Ekonomi Indonesia masih akan berada di kisaran 5% tahun depan. Berarti selama kurang lebih 10 tahun, ekonomi Indonesia selalu berkutat sekitar 5% saja. Sejumlah lembaga internasional pun sudah memproyeksi laju ekonomi Indonesia tahun depan di kisaran angka tersebut. Proyeksi tersebut diperkuat dengan prediksi dari Bank Indonesia (BI). Bank Sentral memproyeksi ekonomi Indonesia di kisaran 4,5% - 5,3% di 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengakui, Indonesia masih punya modal untuk bisa membuat ekonomi tumbuh positif tahun depan. Namun, ketidakpastian global tahun depan menjadi faktor penghambat. "Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 memang tetap kuat, tetapi sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5% yoy hingga 5,3% yoy tersebut,” terang Perry dalam Pertemuan Tahunan BI 2022, Rabu (30/11) di Jakarta. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pemerintah tetap akan hati-hati dalam mengambil langkah.

JAKARTA, ID – Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, pertumbuhan ekonomi  Indonesia akan berlangsung sampai 2045. Itu sebabnya, momentum bonus demografi perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum piramida itu berbalik. Menurut Erick, saat ini, Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Acara KTT G20 di Bali, belum lama ini, menjadi salah satu bukti Indonesia dapat sejajar dengan negara - negara lain dan menunjukkan identitas sebagai bangsa besar. Perhatian dunia yang kini tertuju kepada Indonesia, kata Erick, tidak terlepas dari bonus demografi yang telah mendorong perekonomian kelas menengah Indonesia berturut-turut tumbuh sebanyak 145 juta jiwa, lalu 180 jiwa, dan 221 juta jiwa pada 2030. Namun memasuki tahun 2038, Erick mengutarakan, pertumbuhan itu akan mulai melambat, karena populasi Indonesia dihuni generasi tua seperti yang sekarang dialami Jepang. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) berupaya membawa nilai tukar rupiah pada tahun 2023 bergerak di titik tengah sasaran, yaitu di level Rp 15.070 per dolar Amerika Serikat (AS). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, upaya BI untuk membuat otot rupiah menguat dan mencapai target tersebut ternyata sangat menguras tenaga bank sentral. Pihaknya, kata Perry, butuh upaya ekstra, dan bahkan harus merogoh kocek BI lebih dalam lagi untuk menjaga otot mata uang Garuda ini. Anggaran BI untuk tahun depan diperkirakan mencatat defisit Rp 19,99 triliun. Nilai terbesar berasal dari defisit anggaran kebijakan sebesar Rp 33,15 triliun. Ekonom Senior KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana mengungkapkan, meski anggaran Bank Indonesia diperkirakan defisit, ini tidak akan mengganggu langkah BI untuk menjaga stabilitas rupiah pada tahun depan. Salah satunya adalah memaksimalkan devisa hasil ekspor (DHE) untuk masuk dan tinggal lebih lama di dalam negeri.

JAKARTA-Kondisi fundamental  perekonomian domestik diyakini masih mumpuni meski terdapat potensi  perlambatan pertumbuhan dan tren kenaikan inflasi. Hal itu dibuktikan  dengan kinerja pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2022 yang masih diatas rata-rata, yaitu tumbuh 5,72% secara tahunan. Nanum kekuatan fondasi  perekonomian itu kini tengah diuji oleh pelemahan permintaan dan konsumsi, serta badai PHL yang mendorong kenaikan tingkat pengangguran. Kepala Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Hirawan, menuturkan kinerja produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara umum masih positif dengan optimisme konsumsi yang terjaga, dengan indeks keyakinan konsumen dan penjualan retail masih diatas level 100. "Kondisi saling bertentangan yang kita lihat sekarang adalah pertumbuhan ekonomi kuat. Ini menunjukkan adanya guncangan dalam perekonomian, yang biasanya langsung berdampak secara jangka pendek atau bisa juga ada jeda yang menimbulkan dampak jangka menengah  dan panjang," ujar Faajar kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

Di tengah terpaan krisis bertubi-tubi, ekonomi global diperkirakan semakin melambat tahun depan. Meski diyakini lolos dari resesi, Indonesia tidak lepas dari risiko perlambatan. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam laporan terbaru edisi November 2022 memperkirakan  pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari proyeksi 3,1 % tahun ini menjadi 2,2 % pada 2023, kemudian naik ke 2,7 % pada 2024. Pertumbuhan ekonomi dunia dinilai telah kehilangan momentum di tengah terpaan krisis bertubi-tubi pascapandemi dan perang Rusia-Ukraina. Indonesia termasuk dalam negara berkembang yang prospek ekonominya masih relatif stabil di tengah gejolak ekonomi global. OECD memperkirakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3 % tahun ini, melambat menjadi 4,7 % tahun depan, dan kembali naik ke 5,1 % pada 2024.

