Sejumlah aturan teknis di sektor perpajakan yang sedang disusun oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum juga terbit hingga saat ini. Padahal, aturan teknis tersebut dibutuhkan untuk menopang target penerimaan pajak di tahun ini. Beleid yang belum juga terbit tersebut antara lain aturan teknis pajak natura, pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) lokal, dan aturan teknis lainnya. Terutama yang berada di bawah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, semakin lambat pemerintah melakukan penerbitan aturan teknis tersebut, maka semakin kecil peluang yang dimilikinya untuk meningkatkan percepatan aktivitas ekonomi, yang salah satunya berasal dari pendapatan pajak. Kalangan dunia usaha juga berharap regulasi teknis tersebut bisa segera terbit. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan, kalangan dunia usaha tengah menantikan sejumlah aturan yang sedang dipersiapkan Kementerian Keuangan tersebut. Sarman berharap, Kementerian Keuangan bisa bergerak cepat menyelesaikan aturan teknis yang belum juga rampung tersebut. Bhima Yudhistira, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat, aturan teknis perpajakan yang belum terbit itu sangat penting buat menggali sumber penerimaan pajak baru tahun ini. Tentu, lambannya proses regulasi itu bakal berdampak terhadap penerimaan pajak.

Laju inflasi di bulan April 2023 diramal bakal lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya. Penyebab utamanya karena adanya momentum Ramadan dan Idul Fitri di bulan April ini. Kondisi inilah yang membuat sebagian ekonom memproyeksi inflasi secara tahunan di April ini bisa tembus lebih dari 5% year on year. "Faktor utamanya adalah puasa dan Lebaran," ujar Teuku Riefky, ekonom makro ekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI ke KONTAN, Rabu (26/4). Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah sependapat, secara historis, inflasi di periode puasa dan Lebaran selalu melonjak. Hal tersebut terjadi karena naiknya permintaan sejumlah komoditas, dan yang tidak kalah penting adalah berlangsungnya mudik Lebaran. Lonjakan permintaan di periode itu turut ditopang guyuran tunjangan hari raya (THR). Nah, salah satu komoditas yang menyumbang inflasi di bulan Ramadan dan jelang Lebaran adalah komoditas makanan dan minuman. Akan tetapi, Piter menilai, peningkatan inflasi tidak terlalu besar pada tahun ini. Sebab, pemerintah dinilai cukup mampu menjaga pasokan pangan. Salah satunya dengan mendatangkan beras impor, sehingga harganya cukup terkendali. Kepala Ekonom BCA David Sumual memperkirakan, inflasi bulanan di periode April ini bisa lebih rendah dari periode serupa tahun lalu, yakni di kisaran 0,27% month to month (mtm). Sedangkan di April tahun lalu tembus 0,95% mtm. David mengatakan, perlambatan inflasi pada Idul FItri tahun ini murni karena tingginya basis inflasi Ramadan tahun lalu. Menurut David, penggerak inflasi pada bulan April 2023 didorong peningkatan harga bahan pokok, terutama harga beras. Banjaran Surya, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mengingatkan, meski ke depannya inflasi inti akan melandai, namun masih terdapat risiko lonjakan bahan pangan seiring efek El Nino, sehingga menyebabkan musim kemarau tahun ini akan lebih kering.

Dihapusnya pembatasan mobilitas masyarakat selama Idulfitri untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19 mampu menjadi mesin baru yang mendorong laju ekonomi makin tinggi. Bank Indonesia (BI) mengestimasikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini berada pada level prapandemi seiring dengan konsumsi rumah tangga yang makin moncer. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Ramadan dan Idul fitri akan memberikan efek positif pada dua kuartal sekaligus, mengingat masing-masing terjadi pada pengujung kuartal I/2023 dan awal kuartal II/2023. Sejalan dengan itu, bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2023 minimal di angka 5%, sementara pada kuartal II/2023 sedikitnya bisa mencapai 5,1%. "Pada kuartal I/2023, ekonomi sudah menggeliat dengan perkiraan tumbuh 5% lebih sedikit. Kuartal II/2023 dengan adanya momentum Ramadan bisa mencapai 5,1% atau lebih sedikit," katanya, Minggu (23/4). Hal ini tecermin dari membaiknya keyakinan konsumen dan meningkatnya daya beli seiring dengan penurunan inflasi hingga Maret tahun ini. Pada kuartal I/2023, Perry mengatakan ekspor mencatatkan kinerja yang tetap positif, didukung antara lain oleh ekspor batu bara, mesin listrik, dan kendaraan bermotor. Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha, kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh kuat. Kondisi ini sejalan dengan survei yang telah dilakukan oleh Data Indonesia bahwa aktivitas ekonomi Lebaran akan banyak mendorong konsumsi masyarakat terutama pengeluaran mudik, belanja, aktivitas wisata, serta pembelian makanan minuman dan oleh-oleh. Peningkatan aktivitas pariwisata di daerah juga tidak lepas dari jumlah pemudik yang melampaui diperkirakan. Presiden Joko Widodo pun menghimbau agar pemudik memundurkan jadwal kepulangan guna menghindari penumpukan di sejumlah titik.

