;
Tags

Ekonomi Makro

( 695 )

Pemerintah Dorong Diversifikasi Ekonomi

KT1 09 Feb 2022 Investor Daily

Pemerintah fokus menjaga momentum pemulihan ekonomi domestik, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% sampai 5,5%. Untuk itu, pemulihan ekonomi akan diarahkan pada upaya diversifikasi ekonomi. Deputi Bidang Ekonomi  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Amalia Adiniggar Widyasanti mengatakan, momentum pemulihan ekonomi harus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, pada 2022, pemulihan ekonomi akan diarahkan pada upaya diversifikasi ekonomi. Pada saat yang sama pemerintah melakukan reformasi struktural yang diarahkan pada reformasi iklim investasi kelembagaan dan tata kelola serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial. "Oleh karena itu, sasaran pertumbuhan ekonomi 2022 yang sebesar 5,2% sampai 5,5% ini tentunya disumbangkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa mencapai sasaran yang diperlukan jika masing-masing provinsi tidak bisa tumbuh tinggi," ucapnya. (Yetede)

Ekonomi Triwulan IV-2021 Diprediksi Tumbuh 5,1%

KT1 07 Feb 2022 Investor Daily

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% pada triwulan IV-2021, sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjanng tahun lalu berada di angka 3,7%. "Dengan perkembangan terbaru saat ini mengestimasikan triwulan IV-2021 tumbuh 5,1% yang akan membuat pertumbuhan ekonomi  keseluruhan 2021 berada di 3,7%," kata Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky dalam diskusi secara daring, Jumat (4/2). Menurutnya, kinerja ekonomi kuartal IV-2021 bakal tumbuh tinggi dikarenakan  adanya pelonggaran aktivitas  sosial dan ekonomi seiring  gelombang kedua pandemi Covid-19 varian delta. "Kepercayaan konsumen dan bisnis yang lebih tinggi diperkirakan berlanjut pada triwulan IV-2021 sehingga kami melihat pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV dapat mencapai 5,1%" ujarnya. (Yetede)

Keropos Kebijakan di Balik Rapor Biru

KT1 21 Jan 2022 Tempo

Pemerintah boleh bertepuk dada karena kondisi perbesaran sepanjang 2021 relatif tidak ada masalah serius. Dari sisi produksi, Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi padi pada 2021 mencapai 55,27 juta ton gabah kering giling (GKG), setara dengan 31,69 juta ton beras. Jumlah ini lebih tinggi 1,14% dari 2020 dan lebih tinggi 1,21% dari 2019. Bila dikurangi konsumsi 30,03 juta ton beras, ada surplus 1,65 juta ton beras pada 2021. Capaian ini perlu disyukuri. Sebab kenaikan produksi terjadi tatkala luas panen menurun  dalam tiga tahun berturut-turut. Benarkah kondisi perberasan baik-baik saja? Di balik "rapor biru" itu, sejatinya perberasan nasional mengidap masalah yang amat serius yang memerlukan intervensi segera. Selama 21 bulan berturut-turut, sejak April 2020 hingga September 2021 (BPS, 2022), kasus harga gabah di petani  dan penggilingan yang jatuh dibawah harga pembelian (HPP) terus terjadi. Pada 2021, jumlah kasus bulanan sebanyak 5,29-46,66% terjadi di petani, sementara di penggilingan 5,43-44,68%. (Yetede)

