Kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) makin moncer. Hasil tersebut tak lepas dari kinerja PNBP sektor sumber daya alam. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, negara telah mengantongi Rp 386,0 triliun PNBP pada periode laporan hingga Agustus 2022. Ini setara 80,1% dari target PNBP tahun ini. "Kinerja PNBP yang baik ini didukung oleh meningkatnya pendapatan semua komponen PNBP, kecuali pendapatan badan layanan umum (BLU)," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2022, Senin (26/9).

Nilai tukar rupiah yang masih loyo harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, utang pemerintah masih ada yang berbentuk valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS). Jumlahnya pun tergolong besar. Apalagi kurs rupiah makin payah belakangan ini. Pada perdagangan Rabu (28/9), kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spor Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp 15.243 per dolar. Artinya kurs versi Jisdor tersebut melemah 0,58% dari posisi per Selasa (27/8). Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa kondisi rupiah yang loyo belum terasa memberatkan beban pembayaran utang pemerintah.

Harga bahan bakar minyak (BBM) berpeluang turun seiring penurunan harga minyak mentah. Pemerintah sebaiknya memanfaatkan peluang ini untuk menahan potensi lonjakan inflasi dan menghadapi resesi, bukan sekadar menghemat anggaran. Hingga pukul 23.00 WIB, kemarin (28/9), harga minyak WTI berada di posisi US$ 81, 89 per barel. Harga ini sudah turun sekitar 33% dari posisi US$ 122,42 per barel yang tercapai pada 8 Juni 2022. Nah, penurunan harga BBM ini bisa menjadi cara mujarab meredam inflasi yang diproyeksikan tembus di atas 6% . Maklum, rata-rata biaya energi warga Indonesia, termasuk belanja BBM, mencapai 15% dari total pengeluaran per bulan. Oleh karena itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, seharusnya pemerintah bisa menurunkan harga BBM, bahkan ke level sebelum kenaikan 3 September 2022. Penurunan harga BBM ini bisa menjadi penahan laju inflasi serta menjaga daya beli masyarakat, terutama saat menghadapi resesi ekonomi global.  

Perekonomian Indonesia dinilai memiliki daya tahan kuat karena ditopang oleh pemulihan konsumsi masyarakat, laju investasi yang pesat, dan kebijakan makro yang suportif. Dalam laporan terbaru mengenai proyeksi perekonomian Asia Pasifik, Bank Dunia mempertahankan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1 % pada 2022 dan 2023. Proyeksi ini sama dengan perkiraan pada April dan Juni 2022. Jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia, proyeksi ekonomi Indonesia juga lebih baik. Prospek ekonomi Indonesia tahun 2022 bahkan melampaui China yang pertumbuhan ekonominya dipangkas dari 5 % menjadi 2,8 %. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Regional Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/9) mengatakan, Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global karena ditopang bangkitnya konsumsi rumah tangga dan laju investasi swasta pascapandemi.

Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2022 masih tumbuh 5,51%, berkontribusi 51,47 % terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,44 % pada periode itu. Adapun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 3,07 % dan berkontribusi 27,31 % terhadap perekonomian. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia, juga diuntungkan oleh lonjakan harga komoditas tahun ini. Kinerja ekspor komoditas itu membuat inflasi di negara-negara itu lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Indonesia lebih beruntung karena perekonomiannya tidak terlalu bergantung pada permintaan ekspor dari China, karena itu, meski perekonomian China diproyeksikan melambat tahun ini dan tahun depan, Indonesia tetap bergeming. (Yoga)

Bola penuntasan kasus penipuan investasi robot trading bakal ditentukan oleh palu hakim. Kini, tiga dari lima kasus dugaan penipuan investasi bodong robot trading yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sudah menggelinding ke pengadilan. Ketiga kasus tersebut adalah kasus robot trading Viral Blast (PT Trust Global Karya), DNA Pro (PT DNA Pro Akademi), dan robot trading Evotrade (PT Evolution Perkasa Group). Sidang kasus Viral Blast dengan estimasi kerugian masyarakat hingga Rp 1,2 triliun berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ihwal persidangan para terdakwa pengelola Evotrade, prosesnya kini sudah sampai tahap pembacaan tuntutan. Di perkara ini, jaksa menuntut antara 1,5 tahun hingga 2 tahun penjara bagi sejumlah terdakwa kasus tersebut. Mereka juga diancam denda berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar.

Nilai tukar rupiah melemah pada penutupan perdagangan Selasa kemarin (20/9). Kurs dollar AS di pasar spot pada Selasa (20/9) ditutup di level Rp 14.984 per dolar Amerika Serikat (AS) atau melemah 0,04% dibandingkan dengan Senin (19/9) sebesar Rp 14.978 per dolar AS. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan tekanan teradap rupiah saat ini hanya bersifat sementara. Menurut perhitungannya, rupiah pada akhir September 2022 berpotensi berada di level Rp 14.900 hingga Rp 14.950 per dolar AS. Lebih lanjut, potensi penguatan rupiah juga terbuka lebar pada akhir 2022. Menurutnya, rupiah bisa menguat di level Rp 14.800 per dolar AS hingga Rp 14.900 per dolar AS.