Kendati otoritas pajak sempat menjadi sorotan terkait kasus oknum mantan pejabat pajak yang menyalahgunakan wewenangnya, realisasi penerimaan pajak masih menunjukkan hasil positif hingga kuartal I-2023. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2023 sudah tembus Rp 432,25 triliun. Hasil tersebut tumbuh 33,78% dibandingkan periode serupa tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, hasil penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain harga komoditas yang mulai normal setelah sebelumnya mengalami booming komoditas. Dari total penerimaan pajak tersebut, bendahara negara ini merinci, untuk Pajak Penghasilan (PPh) non migas tercatat Rp 225,95 triliun atau sudah 25,86% dari target tahun ini. Pencapaian ini berhasil tumbuh 31,03% ketimbang periode sama tahun lalu. Sementara penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM kuartal I-2023 tercatat Rp 185,70 triliun, atau 24,99% dari target. Realisasi ini juga tumbuh 42,37% yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi. Kemudian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya juga mengalami pertumbuhan sebesar 25,24% yang sebesar Rp 2,87 triliun. Realisasi PBB dan pajak lainnya ini juga telah mencapai 7,16% dari target. Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, perluasan basis pajak ini perlu segera dikerjakan pemerintah, sehingga bisa menambah potensi penerimaan negara.

Daya beli masyarakat menghadapi tantangan pada tahun ini. Kondisi ini bahkan sudah terlihat dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal IV-2022 yang diprediksi melambat dari kuartal sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal IV-2022 berada di kisaran 5% secara tahunan. Proyeksi tersebut melambat dari kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal III-2022 yang sebesar 5,39% secara tahunan. Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu seiring dengan perlambatan kinerja sejumlah indikator konsumsi pada periode tersebut. Sebut saja Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) kuartal IV-2022 yang sebesar 119,7, lebih rendah dibandingkan IKK pada kuartal III-2022 yang sebesar 121,7. Menurut David, pelemahan indikator konsumsi ini seiring dengan faktor rambatan (second round impact) dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di September 2022. Artinya, di tahun politik ini, pemerintah harus bisa memberi rasa aman ke masyarakat. Sedangkan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun ini berada di kisaran 4,5% secara tahunan hingga 4,6% secara tahunan.

Majalah The Economist (29/3/2023) menyebut Indonesia dan India tengah bersaing menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat dalam kelompok G20. Menariknya, dinamika ini terjadi di tengah perubahan konstelasi perekonomian global sebagai implikasi dari fragmentasi geopolitik. Biaya produksi dan logistik semakin mahal sehingga inflasi cenderung tinggi. Sementara keputusan investasi dan aliran modal tak lagi mengedepankan efisiensi, melainkan resiliensi. Laporan berkala World Economic Outlook terbitan IMF edisi April 2023 menyoroti implikasi fragmentasi geopolitik terhadap relokasi investasi asing di banyak negara berkembang. Ketegangan geopolitik mendorong perusahaan dan pembuat kebijakan bersikap defensif dengan cara memindahkan portofolio investasinya kembali ke negara asalnya atau ke negara mitra yang lebih aman. Strategi off-shoring berubah menjadi friend-shoring.

Pada April 2022, Menkeu AS mendorong perusahaan AS memindahkan industrinya ke negara mitra. Komisi Eropa mengusulkan Net Zero Industry Act sebagai balasan atas subsidi di AS dengan dikeluarkannya Inflation Reduction Act. Sebagai respons dari CHIP (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors) and Science Act oleh AS, China berupaya keras mengembangkan sendiri teknologi, seperti semikonduktor, yang selama ini diimpor. Di tengah situasi seperti ini, Indonesia dan India mencari peluang tumbuh lebih tinggi dengan menerima lebih banyak relokasi investasi asing serta masuk lebih jauh dalam mata rantai pasok global. Di Indonesia, keberlanjutan program hilirisasi menjadi kunci penting.

Ricardo Hausmann dari Universitas Harvard dan Cesar Hidalgo dari MIT mengembangkan metodologi pengukuran kompleksitas ekonomi sebagai indikator kemajuan bangsa. Sederhananya, kompleksitas ekonomi diukur dari seberapa variasi produk ekspor yang dihasilkan suatu negara (diversity) dan  seberapa unik (uniquity). Semakin tinggi variasi dan keunikan produk ekspor, semakin tinggi peringkat kompleksitas ekonominya (Economic Complexity Index/ECI). Hausmann dan Hidalgo berargumen, ECI lebih baik dalam menggambarkan tingkat kemakmuran dan ketimpangan sosial suatu negara. Mendorong industrialisasi guna menghasilkan produk ekspor yang lebih bervariasi dan berdaya saing merupakan strategi kunci negara berkembang menjadi negara maju. (Yoga)

Momen bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena Ramadhan dan Idul Fitri akan meningkatkan permintaan dan perputaran uang  beredar. Hal ini menjadi tambahan bahan bakar bagi pertumbuhan ekonomi. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Joshua Pardede mengutarakan hal itu saat dihubungi pada Kamis (23/3). Pandemi Covid-19 yang mereda juga bakal mendorong kenaikan angka pemudik ke daerah. Perputaran uang dari para pemudik yang dating dari kota besar ke daerah ini juga turut mendorong perekonomian.

