Pemerintah berupaya mengoptimalkan lagi penerimaan pajak tahun ini yang ditargetkan Rp 1.718 triliun. Salah satu caranya adalah membidik pajak penghasilan (PPh) dari orang kaya. Mulai tahun ini, pemerintah menerapkan layer batas PPh tertinggi. Tarif PPh sebesar 35% diberlakukan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 5 miliar dalam setahun. Nah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, ada sekitar 1.119 orang wajib pajak yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan, sebanyak 1.119 wajib pajak yang masuk kategori high wealth individual (HWI) itu berasal dari wajib pajak (WP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat alias Large Tax Office (LTO). Sementara itu, Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP, Bonarsius Sipayung menambahkan, data 1.119 orang wajib pajak yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun didapat dari lembaga keuangan yang diterima Direktorat Pajak. Apalagi dilihat dari struktur penerimaan pajak, pada saat ini kontribusi pajak orang pribadi masih sangat rendah. PPh orang pribadi (OP) karyawan tercatat sebesar 24%. Sementara PPh OP usahawan sebesar 2%.

Setelah melewatkan pergantian tahun, Minggu (1/1) pagi, Ari (31) yang mendapat jatah libur kantor, tetap berkutat di depan komputer jinjing. Karyawan bank swasta di Jakarta itu membuka catatan keuangan dan investasinya sepanjang 2022. Ia merasa, awal tahun adalah momentum paling tepat mengevaluasi kondisi keuangan dan capaian investasinya setahun lalu. Hasil analisisnya, dia belum cukup disiplin menjaga arus kas. Dia mencatat, ada beberapa bulan neraca keuangannya defisit. Pangkal persoalannya tak lain rangsangan diskon dan promo berbagai barang di situs belanja daring. Sementara dari kinerja instrumen investasinya, Ari malah merugi. Ini lantaran dia terlalu banyak menaruh investasinya di pasar modal. IHSG sepanjang 2022 memang tumbuh 4,08 %. Namun, harga saham emiten yang dia beli tidak bertumbuh, bahkan turun. ”Secara keseluruhan keuangan saya di 2022 berkurang,” ujarnya, Dari berbagai indikator itu, Ari belajar, di tahun penuh ketidakpastian seperti 2023, ia harus bisa menahan gairah belanja dan menghindari berinvestasi secara agresif. Dirinya semestinya berinvestasi di instrumen yang berisiko rendah. Ari merasa perlu berhati-hati. ”

Sempat mengalami PHK pada pertengahan 2022, Okta (24), karyawan perusahaan e-dagang di Jakarta, merasa harus mulai merapikan perencanaan keuangannya. Setelah perusahaannya melakukan efisiensi, Okta harus hidup dari pesangon. Kendati masih hidup di rumah orangtua dan kini sudah kembali diterima kerja di perusahaan lain, ia merasa perlu lebih berhati-hati mengelola keuangan. Berbekal informasi perencanaan keuangan untuk pemula di media sosial dan siniar, Okta menyambut 2023 dengan semangat menata keuangannya lebih baik. Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno, mengatakan, menghadapi tahun ketidakpastian, masyarakat perlu meramu strategi yang tepat dalam mengelola keuangan dan investasi dengan menjaga likuiditas atau arus kas. Dalam kondisi ketidakpastian, masyarakat perlu menyiapkan dana darurat. Idealnya 3-12 kali lipat dari pengeluaran rutin bulanan. Selain itu, ia menyarankan untuk melengkapi diri dengan membeli asuransi agar kita memiliki proteksi keuangan ketika ada berbagai peristiwa yang mungkin akan menguras tabungan, seperti sakit atau kecelakaan. (Yoga)

Pada perdagangan Kamis (5/1) IHSG turun 2,3 % menjadi 6.653.Tekanan jual melanda 518 saham, termasuk saham berkapitalisasi besar. Hanya ada 90 saham yang naik pada perdagangan hari ini. Head of Research RHB Sekuritas Indonesia Andrey Wijaya memperkirakan, pada semester pertama tahun ini IHSG akan bergejolak cukup tinggi. Namun, dia optimistis bahwa pada akhir 2023, indeks akan dapat melaju hingga 7.450. ”Volatilitas indeks dipengaruhi oleh pelemahan kurs rupiah dan kekhawatiran terhadap resesi global yang masih menghantui pada triwulan I-2023,” kata Andrey. Head of Institusional Equities RHB Sekuritas Indonesia Michael Setjoadi mengatakan, para investor harus memantau faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas pasar.

