JAKARTA, ID – Pemerintah menilai, konektivitas pembayaran seperti QRIS pada skala Asean mendesak untuk terus diperkuat agar dapat mendukung perekonomian Indonesia dan inklusi keuangan. Sementara itu, ekonomi digital dapat menjadi salah satu solusi agar Indonesia keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middle income trap). “Ini menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di Asean pada tahun ini,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya secara daring di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023). Jokowi berharap metode seperti QRIS atau Kode QR Standar Indonesia dapat segera diterapkan di kawasan untuk mempermudah sistem pembayaran. Ia juga menginginkan agar QRIS dapat mendorong kenaikan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk pembelanjaan produk dalam negeri dan memperluas produk dalam negeri ke pasar internasional. “Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” ujar dia. Kepala Negara juga memaparkan, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia memiliki pangsa pasar hingga 40% dari total transaksi ekonomi digital
Asean. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2023 mencapai 5,03 % secara tahunan, melampaui ekspektasi. Namun, jalan menuju pemulihan ke level sebelum pandemi masih panjang. Kendati tumbuh positif, beberapa indikator kunci belum kembali ke kondisi normal. BPS mengumumkan, perekonomian RI tumbuh 5,03 % secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2022 yang sebesar 5,01 % secara tahunan. Dengan capaian itu, ekonomi RI konsisten tumbuh di atas 5 % selama enam triwulan berturut-turut sejak triwulan IV-2021. Realisasi pertumbuhan ekonomi itu juga melampaui prediksi ekonom yang memperkirakan pertumbuhan pada triwulan pertama tahun ini berkisar 4,8-4,9 %. BPS mencatat, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga, yakni 2,44 % disusul pertumbuhan perdagangan luar negeri 2,10 %, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator investasi 0,68 %, dan konsumsi pemerintah 0,22 %.

”Konsumsi rumah tangga dan perdagangan luar negeri kita masih kuat menopang pertumbuhan ekonomi   selama triwulan pertama tahun ini,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/5). Secara rinci, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,54 %. Realisasi itu lebih tinggi dari pertumbuhan konsumsi pada triwulan I-2022 sebesar 4,34 % dan di atas capaian triwulan IV-2022 sebesar 4,48 %, meski masih di bawah 5 %. Pertumbuhan tertinggi ada di sektor transportasi dan komunikasi, didorong oleh meningkatnya penjualan sepeda motor dan mobilitas penumpang di angkutan darat, laut, dan udara. Peningkatan konsumsi juga terlihat di sector restoran dan hotel, tecermin daritingkat hunian kamar hotel yang tumbuh positif. ”Momentum Ramadhan ikut mendorong pertumbuhan konsumsi, khususnya di sektor makanan dan minuman,” katanya. (Yoga)

WASHINGTON, ID – Meskipun ekonomi Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang melambat, tapi pertumbuhan lapangan kerja non-pertanian mencapai 253.000 pada April 2023. Angka itu melampaui ekspektasi yang sebesar 180.000 dan jauh di atas pertumbuhan bulan sebelumnya yang 165.000. Tingkat pengangguran turun menjadi 3,4%. Angka itu juga  diatas perkiraan yang  sebesar 3,6% dan berada pada level terendah sejak 1969. Data yang lebih luas, seperti dilaporkan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) AS pada Jumat (05/05/2023), menunjukkan para pekerja yang belum mencari pekerjaan baru dan mereka yang memilih pekerjaan paruh waktu karena alasan ekonomi turun tipis menjadi 6,6%. Sementara rerata upah perjam, yang mana ini adalah barometer utama inflasi, naik 0,5%. Melebihi perkiraan yang sebesar 0,3% dan mencatatkan kenaikan bulanan terbesar dalam setahun. Secara tahunan, upah meningkat 4,4%. Ini juga lebih tinggi dari ekspektasi kenaikan sebesar 4,2%. Kedua angka tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa The Federal Reserve dapat memutuskan untuk menaikkan suku bunga lagi pada Juni 2023. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 diperkirakan bakal sedikit melambat. Konsumsi rumah tangga yang belum pulih betul serta turunnya kinerja ekspor akibat normalisasi harga komoditas global jadi risiko yang perlu diantisipasi sepanjang paruh awal 2023. Sejumlah ekonom memproyeksikan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini berada di bawah 5 %, yakni di kisaran 4,8 %-4,9 %. Kondisi itu turun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2022 sebesar 5,01 % serta sepanjang tahun 2022 sebesar 5,31 %. Perkiraan itu dikemukakan menjelang pengumuman data produk domestik bruto (PDB) Indonesia triwulan I-2023 oleh BPS, Jumat (5/5).

