Pasar ekspor komoditas Indonesia mendapat ancaman ganda. Selain gejolak ekonomi global, tantangan terbaru datang dari Eropa. Hal ini setelah negara di Benua Biru yag tergabung dalam Uni Eropa (UE) menetapkan Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR) sejak Mei 2023. Lewat aturan tersebut, sejumlah komoditas seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kopi, daging, kayu, kakao, kedelai dan karet yang masuk pasar Uni Eropa harus terbebas dari isu dan hasil deforestasi alias penebangan hutan. Uni Eropa adalah salah satu pasar potensial bagi produk ekspor Indonesia. Dengan ancaman tersebut, Mandiri Office of Chief Economist Group memperkirakan pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan sebesar US$ 5,15 miliar akibat dari beleid tersebut. Head of Industry & Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani menilai ekspor komoditas yang paling terdampak adalah minyak sawit dan produk turunannya, serta minyak nabati lainnya. Tahun lalu saja, ekspor minyak sawit dan minyak nabati lainnya mencapai US$ 3,15 miliar ke Uni Eropa. Analis Industri Bank Mandiri, Muhammad Osribillal menambahkan, selain minyak sawit, pasar Uni Eropa berkontribusi sekitar 15% dari total ekspor kakao dan karet. Sedang komoditas kopi, ekspor ke pasar Uni Eropa hingga 20% tahun lalu. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual menyebut, penerimaan negara juga bakal kena imbasnya. Sebab, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor sumber daya alam Indonesia ke pasar Eropa cukup besar yakni sekitar 45%. Sementara ekspor Indonesia ke Uni Eropa hanya mencapai US$ 21,5 miliar.

Ekonomi Indonesia sedang berjalan ke arah yang benar. Barangkali demikian intisari dari laporan 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis International Monetary Fund (IMF) awal pekan ini. Ya, dalam laporan tersebut IMF memang melontarkan ‘puja-puji’ bagi Indonesia. Menurut IMF, kinerja makroekonomi Indonesia sejauh ini tergolong kuat. Arah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 juga makin bagus. IMF menyatakan tekanan inflasi terus mengendur karena kebijakan pengendalian yang tepat. Demikian pula dengan kebijakan moneter yang telah kembali seperti pada masa sebelum pandemi. Adapun dari perspektif anggaran, disiplin fiskal yang dilakukan Pemerintah Indonesia membuat target defisit anggaran di bawah 3% dapat dicapai lebih cepat dari target. Buktinya, pada tahun 2022 saja, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat 2,38% dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya pemerintah telah menetapkan target defisit APBN 2023 sebesar 2,84% dari PDB. Faktanya, selama lima bulan tahun ini berjalan, Indonesia justru berhasil mencetak surplus. Termutakhir, per Mei 2023, APBN surplus Rp204,3 triliun atau mencapai 0,97% dari total PDB. Terlepas dari adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah Indonesia memang sudah semestinya waspada. Apalagi jika kita amati gelagat sejumlah indikator ekonomi dan keuangan belakangan ini, sejatinya ada hal yang mengkhawatirkan. Contohnya adalah tren pertumbuhan penerimaan pajak yang terus melandai sejak awal tahun. Malah kinerja lini bisnis yang berkontribusi besar pada penerimaan negara dan PDB, seperti industri pengolahan; perdagangan; hingga pertambangan, berkinerja kurang memuaskan. Hal yang sama juga tampak jika mengamati penerimaan dari pajak produktif seperti Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor yang tereduksi. Artinya, sektor manufaktur dan perdagangan di dalam negeri sedang menghadapi tantangan berat. Jika berlanjut, hal itu berisiko mengganjal pertumbuhan ekonomi.

