Pemerintah terus menyuntik modal badan usaha milik negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN). Bahkan, nilai anggaran PMN yang dikucurkan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bilang, pemerintah telah menyuntik dana senilai Rp 106,8 triliun kepada perusahaan pelat merah, termasuk lembaga negara sepanjang 2022. "Beberapa BUMN yang hampir bangkrut kami injeksi dana. Seperti Garuda Indonesia, yang kami kasih tambahan modal Rp 7,5 triliun," ujar Menkeu Sri Mulyani di paparan APBN KiTa, (3/1). BUMN yang paling besar mendapat alokasi PMN adalah PT Hutama Karya yang disuntik modal Rp 31,4 triliun. Kemudian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan injeksi modal Rp 5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp 3,2 triliun, PT Waskita Karya Tbk Rp 3,0 triliun, dan PT Adhi Karya Tbk Rp 2,0 triliun. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, suntikan dana pemerintah kepada BUMN belum sebanding dengan kontribusi dari BUMN kepada perekonomian negara.

Kondisi ekonomi negara hari-hari ini ibarat kapal sedang berlayar di lautan yang bergejolak. Setiap negara perlu kapasitas fiskal atau keuangan yang sehat sebagai ”jangkar” untuk mencegah kapal terguling meski dihantam ombak. Menkeu Sri Mulyani memakai contoh ini untuk menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah menerapkan disiplin fiskal pada 2023: kembali menekan defisit APBN di bawah 3 % terhadap produk domestik bruto (PDB). ”Saat market lagi turbulensi, kalau kita tidak punya jangkar disiplin fiskal yang kuat, bahkan ekonomi sekuat Inggris pun jatuh,” kata Sri Mulyani dalam Kompas100 CEO Forum, awal Desember 2022. Pada dasarnya, kebijakan anggaran negara bisa berupa defisit, surplus, atau berimbang. Kebijakan fiskal defisit (ekspansif) terjadi ketika pemerintah dengan sengaja menetapkan belanja lebih besar dari penerimaan negara. Sebaliknya, kebijakan fiskal surplus (kontraktif) dilakukan dengan menahan belanja agar lebih kecil dari pendapatan. Sementara kebijakan fiskal berimbang terjadi ketika belanja ditetapkan setara dengan pendapatan negara. Untuk kembali menyehatkan APBN, pemerintah menargetkan defisit harus balik ke bawah 3 % pada 2023.

Faktor pandemi yang kian terkendali, meningkatnya pemasukan negara akibat tren kenaikan harga komoditas, dan surplus neraca perdagangan sepanjang tahun 2022 membuat defisit itu mampu ditekan lebih cepat. Sampai 14 Desember 2022, defisit APBN hanya 1,22 %, jauh di bawah target defisit 4,5 % yang ditetapkan. Sebelumnya, selama sembilan bulan berturut-turut, APBN bahkan mencatat surplus. Defisit baru terjadi pada Oktober 2022, yakni 0,91 % terhadap PDB. Pemerintah pun dapat mengurangi porsi utang atau pembiayaan anggaran. Di satu sisi, dengan defisit terjaga rendah, akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan saldo anggaran lebih yang dicapai cukup besar sebagai dana cadangan (cash buffer) untuk tahun 2023. Dana cadangan itu bisa dipakai ”menambal” kebutuhan belanja pemerintah, di tengah penerimaan negara yang bakal turun seiring berakhirnya tren kenaikan harga komoditas dan melambatnya kinerja ekspor akibat kondisi pasar global. Kembali ke metafora berlayar di tengah badai, APBN tak cukup hanya menjadi jangkar. APBN juga perlu menjadi ”sekoci” penyelamat ketika kapal limbung. Ruang fiskal tambahan yang ada tetap perlu dibelanjakan secara selektif sesuai skala prioritas. (Yoga)

Per Desember 2022, defisit APBN Rp 464,3 triliun atau 2,38 % terhadap PDB. Sebelumnya, pada November 2022, deficit masih di posisi 1,21 % terhadap PDB atau Rp 236,9 triliun. Data ini berupa angka sementara karena masih perlu melalui proses audit BPK. Defisit ini mampu ditekan lebih cepat dari target semula. Awalnya, pemerintah menargetkan defisit APBN 2022 sebesar 4,5 % terhadap PDB. Langkah konsolidasi fiskal untuk menekan defisit fiskal ke bawah 3 % seharusnya baru dimulai pada 2023, dengan target deficit 2,84 % terhadap PDB atau Rp 598,2 triliun. Dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (3/1) Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, defisit yang rendah pada 2022 itu bisa dicapai karena realisasi penerimaan negara berhasil melampaui target di semua pos. Data sementara Kemenkeu mencatat, penerimaan sepanjang 2022 sebesar Rp 2.626,4 triliun, 115,9 % target Rp 2.266,2 triliun.