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Kamis (4/5), konsumsi rumah tangga masih akan jadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi awal tahun ini, terutama di tengah kinerja ekspor yang melemah akibat menurunnya harga komoditas global. Meski demikian, terjadi tren pelambatan pada laju konsumsi rumah tangga ketimbang sebelumnya. Hal itu  terlihat dari Indeks Penjualan Riil (IPR) atau Survei Penjualan Eceran per triwulan I-2023 yang dirilis BI pada 12 April 2023. IPR triwulan I-2023 diperkirakan tumbuh 1,6 % secara tahunan, melambat dibandingkan dengan IPR triwulan IV-2022 sebesar 1,9 %. Survei BI memprediksi, penjualan eceran di hampir semua kategori barang masih terkontraksi pada triwulan I-2023, kecuali sektor makanan dan minuman yang tumbuh 4,5 %. Meski tumbuh positif, penjualan eceran di sektor makanan dan minuman itu hanya naik tipis dari 4,4 % pada triwulan sebelumnya. (Yoga)

Sejumlah aturan teknis di sektor perpajakan yang sedang disusun oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum juga terbit hingga saat ini. Padahal, aturan teknis tersebut dibutuhkan untuk menopang target penerimaan pajak di tahun ini. Beleid yang belum juga terbit tersebut antara lain aturan teknis pajak natura, pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) lokal, dan aturan teknis lainnya. Terutama yang berada di bawah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, semakin lambat pemerintah melakukan penerbitan aturan teknis tersebut, maka semakin kecil peluang yang dimilikinya untuk meningkatkan percepatan aktivitas ekonomi, yang salah satunya berasal dari pendapatan pajak. Kalangan dunia usaha juga berharap regulasi teknis tersebut bisa segera terbit. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan, kalangan dunia usaha tengah menantikan sejumlah aturan yang sedang dipersiapkan Kementerian Keuangan tersebut. Sarman berharap, Kementerian Keuangan bisa bergerak cepat menyelesaikan aturan teknis yang belum juga rampung tersebut. Bhima Yudhistira, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat, aturan teknis perpajakan yang belum terbit itu sangat penting buat menggali sumber penerimaan pajak baru tahun ini. Tentu, lambannya proses regulasi itu bakal berdampak terhadap penerimaan pajak.