NEW YORK,ID-The Federal Reserve (The Fed) berencana untuk terus menaikkan suku bunga guna  membendung laju inflasi. Ini berarti ada peningkatan jumlah kasus gagal bayar perusahaan, yang kemungkinan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.  Menurut laporan, jumlah gagal bayar perusahaan mengalami peningkatan pada Mei 2023. Kondisi ini menjadi pertanda   bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) sedang bergulat menghadapi suku bunga lebih tinggi, yang membuatnya makin mahal untuk melunasi hutang dan telah diperparah oleh prospek ekonomi yang tidak menentu. Moody's Investors Service mengatakan bahwa sepanjang tahun ini telah terjadi 41 gagal bayar di AS, dan satu di Kanada. Ini merupakan jumlah terbanyak di wilayah manapun secara global, dan lebih dari dua kali lipat dari periode yang sama di pada 2022. Disebutkan dalam laporan Moody's perusahaan  penyediaan layanan medis darurat, Envision Healtcare mengalami kebangkrutan terbesar pada Mei. Perusahaan ini didebut memiliki utang lebih  dari US$ 7 miliar saat mengajukan pailit. (Yetede)

Pemerintah sedang menyiapkan lima rancangan Permen sebagai turunan PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Sementara itu, polemik publik terkait pemanfaatan dan ekspor pasir laut masih terus bergulir. Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda mengemukakan, pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi dinilai mendatangkan dua komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yakni dari tarif PNBP untuk harga pasir laut dan tarif izin reklamasi. ”Jadi negara seharusnya mendapatkan keuntungan yang besar,” katanya saat dihubungi pada Rabu (21/6/2023). Tarif PNBP untuk pemanfaatan pasir laut diatur dalam Kepmen KP No 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBP yang diteken pada 18 September 2021, dimana tarif PNBP untuk pemanfaatan pasir laut dalam negeri Rp 188.000 per meter kubik dan untuk ekspor dipatok Rp 228.000 per meter kubik.

Menurut Huda, optimalisasi sedimentasi laut dapat dilakukan pada lokasi dumping sedimentasi dan di luar dumping. Material sedimentasi yang begitu banyak dan mengganggu akan dikeruk untuk kebutuhan reklamasi. Adapun ekspor pasir laut menjadi pilihan terakhir. ”Ekspor adalah pilihan terakhir karena kebutuhan reklamasi, pembangunan infrastruktur, prasarana, dan sarana cukup banyak,” katanya. Pihaknya tengah menyiapkan lima rancangan Permen sebagai aturan turunan PP 26/2023, meliputi tata cara penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, ketentuan mengenai permintaan hasil sedimentasi di laut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, laporan realisasi volume pengangkutan, dan penempatan di tujuan pengangkutan. Rancangan Permen juga terkait tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tata cara pengenaan sanksi administratif. (Yoga)

Pemerintah sedang mengutak-atik postur anggaran tahun depan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semisal, akan mempertahankan setoran dividen perusahaan negara di level Rp 80,2 triliun pada 2024. Saat bersamaan, pemerintah juga bakal mengerek penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN menjadi senilai total Rp 57,96 triliun. Nilai PMN 2024 yang disodorkan Kementerian BUMN ini membengkak Rp 24 triliun atau 70,8% dari pagu awal senilai Rp 33,9 triliun. Suntikan modal negara tahun depan ini juga lebih tinggi daripada tahun ini Rp 47 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menjelaskan, PMN 2024 akan dipakai untuk menuntaskan sejumlah proyek. Salah satunya penyelesaian proyek jalan tol. Pemerintah juga ingin mendorong kinerja BUMN yang mendapatkan suntikan dana negara tersebut. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan kebijakan PMN yang masih terus dinikmati BUMN. Menurut dia, suntikan modal hanya akan membuat BUMN yang bersangkutan bergantung kepada sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contohnya: sokongan PMN bagi BUMN karya dalam membangun proyek jalan tol dan proyek lainnya. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkapkan, beberapa BUMN karya setelah mendapat PMN justru tak menunjukkan kinerja bagus.

