Ekonomi Makro
( 699 )Group MIND ID Tempatkan Dana Rp 534,4 Miliar untuk Jaminan Reklamasi
BUMN Holdings Industri Pertambangan MIND ID atau Mining Industri Indonesia, yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk menempatkan dana jaminan reklamasi per 31 Desember 2021 sebesar total Rp534,4 miliar. Direktur Utama MIND ID terus mendorong perusahaan Anggota MIND ID untuk memenuhi kewajiban yang terkait dengan proses bisnis salah satunya kepatuhan penempatan dana jaminan reklamasi. "Sebagai perusahaan pengelola sumber alam strategis Indonesia, Group MIND ID memastikan perubahan bentang alam dilakukan secara terencana hingga mampu meminimalkan dampak operasional dan mengoptimalkan hasil pemrosesan mineral," kata Hendi. (Yetede)
Selama 4 Hari, Dana Asing Hengkang Rp 8,56 Triliun
Dana investor asing yang hengkang keluar Indonesia masih terjadi. Kondisi tersebut masih terus berlangsung hingga pekan kedua Juli 2022.
Berdasarkan data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI) untuk periode 11 Juli 2022 hingga 14 Juli 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik terjadi jual neto hingga Rp 8,56 triliun.
Daya Beli Kembali Lesu, Masyarakat Tekan Konsumsi
Daya beli masyarakat mulai tergerus lonjakan harga pangan, meski keyakinan masih di level optimistis.
Kondisi ini tergambar dalam Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) baik Bank Indonesia maupun Danareksa Research Institute. Ekonom BCA David Sumual melihat indikator daya beli turun karena masyarakat berhati-hati dalam berbelanja barang tahan lama (durable goods).
Sepekan, Modal Asing Kabur Rp 6,20 T
JAKARTA TRIBUN - Bank Indonesia menyebutkan dalam laporannya, pada periode 4 - 7 Juli 2022, modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik sekitar Rp 6,20 triliun. "Nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp 6.20 triliun terdiri dari Jual neto di pasar SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp 3.54 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar Rp 2.66 triliun. Jelas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Erwin Haryono, Jumat (8/7).
Erwin juga melanjutkan untuk premi credit default swap (CDS) 5 tahun naik ke level 145.14 basis poin (bps) per 7 Juli 2022 dari 139.07 bps per 1 Jul 2022. Erwin mengungkapkan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait. Yang bertujuan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya tekanan eksternal. "Serta terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut, pungkasnya.
Meski Aman, Tetap Perlu Hati-hati
Presiden Jokowi, pada pidato puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 di Lapangan Merdeka, Medan, Sumut, Kamis (7/7) mengingatkan, dunia tengah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia. Harga beragam pangan dan energi di pasar internasional melonjak tajam. Pemerintah terus berupaya memperkecil dampak inflasi global tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Presiden, walau harga minyak bumi saat ini naik dua kali lipat menjadi 110-120 dollar AS per barel, harga BBM jenis pertalite di Indonesia masih Rp 7.650 per liter karena disubsidi APBN. Indonesia masih mengimpor separuh kebutuhan BBM. Karena itu saat harga minyak internasional naik, negara membayar lebih banyak. Harga gas di pasar internasional, meningkat lima kali lipat. ”Padahal, gas, kita impor juga. Gede banget,” ujar Presiden. Beragam komoditas pangan di seluruh dunia juga sudah naik, 30 % – 50 %, untungnya, rakyat kita utamanya petani, masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik dan stoknya selalu ada.
Kendati beras dinilai relatif aman, Presiden tetap meminta kewaspadaan pada stabilitas harga pangan ditingkatkan. Alasannya, Indonesia masih mengimpor gandum sekitar 11 juta ton per tahun. Harga gandum tak stabil karena produksi dan distribusi gandum dari negara-negara yang sedang berkonflik, seperti Rusia, Ukraina, dan Belarus, terganggu. Di Ukraina, seperti disampaikan Presiden Volodymyr Zelenskyy, kata Presiden, ada stok 22 juta ton ditambah hasil panen baru sekitar 55 juta ton. Adapun di Rusia, ujar Presiden Jokowi mengutip Presiden Vladimir Putin, ada sekitar 130 juta ton. Perang membuat komoditas itu sulit untuk diekspor ke sejumlah negara. Akibatnya, beberapa negara di Afrika dan Asia sudah mulai mengalami kekurangan pangan akut. (Yoga)
Tadah Cuan Saham Saat Dana Asing Keluar
Dana asing masih hengkang dari bursa saham dalam negeri. Sepanjang pekan lalu, total aksi jual bersih (net sell) investor asing mencapai Rp 4,18 triliun. Beruntung, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bertahan di zona hijau sepanjang pekan lalu.
Potensi resesi di Amerika Serikat (AS) dan kenaikan suku bunga mendorong investor asing mulai meninggalkan instrumen yang punya risiko tinggi, seperti saham. Sikap agresif The Fed dalam menaikkan suku bunga juga meningkatkan persepsi risiko berinvestasi di Indonesia. Analis Jasa Utama Capital Cheryl Tanuwijaya mengatakan, investor asing akan mencermati rilis data inflasi dan makroekonomi dalam negeri. Kalau data ini menunjukkan pemulihan ekonomi, dana asing bisa kembali.