Laju inflasi di bulan April 2023 diramal bakal lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya. Penyebab utamanya karena adanya momentum Ramadan dan Idul Fitri di bulan April ini. Kondisi inilah yang membuat sebagian ekonom memproyeksi inflasi secara tahunan di April ini bisa tembus lebih dari 5% year on year. "Faktor utamanya adalah puasa dan Lebaran," ujar Teuku Riefky, ekonom makro ekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI ke KONTAN, Rabu (26/4). Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah sependapat, secara historis, inflasi di periode puasa dan Lebaran selalu melonjak. Hal tersebut terjadi karena naiknya permintaan sejumlah komoditas, dan yang tidak kalah penting adalah berlangsungnya mudik Lebaran. Lonjakan permintaan di periode itu turut ditopang guyuran tunjangan hari raya (THR). Nah, salah satu komoditas yang menyumbang inflasi di bulan Ramadan dan jelang Lebaran adalah komoditas makanan dan minuman. Akan tetapi, Piter menilai, peningkatan inflasi tidak terlalu besar pada tahun ini. Sebab, pemerintah dinilai cukup mampu menjaga pasokan pangan. Salah satunya dengan mendatangkan beras impor, sehingga harganya cukup terkendali. Kepala Ekonom BCA David Sumual memperkirakan, inflasi bulanan di periode April ini bisa lebih rendah dari periode serupa tahun lalu, yakni di kisaran 0,27% month to month (mtm). Sedangkan di April tahun lalu tembus 0,95% mtm. David mengatakan, perlambatan inflasi pada Idul FItri tahun ini murni karena tingginya basis inflasi Ramadan tahun lalu. Menurut David, penggerak inflasi pada bulan April 2023 didorong peningkatan harga bahan pokok, terutama harga beras. Banjaran Surya, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mengingatkan, meski ke depannya inflasi inti akan melandai, namun masih terdapat risiko lonjakan bahan pangan seiring efek El Nino, sehingga menyebabkan musim kemarau tahun ini akan lebih kering.

Dihapusnya pembatasan mobilitas masyarakat selama Idulfitri untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19 mampu menjadi mesin baru yang mendorong laju ekonomi makin tinggi. Bank Indonesia (BI) mengestimasikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini berada pada level prapandemi seiring dengan konsumsi rumah tangga yang makin moncer. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Ramadan dan Idul fitri akan memberikan efek positif pada dua kuartal sekaligus, mengingat masing-masing terjadi pada pengujung kuartal I/2023 dan awal kuartal II/2023. Sejalan dengan itu, bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2023 minimal di angka 5%, sementara pada kuartal II/2023 sedikitnya bisa mencapai 5,1%. "Pada kuartal I/2023, ekonomi sudah menggeliat dengan perkiraan tumbuh 5% lebih sedikit. Kuartal II/2023 dengan adanya momentum Ramadan bisa mencapai 5,1% atau lebih sedikit," katanya, Minggu (23/4). Hal ini tecermin dari membaiknya keyakinan konsumen dan meningkatnya daya beli seiring dengan penurunan inflasi hingga Maret tahun ini. Pada kuartal I/2023, Perry mengatakan ekspor mencatatkan kinerja yang tetap positif, didukung antara lain oleh ekspor batu bara, mesin listrik, dan kendaraan bermotor. Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha, kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh kuat. Kondisi ini sejalan dengan survei yang telah dilakukan oleh Data Indonesia bahwa aktivitas ekonomi Lebaran akan banyak mendorong konsumsi masyarakat terutama pengeluaran mudik, belanja, aktivitas wisata, serta pembelian makanan minuman dan oleh-oleh. Peningkatan aktivitas pariwisata di daerah juga tidak lepas dari jumlah pemudik yang melampaui diperkirakan. Presiden Joko Widodo pun menghimbau agar pemudik memundurkan jadwal kepulangan guna menghindari penumpukan di sejumlah titik.

Kendati otoritas pajak sempat menjadi sorotan terkait kasus oknum mantan pejabat pajak yang menyalahgunakan wewenangnya, realisasi penerimaan pajak masih menunjukkan hasil positif hingga kuartal I-2023. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2023 sudah tembus Rp 432,25 triliun. Hasil tersebut tumbuh 33,78% dibandingkan periode serupa tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, hasil penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain harga komoditas yang mulai normal setelah sebelumnya mengalami booming komoditas. Dari total penerimaan pajak tersebut, bendahara negara ini merinci, untuk Pajak Penghasilan (PPh) non migas tercatat Rp 225,95 triliun atau sudah 25,86% dari target tahun ini. Pencapaian ini berhasil tumbuh 31,03% ketimbang periode sama tahun lalu. Sementara penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM kuartal I-2023 tercatat Rp 185,70 triliun, atau 24,99% dari target. Realisasi ini juga tumbuh 42,37% yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi. Kemudian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya juga mengalami pertumbuhan sebesar 25,24% yang sebesar Rp 2,87 triliun. Realisasi PBB dan pajak lainnya ini juga telah mencapai 7,16% dari target. Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, perluasan basis pajak ini perlu segera dikerjakan pemerintah, sehingga bisa menambah potensi penerimaan negara.