JAKARTA,ID-Pemanfaatan sumber daya kelautan  dengan perspektif inovasi, memaksimalkan penggunaan teknologi, dan berwawasan pada kelestarian lingkungan atau yang sering disebut dengan teknologi biru (blue economy), bisa menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia. Melalui pendekatan ini, pemanfaatan terhadap sumber  daya kelautan Indonesia yang nilai ekonominya diperkirakan  mencapai US$ 2,5 triliun (Rp 37.187,5 triliun) per tahun, bisa didongkrak dari level saat ini yang baru 7%. Selain itu, dengan luas lautan yang mencapai hampir dua per tiga  dari luas wilayah negara, dengan pemanfaatan yang lebih sempurna melalui blue economy, kontribusi sektor kelautan  yang baru 2,37% terhadap produk domestik bruto (PDB), bisa dilipatgandakan. Untuk jangka pendek, itu bisa dilakukan dengan aktivitas perikanan tangkap, budi daya, dan juga hilirisasi. Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah bisa mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian rangkuman wawancara Investor Daily dengan Rektor dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Bidang Kelautan dan Perikanan Joseph Pangalila, mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta. (Yetede)

Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter terbukti efektif merebut kendali inflasi, yang pada bulan lalu telah berada di kisaran target bank sentral, yakni 3% plus minus 1%. Penebalan bantalan sosial oleh otoritas fiskal dan keputusan mengetatkan suku bunga acuan lebih awal terbukti efektif menjaga gerak inflasi di angka 4% (year-on-year/YoY) pada bulan lalu, terendah sepanjang 2023. Akan tetapi, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) masih dihadapkan pada tekanan daya beli masyarakat. Hal itu tecermin dari data inflasi inti yang terus menurun menjadi 2,66% (YoY) pada bulan lalu. Tertekannya daya beli itu juga terefleksi dalam PMI Manufaktur Indonesia versi S&P Global yang terjun dari 52,7 pada April 2023 menjadi 50,3 pada Mei 2023, sekaligus merupakan angka terendah sejak November tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan terjadi penurunan permintaan dari konsumen sepanjang bulan lalu. Pudji menambahkan, secara historis inflasi inti akan kembali menggeliat pada pertengahan tahun yang bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang data inflasi terkini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga indeks harga konsumen (IHK) baik untuk barang bergejolak maupun barang yang diatur oleh pemerintah.

Kenaikan suku bunga acuan di AS dan negara maju lainnya akan melemahkan rupiah sehingga memengaruhi ongkos importasi barang yang masih menggunakan mata uang Paman Sam itu. Inilah yang kemudian mendorong inflasi impor menanjak. Sri Mulyani pun mengakui harga pangan dan energi masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mempertahankan stabilitas inflasi pada tahun ini. “Kita melihat dalam situasi dunia ini, harga-harga pangan dan harga energi masih dalam kondisi yang cukup volatile,” katanya. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memandang inflasi inti yang rendah merupakan efek dari pengendalian permintaan dengan menggunakan instrumen moneter terutama suku bunga acuan. Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani mengatakan stimulasi itu bisa dieksekusi melalui peningkatan insentif investasi, perluasan pinjaman usaha dengan bunga ringan, deregulasi dan simplifikasi prosedur ekspor. "Stimulasi konsumsi domestik yang lebih berguna bisa dilakukan dengan penurunan tarif pajak, distribusi subsidi, dan realisasi belanja negara yang lebih cepat," ujarnya.