Secara tahunan, penerimaan negara tumbuh 30,6 % dibandingkan tahun 2021. Penyumbang terbesar adalah penerimaan pajak Rp 1.716,8 triliun (115,6 % dari target). Sisanya, pendapatan dari kepabeanan dan cukai 106,3 % target, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP (122,2 % dari target), dan hibah (610,8 % dari target). Sri Mulyani mengatakan, kinerja APBN yang sehat menjadi bekal menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun 2023. Dengan defisit yang terjaga itu, pemerintah bisa menekan sumber pembiayaan anggaran atau utang menjadi sebesar Rp 583,5 triliun dari sasaran awalnya Rp 840,2 triliun. Porsi pembiayaan dalam APBN pun menurun 33,1 persen dibandingkan tahun 2021. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, pemerintah akan menghadapi tantangan lebih sulit untuk menjaga defisit tahun ini. Prestasi penerimaan tahun lalu sulit diulangi karena lebih banyak disumbang oleh kenaikan harga komoditas yang tinggi sepanjang tahun, sebab, ke depan, akan ada pelemahan kondisi ekonomi, harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu, dan melemahnya demand dari pasar global. (Yoga)

Presiden Jokowi menegaskan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dicabut setelah melalui kajian yang memadai dan memastikan Covid-19 bisa dikendalikan. Pencabutan ini  diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2023. ”Pada akhir tahun 2022, telah kita cabut PPKM, setelah kajian selama 10 bulan terakhir menunjukkan kita bisa mengendalikan Covid-19. Semoga bisa nanti mendorong ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding 2022,” kata Presiden saat meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (2/1). Dalam 10 bulan ini,tidak ada lonjakan kasus di Indonesia seperti saat puncak varian Delta pada Juli 2021 dan puncak varian Omicron pada Februari 2022. Imunitas penduduk dengan sero survei Juli 2022 juga menunjukkan sudah di angka  98,5 %.

Menkes Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai menghadiri rapat terbatas tentang percepatan penanganan stunting atau tengkes, menegaskan,”Di kerumunan sebaiknya pakai masker, tetapi sekali lagi ini kita kembalikan ke masyarakat”. Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan perkembangan positif di sector pariwisata pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. ”Beberapa destinasi unggulan, seperti Bali, kebangkitannya sudah sangat terlihat,” kata Sandiaga. Presdir PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyampaikan, sepanjang 2022, Angkasa Pura II melayani 62 juta penumpang di 20 bandara, meningkat 100 persen dari 2021, sebanyak 31 juta penumpang. Untuk tiket kereta api jarak jauh, hingga Senin, terjual 78 % dari 2,4 juta kursi. Tersisa 525.000 kursi sampai 8 Januari 2023. Adapun Kemenhub mencatat ada 9,6 juta penumpang angkutan umum yang bepergian, meningkat 42,5 % dibandingkan tahun lalu. (Yoga)

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2022 tumbuh positif dan tercatat Rp 8.296,1 triliun atau tumbuh 9,5 % secara tahunan. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 11,7 % secara tahunan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, akhir pekan lalu. (Yoga)

Tak hanya penerimaan pajak yang moncer tahun ini. Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja yang ciamik. Kementerian Keuangan melaporkan, penerimaan PNBP sampai dengan 14 Desember 2022 tembus di angka Rp 551,1 triliun. Perolehan ini setara 114,4% dari target yang dipatok pemerintah tahun ini. Rincian penerimaan PNBP tersebut, pertama, PNBP sumber daya alam (SDA) migas tercatat Rp 136,4 triliun, atau naik 56,6% dari penerimaan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 87,1 triliun. Kedua, PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 109,6 triliun, atau tumbuh 121,8% dari penerimaan periode sama tahun 2021 yang Rp 49,4 triliun. Ketiga, komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) membukukan pendapatan sebesar Rp 40,6 triliun, atau tumbuh 33,1% secara tahunan. Dengan capaian ini, pendapatan KND bahkan sudah mencapai 109,5% dari target yang dipatok pemerintah. Keempat, pendapatan PNBP lainnya tercatat Rp 187,6 triliun atau tumbuh 37,3% yoy. Utamanya disebabkan peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan DMO (minyak mentah), serta layanan pada kementerian/lembaga. Terakhir, pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) turun 30,1% yoy menjadi Rp 76,9 triliun menyusul berlakunya kebijakan pembebasan pungutan ekspor sawit.