Meski demikian, Indonesia tidak lepas dari risiko. Tren kenaikan inflasi yang diperkirakan berlanjut dan upaya pengendaliannya yang belum optimal dapat menggerus daya beli masyarakat serta menekan roda permintaan dan konsumsi domestik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, imbas kondisi resflasi globalterhadap perekonomian domestik tetap perlu diantisipasi melalui instrumen fiskal dan moneter. Misalnya, memperkuat skenario subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kenaikan suku bunga tetap moderat dan bertahap. ”Sebisa mungkin juga bank sentral menjaga agar nilai tukar rupiah tidak terlalu terdepresiasi. Ini akibatnya sangat buruk untuk dunia usaha,” katanya, Rabu (23/11). Menkeu Sri Mulyani mengatakan, meski kondisi ekonomi dalam negeri saat ini masih terkendali, pemerintah tetap mewaspadai imbas risiko ekonomi global tahun depan. (Yoga)

Pemerintah mewaspadai gejolak perekonomian bertubi-tubi yang mungkin terjadi pada 2023. Salah satu kondisi yang diwaspadai karena mengancam perekonomian domestik adalah reflasi, atau situasi ketika resesi terjadi di tengah tren tingkat inflasi yang tinggi. Menkeu Sri Mulyani menuturkan kewaspadaan patut ditingkatkan, khususnya untuk menghadapi faktor-faktor penggoyah perekonomian yang bersumber dari dinamika global. “Risiko yang berasal dari global akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi, seperti perang Ukraina dan Rusia yang masih berlanjut,” ujar Sri Mulyani, kemarin. Pemerintah dalam APBN menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2023 dapat mencapai 5,3 %. “Satu perhatian kami selain perang adalah kebijakan protokol Covid-19 yang kembali ketat di Cina. Ini diyakini akan mempengaruhi kondisi ekonomi global karena mengganggu momentum pemulihan.”

Untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi, kata Sri Mulyani, pemerintah mulai menganalisis kinerja perekonomian hingga akhir tahun ini, meliputi proyeksi dampak hingga faktor-faktor yang masih menguatkan dan menopang pertumbuhan. Menurut dia, sektor-sektor yang diyakini akan menjadi tumpuan adalah sektor perdagangan, pertambangan, manufaktur, dan pertanian. Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 melambat menjadi 4,37 %, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya 2 %, lebih rendah dari tahun ini yang sebesar 3 p%. Hal itu sebagai cerminan kondisi ekonomi dunia yang menghadapi risiko reflasi, kombinasi antara resesi dan inflasi yang tinggi. “Harapan kita untuk mendorong kinerja pertumbuhan tahun depan adalah permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi,” kata Perry.. (Yoga)

Pemerintah menargetkan Indonesia bisa tumbuh jadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 atau tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Industrialisasi diharapkan jadi motor penggerak utama. Meski demikian, pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan menuju visi itu. ”Indonesia sekarang memasuki masa pemulihan (pasca)-pandemi. Sementara kami masih menargetkan Indonesia bisa jadi negara berpendapatan tinggi tahun 2045. Dengan adanya pandemi Covid-19, kami merasa perlu mendesain ulang kebijakan untuk mencapai hal itu,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Indonesia Development Forum (IDF) 2022 hari kedua, Selasa (22/11) di Badung, Bali. Motor penggerak utama untuk mencapai target 2045 adalah industri. Menurut Airlangga, ketika sektor industri jadi motor penggerak utama, hal itu bisa berdampak langsung, mulai dari transfer teknologi sampai penyerapan tenaga kerja. Hilirisasi industri tetap akan dijalankan.