JAKARTA,ID, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal  asing keluar dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp1,74 triliun pada 29-30 Mei 2023. Aliran modal asing keluar melalui pasar surat berharga negara (SBN) senilai Rp2,21 triliun, namun modal asing masuk di pasar saham sebsar Rp 470 miliar. "Berdasarkan data transaksi 20-30, nonresiden di pasar keuangan  domestik jual neto Rp 1,74 triliun terdiri atas sjual neto  Rp0,47 triliun di pasar saham," ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan resmi, akhir pekan lalu. Bila dilihat secara kumulatif dari 1 Januari 2023, transaksi yang terjadi adalah  nonresiden  beli neto Rp16,29 triliun di pasar saham. Berdasarkan data BI imbal  hasil atau yeild SBN Indonesia tenor 10 tahun turun  ke 6,37% per Rabu (31/5/2023). Sedangkan premi resiko  investasi (credit default swapCDS) Indonesia 5 tahun turun ke 84 basis poin (bps per 30 Mei 26 Mei 2023. Berdasarkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI posisi nilai tukar rupiah adalah Rp15.003 per dolar AS pada Rabu (31/5/2023).  "BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas  terkait serta mengoptimalkan strategi bauran  kebijakan, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," tutur Erwin. (Yetede)

Pemerintah telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024 kepada DPR sebagai landasan arah kebijakan fiskal di tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Pembicaraan pendahuluan menuju penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 pun telah resmi dimulai pekan ini. Pemerintah dan DPR memiliki waktu 4 bulan untuk menyusun APBN transisi di tengah iklim politik yang menghangat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024. Penyusunan kebijakan anggaran tahun depan memiliki tantangan tersendiri. Selain kondisi perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian, berkaca dari pengalaman sebelumnya, instrumen fiscal di tahun politik biasanya rawan ditunggangi kepentingan politik jangka pendek dan berbagai usulan belanja yang populis guna mendongkrak elektabilitas.

Wakil Menkeu Suahasil Nazara di kantornya di gedung Kemenkeu, Jakpus, Rabu (31/5) mengatakan APBN itu selalu dibuat dengan tiga logika fungsi dasar, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tiga fungsi ini berjalan kapanpun, pada tahun apa pun, dan momen apa pun. Setiap periode pemerintahan memiliki penekanannya sendiri dan APBN pasti mengikuti visi pimpinan. Seperti pemerintahan Presiden Jokowi sejak awal memang ingin menggenjot pembangunan infrastruktur. Di tengah-tengah ada pandemi, fokus alokasi anggaran digeser ke kesehatan dan perlindungan sosial, tetapi tetap mengeluarkan dana untuk infrastruktur meski tidak semasif sebelumnya. APBN juga menjalankan fungsi untuk memperbaiki distribusi, antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Tahun depan, anggaran prioritas adalah pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Berbagai alokasi ini diprioritaskan dengan kembali pada tiga fungsi dasar APBN tadi. (Yoga)

JAKARTA, ID - Bank Indonesia (BI) menilai, pasar repo berperan penting dalam pembiayaan ekonomi nasional, khususnya berkaitan dengan pasar surat utang. Dalam tiga tahun terakhir, transaksi repo di pasar uang Indonesia meningkat pesat. Nilai transaksi repo di pasar uang sampai dengan Mei 2023 secara year to date (ytd) mencapai Rp 11,4 triliun per hari. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan, nilai transaksi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 senilai Rp 500 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 4,4 triliun, dan tahun 2022 yang mencapai Rp 7,3 triliun. Menurut dia, pasar repo yang likuid dan efisien akan mendorong perkembangan pasar uang sekaligus pasar sekunder surat berharga negara (SBN). “Khususnya SBN yang saat ini menjadi pilihan kolateral utama dalam transaksi repo. Apalagi saat ini, mayoritas SBN dimiliki oleh perbankan. Sebanyak sekitar 24% dari SBN, atau sekitar Rp 1.300 triliun, bonds SBN dimiliki oleh perbankan,” kata dia dalam acara penandatanganan perjanjian induk repo dan sosialisasi repo, di Jakarta, Senin (29/5/2023). Transaksi repo merupakan kontrak jual-beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Efek dalam perjanjian induk repo ini berupa surat utang. Transaksi repo secara konsisten berada dalam tren peningkatan. “Jumlah pelaku juga naik dari hanya sebanyak 12 bank pada 2019, menjadi sekitar 34 bank pada tahun ini,” tutur dia. (Yetede)