Keropos Kebijakan di Balik Rapor Biru

KT1 21 Jan 2022 Tempo

Pemerintah boleh bertepuk dada karena kondisi perbesaran sepanjang 2021 relatif tidak ada masalah serius. Dari sisi produksi, Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi padi pada 2021 mencapai 55,27 juta ton gabah kering giling (GKG), setara dengan 31,69 juta ton beras. Jumlah ini lebih tinggi 1,14% dari 2020 dan lebih tinggi 1,21% dari 2019. Bila dikurangi konsumsi 30,03 juta ton beras, ada surplus 1,65 juta ton beras pada 2021. Capaian ini perlu disyukuri. Sebab kenaikan produksi terjadi tatkala luas panen menurun  dalam tiga tahun berturut-turut. Benarkah kondisi perberasan baik-baik saja? Di balik "rapor biru" itu, sejatinya perberasan nasional mengidap masalah yang amat serius yang memerlukan intervensi segera. Selama 21 bulan berturut-turut, sejak April 2020 hingga September 2021 (BPS, 2022), kasus harga gabah di petani  dan penggilingan yang jatuh dibawah harga pembelian (HPP) terus terjadi. Pada 2021, jumlah kasus bulanan sebanyak 5,29-46,66% terjadi di petani, sementara di penggilingan 5,43-44,68%. (Yetede)

Jurus Keluar Dari Jebakan Siklus Komoditas

KT1 19 Jan 2022 Tempo

Capaian fantastis kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2021 tak lepas dari siklus super komoditas (Commodity supercycle), yaitu periode ketika harga komoditas naik dalam waktu panjang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca dagangan mencetak rekor tertinggi sepanjang 15 tahun terakhir. Kepala Badan Pengkaji dan Pengembangan Perdaganagan, Kasan Muhri, menyadari adanya kecenderungan pergerakan harga komoditas bakal terkorekis pada tahun ini karena fenomena Commodity supercycle tidak mungkin berlangsung permanen. Menurut Kasan harga komoditas memang memberikan kontribusi besar pada ekspor  nasional telah menurun pada 2011. Waktu itu, kata dia, kontribusi manufaktur hanya 34% dari total nilai ekspor sebesar US$ 201,5 miliar.Pemerintah telah memutuskan perpanjangan insentif pajak penjualan barang mewah untuk mobil baru. Kasan mengungkapkan setelah kenaikan penjualan domestik setelah insentif itu akan diikuti  oleh kenaikan ekspor otomotif. (Yetede)

Kepri Akan Pungut Retribusi Labuh Jangkar Setelah Sepakat Dengan Kemenhub

KT1 17 Jan 2022 Investor Daily

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (kepri) akan kembali menarik restribusi  jasa labuh jangkar atau parkir kapal setelah sepakat dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi mengatakan, kesepakatan bersama antara Pemprov Kepri dengan Kemenhub akan dilakukan dalam waktu dekat  setelah Menteri Koordinator  Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengeluarkan surat terkait kewenangan  dalam pengelolaan restribusi labuh jangkar. Berdasarkan surat Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan B-207/DN.00.01/12/2021 tertanggal 20 Desember 2021, Pemprov Kepri memiliki hak untuk menarik restribusi jasa labuh jangkar di perairan antara 0-12 mill. Berdasarkan data, sejak tahun 2018, Pemprov Kepri menargetkan pendapatan  dari retribusi jasa parkir itu pada Maret tahun 2021 sebesar 300 juta dari Rp 60 miliar yang ditargetkan. (Yetede)

Siapkan Langkah Antisipasi dalam Implementasi RCEP

KT3 12 Jan 2022 Kompas

Indonesia akan mengimplementasikan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) pada pertengahan 2022. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Koichi Hagiuda, Mendag Muhammad Lutfi(10/1)  mengatakan, Indonesia berkomitmen mempercepat ratifikasi perjanjian RCEP di tingkat nasional. ”Implementasi RCEP diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi kawasan dan global akibat imbas pandemi Covid-19,” kata Lutfi

Indonesia belum merampungkan ratifikasi karena pembahasannya di parlemen belum tuntas. Kemendag memprediksi, 5 tahun sejak RCEP diberlakukan, ekspor Indonesia akan naik 8-11 % dan investasi luar negeri meningkat 22 %. Selain penurunan tarif dan kemudahan investasi, RCEP juga membuka peluang peningkatan keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global.