Pada Kongres Perempuan pertama, 22-26 Desember 1928 di Yogyakarta, yang sekaligus patokan peringatan Hari Ibu, dirumuskan sebagai berikut. ”Zaman sekarang adalah zaman kemajuan, sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Kecuali harus menjadi nomor satu di dapur, kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum.” Pernyataan liberatif itu menegaskan, kian terbukanya aksesibilitas bagi perempuan ke sumber daya ekonomi akan menjamin terangkatnya derajat perempuan. Ihwal itu penting untuk menjaga resiliensi, pemulihan, pemerataan hingga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sayang sekali, aktivitas ekonomi perempuan, banyak yang masuk dalam kategori unreported economy, seperti usaha kaki lima, pembantu rumah tangga, buruh, kuli, petani, nelayan, dan lainnya. Belum ada data resmi, berapa jumlah perempuan di usaha ultramikro seperti itu.

Mengonfirmasi BRI Research Institute (2021), ada 45 juta pelaku usaha ultramikro di Indonesia, 30 juta di antaranya belum tersentuh layanan keuangan formal. Besarnya jumlah perempuan dalam usaha ultramikro itu menjadi kekuatan aktual jika mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Mereka perlu dioptimalkan seperti usulan riset Yaron, Yacob, Benjamin, dan Piprek (1997), dengan pendekatan formal dan informal. Dalam kegiatan pendukung (side event) KTT G20 di Bali November lalu, seminar internasional tentang ”Transformasi Digital Inklusi Keuangan Perempuan, Anak Muda, dan SMEs untuk Mempromosikan Pertumbuhan Inklusif” merekomendasikan agar kokohnya resiliensi perempuan, terutama pada basis ekonomi masyarakat termarjinalkan, menjadi fondasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas ke depan. Bahkan, usaha berbasis daring (internet) menjadi peluang yang bisa mendorong perempuan mengembangkan usaha di tengah transisi usaha global ke ekonomi digital. Apalagi, sejumlah riset menunjukkan 54 persen UMKM perempuan memakai internet, lebih besar dari pria yang hanya 39 %. Selamat Hari Ibu ke-94 dalam tema tahun ini: ”Perempuan Berdaya, Indonesia Maju. (Yoga)

Pemerintah berupaya mengurangi porsi pembiayaan anggaran lewat jalur utang. Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya mengurangi defisit anggaran. Hal ini terlihat dari realisasi pembiayaan utang yang terus menurun. Kementerian Keuangan mencatat, hingga 14 Desember 2022, pembiayaan utang pemerintah tercatat sebesar Rp 540,3 triliun. Realisasi tersebut turun 24,3% dibanding periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, porsi penurunan utang terbesar berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang turun drastis menjelang akhir tahun ini. Penurunan realisasi pembiayaan yang bersumber dari utang, kata Sri Mulyani, mencerminkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian sehat dan dalam posisi yang stabil (stable outlook).

Satu alasan mengapa pemerintah percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa tembus 5,3% terjawab. Meski banyak pihak, termasuk lembaga internasional, memangkas laju ekonomi Indonesia di bawah 5% tahun depan. Optimisme pemerintah itu tidak terlepas dari rencana untuk mengakhiri masa pandemi Covid-19 menjadi endemi. Rencana itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin. "Ada kemungkinan pemerintah melakukan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dan, mungkin nanti di akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PPKM kita," kata Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Jakarta, Rabu (21/12). Menteri Keuangan Sri Mulyani memandang, keputusan mengakhiri PPKM merupakan angin segar bagi perekonomian. Di masa tanpa pembatasan, aktivitas ekonomi bakal normal kembali. "Tentu ini akan mendorong perekonomian," tutur Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (21/12).

JAKARTA-Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global. Sejumlah lembaga internasional pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo menyimpulkan, situasi yang dihadapi Indonesia pada 2023 tidaklah mudah. "Teori-teori standar semuanya sudah sulit untuk kita pakai lagi, karena semuanya sekarang ini keluar tidak berdasarkan pakem-pakem yang ada. Betul-betul situasi yang sangat sulit." ujar Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 kemarin, 21 Desember 2022. Berbagai lembaga dunia kompak memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,4% menjadi 5%. Adapun Organization Co-operation and Development (OECD) memangkas perkiraannya dari 5,3% menjadi 4,7%. Sedangkan International Monetary Fund (IMF) memotong perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,3% menjadi 5%. (Yetede)