Proyeksi kenaikan suku bunga negara-negara maju pada 2023 menjadi momok bagi kinerja ekspor dan konsumsi domestik. Kendati demikian, APBN 2023 punya fleksibilitas untuk mengelola gejolak ekonomi imbas ketidakpastian global tahun depan. Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan KomisiXI DPR di Jakarta, Rabu (31/8) menyampaikan, kenaikan suku bunga bank sentral negara maju pada tahun depan akan memukul pertumbuhan ekonomi global. ”Kenaikan suku bunga diperkirakan akan memukul pertumbuhan ekonomi dan akan berpotensi mengenai Indonesia dari sisi ekspor sehingga ada potensi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dari semula 5,3 %,” kata Sri Mulyani. (Yoga)

JAKARTA, ID - Fundamental ekonomi Indonesia makin kuat pada kuartal kedua tahun ini, yang ditunjukkan dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) berbalik arah menjadi surplus US$ 2,4 miliar pada kuartal II-2022 dari defisit US$ 1,8 miliar pada kuartal sebelumnya. Selain ditopang surplus neraca transaksi berjalan yang meningkat  menjadi US$ 3,9 miliar, defisit neraca transaksi modal dan finansial turun menjadi US$ 1,1 miliar. Berdasarkan data Bank Indonesia yang dirilis pada Jumat (19/8/2022), neraca transaksi berjalan tercatat sudah surplus selama empat kuartal berturut-turut, sejak kuartal III tahun lalu. Pada kuartal II tahun ini, surplus menembus US$ 3,9 miliar atau 1,1% dari produk domestik bruto (PDB), melonjak dari capaian kuartal sebelumnya sebesar US$ 0,4 miliar atau 0,1% dari PDB. Sedangkan pada periode sama 2021 masih defisit US$ 1,93 miliar. “Selain surplus transaksi berjalan meningkat, NPI bagus karena didukung menurunnya defisit transaksi modal dan finansial di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Ini terutama ditopang aliran masuk neto (surplus) investasi langsung sebesar US$ 3,1 miliar, melanjutkan capaian surplus triwulan sebelumnya, yang mencerminkan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga,” kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, Jumat (19/8/2022). (Yetede)

Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa hilirisasi dan revitalisasi industri menjadi salah satu fokus kebijakan fiskal di tahun 2023, yang tak dapat dilepaskan dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Dengan industrialisasi, maka nilai jual komoditas meningkat dan memberikan nilai tambah lebih optimal bagi perekonomian nasional. Dengan melepaskan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah, maka ekonomi Indonesia diharapkan dapat lebih stabil. Pasalnya, harga komoditas global tidak menentu.

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang diuntungkan dari melonjaknya harga komoditas dunia (windfall), tercermin dari surplus neraca perdagangan Indonesia selama 27 bulan terakhir. Hanya saja posisi menguntungkan tersebut relatif tidak konstan karena bergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Saat harga turun, maka ekonomi nasional akan mudah terpuruk. Seperti pada 2019 ketika perang dagang AS dan China memanas. Harga komoditas global anjlok sehingga defisit neraca perdagangan melebar menjadi 1,16 miliar USD. Saat itu, harga barang jadi atau setengah jadi relatif stabil sehingga kondisi ini membuat hilirisasi industri menjadi penting untuk menjaga stabilitas makro ekonomi nasional. (Yoga)

Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa hilirisasi dan revitalisasi industri menjadi salah satu fokus kebijakan fiskal di tahun 2023, yang tak dapat dilepaskan dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Dengan industrialisasi, maka nilai jual komoditas meningkat dan memberikan nilai tambah lebih optimal bagi perekonomian nasional. Dengan melepaskan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah, maka ekonomi Indonesia diharapkan dapat lebih stabil. Pasalnya, harga komoditas global tidak menentu.

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang diuntungkan dari melonjaknya harga komoditas dunia (windfall), tercermin dari surplus neraca perdagangan Indonesia selama 27 bulan terakhir. Hanya saja posisi menguntungkan tersebut relatif tidak konstan karena bergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Saat harga turun, maka ekonomi nasional akan mudah terpuruk. Seperti pada 2019 ketika perang dagang AS dan China memanas. Harga komoditas global anjlok sehingga defisit neraca perdagangan melebar menjadi 1,16 miliar USD. Saat itu, harga barang jadi atau setengah jadi relatif stabil sehingga kondisi ini membuat hilirisasi industri menjadi penting untuk menjaga stabilitas makro ekonomi nasional. (Yoga)