Plt Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti berpendapat, pengalihan dan penciptaan perdagangan bisa terjadi lewat RCEP, mengingat mayoritas komoditas unggulan negara anggota RCEP, terutama negara ASEAN, relatif sama. Negara lain non-anggota RCEP bisa jadi tidak kehilangan potensi ekspor. Mereka justru dapat bekerja sama dengan negara yang terikat RCEP. Riset pemerintah menunjukkan, neraca perdagangan Indonesia bakal defisit pada tahun awal implementasi RCEP, namun akan diimbangi kenaikan surplus sampai 979,03 juta USD pada 2040 atau 2,5 kali surplus saat tidak mengikuti RCEP yang hanya 383,06 juta USD. (Yoga)


Bappenas Optimistis Indonesia akan Keluar dari Middle Income Trap

KT1 07 Jan 2022 Investor Daily

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas optimis, Indonesia bakal keluar dari jebakan kelas menengah  (middle income trap) pada 2045 dengan mendorong pertumbuhan  ekonomi sebesar 6% atau lebih tinggi dari rata-rata  beberapa tahun terakhir yang hanya dikisaran 5%. Terealisasinya ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kunci utamanya. Indonesia harus melakukan lompatan untuk menghindari income middle trap dan berjalan sebagai negara maju kedepannya. Untuk mewujudkannya, perlu kolaborasi semua pihak. Pemerintah perlu menjalankan enam strategi transformasi ekonomi untuk mencapai  visi Indonesia Emas 2045. Menurut Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, enam strategi informasi  tersebut adalah pengembangan  SDM, peningkatan produktifitas ekonomi, pemindahan ibu kota negara , transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, serta ekonomi hijau dan rendah karbon. (Yetede)

RNI Jamin Pasokan Beras dan Gula

KT1 31 Dec 2021 Investor Daily

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI Persero) sebagai BUMN klaster pangan memastikan ketersediaan pangan khususnya gula dan beras aman menjelang awal 2022. "Setiap  jelang hari besar ataupun pergantian tahun memang diikuti dengan isu ketersediaan pangan, dari peninjauan kami di lapangan  melalui beberapa toko retail dipastikan stock gula dan beras aman", kata Diretur Utama RNI Arief Prasetyo Adi seperti di lansir Antara, Kamis, (30/12) Kolaborasi  RNI sebagai BUMN dengan sektor swasta akan semakin memperkuat hilirisasi produk-produk pangan nasional  melalui perluasan jaringan distribusi serta mendukung ketersediaan dan keterjangankauan produk-produk pangan berkualitas bagi masyarakat. (Yetede) 

Paradoks Bonanza Komoditas

KT3 24 Dec 2021 Kompas

Hingga akhir November 2021, pendapatan negara mencapai 97,5 % target Rp 1.743,6 triliun dan diyakini  melebihi target di akhir tahun. Semua pos penerimaan tumbuh positif, penerimaan pajak sudah 88 %, penerimaan bea cukai 108 %, dan PNBP 128 % target. Ekspor catat rekor tertinggi pada Agustus dan terjadi surplus neraca dagang sejak Mei 2020. Membawa kita keluar dari tekanan fiskal sejak pandemi, namun peringatan muncul untuk tak larut dalam euforia, karena bonanza penerimaan ini disumbangkan tingginya harga komoditas. Seiring peningkatan penerimaan negara, defisit APBN ditekan dari 5,73 % PDB pada Oktober 2021 jadi 3,63 %, dan bisa turun di bawah 3 % di 2023. Berbagai kajian ingatkan bahaya Dutch desease atau ketergantungan berlebih pada SDA sebagai paradox keunggulan komparatif yang menggerogoti daya saing jangka panjang. UNCTAD 2019 menyebut, 10 tahun terakhir kontribusi Indonesia di rantai pasok global menurun. Deindustrialisasi yang terjadi ancam prospek jangka panjang pertumbuhan ekonomi, dan memerangkap Indonesia dalam jebakan negara berpendapatan menengah. (Yoga)