Daya beli masyarakat menghadapi tantangan pada tahun ini. Kondisi ini bahkan sudah terlihat dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal IV-2022 yang diprediksi melambat dari kuartal sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal IV-2022 berada di kisaran 5% secara tahunan. Proyeksi tersebut melambat dari kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal III-2022 yang sebesar 5,39% secara tahunan. Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu seiring dengan perlambatan kinerja sejumlah indikator konsumsi pada periode tersebut. Sebut saja Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) kuartal IV-2022 yang sebesar 119,7, lebih rendah dibandingkan IKK pada kuartal III-2022 yang sebesar 121,7. Menurut David, pelemahan indikator konsumsi ini seiring dengan faktor rambatan (second round impact) dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di September 2022. Artinya, di tahun politik ini, pemerintah harus bisa memberi rasa aman ke masyarakat. Sedangkan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun ini berada di kisaran 4,5% secara tahunan hingga 4,6% secara tahunan.

Majalah The Economist (29/3/2023) menyebut Indonesia dan India tengah bersaing menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat dalam kelompok G20. Menariknya, dinamika ini terjadi di tengah perubahan konstelasi perekonomian global sebagai implikasi dari fragmentasi geopolitik. Biaya produksi dan logistik semakin mahal sehingga inflasi cenderung tinggi. Sementara keputusan investasi dan aliran modal tak lagi mengedepankan efisiensi, melainkan resiliensi. Laporan berkala World Economic Outlook terbitan IMF edisi April 2023 menyoroti implikasi fragmentasi geopolitik terhadap relokasi investasi asing di banyak negara berkembang. Ketegangan geopolitik mendorong perusahaan dan pembuat kebijakan bersikap defensif dengan cara memindahkan portofolio investasinya kembali ke negara asalnya atau ke negara mitra yang lebih aman. Strategi off-shoring berubah menjadi friend-shoring.

Pada April 2022, Menkeu AS mendorong perusahaan AS memindahkan industrinya ke negara mitra. Komisi Eropa mengusulkan Net Zero Industry Act sebagai balasan atas subsidi di AS dengan dikeluarkannya Inflation Reduction Act. Sebagai respons dari CHIP (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors) and Science Act oleh AS, China berupaya keras mengembangkan sendiri teknologi, seperti semikonduktor, yang selama ini diimpor. Di tengah situasi seperti ini, Indonesia dan India mencari peluang tumbuh lebih tinggi dengan menerima lebih banyak relokasi investasi asing serta masuk lebih jauh dalam mata rantai pasok global. Di Indonesia, keberlanjutan program hilirisasi menjadi kunci penting.

Ricardo Hausmann dari Universitas Harvard dan Cesar Hidalgo dari MIT mengembangkan metodologi pengukuran kompleksitas ekonomi sebagai indikator kemajuan bangsa. Sederhananya, kompleksitas ekonomi diukur dari seberapa variasi produk ekspor yang dihasilkan suatu negara (diversity) dan  seberapa unik (uniquity). Semakin tinggi variasi dan keunikan produk ekspor, semakin tinggi peringkat kompleksitas ekonominya (Economic Complexity Index/ECI). Hausmann dan Hidalgo berargumen, ECI lebih baik dalam menggambarkan tingkat kemakmuran dan ketimpangan sosial suatu negara. Mendorong industrialisasi guna menghasilkan produk ekspor yang lebih bervariasi dan berdaya saing merupakan strategi kunci negara berkembang menjadi negara maju. (Yoga)