Ekonomi RI Kuat Hadapi Resesi Global
Kalangan pelaku usaha meyakini perekonomian Indonesia kuat menghadapi ancaman resesi global. Masih mengalirnya investasi asing, cadangan devisa yang berada di atas standar kecukupan internasional, kinerja industri dalam jalur positif, konsumsi masyarakat tetap solid serta ekspor komoditas yang masih tinggi akan menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Menurut data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi pada kuartal I-2022 telah mencapai 23,5% dengan jumlah Rp282,4 triliun dari target investasi langsung di tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. "Kita punya pasar domestik yang kuat dan sumber daya yang melimpah baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM)," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) saat dihubungi Investor Daily, Minggu (26/6). (Yetede)
RI Perlu Waspadai Risiko Resesi AS
Indonesia perlu mewaspadai risiko jatuhnya perekonomian AS ke jurang resesi. Dengan posisinya sebagai mitra dagang utama, resesi di AS akan berisiko memengaruhi perekonomian nasional. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual melihat probabilitas ekonomi AS mengalami resesi terbuka lebar sejalan dengan kekhawatiran akan lonjakan inflasi yang terjadi di sepanjang tahun. Inflasi di AS tinggi diiringi perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga resesi ekonomi AS bisa terjadi tahun 2023.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, ada beberapa risiko yang harus diwaspadai pemerintah terkait ancaman resesi AS, salah satunya terkait keluarnya modal asing dari pasar surat utang domestik. Bhima menilai kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) berpotensi diikuti negara berkembang. Sementara itu, tidak semua konsumen dan pelaku usaha siap menghadapi kenaikan suku bunga pinjaman. Kenaikan ini juga dikhawatirkan menyebabkan pembengkakan biaya impor bahan baku dan barang konsumsi. ”Imbasnya, proyeksi permintaan konsumen rumah tangga bisa kembali turun dan pelaku usaha akan terganggu rencana ekspansinya. Kondisi ini dipicu pelemahan kurs rupiah terhadap dollar AS,” ujarnya. (Yoga)
Stimulus Ekonomi Perlu Dilanjutkan
Kebijakan stimulus, termasuk pengucuran dana pemulihan ekonomi nasional, perlu dilanjutkan hingga tahun 2023. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, empat lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK), diharapkan lebih agresif mempersiapkan langkah mitigasi risiko dampak lonjakan inflasi global dan penaikan suku bunga Bank Sentral AS. Perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga ancaman resesi ekonomi global merupakan wake call bagi para pengambil kebijakan ekonomi di Indonesia. "Hal ini dilakukan untuk memastikan terlindunginya daya beli masyarakat, khususnya kelompok yang rentan, serta terjaganya pemulihan ekonomi. Insentif fiskal dan dukungan belanja pemerintah diperlukan untuk turut menjaga kinerja keuangan dunia usaha dan mendorong daya beli masyarakat. Kami harapkan Kemenkeu melakukan rekalibrasi dengan melakukan penyesuaian, untuk menjaga keseimbangan antara inflasi yang diharapkan (dijaga) rendah serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid kepada Investor Daily, Minggu (12/6). (Yetede)
IMF: Pemulihan Ekonomi Indonesia Berada di Jalur yang Tepat
IMF meyakini kebijakan ekonomi makro Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai pemulihan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal dinilai kredibel untuk menghadapi tren pemulihan. BI juga dipandang siap menghadapi normalisasi kebijakan moneter global. Hal tersebut disampaikan Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia James P Walsh dalam wawancara dengan harian Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (8/6). Menurut Walsh terdapat tiga hal penting yang dilakukan pemerintah Indonesia selama pandemi. Pertama, meningkatkan anggaran belanja untuk sektor kesehatan sehingga layanan untuk menguji, menelusuri, dan perawatan akibat Covid-19 semakin mudah diakses masyarakat. Tidak cuma anggaran belanja kesehatan saja yang ditambah, tetapi belanja untuk sektor kesehatan juga dilakukan secara tepat sasaran.
Kedua adalah keputusan untuk memperlebar defisit fiskal, karena masyarakat juga memerlukan insentif fiskal berupa pemotongan pajak di tengah situasi ekonomi yang tak menentu akibat pandemi. Dalam hal ini, pemerintah sangat mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Imbasnya, konsumsi rumah tangga terjaga. Ketiga adalah kebijakan moneter BI yang pintar dan suportif dalam mendukung sektor keuangan melewati krisis akibat pandemi Covid-19. Kalau kita lihat, deflasi terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, di awal-awal pandemi. Akan tetapi, nilai tukar rupiah bisa tetap stabil. BI telah membangun kredibilitasnya di mata internasional dalam 10-20 tahun terakhir dengan mampu menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tantangan Perbankan 2022
03 Jan 2022 -
Waspadai Inflasi, Perkuat Daya Beli dan Industri
03 Jan 2022 -
Arah Baru
03 Jan 2022 -
Kejaksaan Selamatkan Triliunan Uang Negara
31 Dec 2021









