanjian induk repo ini berupa surat utang. Transaksi repo secara konsisten berada dalam tren peningkatan. “Jumlah pelaku juga naik dari hanya sebanyak 12 bank pada 2019, menjadi sekitar 34 bank pada tahun ini,” tutur dia. (Yetede)

Roda perekonomian di sejumlah daerah di Indonesia terus berputar. Kondisi tersebut berdampak pada penerimaan pajak daerah hingga akhir April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aktivitas perekonomian di daerah terus menguat. Hal ini tecermin dari realisasi pajak daerah sampai akhir April tahun ini yang tercatat mencapai Rp 69,76 triliun. Realisasi ini meningkat 9,65% dibandingkan pencapaian di periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp 63,62 triliun. "Cukup menggembirakan, pajak daerah tumbuh 9,65% menjadi Rp 69,76 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (22/5). Sri Mulyani memaparkan, pajak daerah meningkat terutama pada jenis pajak konsumtif, seperti pajak hotel yang mencapai Rp 2,69 triliun per April 2023, naik 79,9% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Terkait pajak daerah non-konsumtif, Sri Mulyani melaporkan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih mendominasi yakni Rp 15,6 triliun atau naik 4%. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor senilai Rp 10,2 triliun atau tumbuh 36,2%. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menyampaikan, seiring pulihnya aktivitas perekonomian di daerah, maka penerimaan pajak daerah berpotensi meningkat, utamanya berasal dari pajak restoran dan hiburan. Meski begitu, Pengamat Perpajakan Ronny Bako menilai, pajak hiburan terkadang masih menjadi masalah di suatu daerah sehingga perlu diberikan batasan yang jelas.

JAKARTA – Era reformasi, yang sudah berjalan 25 tahun, belum mampu mereformasi struktur ekonomi Indonesia. Hingga hari ini, Indonesia masih berkutat pada perekonomian berbasis komoditas alam, alih-alih melangkah maju ke perekonomian berbasis pengetahuan. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan hasil bumi sudah menopang neraca dagang Tanah Air sejak era kolonial. Struktur ekonomi berbasis hasil bumi itu berlanjut pada era reformasi dengan sedikit variasi pada jenis komoditas utamanya. “Kita selalu diuntungkan setiap terjadi booming harga komoditas tertentu. Kekuatan industri ekstraktif tak berubah,” tuturnya kepada Tempo, kemarin.

David menceritakan, sekitar satu dekade sebelum kemerdekaan Indonesia, gula merupakan komoditas andalan ekspor pemerintah Hindia Belanda. Puncak kejayaan ekspor gula terjadi pada periode 1929-1930 karena luasnya jaringan pabrik gula yang dibangun pada awal era 1920-an. Dengan tingkat produksi menembus 3 juta ton per tahun, Indonesia mengalahkan produsen utama gula dunia, yakni Brasil dan India. Memasuki era 1950-an, posisi gula digeser oleh karet sebagai komoditas ekspor utama, sebelum dilampaui oleh minyak dan gas bumi, kayu lapis, serta garmen dan alas kaki secara berturut-turut sejak 1970.

Besarnya kebutuhan energi untuk pembangkit listrik membuat permintaan minyak mentah stabil. Namun, David mengimbuhkan, neraca dagang selama sedekade terakhir mulai dikendalikan oleh komoditas tambang, seperti batu bara dan nikel. Tak terusik oleh pandemi Covid-19, harga batu bara menyentuh rekor termahal sepanjang sejarah, yaitu US$ 460 per ton pada September 2022. Tapi kemudian harganya terus melorot menjadi US$ 167-170 per ton saat ini. Bank Dunia memprediksi harga batu bara jatuh 23 persen pada 2024. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai ada ada empat tantangan bagi perekonomian global ke depan. Hal ini turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pengantar dan keteranganpemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/5/2023). Menkeu menjelaskan, tantangan pertama adalah ketegangan geopolitik. Sebab, dengan meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi lebih inward looking. Dengan demikian, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Perang antara Rusia dan Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (fragmented) sesuai kedekatan aliansinya (friendshoring). Hal ini berdampak aktivitas perda gangan dan aliran investasi global melambat. “Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian Amerika Serikat (AS) maupun stabilitas ekonomi global,” kata Menkeu. Kedua, yaitu pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi tantangan bagi perekonomian global. Di satu sisi, jelas dia, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. (Yetede)

Pengendalian inflasi dan peningkatan perekonomian daerah tak hanya dilakukan melalui instrumen kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di daerah pun memainkan peran penting. Kolaborasi kedua instrumen ini diyakini mampu mengoptimasi potensi perekonomian Sumatra Selatan untuk melompat lebih tinggi. Laju produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diproyeksi bakal bertengger di kisaran 4,6% hingga 5,6% sepanjang tahun ini. Proyeksi tersebut terbilang moderat menyusul capaian sepanjang tahun lalu yang tercatat sebesar 5,23%.Sementara, pada kuartal I/2023, PDRB wilayah ini mampu mencatatkan torehan positif di posisi 5,11%. Meskipun jika ditengok secara kuartalan, capaian ini terus menurun sejak kuartal III/2022.Kendati demikian, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (KPw BI Sumsel) Erwin Soeriadimadja menilai capaian PDRB pada kuartal I/2023 sudah cukup baik karena berada di atas rata-rata nasional.“Pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,03% YoY. Jadi catatan sebesar 5,11% untuk Sumsel sudah cukup bagus,” kata Erwin, Rabu (18/5).Dia mengungkapkan ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian guna menjaga deru mesin ekonomi wilayah tetap terjaga di level tinggi agar mencapai target sasaran.

“Digitalisasi itu menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pada perekonomian,” katanya. Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia K. Christianty memandang selain melalui kebijakan moneter, iklim perekonomian yang baik juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara dari sisi belanja, imbuhnya, wilayah ini mampu menyerap hingga Rp42,59 triliun yang berimpak pada sektor riil.Dari jumlah itu, alokasi untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp31,1 triliun, konsumsi privat sebesar Rp577 miliar, dan investasi pemerintah sebanyak Rp10,8 triliun.Sebagai wilayah strategis yang didukung dengan berbagai komoditas unggulan yang berperan dalam perekonomian regional, Provinsi Sumsel menerima kucuran APBN pada tahun 2023 sebesar Rp43,18 triliun. Imbasnya, manfaat dari belanja yang dilakukan menjadi tidak sesuai dengan momentum perekonomian dan berdampak pada kondisi perekonomian yang tidak optimal. Selain itu, Lydia menilai bahwa kualitas belanja juga menjadi tidak ideal.