Joshua memperkirakan perputaran uang di Indonesia bertambah Rp 243 triliun pada Lebaran 2023. Artinya, akan terjadi peningkatan dibandingkan dengan perputaran uang pada Lebaran tahun lalu yang tercatat Rp 221 triliun. Joshua juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2023 bisa mendekati 5 %. Namun, ia mewanti-wanti, kenaikan permintaan pada Ramadhan dan Lebaran juga dapat mendorong inflasi lebih tinggi. Hal ini perlu diantisipasi pemerintah. (Yoga)

Pertumbuhan sektor UMKM dinilai menjadi kunci penting menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19. Namun, pengembangannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti soal tata kelola data dan minimnya fasilitas produksi. Pemerintah berfokus membenahi dua hal itu agar UMKM bisa tumbuh optimal di tahun 2023. ”Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia hampir 61 % dan menyerap 97 % tenaga kerja,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Maybank Indonesia Economic Outlook 2023 di Jakarta, Rabu (15/3). (Yoga)

Kebijakan pemerintah mendorong hilirisasi nikel mulai berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan nasional. Ekspor produk nikel dan investasi sektor ini melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip data BPS, nilai ekspor produk nikel pada 2017  sebesar 3,3 miliar USD, berkat hilirisasi, pada 2022, nilainya melonjak hampir sepuluh kali lipat menjadi 29 miliar USD. Lonjakan juga tercatat pada aspek investasi. Pada 2022 investasi di sektor industri logam Rp 171,2 triliun, terbesar dibandingkan sektor lainnya. ”Melalui program hilirisasi sumber daya alam, kami berharap Indonesia jadi negara pengekspor komoditas bernilai tambah tinggi,” ujar Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang dalam HSBC Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu (8/3).

Vice President Metals and Mining Research Wood Mackenzie, Robin Griffin, mengatakan, dengan cadangan nikel 21 juta ton, Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Peneliti dari firma riset mineral yang berkantor pusat di Inggris ini menyebutkan, kekayaan nikel ini merupakan peluang yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia untuk bergerak maju. Hilirisasi nikel yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi juga diungkap dalam studi Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Tercatat ada empat provinsi penghasil nikel yang mengalami peningkatan realisasi investasi di sektor hilir, yaitu Sulsel, , Sulteng, Sultra, dan Maluku Utara. ”Riset kami menyimpulkan bahwa hilirisasi memberikan dorongan dan kontribusi lebih tinggi terhadap produk domestik bruto regional,” ungkap Rizal Taufikurahman, Ekonom Indef yang mengetuai tim riset ini. (Yoga)

Indonesia menapaki 2023 relatif penuh percaya diri, kendati resesi dan ketidakpastian membayangi  ekonomi global. Optimisme itu didasari resiliensi dan kinerja ekonomi 2022. Optimisme diungkapkan para pembicara pada diskusi menyambut HUT Ke-6 Kompas.id, di Kampus Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Banten, Senin (6/3). Konsumsi dalam negeri dan pertumbuhan ekspor memainkan peran penting. Kinerja 2022 yang impresif juga tak terlepas dari lonjakan harga komoditas serta langkah strategis kebijakan hilirisasi bahan tambang yang digenjot Presiden Jokowi serta peran APBN sebagai shock absorber. Meski demikian, diingatkan perlunya kehati-hatian, mengingat situasi geopolitik dan ekonomi global  yang masih tak pasti, seperti kemungkinan eskalasi perang Rusia-Ukraina, perang dagang AS-China, krisis iklim, dan langkah agresif kenaikan suku bunga The Fed yang diprediksi masih berlanjut mengingat inflasi AS masih jauh dari target 2 %.

Tahun ini, Indonesia tak bisa berharap pada windfall profit seperti tahun lalu, mengingat harga komoditas di pasar dunia yang mulai melandai. Karena itu penting mendorong investasi, konsumsi, dan sumber penerimaan bukan pajak baru guna menjaga laju pertumbuhan. Terlepas dari perkembangan positif berbagai indikator makroekonomi di dalam negeri, situasi global sendiri memunculkan harapan. Beberapa perkembangan terbaru menyinyalkan situasi  global mungkin tak segawat seperti dikhawatirkan. Dengan proyeksi membaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 5% di 2023 bukan hal sulit untuk dicapai. (Yoga)