Langkah strategis ini dinilai telah terbukti berdampak luas, di antaranya terhadap devisa ekspor dan penyerapan tenaga kerja. ”Kami (tetap) bertekad mengurangi ketergantungan impor 35 %. Melalui program Making Indonesia  4.0, industrialisasi fokus menyasar sejumlah sektor industri, antara lain tekstil, makanan-minuman, dan farmasi. Kami juga tidak melupakan perkembangan disrupsi digital yang diperkirakan makin banyak terjadi lima tahun mendatang,” ujarnya. Pada saat bersamaan, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, pengembangan industri harus menggunakan paradigm baru. Sejauh ini, paradigma baru yang telah disiapkan pemerintah berpijak pada sejumlah pilar, yaitu digitalisasi, energi terbarukan, industri hijau, penguatan rantai pasok, perluasan ke luar Jawa, dan SDM. (Yoga)

Tahun depan akan menjadi pertaruhan bagi semua negara di dunia untuk bisa menghindari krisis atau sebaliknya, malah jatuh ke dalam lubang resesi sehingga proses pemulihan per­ekonomian menjadi terhambat. Adalah Bank Indonesia yang memperkenalkan istilah kekinian yaitu resflasi sebagai ancaman baru yang membayangi perekonomian global. Ancaman itu dinamakan resflasi sebagai kependekan dari risiko resesi dan tingginya inflasi. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (21/11), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan istilah stagflasi yang selama ini banyak dikenal, telah mengalami perluasan dengan adanya risiko resesi. Tingginya tingkat inflasi akibat gangguan rantai pasokan dan pengetatan pasar tenaga kerja di AS dan Eropa di tengah pelemahan permintaan global, mendorong risiko perlambatan ekonomi global. Situasi tersebut dapat menekan pertumbuhan global dari yang semula diprediksi berada di 3% pada 2022, turun menjadi 2,6% pada 2023. Inilah mengapa semua negara dihadapkan pada risiko resesi akibat dari perlambatan ekonomi yang dibarengi dengan inflasi tinggi. Kenaikan suku bunga acuan di banyak negara maju tersebut membuat tingkat inflasi akan sulit diturunkan secara cepat karena gangguan yang terjadi berasal dari sisi pasokan. Inflasi yang terjadi itu lebih disebabkan oleh lonjakan harga energi dan gangguan rantai pangan sehingga laju inflasi dan suku bunga seolah-olah saling mengejar. Fed Fund Rate misalnya diperkirakan masih akan naik meskipun tidak sebesar November 2022 mengingat data inflasi di AS telah menunjukkan penurunan. Kenaikan Fed Fund Rate pada sidang Federal Open Market Committee (FOMC) Desember mendatang diperkirakan maksimal mencapai besaran 50 basis poin atau lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan terakhirnya di November 2022.

JAKARTA, ID – Meski mengecil dibandingkan dengan tahun 2019, gap antara literasi dan inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 35,42%. Masyarakat yang literasinya masih tertinggal dari inklusi sudah terbukti menjadi mangsa para predator keuangan, yakni para penyelenggata pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong atau perusahaan ilegal yang berkedok investasi. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, indeks literasi  keuangan masih di bawah 50% yaitu 49,68%, meski naik dari tahun 2019 yang sebesar 38,03%. Sedangkan inklusi keuangan sudah mencapai 85,10%, naik dari 76,19% pada 2019. Dengan demikian, pada 2022 terjadi gap literasi dan inklusi sebesar 35,42%. Angka tersebut turun dari gap di tahun 2019 yang mencapai 38,16%. Sementara itu, pada tahun 2016 terjadi gap sebesar 38,10% dengan indeks literasi keuangan 29,70% dan indeks inklusi 67,80%. Sedangkan pada 2013 terjadi gap sebesar 37,90% dengan indeks literasi 21,84% dan indeks inklusi mencapai 59,74%. (Yetede)

Pemerintah masih terus mengandalkan utang sebagai salah satu pembiayaan belanja negara. Salah satunya adalah lewat penerbitan surat utang negara. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dari awal tahun hingga 17 November 2022 sudah mencapai Rp 877,1 triliun. Realisasi penerbitan SBN tersebut sudah tembus 91,26% dari target penerbitan surat utang negara yang sebesar Rp 961,4 triliun. Target tersebut seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022. Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menjelaskan, realisasi penerbitan SBN tersebut sudah termasuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. Nah, pada kuartal IV-2022 ini, pemerintah masih akan menerbitkan SBN sebanyak tiga kali lagi. Yakni, SBN yang bakal terbit pada tanggal 22 November dan 29 November, serta pada 6 Desember 2022. "Jadi lelang SBN masih ada tiga kali lagi, yaitu tanggal 22 dan 29 November, serta tanggal 6 Desember 2022, sebagaimana jadwal lelang yang telah dipublikasikan di situs DJPPR," tutur Deni kepada KONTAN, Kamis (17/11).