Faktor itu, misalnya, ekspektasi perlambatan ekonomi Indonesia sebesar 4,1 % secara tahunan pada tahun ini. Selain itu, ada faktor potensi penurunan harga komoditas global, khususnya batubara, kenaikan inflasi yang mencapai 4,5 % yang didorong kenaikan harga BBM, serta kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed) menjadi 5-5,25 % pada 2023 dari 4,25-4,5 % pada 2022. Sejumlah faktor itu, kata Michael, dapat menyebabkan keluarnya dana asing dan menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Meski demikian, dia juga optimistis indeks dapat menguat pada semester kedua seiring dengan membaiknya perekonomian makro yang dipicu tingkat konsumsi dan kenaikan upah minimum serta pertumbuhan sektor perbankan, komoditas metal, dan konsumer. (Yoga)

Cadangan devisa (cadev) berpotensi bertambah pada periode Desember 2022 bila dibandingkan dengan November 2022. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, cadangan devisa pada Desember 2022 naik sekitar US$ 500 juta hingga US$ 1 miliar menjadi US$ 134,5 miliar hingga US$ 135 miliar. Adapun cadangan devisa di periode November 2022 tercatat US$ 134 miliar. "Ini seiring dengan adanya arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan, terutama di pasar obligasi," kata Josua kepada KONTAN, Kamis (5/1). Sepanjang tahun 2022, cadangan devisa Indonesia diperkirakan turun sekitar US$ 10,9 miliar seiring dengan tingginya arus keluar investor asing di pasar obligasi.

Pemerintah terus menyuntik modal badan usaha milik negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN). Bahkan, nilai anggaran PMN yang dikucurkan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bilang, pemerintah telah menyuntik dana senilai Rp 106,8 triliun kepada perusahaan pelat merah, termasuk lembaga negara sepanjang 2022. "Beberapa BUMN yang hampir bangkrut kami injeksi dana. Seperti Garuda Indonesia, yang kami kasih tambahan modal Rp 7,5 triliun," ujar Menkeu Sri Mulyani di paparan APBN KiTa, (3/1). BUMN yang paling besar mendapat alokasi PMN adalah PT Hutama Karya yang disuntik modal Rp 31,4 triliun. Kemudian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan injeksi modal Rp 5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp 3,2 triliun, PT Waskita Karya Tbk Rp 3,0 triliun, dan PT Adhi Karya Tbk Rp 2,0 triliun. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, suntikan dana pemerintah kepada BUMN belum sebanding dengan kontribusi dari BUMN kepada perekonomian negara.

Kondisi ekonomi negara hari-hari ini ibarat kapal sedang berlayar di lautan yang bergejolak. Setiap negara perlu kapasitas fiskal atau keuangan yang sehat sebagai ”jangkar” untuk mencegah kapal terguling meski dihantam ombak. Menkeu Sri Mulyani memakai contoh ini untuk menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah menerapkan disiplin fiskal pada 2023: kembali menekan defisit APBN di bawah 3 % terhadap produk domestik bruto (PDB). ”Saat market lagi turbulensi, kalau kita tidak punya jangkar disiplin fiskal yang kuat, bahkan ekonomi sekuat Inggris pun jatuh,” kata Sri Mulyani dalam Kompas100 CEO Forum, awal Desember 2022. Pada dasarnya, kebijakan anggaran negara bisa berupa defisit, surplus, atau berimbang. Kebijakan fiskal defisit (ekspansif) terjadi ketika pemerintah dengan sengaja menetapkan belanja lebih besar dari penerimaan negara. Sebaliknya, kebijakan fiskal surplus (kontraktif) dilakukan dengan menahan belanja agar lebih kecil dari pendapatan. Sementara kebijakan fiskal berimbang terjadi ketika belanja ditetapkan setara dengan pendapatan negara. Untuk kembali menyehatkan APBN, pemerintah menargetkan defisit harus balik ke bawah 3 % pada 2023.

Faktor pandemi yang kian terkendali, meningkatnya pemasukan negara akibat tren kenaikan harga komoditas, dan surplus neraca perdagangan sepanjang tahun 2022 membuat defisit itu mampu ditekan lebih cepat. Sampai 14 Desember 2022, defisit APBN hanya 1,22 %, jauh di bawah target defisit 4,5 % yang ditetapkan. Sebelumnya, selama sembilan bulan berturut-turut, APBN bahkan mencatat surplus. Defisit baru terjadi pada Oktober 2022, yakni 0,91 % terhadap PDB. Pemerintah pun dapat mengurangi porsi utang atau pembiayaan anggaran. Di satu sisi, dengan defisit terjaga rendah, akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan saldo anggaran lebih yang dicapai cukup besar sebagai dana cadangan (cash buffer) untuk tahun 2023. Dana cadangan itu bisa dipakai ”menambal” kebutuhan belanja pemerintah, di tengah penerimaan negara yang bakal turun seiring berakhirnya tren kenaikan harga komoditas dan melambatnya kinerja ekspor akibat kondisi pasar global. Kembali ke metafora berlayar di tengah badai, APBN tak cukup hanya menjadi jangkar. APBN juga perlu menjadi ”sekoci” penyelamat ketika kapal limbung. Ruang fiskal tambahan yang ada tetap perlu dibelanjakan secara selektif sesuai skala prioritas. (Yoga)

Per Desember 2022, defisit APBN Rp 464,3 triliun atau 2,38 % terhadap PDB. Sebelumnya, pada November 2022, deficit masih di posisi 1,21 % terhadap PDB atau Rp 236,9 triliun. Data ini berupa angka sementara karena masih perlu melalui proses audit BPK. Defisit ini mampu ditekan lebih cepat dari target semula. Awalnya, pemerintah menargetkan defisit APBN 2022 sebesar 4,5 % terhadap PDB. Langkah konsolidasi fiskal untuk menekan defisit fiskal ke bawah 3 % seharusnya baru dimulai pada 2023, dengan target deficit 2,84 % terhadap PDB atau Rp 598,2 triliun. Dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (3/1) Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, defisit yang rendah pada 2022 itu bisa dicapai karena realisasi penerimaan negara berhasil melampaui target di semua pos. Data sementara Kemenkeu mencatat, penerimaan sepanjang 2022 sebesar Rp 2.626,4 triliun, 115,9 % target Rp 2.266,2 triliun.

Secara tahunan, penerimaan negara tumbuh 30,6 % dibandingkan tahun 2021. Penyumbang terbesar adalah penerimaan pajak Rp 1.716,8 triliun (115,6 % dari target). Sisanya, pendapatan dari kepabeanan dan cukai 106,3 % target, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP (122,2 % dari target), dan hibah (610,8 % dari target). Sri Mulyani mengatakan, kinerja APBN yang sehat menjadi bekal menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun 2023. Dengan defisit yang terjaga itu, pemerintah bisa menekan sumber pembiayaan anggaran atau utang menjadi sebesar Rp 583,5 triliun dari sasaran awalnya Rp 840,2 triliun. Porsi pembiayaan dalam APBN pun menurun 33,1 persen dibandingkan tahun 2021. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, pemerintah akan menghadapi tantangan lebih sulit untuk menjaga defisit tahun ini. Prestasi penerimaan tahun lalu sulit diulangi karena lebih banyak disumbang oleh kenaikan harga komoditas yang tinggi sepanjang tahun, sebab, ke depan, akan ada pelemahan kondisi ekonomi, harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu, dan melemahnya demand dari pasar global. (Yoga)

Presiden Jokowi menegaskan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dicabut setelah melalui kajian yang memadai dan memastikan Covid-19 bisa dikendalikan. Pencabutan ini  diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2023. ”Pada akhir tahun 2022, telah kita cabut PPKM, setelah kajian selama 10 bulan terakhir menunjukkan kita bisa mengendalikan Covid-19. Semoga bisa nanti mendorong ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding 2022,” kata Presiden saat meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (2/1). Dalam 10 bulan ini,tidak ada lonjakan kasus di Indonesia seperti saat puncak varian Delta pada Juli 2021 dan puncak varian Omicron pada Februari 2022. Imunitas penduduk dengan sero survei Juli 2022 juga menunjukkan sudah di angka  98,5 %.

Menkes Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai menghadiri rapat terbatas tentang percepatan penanganan stunting atau tengkes, menegaskan,”Di kerumunan sebaiknya pakai masker, tetapi sekali lagi ini kita kembalikan ke masyarakat”. Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan perkembangan positif di sector pariwisata pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. ”Beberapa destinasi unggulan, seperti Bali, kebangkitannya sudah sangat terlihat,” kata Sandiaga. Presdir PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyampaikan, sepanjang 2022, Angkasa Pura II melayani 62 juta penumpang di 20 bandara, meningkat 100 persen dari 2021, sebanyak 31 juta penumpang. Untuk tiket kereta api jarak jauh, hingga Senin, terjual 78 % dari 2,4 juta kursi. Tersisa 525.000 kursi sampai 8 Januari 2023. Adapun Kemenhub mencatat ada 9,6 juta penumpang angkutan umum yang bepergian, meningkat 42,5 % dibandingkan tahun lalu. (Yoga)

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2022 tumbuh positif dan tercatat Rp 8.296,1 triliun atau tumbuh 9,5 % secara tahunan. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 11,7 % secara tahunan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, akhir pekan lalu. (Yoga)

Tak hanya penerimaan pajak yang moncer tahun ini. Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja yang ciamik. Kementerian Keuangan melaporkan, penerimaan PNBP sampai dengan 14 Desember 2022 tembus di angka Rp 551,1 triliun. Perolehan ini setara 114,4% dari target yang dipatok pemerintah tahun ini. Rincian penerimaan PNBP tersebut, pertama, PNBP sumber daya alam (SDA) migas tercatat Rp 136,4 triliun, atau naik 56,6% dari penerimaan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 87,1 triliun. Kedua, PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 109,6 triliun, atau tumbuh 121,8% dari penerimaan periode sama tahun 2021 yang Rp 49,4 triliun. Ketiga, komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) membukukan pendapatan sebesar Rp 40,6 triliun, atau tumbuh 33,1% secara tahunan. Dengan capaian ini, pendapatan KND bahkan sudah mencapai 109,5% dari target yang dipatok pemerintah. Keempat, pendapatan PNBP lainnya tercatat Rp 187,6 triliun atau tumbuh 37,3% yoy. Utamanya disebabkan peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan DMO (minyak mentah), serta layanan pada kementerian/lembaga. Terakhir, pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) turun 30,1% yoy menjadi Rp 76,9 triliun menyusul berlakunya kebijakan pembebasan pungutan ekspor sawit.